Kamis, 04 November 2010

Tenaga Medis Mengadu ke DPRD Bulukumba

Tenaga Medis Mengadu ke DPRD Bulukumba
* Desak Pemkab Bayar Uang Jasa Medis
* Ancam Tak Beri Pelayanan Maksimal





Harian Tribun Timur
Jumat, 5 November 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135697/Tenaga-Medis-Mengadu

Bulukumba, Tribun - Sejumlah tenaga medis yang bertugas di RSUD Sultan Dg Raja Bulukumba mengadu ke DPRD setempat. Mereka meminta dewan mendesak Pemkab Bulukumba membayarkan uang jasa medis yang tertunggak untuk periode Mei-Oktober 2010.

Jika tidak ada realisasi pembayaran dari pemerintah setempat, para tenaga medis ini mengancam, tidak akan memberi pelayanan maksimal kepada pasien.

"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami kan keberatan dan tidak ikhlas memberikan pelayanan kepada pasien," kata Bambang Haryanto, Ketua Komite Medik Bulukumba, saat menyampaikan aspirasi di ruang rapat paripurna DPRD Bulukumba, Kamis (4/11) pagi.

Mereka berharap, anggota legislatif segera membicarakan masalah ini dengan pemkab (eksekutif), agar segera terbayarkan.

Bambang merinci jumlah pasien yang ditangani tenaga medis dan uang jasanya belum terbayarkan selama periode itu.

Sepanjang Mei terdapat 1.962 pasien, Juni sebanyak 2.092 pasien, Juli total 1.968 pasien, Agustus sebanyak 2.115, dan September 1.838 pasien. Tapi, Bambang enggan menyebutkan jumlah uang jasa yang seharusnya mereka terima selama periode itu.

Bambang dkk mempertanyakan belum cairnya uang jasa medis itu, padahal setahu mereka, pada tahun 2009 lalu, Dinas Kesehatan Bulukumba mendapatkan dana dari APBD privinsi sebesar Rp 4,6 miliar, termasuk anggaran belanja untuk RSUD Sultan Dg Raja. Sebanyak 60 persen sudah cair, sisanya yang 40 persen belum.

Mereka juga menyampaikan, ada dana untuk 2010 tapi sudah diminta dipakai tahun 2009 lalu.

"Kami juga terkadang bingung, karena ada pendanaan yang dimintakan diambilkan pos anggarannya pada 2010. Padahal, belanjanya berlangsung 2009 dan kami tolak itu," kata Jalil yang PPTK di rumah sakit itu.

Dari pengaduan tenage medis ini, terungkap pula bahwa pada Agustus hingga sekarang, stok obat untuk pasien rumah sakit itu sudah habis. Karenanya, pasien harus membeli di luar. (smb)


Soroti Tata Kelola Keuangan

ANGGOTA DPRD Bulukumba yang menerima aspirasi tenaga medis RSUD Sultan Dg Raja, A Baso Mauragawali, mengatakan, dari apa yang disampaikan pendemo, di rumah sakit itu telah terjadi kesalahan tata kelola administari keuangan.

"Sangat jelas administrasi pengelolaan keuangannya kacau. Masa dana untuk tenaga medis dicampuradukkan dengan belanja obat-obatan pasien. Kemudian Jamkesmas juga mendanai pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD)," kata Baso yang legislator Partai Patriot.

Anggota dewan lainnya, Banri Alang (Komisi D), mengatakan, aspirasi para tenaga medis ini akan dibahas bersama antara dengan dengan pemkab.

"Kami akan sampaikan aspirasi ini ke pemkab. Tapi sebelum dananya dicairkan, perlu dibentuk tim audit, agar jasa medis yang dikeluhkan itu jelas," kata Banri yang legislator PAN itu di hadapan para tenaga medis. (smb)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Roem Rahasiakan Agenda Pertemuan di Bira

Roem Rahasiakan Agenda Pertemuan di Bira

Harian Tribun Timur, Makassar
Jumat, 5 November 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135694/Golkar-Sulsel-

GOLKAR Sulsel akan memanfaatkan momentum rapat kerja (raker) tahunan sebagai ajang untuk konsolidasi di internal partai. Rencanya, raker akan dilaksanakan Desember mendatang.

Beberapa agenda yang mungkin akan dibahas dalam raker tersebut menurut Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel HM Roem terkait seputar rencana pelantikan pengurus beberapa DPD II Golkar yang telah melaksanakan musda.

"Sekalian juga kita akan carikan waktu luang buat ketua agar sekali jalan melakukan pelantikan beberapa DPD II yang sudah melaksanakan musda," kata Roem di DPRD Sulsel, Kamis (4/11)

Sebagai pemanasan sebelum pelaksanaan raker, Roem mengaku akan melakukan pertemuan 'tersembunyi' di Bira, Bulukumba, pada Senin (8/11) mendatang bersama sejumlah pengurus Golkar di wilayah Selatan Sulsel. Beberapa DPD II yang akan hadir Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.

Roem masih merahasiakan agenda pertemuan di Bira. Namun menurutnya, tidak menutup kemungkinan tim bentukan DPD I Golkar Sulsel yang ditugaskan untuk 'mengurus' beberapa daerah yang belum melaksanakan musda akan mengangkat persoalan tersebut. (cr7)


Golkar Sulsel Tunggu SK Baru DPP Soal Ince

Makassar, Tribun - Tarik-ulur pemecatan Ince Langke sebagai kader Golkar kian menguatkan dugaan sejumlah pihak akan amburadulnya manajemen Golkar di tangan Aburizal Bakrie.

Karena keputusan DPP tumpang-tindih, Ince pun masih menggantung. Awalnya DPP mengeluarkan keputusan memecat Ince. Lalu terbit surat susulan DPP yang mengalir pemecatan itu. Kemudian dianulir lagi. Belakangan muncul lagi surat DPP yang meminta Golkar Sulsel menghentikan proses PAW Ince karena pemecatannya belum final. Lalu, muncul lagi pernyataan elite DPP bahwa pemecatan Ince sudah final.

Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel HM Roem mengatakan karena proses penangguhan PAW Ince atas permintaan DPP, maka DPD Golkar Sulsel saat ini pun tengah menunggu kembali surat dari DPP yang akan menganulir surat sebelumnya.

"Sisa menunggu surat dari DPP untuk menggugurkan surat DPP sebelumnya soal penangguhan. Kalau sudah ada, prosesnya akan kembali dilaksanakan," kata Roem bebebapa saat sebelum keberangkatan ke Pangkep untuk menghadiri Porda Sulsel, di DPRD Sulsel, Kamis (4/11).

Jika surat yang dimaksud telah ada, maka proses PAW Ince dipastikan akan kembali digelindingkan dari DPRD Sulsel ke Gubernur Sulsel untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Dalam Negeri RI.

Saat ini bola PAW Ince telah melalui proses di KPU Sulsel dan mandeg di DPRD Sulsel atas permintaan DPP sendiri.

Dikonfirmasi di tempat terpisah, mantan Ketua DPD II Golkar Selayar dua periode Ince Langke enggan berkomentar panjang, ia belum mau menanggapi pernyataan Roem perihal kelanjutan proses PAW yang akan menimpanya.

"Apa sudah seperti itu partai saya?," tanya Ince singkat di ruang Komisi D DPRD Sulsel. Ince enggan menjelaskan maksud ucapannya tersebut lebih jauh.

Wacana "penggulingan" Ince sebagai legislator Golkar di DPRD Sulsel telah bergulir sejak ia ngotot mencalonkan diri sebagai wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar beberapa bulan lalu.

Ince yang berpasangan dengan calon usungan PDIP, Syamsu Alam Ibrahim 'dicap' membangkang dan menentang kebijakan partai pohon beringin rimbun. Di pilkada Selayar, Golkar menjadi pengusung utama bupati incumbent Syahrir Wahab yang akhirnya 'oppo' sebagai bupati Selayar. (cr7/bie)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Uang Jasa Belum Dibayar, Tenaga Medis Bulukumba Demo

Uang Jasa Belum Dibayar, Tenaga Medis Bulukumba Demo

Laporan: Samsul Bahri

Harian Tribun Timur, Makassar
Kamis, 4 November 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135652/Uang_Jasa_Belum_Dibayar

BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Tenaga medis di Rumah Sakit Sultan Dg Raja Kabupaten Bulukumba mengadakan aksi demo di DPRD setempat mendesak Pemkab Bulukumba membayarkan jasa dokter yang belum terbayarkan.

Jika jasa mereka sebagai tenaga medis di rumah sakit itu tidak dibayarkan selama Mei-Oktober, mereka tidak akan memberikan pelayanan kepada pasien di tempat tersebut.

"Kami akan keberatan dan tidak ihklas memberikan pelayanan kepada pasien jika tuntutan kami tidak dipenuhi," kata Bambang Haryanto, Ketua Komite Medik Bulukumba, saat menyampaikan aspirasi di ruang rapat paripurna di DPRD, Kamis (4/11/2010).

Ia meminta anggota legisatif untuk segera membicarakan masalah tersebut dengan pemkab setempat agar segera membayarkan hak mereka dalam waktu dekat.

Disebutkan bahwa pasien yang sudah ditangani dan belum dibayarkan jasa mediknya pada bulan Mei sebanyak 1.962 pasien, Juni 2.092 pasien, Juli 1.968 pasien, Agustus 2.115 dan September 1.838 pasien. (*)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Kinerja Eksekutif-Legislatif Buruk

Kinerja Eksekutif-Legislatif Buruk

Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Kamis, 04-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55702

BULUKUMBA, UPEKS—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, menyebut kinerja eksekutif dan legislatif buruk. Keduanya dianggap buruk, karena sama-sama malas menghadiri rapat-rapat di gedung DPRD Bulukumba.

“Dicatat ini, kinerja eksekutif dan legislatif buruk,” kata anggota DPRD Bulukumba, Amiruddin, Rabu (3/11).

Pernyataan politisi dari Partai Sarikat Indonesia (PSI) itu disampaikan, terkait dengan rapat pembahasan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulukumba 2009.

Dalam rapat Banggar DPRD Bulukumba yang dipimpin anggota DPRD Bulukumba, Pahidin (PDK), rapat yang seharusnya dimulai Pukul 09.00 Wita, baru dimulai sekitar Pukul 09.50 Wita. Itu karena, dipengaruhi tingkat kehadiran pejabat dari Pemkab Bulukumba dan anggota DPRD Bulukumba.

Saat rapat Banggar dimulai, anggota Banggar yang hadir; Pahidin (PDK), Mulyadi Mursali (Demokrat), Banri Alang (PAN), Andi Pangerang (PDP), Syahrir Sahib (PPP), Bahman (Golkar), Mustiaman (Buruh), serta Hilmiaty Asip (Hanura). Padahal, jumlah anggota Banggar 20 orang.

Sementara pejabat Pemkab Bulukumba yang hadir adalah Burhanuddin Kadir (Kepala Bappeda), Andi Syafrul Patunru (Kadis Keuangan), Kabag Hukum Ali Saleng SH, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Andi Syarfiah Patunru. Anggota Banggar DPRD Bulukumba Amiruddin, meminta agar pejabat dihadirkan.

Kepala Bappeda Bulukumba, Burhanuddi Kadir yang menjadi koordinator TAPD Bulukumba segera menindak-lanjuti permintaan anggota Banggar DPRD Bulukumba. “Saya sudah lapor ke pak sekda. Dan, saya minta bantuan pak sekda untuk menelpon para kepala SKPD,” terang Burhanuddin Kadir. ()


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

DPRD Bulukumba Tolak Permintaan Dana Rp 1,8 Miliar

DPRD Bulukumba Tolak Permintaan Dana Rp 1,8 Miliar
- Dinilai Melanggar Permendagri 13/2006


Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Kamis, 04-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=55694

BULUKUMBA, UPEKS—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, menolak memenuhi permintaan tambahan anggaran Rp1,8 miliar yang diajukan pengelola Rumah Sakit Umum (RSU) Bulukumba Andi Sultan Daeng Radja.

Badan Anggaran (Banggar), bersikeras menolak permintaan tersebut karena dianggap bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Ni 13/2006, tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Itu tidak boleh, melanggar Permendagri No 13/2006. Kami menolak tambahan anggaran Rp1,8 miliar untuk ditetapkan. Kalau ditetapkan ini akan berimplikasi hukum,” terang Zulkiflie Saiye (PBB) anggota Banggar DPRD Bulukumba, Rabu (3/11) kemarin.

Selain Zulkiflie Saiye, anggota Banggar DPRD lainnya yang ikut menolak adalah Abd Kahar Muslim (PSI), Amiruddin (PSI) serta Mulyadi Mursali (Demokrat). Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat Banggar DPRD Bulukumba yang membahas sisa perhitungan APBD Bulukumba 2009.

Seperti diketahui, tahun anggaran 2009 lalu pihak RSU Bulukumba Andi Sultan Daeng Radja mengambil keputusan menggunakan anggaran Rp1,8 miliar lebih tanpa persetujuan DPRD Bulukumba. Menurut pihak RSU Bulukumba, dana tersebut digunakan untuk belanja pengadaan obat, makanan pasien, serta jasa medis. Pihak RSU Bulukumba kemudian meminta persetejuan DPRD dalam pembahasan sisa perhitungan APBD 2009 tahun ini.

Baik Zulkiflie Saiye maupun Abd Kahar Muslim, penggunaan anggaran yang melampaui pagu anggaran yang sudah disetujui DPRD dengan pihak RSU Bulukumba, melanggar Permendagri No 13/2006 serta Perda tentang APBD 2009.

Sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulukumba, mengakui permintaan tambahan anggaran sehingga melampuai pagu anggaran RSU Bulukumba, dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganggap, tidak ada masalah dengan pelampauan anggaran.

“Itu dianggap hutang jangka pendek,”terang Andi Syafrul Patunru, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Senada dengan Andi Syafrul Patunru, Kepala Bagian Hukum Setda Bulukumba, Ali Saleng SH, menilai pelampauan anggaran di RSU Bulukumba digunakan untuk kepentingan masyarakat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menjadi dasar sehingga pelampauan pagu anggaran dicatat dalam sistim akuntasi pemerintah (SAP), ditolak anggota DPRD Bulukumba.

Tekait dengan LHP BPK, Abd Kahar Muslim mengatakan BPK itu bukan malaikat, manusia biasa. “Jadi BPK itu juga bisa salah,”terang Kahar Muslim. “BPK juga tidak boleh melanggar Permendagri,” tambah Zulkiflie Saiye.


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]