Tolak Kepsek, Guru MAN 1 Bulukumba Mogok Mengajar
Laporan: Samsul Bahri
Harian Tribun Timur, Makassar
Rabu, 3 November 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135511/Tolak_Kepsek_
BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Guru-guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bulukumba melakukan aksi mogok mengajar, Rabu (3/11/2010), menolak kepala sekolah yang baru dilantik. Akibatnya, 600 lebih siswa MAN terlantar.
Para guru ini menolak Sahabuddin, kepala sekolah yang baru dilantik oleh Kemenag Sulsel, karena dianggap tidak layak menjadi kepala sekolah.
Aksi para guru ini dilakukan dengan cara tidak mengisi mata pelajaran di kelas masing-masing dan memilih duduk-duduk di ruang kerja. Sebagian lagi memilih ngobrol dengan teman sesama guru di halaman sekolah.
Sementara itu, saat dipertemukan dengan anggota Komisi C DPRD Bulukumba, Sahabuddin mengatakan tetap datang ke sekolah meski ditolak oleh para guru dan ruang kelas digembok.
"Saya tetap berharap agar para guru mau menerima saya sebagai kepala sekolah, sehingga proses belajar mengajar berjalan dan para guru juga menjalankan tugasnya dengan baik, karena kasihan para siswa jika terlantar terus," kata Sahabuddin. (*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Rabu, 03 November 2010
500 Paramedis di Bulukumba Ancam Mogok Kerja
PROTES. Puluhan paramedis mewakili 500 paramedis lainnya di Bulukumba siap menuntut tunggakan gaji selama enam bulan terakhir, Selasa, 2 November 2010.
---------------------------------------------
500 Paramedis di Bulukumba Ancam Mogok Kerja
- Gara-gara Enam Bulan Gaji Belum Dibayar
Harian Fajar, Makassar
Selasa, 2 November 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/108943/123/500-paramedis-
BULUKUMBA -- Sebanyak 500 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Dg Raja Bulukumba mengancam mogok kerja. Ancaman disebabkan manajemen rumah sakit belum membayar gaji mereka yang sudah tertunda enam bulan.
Pasalnya, pembayaran jasa layanan mereka diberikan kepada pasien Jamkesda Terakhir mereka dibayar pada April. Tidak hanya itu, tim medis juga belum menerima sisa pembayaran jasa sebesar 40 persen atau sekira Rp1,8 miliar pada 2009.
Ketua Komite Medik RSUD Sulthan Daeng Raja, dr Bambang Hariyanto mengatakan, pihaknya akan membawa masalah tersebut ke DPRD Bulukumba. Dia berencana mendatangi kantor DPRD untuk mengkomunikasikan masalah ini sekaligus mencari jalan keluar atas penundaan pembayaran gaji tim medis ini, pada Kamis, 4 November.
Jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, kata Bambang, semua tim medik akan rapat untuk mengambil langkah selanjutnya. Termasuk membicarakan kemungkinan dilakukannya mogok kerja. "Kami sudah capek dijanji terus. Katanya, layani saja dulu nanti jasanya dibayar tetapi toh sampai sekarang buktinya tidak juga dibayar,” ungkapnya.
Padahal, kata dia, dari 500 tim medis hampir setengahnya adalah tenaga sukarela. Mereka hanya bergantung pendapatan jasa layanan saja. Karena itu, sangat memiriskan kalau sampai berbulan-bulan belum ada pembayaran. “Bagaimana kami mau bekerja di sini jika hak-hak kami tidak terpenuhi, sementara kami kan harus bekerja setiap hari melayani pasien," ketus dr Bambang, Selasa, 2 November.
Ia lalu meminta manajemen rumah sakit segera berkoordinasi dengan Pemkab Bulukumba untuk segera merealisasikan pembayaran gaji ini. Bahkan dia meminta agar ada kejelasan pembayaran gaji mereka bulan ini. Jika tidak, mereka akan mogok.
Menyikapi hal tersebut, Direktur RSUD Sulthan Daeng Raja, dr Diamarni Gandhis meminta paramedis bersabar dan menahan diri. Alasannya, saat ini, ia sedang berjuang untuk mendapatkan dana dalam waktu singkat untuk segera memenuhi hak mereka.
Dia mengaku saat ini tidak bisa berbuat apa-apa karena anggaran sudah habis terpakai. Sementara belum ada dana yang dicairkan DPRD. Termasuk masih adanya utang RSUD yang diajukan untuk dibayar pemkab yang belum terealisasi. "Kami ini sedang berjuang untuk itu. Kami tidak tinggal diam dan kami memahami mereka, makanya kami perjuangkan,” katanya.
Ia berharap, pada perubahan APBD nanti beban tersebut sudah dimasukkan sebagai salah satu item untuk pembelanjaan sebelum masuk APBD Pokok.
Kepala Tata Usaha RSUD Sulthan Daeng Raja Saharuddin mengatakan, tuntutan paramedis tersebut wajar dilakukan sebagai bentuk protes. Bahkan dia menilai tindakan paramedis ini akan menjadi bukti pertimbangan DPRD dan pemkab untuk memikirkan segera solusi tentang tunggakan jasa pelayanan mereka.
"Tidak apa-apa dia beraksi karena memang haknya, malah bagus agar pemkab atau DPRD bisa melihat langsung kondisi di rumah sakit," ucapnya. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
DPRD Bulukumba Kembali ke Jalan yang Benar
DPRD Bulukumba Kembali ke Jalan yang Benar
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Rabu, 03-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55607
BULUKUMBA, UPEKS—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, menggelar rapat paripurna penetapan Badan Anggaran (Banggar) baru, Selasa, 2 November 2010.
Alat kelengkapan DPRD Bulukumba itu, disahkan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bulukumba, HA Edy Manaf (PAN). Penetapan Banggar DPRD Bulukumba, merupakan penyempurnaan dari penetapan Banggar sebelumnya.
Sebelumnya, DPRD Bulukumba menetapkan Banggar yang diketuai, Pahidin (PDK). Pahidin ditetapkan Ketua Banggar DPRD Bulukumba 18 Januari 2010 lalu yang ditanda-tangani Wakil Ketua DPRD, HA Edy Manaf.
Anggota DPRD Bulukumba, kemudian melakukan protes dan meminta Banggar yang dipim-pin, Pahidin, diubah dan disesuaikan dengan PP No 16/2010 tentang pedoman penyusunan tatatertib.
Selain tidak sesuai dengan PP No 16/2010 yang ditanda-tangani Presiden SBY, Banggar yang dipimpin Pahidin juga tidak sesuai dengan tatib anggota DPRD yang dibuat DPRD Bulukumba sendiri.
Rapat Paripurna DPRD Bulukumba kemarin, bertujuan menyesuaikan dengan kedua peraturan tersebut. Ibarat DPRD Bulukumba kembali ke jalan yang benar.
“Banggar sepenuhnya disesuaikan dengan peraturan. Hari ini perlu ditetapkan Banggar DPRD demi hukum,” kata Wakil Ketua DPRD Bulukumba, HA Edy Manaf ketika memberikan kata pengantar rapat paripurna penetapan Banggar DPRD Bulukumba kemarin. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Rabu, 03-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55607
BULUKUMBA, UPEKS—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, menggelar rapat paripurna penetapan Badan Anggaran (Banggar) baru, Selasa, 2 November 2010.
Alat kelengkapan DPRD Bulukumba itu, disahkan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bulukumba, HA Edy Manaf (PAN). Penetapan Banggar DPRD Bulukumba, merupakan penyempurnaan dari penetapan Banggar sebelumnya.
Sebelumnya, DPRD Bulukumba menetapkan Banggar yang diketuai, Pahidin (PDK). Pahidin ditetapkan Ketua Banggar DPRD Bulukumba 18 Januari 2010 lalu yang ditanda-tangani Wakil Ketua DPRD, HA Edy Manaf.
Anggota DPRD Bulukumba, kemudian melakukan protes dan meminta Banggar yang dipim-pin, Pahidin, diubah dan disesuaikan dengan PP No 16/2010 tentang pedoman penyusunan tatatertib.
Selain tidak sesuai dengan PP No 16/2010 yang ditanda-tangani Presiden SBY, Banggar yang dipimpin Pahidin juga tidak sesuai dengan tatib anggota DPRD yang dibuat DPRD Bulukumba sendiri.
Rapat Paripurna DPRD Bulukumba kemarin, bertujuan menyesuaikan dengan kedua peraturan tersebut. Ibarat DPRD Bulukumba kembali ke jalan yang benar.
“Banggar sepenuhnya disesuaikan dengan peraturan. Hari ini perlu ditetapkan Banggar DPRD demi hukum,” kata Wakil Ketua DPRD Bulukumba, HA Edy Manaf ketika memberikan kata pengantar rapat paripurna penetapan Banggar DPRD Bulukumba kemarin. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Banggar DPRD Bulukumba Akan Ditinjau Ulang
Banggar DPRD Bulukumba Akan Ditinjau Ulang
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Rabu, 03-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=55616
BULUKUMBA, UPEKS—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, akan meninjau ulang Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Alat kelengkapan DPRD Bulukumba itu oleh sejumlah anggota DPRD Bulukumba, dianggap menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tatatertib (tatib) DPRD yang ditanda-tangani presiden Susilo Bambang Yudoyono.
Selain bertentangan dengan PP 16/2010, Banggar DPRD Bulukumba, juga bertentangan dengan tatib yang dibuat DPRD Bulukumba. Terkait meninjau ulang Banggar DPRD Bulukumba, DPRD Bulukumba melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (1/11) kemarin. Rapat Bamus DPRD Bulukumba dipimpin wakil ketua DPRD HA Edy Manaf.
Selain dihadiri anggota Bamus DPRD, rapat tersebut dihadiri Sekertaris Daerah (Se-kda) Bulukumba, HA Untung AP. Sekda Bulukumba didam-pingi Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Bulukumba Ali Saleng SH. Kabag Hukum yang dikonfirmasi membenarkan hal itu.
“Paripurna alat kelengkapan dewan dan lanjutan pembahasan,” terang Ali Saleng SH menjawab Upeks terkait dengan rapat Bamus DPRD Bulukumba.
DPRD Bulukumba, menetapkan Badan Anggaran berdasarkan surat keputusan (SK) pimpinan DPRD Bulukumba nomor 02/KPTS-PIMP/DPRD-BK/I/2010 tertanggal 15 Januari 2010. Alat kelengkapan DPRD Bulukumba itu dipimpin anggota DPRD, Pahidin. Politisi dari partai PDK itu ditetapkan selaku ketua Banggar DPRD Bulukumba melalui pemungutan suara oleh anggota Banggar.
Oleh kalangan anggota DPRD Bulukumba sendiri, Banggar DPRD Bulukumba dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan PP No 16/2010 dan tatib DPRD Bulukumba. Baik PP 16/2010 dan Tatib DPRD Bulukumba, keduanya dengan terang-benderang dijelaskan; ketua dan wakil ketua DPRD adalah ketua dan wakil ketua Banggar merangkap anggota.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Rabu, 03-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=55616
BULUKUMBA, UPEKS—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, akan meninjau ulang Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Alat kelengkapan DPRD Bulukumba itu oleh sejumlah anggota DPRD Bulukumba, dianggap menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tatatertib (tatib) DPRD yang ditanda-tangani presiden Susilo Bambang Yudoyono.
Selain bertentangan dengan PP 16/2010, Banggar DPRD Bulukumba, juga bertentangan dengan tatib yang dibuat DPRD Bulukumba. Terkait meninjau ulang Banggar DPRD Bulukumba, DPRD Bulukumba melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (1/11) kemarin. Rapat Bamus DPRD Bulukumba dipimpin wakil ketua DPRD HA Edy Manaf.
Selain dihadiri anggota Bamus DPRD, rapat tersebut dihadiri Sekertaris Daerah (Se-kda) Bulukumba, HA Untung AP. Sekda Bulukumba didam-pingi Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Bulukumba Ali Saleng SH. Kabag Hukum yang dikonfirmasi membenarkan hal itu.
“Paripurna alat kelengkapan dewan dan lanjutan pembahasan,” terang Ali Saleng SH menjawab Upeks terkait dengan rapat Bamus DPRD Bulukumba.
DPRD Bulukumba, menetapkan Badan Anggaran berdasarkan surat keputusan (SK) pimpinan DPRD Bulukumba nomor 02/KPTS-PIMP/DPRD-BK/I/2010 tertanggal 15 Januari 2010. Alat kelengkapan DPRD Bulukumba itu dipimpin anggota DPRD, Pahidin. Politisi dari partai PDK itu ditetapkan selaku ketua Banggar DPRD Bulukumba melalui pemungutan suara oleh anggota Banggar.
Oleh kalangan anggota DPRD Bulukumba sendiri, Banggar DPRD Bulukumba dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan PP No 16/2010 dan tatib DPRD Bulukumba. Baik PP 16/2010 dan Tatib DPRD Bulukumba, keduanya dengan terang-benderang dijelaskan; ketua dan wakil ketua DPRD adalah ketua dan wakil ketua Banggar merangkap anggota.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Selasa, 02 November 2010
Edi Manaf Target Oppo di PAN Bulukumba
Edi Manaf Target Oppo di PAN Bulukumba
Harian Fajar, Makassar
Selasa, 2 November 2010
http://news.fajar.co.id/read/108922/41/edi-manaf-
BULUKUMBA -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Bulukumba Edi Manaf tidak menyembunyikan keinginannya kembali memipin partai berlambang matahari terbit itu. Edi yang kini Plt Ketua DPRD Bulukumba siap maju di Musyawarah Daerah (Musda) PAN Bulukumba, awal Desember mendatang.
Edi mengaku keinginannya hanya akan terwujud jika ada dukungan kader dan pengurus DPC PAN Bulukumba. Edi segera melakukan komunikasi untuk menganalisis peluangnya ke depan. Edi mengaku lebih dini mengutarakan niatnya agar tersedia cukup waktu untuk menguji atau menyamakan visi dirinya dan kader partai.
"Saya ingin kembali memimpin PAN. Semoga ada dukungan teman lain. Kepercayaan mereka amanat bagi saya untuk membesarkan partai," ujar Edi Manaf usai didemo karena menerima jas dari Zaidin ini, Senin, 1 November 2010.
Edi belum berani mengklaim peluang. Apalagi, rival hingga saat ini belum unjuk diri. Edi berharap kader partai yang ingin maju bisa ikut mendeklarasikan keinginannya.
Edi pede kembali maju berbekal pengalaman sebagai ketua partai. Belum ada manuver politik Edi sejauh ini untuk posisi ketua PAN.
"Panitia sudah terbentuk dan sudah mulai jalan untuk menyuksekan musda nanti," tegas dia. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Fajar, Makassar
Selasa, 2 November 2010
http://news.fajar.co.id/read/108922/41/edi-manaf-
BULUKUMBA -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Bulukumba Edi Manaf tidak menyembunyikan keinginannya kembali memipin partai berlambang matahari terbit itu. Edi yang kini Plt Ketua DPRD Bulukumba siap maju di Musyawarah Daerah (Musda) PAN Bulukumba, awal Desember mendatang.
Edi mengaku keinginannya hanya akan terwujud jika ada dukungan kader dan pengurus DPC PAN Bulukumba. Edi segera melakukan komunikasi untuk menganalisis peluangnya ke depan. Edi mengaku lebih dini mengutarakan niatnya agar tersedia cukup waktu untuk menguji atau menyamakan visi dirinya dan kader partai.
"Saya ingin kembali memimpin PAN. Semoga ada dukungan teman lain. Kepercayaan mereka amanat bagi saya untuk membesarkan partai," ujar Edi Manaf usai didemo karena menerima jas dari Zaidin ini, Senin, 1 November 2010.
Edi belum berani mengklaim peluang. Apalagi, rival hingga saat ini belum unjuk diri. Edi berharap kader partai yang ingin maju bisa ikut mendeklarasikan keinginannya.
Edi pede kembali maju berbekal pengalaman sebagai ketua partai. Belum ada manuver politik Edi sejauh ini untuk posisi ketua PAN.
"Panitia sudah terbentuk dan sudah mulai jalan untuk menyuksekan musda nanti," tegas dia. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Langganan:
Postingan (Atom)