KPU Bulukumba Tolak Permintaan Bawaslu
Sabtu, 16 Januari 2010 07:20
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - KPU Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menolak permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ingin menunjuk dan melantik Panitia Pengawas Pemilu Legislatif-Pilpres 2009 sebagai Panwaslu Pemilukada, Juni 2010.
Anggota KPU Bulukumba Azry Yusuf, Jumat, mengatakan, Bawaslu telah mengirim surat berisi enam orang yang akan ditunjuk sebagai Panwaslu ke KPU, namun ditolak sebab KPU menilai keenam orang tersebut tidak memenuhi syarat.
"Kalau Bawaslu tetap memaksakan melantik Panwaslu Legislatif dan Pilpres 2009 menjadi Panwaslu Pemilukada, silahkan saja. Sepanjang mereka bisa mempertanggung-jawabkannya," ujarnya.
Ia mengatakan, KPU menilai enam orang calon anggota Panwaslu Pemilukada tersebut tidak cukup syarat administrasi, seperti tidak memiliki surat keterangan kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dihukum dari pengadilan.
KPU sendiri, tambah dia, juga telah melakukan perekrutan baru untuk Pemilukada dan hal tersebut sudah sesuai dengan aturan KPU. Sehingga pihaknya tidak setuju jika Bawaslu mengajukan enam nama mantan Panwaslu Legislatif dan Pilpres 2009.
"Sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, KPU di daerah yang akan menyelenggarakan Pemilukada berhak melakukan rekrutmen calon anggota Panawaslu dan menghasilkan enam orang calon," katanya.
Mekanismenya, setelah ditunjuk, calon tersebut kemudian dikirim ke Bawaslu untuk dilakukan uji kelayakan. Selanjutnya Bawaslu memutuskan tiga orang anggota Panwaslu Pemilukada Bulukumba.
(T.PK-AAT/F003)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Senin, 18 Januari 2010
Golkar Diminta Copot Ketua DPRD Bulukumba
Golkar Diminta Copot Ketua DPRD Bulukumba
Jumat, 08 Januari 2010 10:51
Makassar (ANTARA News) - Bupati Bulukumba AM Syukri Sappewali mendesak Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mencopot Ketua DPRD Bulukumba Muttamar Mattotorang.
"Saya sudah meminta Ketua Golkar Sulsel segera mem-PAW (pergantian antar waktu) Ketua DPRD Bulukumba secepatnya. Ini sangat berpengaruh pada pembahasan APBD 2010," tegas Bupati saat berada di Makassar, Kamis.
Penahanan Ketua DPRD Bulukumba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II/a Taccorong ini terkait dengan kasus dugaan korupsi Bappeda Bulukumba senilai Rp275 juta.
Dilaporkan, gaji, tunjangan dan fasilitas lain legislator asal Partai Golkar ini sudah dihentikan, namun jabatannya sebagai Ketua DPRD belum dicopot.
Bupati Bulukumba mendesak Golkar harus bisa melakukan mekanisme PAW untuk menyelamatkan pembahasan APBD yang hingga saat ini belum membentuk alat kelengkapan dewan seperti panitia musyawarah, badan kehormatan, dan panitia anggaran.
"Memang masih ada unsur pimpinan lainnya seperti Wakil ketua. Tapi semuanya tidak memiliki ketegasan dan ragu-ragu mengambil keputusan," ujarnya.
Dilaporkan hingga Januari 2010, pembahasan APBD Pokok Bulukumba tahun anggaran 2010 masih berkutat pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), dementara batas waktu pengesahan rancangan anggaran sudah lewat di atas 31 Desember 2009.
Lambannya kinerja DPRD Bulukumba terjadi sejak pembahasan perubahan anggaran 2009, APBD perubahan yang seharusnya mengalami revisi anggaran, sama sekali tidak dibahas pada tingkat legislatif.
Bulukumba saat ini merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dengan 10 kabupaten/kota lainnya di Sulsel pada Juni 2010.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebelumnya telah meminta kepada 24 pemkab/kota di Sulsel, khususnya 11 daerah pelaksana pilkada tahun ini secepatnya menyelesaikan pembahasan APBD mereka.
"Saya berharap DPRD secepatnya menyelesaikan APBD daerah yang mau Pilkada," kata Gubernur.
(T.PK-HK/F003)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Jumat, 08 Januari 2010 10:51
Makassar (ANTARA News) - Bupati Bulukumba AM Syukri Sappewali mendesak Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mencopot Ketua DPRD Bulukumba Muttamar Mattotorang.
"Saya sudah meminta Ketua Golkar Sulsel segera mem-PAW (pergantian antar waktu) Ketua DPRD Bulukumba secepatnya. Ini sangat berpengaruh pada pembahasan APBD 2010," tegas Bupati saat berada di Makassar, Kamis.
Penahanan Ketua DPRD Bulukumba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II/a Taccorong ini terkait dengan kasus dugaan korupsi Bappeda Bulukumba senilai Rp275 juta.
Dilaporkan, gaji, tunjangan dan fasilitas lain legislator asal Partai Golkar ini sudah dihentikan, namun jabatannya sebagai Ketua DPRD belum dicopot.
Bupati Bulukumba mendesak Golkar harus bisa melakukan mekanisme PAW untuk menyelamatkan pembahasan APBD yang hingga saat ini belum membentuk alat kelengkapan dewan seperti panitia musyawarah, badan kehormatan, dan panitia anggaran.
"Memang masih ada unsur pimpinan lainnya seperti Wakil ketua. Tapi semuanya tidak memiliki ketegasan dan ragu-ragu mengambil keputusan," ujarnya.
Dilaporkan hingga Januari 2010, pembahasan APBD Pokok Bulukumba tahun anggaran 2010 masih berkutat pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), dementara batas waktu pengesahan rancangan anggaran sudah lewat di atas 31 Desember 2009.
Lambannya kinerja DPRD Bulukumba terjadi sejak pembahasan perubahan anggaran 2009, APBD perubahan yang seharusnya mengalami revisi anggaran, sama sekali tidak dibahas pada tingkat legislatif.
Bulukumba saat ini merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dengan 10 kabupaten/kota lainnya di Sulsel pada Juni 2010.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebelumnya telah meminta kepada 24 pemkab/kota di Sulsel, khususnya 11 daerah pelaksana pilkada tahun ini secepatnya menyelesaikan pembahasan APBD mereka.
"Saya berharap DPRD secepatnya menyelesaikan APBD daerah yang mau Pilkada," kata Gubernur.
(T.PK-HK/F003)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
PGRI Bulukumba Harap Bantuan Pengadaan Kantor
PGRI Bulukumba Harap Bantuan Pengadaan Kantor
Jumat, 08 Januari 2010 10:09
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bulukumba, Sulsel harapkan bantuan pengadaan gedung kantor permanen saat melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD Bulukumba, Kamis.
Ketua PGRI Bulukumba Jumasse Basra, dalam pertemuan itu, mengatakan, pihaknya minta dukungan DPRD Bulukumba, sebab PGRI setempat belum memiliki kantor sekretariat.
"Sejak PGRI berdiri di Bulukumba, belum memiliki fasilitas gedung sendiri. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dan bantuan anggaran pengadaan gedung," kata Jumasse didampingi beberapa pengurus PGRI lainnya.
Dia mengatakan, selama ini PGRI Bulukumba hanya menyewa gedung dengan mengandalkan iuran dari anggota sebesar Rp2000 per bulan.
Jumlah dana tidak cukup untuk mendapatkan gedung sendiri, sehingga pengurus minta dana dari APBD Bulukumba .
Ditambahkan, pengurus PGRI yang baru sebulan dilantik juga menyampaikan beberapa program 100 harinya. Salah satu programnya adalah melakukan konsolidasi hingga ke ranting serta menyangkut persoalan kantor dan anggaran.
Sejumlah anggota komis IV DPRD Bulukumba Bidang Pendidikan dan Kesehatan saat menerima pengurus PGRI tersebut berjanji membantu pengurus PGRI Bulukumba. Mereka adalah Pahidin (PDK), Banri Alang (PAN), Muhammad Bakti (PPRN), serta Andi Asapa (PKB).
Menurut Pahidin, keluhan yang disampaikan pengurus PGRI akan disikapi dewan dan memperjuangkannya. Namun tentunya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Mengenai pengadaan kantor kita akan bantu. Soal anggaran kita dukung. Yang penting, pengurus PGRI juga melakukan koordinasi dengan Bappeda dan badan keuangan daerah," kata Pahidin.
(T.PK-AAT/S016)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Jumat, 08 Januari 2010 10:09
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bulukumba, Sulsel harapkan bantuan pengadaan gedung kantor permanen saat melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD Bulukumba, Kamis.
Ketua PGRI Bulukumba Jumasse Basra, dalam pertemuan itu, mengatakan, pihaknya minta dukungan DPRD Bulukumba, sebab PGRI setempat belum memiliki kantor sekretariat.
"Sejak PGRI berdiri di Bulukumba, belum memiliki fasilitas gedung sendiri. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dan bantuan anggaran pengadaan gedung," kata Jumasse didampingi beberapa pengurus PGRI lainnya.
Dia mengatakan, selama ini PGRI Bulukumba hanya menyewa gedung dengan mengandalkan iuran dari anggota sebesar Rp2000 per bulan.
Jumlah dana tidak cukup untuk mendapatkan gedung sendiri, sehingga pengurus minta dana dari APBD Bulukumba .
Ditambahkan, pengurus PGRI yang baru sebulan dilantik juga menyampaikan beberapa program 100 harinya. Salah satu programnya adalah melakukan konsolidasi hingga ke ranting serta menyangkut persoalan kantor dan anggaran.
Sejumlah anggota komis IV DPRD Bulukumba Bidang Pendidikan dan Kesehatan saat menerima pengurus PGRI tersebut berjanji membantu pengurus PGRI Bulukumba. Mereka adalah Pahidin (PDK), Banri Alang (PAN), Muhammad Bakti (PPRN), serta Andi Asapa (PKB).
Menurut Pahidin, keluhan yang disampaikan pengurus PGRI akan disikapi dewan dan memperjuangkannya. Namun tentunya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Mengenai pengadaan kantor kita akan bantu. Soal anggaran kita dukung. Yang penting, pengurus PGRI juga melakukan koordinasi dengan Bappeda dan badan keuangan daerah," kata Pahidin.
(T.PK-AAT/S016)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Pariwisata Sulsel Mulai Menggeliat
TANJUNG BIRA. Selain wisata budaya Tana Toraja, Sulsel juga kaya dengan objek wisata bahari, alam, dan wisata bernuansa religius tersebar hampir di semua kabupaten/kota. Objek wisata bahari, antara lain Tanjung Bira Bulukumba.
------------------
Pariwisata Sulsel Mulai Menggeliat
Kamis, 31 Desember 2009 13:37
Oleh : Syarifuddin May
Makassar (ANTARA News) - Sektor pariwisata Sulawesi Selatan selama 2009 menunjukan perkembangan berarti, ditandai meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah itu.
Jumlah wisatawana asing yang datang ke Sulsel pada tahun itu mencapai 45.000 orang, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang 32.000 orang.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Syuaib Mallombasi mengatakan, kegiatan pariwisata "Lovely December" di Tana Toraja yang dicanangkan pemerintah setempat dua tahun lalu turut mendongkrak kunjungan wisman ke Sulsel.
Sejak kegiatan promosi "Lovely December" dicanangkan Gubernur Syahrul Yasin Limpo 2008, kunjungan wisman ke Sulsel meningkat cukup berarti, ujar Syuaib.
Kegiatan serupa pada pada 26 Desember 2009 di Makale Tana Toraja disaksikan ratusan wisatawan asing dan ribuan wisatawan domestik.
"'Lovely December' bukan hanya untuk menarik kunjungan wisatawan asing, melainkan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik, khususnya masyarakat Toraja di rantau untuk mudik pada hari libur akhir tahun," kata Nico B Pasaka, tokoh Toraja yang juga penasihat DPP Asita.
Syuaib menyebutkan, total belanja wisman yang datang ke Sulsel pada 2009 mencapai Rp 1,7 triliun, dengan asumsi setiap wisman membelanjakan uangnya 125 dolar AS setiap hari atau sekitar Rp 35,6 juta per bulan.
Menurut dia, belanja wisatawan domestik selama periode yang sama mencapai Rp 121 miliar. Dana dari sektor itu tidak masuk ke kas daerah (PAD), melainkan beredar di masyarakat sehingga turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah kesejahteraan masyarakat.
Jumlah kunjungan wisatawan domestik, termasuk mereka yang mudik, pada 2009 mencapai 2,3 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang dua juta orang.
Selain wisata budaya Tana Toraja, Sulsel juga kaya dengan objek wisata bahari, alam, dan wisata bernuansa religius tersebar hampir di semua kabupaten/kota.
Wisata bernuansa religius antara lain Masjid Jami' Tua Palopo, Makam Datu Ribandang di Masamba Luwu Utara, Masjid Katangka Gowa, Makam Datu Tiro di Bontotiro Bulukumba.
Sedangkan objek wisata bahari, yakni Tanjung Bira Bulukumba, Pulau Takabonerate Selayar, gugusan pulau-pulau Spormonde Pangkep, pemandangan alam Buttu Kabobong Enrekang serta pulau-pulau lepas pantai Makassar.
Kapal pesiar
Kunjungan kapal pesiar yang mengangkut ribuan wisatawan mancanegara yang menyinggahi pelabuhan Makassar selama 2009 memacu tingkat kunjungan wisman ke Sulsel.
Kapal pesiar mewah Costa Allerga berbendara Italia yang masuk Pelabuhan Makassar selama 2009 tercatat tujuh kali dengan membawa sedikitnya 10.000 wisawatan mancanegara.
Kapal mewah itu kembali sandar di pelabuhan Makassar jelang tutup tahun, pada 30 Desember, membawa sekitar 1.000 wisatawan asing.
Meski para wisatawan ini hanya singgah beberapa jam di Makassar, namun kehadiran mereka membawa dampak positif terhadap pertumbuhan sektor jasa dan masa depan pariwisata Sulsel karena daerah itu semakin dikenal di mancanegara.
Penumpang kapal mewah yang membawa wisatawan asing berlibur akhir tahun itu mengunjungi berbagai objek wisata di Makassar dan sekitanya seperti Port Rotterdam, Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, Makam Sultan Hasanuddin, Museum Balla Lomoa Gowa, Makam Syech Yusuf, Pantai Losari serta permandian alam air terjun Bantimurung, Maros.
Gubernur Sulsel Syahrul Yason Limpo yang memprakarsai kegiatan "Lovely December" Tana Toraja menyatakan, kegiatan itu promosi untuk mengangkat kembali pariwisata Toraja yang sejak beberapa tahun terakhir lesu.
"Kita ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai primadona meningkatkan pendapatan asli daerah, karenanya diminta semua kabupaten/kota membenahi objek wisata mereka sebagai daya tarik bagi wisatawan," ujar Syahrul.
Toraja memiliki daya tarik bagi wisatawan asing karena memiliki budaya khas dan langka, seperti pesta adat kematian (rambu solo) dan pesta panen (rambu tuka) yang tetap dilestarikan masyarakat.
Selain itu juga ada budaya "lettoan", yang masuk katagori "rambu tuka" yakni atraksi simbol-simbol budaya khas masyarakat setempat dengan cara mengarak babi yang disertai dengan iringan tari, seni serta lagu daerah.
Menurut Bupati Toraja Amping Situru, atraksi budaya lettoan diyakini menggambarkan tiga dimensi kehidupan manusia. Atraksi itu melibatkan ribuan orang yang mewakili adat dan masyarakat dari seluruh kecamatan di dua kabupaten, yakni Toraja dan Toraja Utara. (S016/S018)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bupati Bulukumba Bantah Tudingan Korupsi
Bupati Bulukumba Bantah Tudingan Korupsi
Rabu, 30 Desember 2009 04:57
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Bupati Bulukumba Sukri Sappewali membantah semua tudingan terhadap dirinya yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.
"Apanya yang dikorupsi, justeru selama empat tahun lebih saya menjabat bupati program pemerintah cukup berhasil, termasuk upaya pemberantasan korupsi," katanya di hadapan ratusan anggota masyarakat Desa Salassae, Kecamatan Bulukumba, Selasa.
Bupati yang didampingi ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba Rosna Rosman datang ke Desa Salassae atas undangan masyarakat setempat untuk menghadiri penyegaran majelis taklim yang dipusatkan di Masjid Nurul Qusur, Desa Salassae.
Bupati mengaku sangat perlu menyampaikan bantahan dari berbagai tuduhan korupsi yang terjadi di Bulukumba. Memang beberapa waktu lalu sejumlah elemen menggelar demo dan bertujuan meminta berbagai kasus dugaan korupsi di Bulukumba diusut dan segera dituntaskan.
Bukan hanya itu, belasan anggota DPRD Bulukumba periode 2009-2014 juga telah melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sehari setelah peringatan hari Anti-Korupsi sedunia.
Sukri menyebutkan, dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK di antaranya, proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18 miliar, insentif PBB 2005 senilai Rp1,2 miliar, pembangunan tanggul sungai Bialo senilai Rp5 miliar. Serta bantuan dana bencana dari Menko Kesra tahun 2008 senilai Rp1,5 miliar.
"Uang Rp 1,5 miliar itu masih ada," kata Sukri Sappewali.
Pada kesempatan itu Bupati Sukri Sappewali, juga menyampaikan beberapa program pembangunan yang berhasil dilakukan seperti, proyek pembangunan kantor bupati yang banyak disoroti.
"Anggaran Kantor Bupati Bulukumba paling murah ketimbang daerah lain, cuma Rp11 miliar. Itu karena kita mampu menekan," katanya.
(T.PK-AAT/Z002)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Rabu, 30 Desember 2009 04:57
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Bupati Bulukumba Sukri Sappewali membantah semua tudingan terhadap dirinya yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.
"Apanya yang dikorupsi, justeru selama empat tahun lebih saya menjabat bupati program pemerintah cukup berhasil, termasuk upaya pemberantasan korupsi," katanya di hadapan ratusan anggota masyarakat Desa Salassae, Kecamatan Bulukumba, Selasa.
Bupati yang didampingi ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba Rosna Rosman datang ke Desa Salassae atas undangan masyarakat setempat untuk menghadiri penyegaran majelis taklim yang dipusatkan di Masjid Nurul Qusur, Desa Salassae.
Bupati mengaku sangat perlu menyampaikan bantahan dari berbagai tuduhan korupsi yang terjadi di Bulukumba. Memang beberapa waktu lalu sejumlah elemen menggelar demo dan bertujuan meminta berbagai kasus dugaan korupsi di Bulukumba diusut dan segera dituntaskan.
Bukan hanya itu, belasan anggota DPRD Bulukumba periode 2009-2014 juga telah melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sehari setelah peringatan hari Anti-Korupsi sedunia.
Sukri menyebutkan, dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK di antaranya, proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18 miliar, insentif PBB 2005 senilai Rp1,2 miliar, pembangunan tanggul sungai Bialo senilai Rp5 miliar. Serta bantuan dana bencana dari Menko Kesra tahun 2008 senilai Rp1,5 miliar.
"Uang Rp 1,5 miliar itu masih ada," kata Sukri Sappewali.
Pada kesempatan itu Bupati Sukri Sappewali, juga menyampaikan beberapa program pembangunan yang berhasil dilakukan seperti, proyek pembangunan kantor bupati yang banyak disoroti.
"Anggaran Kantor Bupati Bulukumba paling murah ketimbang daerah lain, cuma Rp11 miliar. Itu karena kita mampu menekan," katanya.
(T.PK-AAT/Z002)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Peringkat Kebebasan Pers Indonesia Merosot
Peringkat Kebebasan Pers Indonesia Merosot
Senin, 21 Desember 2009
Makassar (ANTARA News) - Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia mencatat peringkat kebebasan pers di Indonesia terus merosot selama empat tahun terakhir.
"Peringkat kebebasan pers Indonesia berada di bawah Timor Leste dan Papua New Guinea yang kini berada di peringkat pertama Asia Tenggara," kata mantan Ketua Dewan Pers dan Pengajar tetap Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo, Atmakusumah Astraatmadja di Makassar, Minggu.
Menurutnya, salah satu hal yang menyebabkan kemerosotan ini adalah pasal-pasal pencemaran nama baik.
Pejabat negara atau lembaga pemerintahan tidak akan terluka parah apalagi runtuh jika terdapat pemberitaan yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya.
Karya jurnalistik yang dianggap mencemarkan nama baik diharapkan menjadi perbaikan dalam birokrasi pemerintahan seperti kasus yang terjadi di Harian Pare Pos.
Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi Upi Asmaradana menambahkan, selain kasus yang pernah dialaminya dengan salah satu perwira tinggi kepolisian, kasus yang dialami Harian Pare Pos, penyerangan kantor Harian Radar Bulukumba dan lainnya merupakan contoh dari merosotnya kebebasan pers di Indonesia.
Pemberitaan dari seorang pejabat publik atau lembaga pemerintahan merupakan bentuk tanggung jawab politik dan konsekuensi pengawasan dari masyarakat.
"Tidak hanya wartawan semua lapisan masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan," kata Atmakusumah.
Dikhawatirkan pelaporan seseorang atau lembaga dengan dasar pasal pencemaran nama baik akan menyebabkan wartawan atau masyarakat takut mengeluarkan pendapat atau kekhawatiran. "Kita akan sulit mendapatkan kemajuan," ujarnya.
Indonesia sempat berada di peringkat pertama kebebasan pers di Asia Tenggara dan peringkat 57 di dunia pada 2002 dalam survei yang dilakukan di 160 negara oleh lembaga pers Francis.
Peringkat Indonesia di dunia ini terus merosot pada 2003 yaitu peringkat 111, 2004, peringkat 117. Kemudian baru mulai merangkak naik lagi pada 2005 di posisi 104, 2006 di posisi 103, 2007 posisi 100, 2008 posisi 111 dan 2009 101.
Sedangkan catatan peringkat Indonesia di Asia Tenggara pada 2003, peringkat tiga, 2004 peringkat lima. 2005 dan seterusnya kecuali 2008 terus berada di peringkat ketiga.
(T.PSO-100/A033)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Senin, 21 Desember 2009
Makassar (ANTARA News) - Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia mencatat peringkat kebebasan pers di Indonesia terus merosot selama empat tahun terakhir.
"Peringkat kebebasan pers Indonesia berada di bawah Timor Leste dan Papua New Guinea yang kini berada di peringkat pertama Asia Tenggara," kata mantan Ketua Dewan Pers dan Pengajar tetap Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo, Atmakusumah Astraatmadja di Makassar, Minggu.
Menurutnya, salah satu hal yang menyebabkan kemerosotan ini adalah pasal-pasal pencemaran nama baik.
Pejabat negara atau lembaga pemerintahan tidak akan terluka parah apalagi runtuh jika terdapat pemberitaan yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya.
Karya jurnalistik yang dianggap mencemarkan nama baik diharapkan menjadi perbaikan dalam birokrasi pemerintahan seperti kasus yang terjadi di Harian Pare Pos.
Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi Upi Asmaradana menambahkan, selain kasus yang pernah dialaminya dengan salah satu perwira tinggi kepolisian, kasus yang dialami Harian Pare Pos, penyerangan kantor Harian Radar Bulukumba dan lainnya merupakan contoh dari merosotnya kebebasan pers di Indonesia.
Pemberitaan dari seorang pejabat publik atau lembaga pemerintahan merupakan bentuk tanggung jawab politik dan konsekuensi pengawasan dari masyarakat.
"Tidak hanya wartawan semua lapisan masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan," kata Atmakusumah.
Dikhawatirkan pelaporan seseorang atau lembaga dengan dasar pasal pencemaran nama baik akan menyebabkan wartawan atau masyarakat takut mengeluarkan pendapat atau kekhawatiran. "Kita akan sulit mendapatkan kemajuan," ujarnya.
Indonesia sempat berada di peringkat pertama kebebasan pers di Asia Tenggara dan peringkat 57 di dunia pada 2002 dalam survei yang dilakukan di 160 negara oleh lembaga pers Francis.
Peringkat Indonesia di dunia ini terus merosot pada 2003 yaitu peringkat 111, 2004, peringkat 117. Kemudian baru mulai merangkak naik lagi pada 2005 di posisi 104, 2006 di posisi 103, 2007 posisi 100, 2008 posisi 111 dan 2009 101.
Sedangkan catatan peringkat Indonesia di Asia Tenggara pada 2003, peringkat tiga, 2004 peringkat lima. 2005 dan seterusnya kecuali 2008 terus berada di peringkat ketiga.
(T.PSO-100/A033)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Pemkab Bulukumba Rampingkan Struktur Pemerintahan
Pemkab Bulukumba Rampingkan Struktur Pemerintahan
Kamis, 17 Desember 2009
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan akan merampingkan sejumlah struktur pemerintahan, sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah setempat pada 2010.
Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Bulukumba Andi Syamsul Muhayat, Kamis, mengatakan, hal tersebut dilakukan karena banyaknya tumpang tindih fungsi jabatan yang ada di satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sejumlah jabatan di SKPD akan dirampingkan termasuk di kelurahan. Ini dilakukan karena banyak pejabat SKPD yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya," katanya.
Ia menjelaskan, salah satu SKPD yang masuk dalam program ini yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Rencananya, para pejabat kepala bidang di dinas tersebut akan dirampingkan menjadi satu posisi saja.
Begitupun dengan SKPD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. Ketiga lembaga tersebut juga akan digabungkan, sehingga hanya ada satu posisi pimpinan.
"Jumlah pekerjaan di dinas-dinas itu akan dikurangi, jadi sangat tidak efektif bila posisi jabatan tidak disatukan," katanya.
Syamsul mengatakan, perubahan kelembagaan tersebur diamanatkan pada peraturan presiden (Perpres) nomor 08 tahun 2008. Atas dasar itu, maka pemkab akan melakukan evaluasi di seluruh SKPD.
Sehingga tak menutup kemungkinan, Pemkab akan menambah daftar SKPD yang akan masuk dalam program perampingan selain Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
Selain perampingan, pemkab juga akan melakukan sejumlah penambahan pembentukan lembaga untuk sektor-sektor yang dirasa perlu.
Saat ini sudah ada dua lembaga yang terbentuk yakni Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Menurut Syamsul, pembentukan kedua lembaga tersebut dilaksanakan melalui peraturan bupati berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri No 061/3572/SJ tertanggal 8 Oktober 2009.
(T.PK-AAT/S016)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/].
Kamis, 17 Desember 2009
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan akan merampingkan sejumlah struktur pemerintahan, sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah setempat pada 2010.
Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Bulukumba Andi Syamsul Muhayat, Kamis, mengatakan, hal tersebut dilakukan karena banyaknya tumpang tindih fungsi jabatan yang ada di satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sejumlah jabatan di SKPD akan dirampingkan termasuk di kelurahan. Ini dilakukan karena banyak pejabat SKPD yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya," katanya.
Ia menjelaskan, salah satu SKPD yang masuk dalam program ini yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Rencananya, para pejabat kepala bidang di dinas tersebut akan dirampingkan menjadi satu posisi saja.
Begitupun dengan SKPD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. Ketiga lembaga tersebut juga akan digabungkan, sehingga hanya ada satu posisi pimpinan.
"Jumlah pekerjaan di dinas-dinas itu akan dikurangi, jadi sangat tidak efektif bila posisi jabatan tidak disatukan," katanya.
Syamsul mengatakan, perubahan kelembagaan tersebur diamanatkan pada peraturan presiden (Perpres) nomor 08 tahun 2008. Atas dasar itu, maka pemkab akan melakukan evaluasi di seluruh SKPD.
Sehingga tak menutup kemungkinan, Pemkab akan menambah daftar SKPD yang akan masuk dalam program perampingan selain Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
Selain perampingan, pemkab juga akan melakukan sejumlah penambahan pembentukan lembaga untuk sektor-sektor yang dirasa perlu.
Saat ini sudah ada dua lembaga yang terbentuk yakni Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Menurut Syamsul, pembentukan kedua lembaga tersebut dilaksanakan melalui peraturan bupati berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri No 061/3572/SJ tertanggal 8 Oktober 2009.
(T.PK-AAT/S016)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/].
Guru di Bulukumba Belum Terima Tambahan Penghasilan
Guru di Bulukumba Belum Terima Tambahan Penghasilan
Selasa, 19 Januari 2010
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Ribuan guru di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hingga saat ini belum menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu / orang.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulukumba Andi Syafrul Patunru, Senin, 18 Januari 2010, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba.
Sesuai ketentuan pembayaran tambahan penghasilan yang dananya diambil dari anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba itu seharusnya sudah dibayar sejak Januari 2009.
"Tetapi bagaimana mau dibayar kalau data guru yang akan menerima tambahan penghasilan belum diterima. Kami khawatir nantinya terjadi kesalahan," katanya.
Sebenarnya, kata dia, BKAD telah meminta laporan data ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun sejauh ini belum juga diterima.
Tambahan penghasilan itu sendiri diberikan kepada guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi.
Ia mengatakan pihaknya saat ini telah menerima dana dari pemerintah pusat untuk membayar tambahan penghasilan bagi guru di Bulukumba sebesar Rp11,9 miliar.
"Anggaran itu sudah tertuang dalam APBD 2009 lalu. Sementara untuk pembayaran tahun 2010 belum bisa dilakukan karena anggarannya belum ada," katanya. (T.PK-AAT/E005)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Selasa, 19 Januari 2010
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Ribuan guru di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hingga saat ini belum menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu / orang.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulukumba Andi Syafrul Patunru, Senin, 18 Januari 2010, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba.
Sesuai ketentuan pembayaran tambahan penghasilan yang dananya diambil dari anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba itu seharusnya sudah dibayar sejak Januari 2009.
"Tetapi bagaimana mau dibayar kalau data guru yang akan menerima tambahan penghasilan belum diterima. Kami khawatir nantinya terjadi kesalahan," katanya.
Sebenarnya, kata dia, BKAD telah meminta laporan data ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun sejauh ini belum juga diterima.
Tambahan penghasilan itu sendiri diberikan kepada guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi.
Ia mengatakan pihaknya saat ini telah menerima dana dari pemerintah pusat untuk membayar tambahan penghasilan bagi guru di Bulukumba sebesar Rp11,9 miliar.
"Anggaran itu sudah tertuang dalam APBD 2009 lalu. Sementara untuk pembayaran tahun 2010 belum bisa dilakukan karena anggarannya belum ada," katanya. (T.PK-AAT/E005)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Kamis, 14 Januari 2010
Tujuh Warga Bulukumba Tenggelam Dihantam Ombak, Satu Hilang
Tujuh Warga Bulukumba Tenggelam Dihantam Ombak, Satu Hilang
Senin, 11 Januari 2010
Makassar (ANTARA News) - Tujuh warga Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tenggelam saat kapal motor yang mengangkut mereka bersama 7,5 ton bambu laut dihantam ombak besar di Perairan Kabupaten Selayar, Minggu.
Enam penumpang berhasil diselamatkan warga dan jajaran kepolisian Selayar yang melakukan upaya pencarian. Namun satu korban lainnya, Baso Darwis (32), hingga Minggu malam masih belum ditemukan.
Ayah korban, Manai, mengatakan, Baso yang merupakan warga Kecamatan Bontotiro bersama keenam rekannya ke Selayar untuk membeli bambu laut (9/1).
Mereka mengunjungi Kepulauan Takabonerate, tempat penjualan bambu tersebut. Namun nahas, saat akan berlayar pulang, kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak.
"Ini pertama kalinya Baso ke Takabonerate. Katanya dia mau beli bambu, sekaligus berwisata," ujar Manai.
Kapolres Selayar AKBP Muhammad Noor Subchan mengatakan, keenam warga kabupaten Bulukumba yang berhasil diselamatakan oleh nelayan, masing-masing bernama Jamaluddin, Bustam, Amri, Pampang, Zainuddin dan Amiruddin.
Keenam nelayan tersebut saat ini kondisinya masih lemas dan dirawat di rumah Kepala Dusun Jinota, Selayar.
Mereka belum diperbolehkan menyeberang ke Kabupaten Bulukumba disebabkan ombak di Perairan Selayar-Bulukumba masih cukup tinggi.
Menurut Noor, tenggelamnya Kapal Motor Bukit Tiro 05 milik Jamaluddin saat di perbatasan Pulau Jinota dan Pulau Kayuadi disebabkan terhantam ombak setinggi 2-3 meter.
Terjangan ombak itu mengakibatkan bagian badan kapal menjadi bocor dan tenggelam bersama ke tujuh ABK lainnya.
"Sore tadi kepolisian dibantu warga terpaksa menghentikan pencarian mengingat keterbatasan fasilitas dan kondisi cuaca masih buruk," katanya.(*)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Senin, 11 Januari 2010
Makassar (ANTARA News) - Tujuh warga Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tenggelam saat kapal motor yang mengangkut mereka bersama 7,5 ton bambu laut dihantam ombak besar di Perairan Kabupaten Selayar, Minggu.
Enam penumpang berhasil diselamatkan warga dan jajaran kepolisian Selayar yang melakukan upaya pencarian. Namun satu korban lainnya, Baso Darwis (32), hingga Minggu malam masih belum ditemukan.
Ayah korban, Manai, mengatakan, Baso yang merupakan warga Kecamatan Bontotiro bersama keenam rekannya ke Selayar untuk membeli bambu laut (9/1).
Mereka mengunjungi Kepulauan Takabonerate, tempat penjualan bambu tersebut. Namun nahas, saat akan berlayar pulang, kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak.
"Ini pertama kalinya Baso ke Takabonerate. Katanya dia mau beli bambu, sekaligus berwisata," ujar Manai.
Kapolres Selayar AKBP Muhammad Noor Subchan mengatakan, keenam warga kabupaten Bulukumba yang berhasil diselamatakan oleh nelayan, masing-masing bernama Jamaluddin, Bustam, Amri, Pampang, Zainuddin dan Amiruddin.
Keenam nelayan tersebut saat ini kondisinya masih lemas dan dirawat di rumah Kepala Dusun Jinota, Selayar.
Mereka belum diperbolehkan menyeberang ke Kabupaten Bulukumba disebabkan ombak di Perairan Selayar-Bulukumba masih cukup tinggi.
Menurut Noor, tenggelamnya Kapal Motor Bukit Tiro 05 milik Jamaluddin saat di perbatasan Pulau Jinota dan Pulau Kayuadi disebabkan terhantam ombak setinggi 2-3 meter.
Terjangan ombak itu mengakibatkan bagian badan kapal menjadi bocor dan tenggelam bersama ke tujuh ABK lainnya.
"Sore tadi kepolisian dibantu warga terpaksa menghentikan pencarian mengingat keterbatasan fasilitas dan kondisi cuaca masih buruk," katanya.(*)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Langganan:
Postingan (Atom)
-
IKAN DUYUNG. Jumaning (60), membersihkan tubuh ikan duyung yang ditemuinya di tepi pantai saat mencuci bentang (tali rumput laut) di pesi... -
Andi Sultan Daeng Radja bersama tujuh orang lainnya telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI (Sus... -
BUNDARAN PHINISI. Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri atas 10 kecamatan dan 126 ...