Jumat, 16 April 2010

PD Muhammadiyah Diminta Mundur

PD Muhammadiyah Diminta Mundur

Rangkap Jabatan sebagai Ketua Parpol ;
Menjadi Tim Sukses di Pilkada Bulukumba

Harian Tribun Timur
Rabu, 14 April 2010

Bulukumba, Tribun - Sejumlah pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba meminta Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin Jaya, mundur dari jabatannya.

Desakan mundur itu karena Kamaluddin dianggap melanggar AD/ART organisasi dan surat keputusan (SK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menurut pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, pelanggaran AD/ART itu karena Kamaluddin merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Matahari Bangsa (PMB) Bulukumba dan menjadi tim sukses salah satu kandidat bupati di Pilkada Bulukumba 2010.

"Dia mestinya mundur dari jabatannya sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba, karena telah terlibat dalam partai politik dan menjadi tim sukses Pak Zainuddin di pilkada," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Bakri Abubakar, Selasa (13/4).

Disebutkan, Pemuda Muhammadiyah merupakan badan otonom, seperti halnya IPM, IMM, Nasyiatul Aisyiah, Hisbul Watan, dan Tapak Suci.

Bakri menjelaskan, rangkap jabatan itu bertentangan dengan AD/ART Muhammadiyah. Apalagi Kamaluddin sudah terang-terangan menjadi ketua tim pemenangan calon bupati.

Ia menambahkan, jika ingin menjadi pengurus parpol, maka harus mundur dari jabatannya sebagai pimpinan daerah.

Bakri menambahkan, pertimbangan lain, karena Kamaluddin dianggap tidak lagi memberi kontribusi maksimal bagi organisasi.

Permintaan mundur ini berdasarkan hasil pertemuan pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Senin (12/4). Rapat dihadiri pengurus Sulsel. Rekomendasi meminta Kamaluddin mundur selanjutnya disampaikan ke Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulsel di Makassar. (cr5)

Melanggar SK Pimpinan Pusat

Dalam keterangan terpisah, salah satu pengurus Pemuda Muhammadiyah Sulsel, M Amin Umar, mengatakan, selain melanggar AD/ART organisasi, Kamaluddin Jaya juga melanggar SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 160 tentang rangkap jabatan partai politik.

"Sangat jelas pelanggarannya yakni merangkap jabatan menjadi pengurus parpol," kata Amin yang ditemui di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bulukumba, kemarin.

Sebelumnya, Kamaluddin sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan daerah ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun lalu. Namun pengunduran diri itu dianggap tidak memenuhi syarat, karena tidak melalui rapat pleno.

Amin menjelaskan, hasil rapat pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba akan direkomendasikan ke pengurus Sulsel dan pusat. (cr5)

Kamaluddin: Demi Organisasi

PIMPINAN Daerah (PD) Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin Jaya, kemarin, menjelaskan, langkahnya menjadi ketua Partai Matahari Bangsa (PMB) dan tim sukses di pilkada, demi kepentingan organisasi.

"Mereka tidak memahami langkah saya menjadi pengurus parpol dan dekat dengan sejumlah kandidat, termasuk Pak Zainuddin," katanya, kemarin.

Menurutnya, salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan organisasi.
Ia juga membantah jika disebut tidak lagi memberi kontribusi ke organisasi sejak menjadi pengurus parpol.

Mengenai desakan mundur dari pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin mengatakan, itu bukan kapasitasnya. Sebab yang menentukan adalah PW Muhammadiyah Sulsel dan pengurus pusat. (cr5)



Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.

APBD Bulukumba Tidak Sehat

Sumber berita :
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=44763
Harian Ujungpandang Ekspres
SENIN, 12-04-2010

APBD Bulukumba Tidak Sehat

MAKASSAR, Upeks--Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba dinilai tidak sehat, bahkan dapat dikategorikan sedang mengalami emergency. Selain mengalami keterlambatan selama tiga kali berturut-turut, komposisi anggarannya pun tidak berkualitas.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Bedah APBD Bulukumba yang digelar di Kantor Komite Pemantau Legislatif, Minggu (11/4). Hadir pula Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, bersama anggotanya, antara lain, Hj Ilmiati, Hj Bandri Alam, Andi Hamzah Pangki, Rudi Wahyudi, H Abdul Razak, H Muhdar, H Bahman, Muh Bakti, Andi Zulkarnain, dan Zulkifli.

Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, mengatakan, selain keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, ada komposisi yang tidak normal. Misalnya, biaya lembur, honor, dan makan minum yang banyak mempengaruhi APBD. Karena itu, APBD Bulukumba harus dibedah untuk menghasilkan APBD berkualitas dan berpihak kepada rakyat.

"Kita melakukan sharing dengan Kopel untuk membedah APBD agar lebih berkualitas dan sehat tentunya," katanya.

Fahidin mengungkapkan, ada kemungkinan dilakukan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak perlu. Hal itu dilakukan, agar komposisi APBD lebih berpihak kepada rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kemungkinan anggaran-anggaran yang selama ini tidak perlu akan dipangkas," ungkapnya.

Terkait keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, Fahidin mengatakan, hal itu terjadi karena adanya disharmonisasi antara pihak legislatif dan eksekutif di Bulukumba. Tetapi, untuk tahun ini, pihaknya telah ada kesepakatan jika APBD Bulukumba tidak akan terlambat.

"Untuk anggaran perubahan akan dilakukan September, dan untuk APBD 2011, Desember sudah ketok palu," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komite Pemantau Legislatif Sulsel Syamsuddin Alimsyah menilai jika APBD Bulukumba dikeroyok oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, rakyat dirugikan. Komposisi APBD Bulukumba sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Untuk belanja publik, hanya dialokasikan sekira 13 persen.

"Komposisinya tidak seimbang. Jumlah penduduknya semakin bertambah, tetapi belanja publiknya justru menurun," ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, dalam APBD Bulukumba 2010 ditemukan pada dana hibah sebesar Rp17.510.000.000, sekira Rp6 miliar diantaranya dihibahkan kepada individu. Di samping itu, ada pula indikasi para pelaku bisnis menyembunyikan sumber pendapatannya sehingga pendapatannya dari sektor pajak tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah industrinya.

"Bisa kita lihat dari jumlah hotel di Bulukumba sekira 38 hotel, tetapi yang dibayarkan pajaknya hanya sekira 20 kamar per harinya. Itu kan tidak masuk akal," tandasnya.

Syamsuddin menambahkan, dengan adanya modus menyembunyikan pendapatan, semakin mempengaruhi kondisi APBD Bulukumba. Akibatnya, dengan kondisi APBD seperti itu, Bulukumba akan mengalami krisis ekonomi.(mg09)



Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.

Kamis, 25 Maret 2010

Mengenal Zainuddin Hasan (5)


SURAT PERNYATAAN. Surat Pernyataan Zainuddin Hasan selaku calon Bupati Bulukumba periode 2010-2015. Zainuddin Hasan dan pasangannya Syamsuddin menetapkan visi pembangunan Kabupaten Bulukumba periode 2010-2015 dengan kalimat : “Membangun Desa, Menata Kota melalui Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan". Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan ZAIDIN menetapkan lima misi.

Mengenal Zainuddin Hasan (4)



SILATURRAHIM. Bakal calon Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan (kanan) bersalaman dengan Dirut PT Media Fajar, HM Alwi Hamu, di Gedung Fajar Graha Pena Makassar, Kamis, 28 Januari 2010. Silaturrahim yang juga dihadiri Wadirut PT Media Fajar H Syamsu Nur dan Komisaris Utama, Andi Syafiuddin Makka itu berlangsung santai dan dalam suasana kekeluargaan. (FOTO NURHADI/FAJAR)

Mengenal Zainuddin Hasan (3)



Zainuddin Hasan adalah pria kelahiran Bontotiro, Bulukumba, 7 Maret 1954. Masa kecilnya dihabiskan di Bontotiro dan ia berasal keluarganya tergolong kurang mampu. Ia sekolah dan tamat SD Negeri Erelebu Kecamatan Bontotiro, kemudian tamat SMP Negeri Bontotiro.

Rabu, 24 Maret 2010

Mengenal Zainuddin Hasan (2)


Pada bagian kedua tulisan ini, saya belum menulis tentang profil pribadi Zainuddin Hasan, tetapi masih memuat ulang salah satu berita yang saya kutip dari website hulondhalo.com, pada 24 Maret 2010. Bupati Pohuwato, H.Zainuddin Hasan MBA, menghimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk dapat sesegera mungkin mengembangkan minatnya dalam upaya pembangunan saat ini. Pasalnya, Bupati Pohuwato berencana mencanangkan Kabupaten Pohuwato sebagai daerah industri pada tahun 2010.

Mengenal Zainuddin Hasan (1)


Zainuddin Hasan kini menjabat Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2010, masa tugasnya akan berakhir. Beliau tidak akan maju lagi sebagai calon bupati di kabupaten tersebut, tetapi akan maju sebagai calon bupati di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Zainuddin Hasan akan berpasangan dengan Syamsuddin yang kini masih menjabat Sekretaris Kabupaten Bantaeng.