Minggu, 07 November 2010

Kaspul Bukan Ketua KKMB yang Sah

Kaspul Bukan Ketua KKMB yang Sah

Harian Ujungpandang Ekpres
Senin, 08-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=55950

MAKASSAR, UPEKS— Hasil Musyawarah Besar (Mubes) Pengurus Besar (PB) Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) baru-baru ini di kawasan wisata Benteng Somba Opu, Makassar, dinilai tidak sah.

Kaspul BJ yang ditetapkan oleh Mubes sebagai Ketua KKMB Pusat periode 2010-2012, menggantikan A Radianto, juga dianggap bukan ketua yang sah.

Kalangan yang menilai tidak sah itu dari Komisariat Universitas Indonesia Timur (UIT).

''Kami tidak pernah menganggap Kaspul sebagai Ketua KKMB Pusat. Saat ini, kami masih menganggap A Radianto ketua yang sah, karena Mubes KKMB di Benteng Somba Opu dilaksanakan tanpa rekomendasi Dewan Pembina,'' ujar Muh Safri, mantan Ketua KKMB komisariat UIT, kepada Upeks.

Pandangan yang sama juga dikemukakan Ketua KKMB Komisariat UIT saat ini, Midung, saat dikonfirmasi Upeks di sela-sela pengkaderan mahasiswa baru di Tanjung Bunga, Minggu (8/11).

Ditemui terpisah, A Radianto menjelaskan, jika merujuk aturan KKMB maka dirinya masih ketua sah.

''Kecuali kalau Dewan Pembina telah melantik dan memberikan SK kepada Kaspul, maka dengan legowo saya mengakui Kaspul sebagai ketua KKMB Pusat yang baru,'' kata Radianto.

Ketua Dewan Pembina KKMB, Drs Misbahuddin MAg, menjelaskan, ketua KKMB yang sah harus sudah dilantik dan mempunyai SK dari Dewan Pembina, karena SK itulah yang kemudian menjadi rekomendasi ke pemerintah kabupaten Bulukumba.

''Saya berharap, mahasiswa Bulukumba tidak terpecah, hanya karena persoalan sepele. Untuk menghindari konflik, Kaspul dan Radianto segera kami panggil membicarakan dan mencari solusi terbaik,'' ujarnya.


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Wakapolda Minta Polisi Jaga Keamanan

Wakapolda Minta Polisi Jaga Keamanan
- Jelang Pelantikan Bupati Bulukumba Terpilih


Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Senin, 08-11-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55914

BULUKUMBA, UPEKS—Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulsel, Brigjen Pol Syahrir Toba, menyambangi Bulukumba, Sabtu (6/11). Kedatangan orang nomor dua dijajaran Polda Sulsel di Bulukumba, berkaitan dengan rencana pelantikan bupati terpilih, periode 2010-2015.

Bupati dan wakil bupati Bulukumba terpilih periode 2010-2015, Zainuddin Hasan-Syamsuddin, akan dilantik Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Selasa 9 November 2010. Ratusan personil polisi disiagakan termasuk satu kompi personil Brimob Polda Sulsel, untuk pengamanan.

Wakapolda Sulsel, Brigjen Syahrir Toba, tiba di Mapolres Bulukumba sekitar Pukul 10.00 Wita. Dia disambut Kapolres Bulukumba, AKBP Ari Rahman, Wakapolres Bulukumba, Kompol Novly F Pitoy, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba, HA Untung AP.

Sekitar 30 menit di Mapolres Bulukumba, Wakapolda Sulsel Syahrir Toba bersama Kapolres Bulukumba, AKBP Arif Rahman serta Sekda HA Untung AP, menuju kantor bupati di Jalan Jenderal Sudirman. Di aula kantor bupati, ratusan personil polisi sudah menunggu.

Brigjen Syahrir Toba, memberikan pengarahan dihadapan 266 anggota polisi Polres Bulukumba, yang memenuhi ruang pola di lantai dua kantor bupati. dia banyak menyampaikan arahan terkait pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, utamanya menciptakan kondisi aman. ()


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Pemkab Bulukumba Usul Tambahan Anggaran

Pemkab Bulukumba Usul Tambahan Anggaran
- Untuk Pelantikan Zaidin, Rp 126 Juta Dinilai Kurang


Pos Metro, Balikpapan
(Koran Terbesar di Balikpapan)
Senin, 8 November 2010
http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=45547

BULUKUMBA – Pemkab menganggarkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) senilai Rp 126 juta. Jumlah tersebut dinilai masih kurang sehingga pemkab akan mengajukan tambahan anggaran. Terlebih pengukuhan Zaidin yang dijadwalkan Selasa, 9 November 2010 akan digelar secara terbuka.

Undangan yang tersebar tidak kurang dari 2.500 lembar. Ini membuat panitia khawatir anggaran Rp 125 juga tidak mampu menutupi semua kebutuhan pelantikan yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Bulukumba. Sebenarnya, anggaran pelantikan dalam APBD senilai Rp 150 juta. Hanya sebagian anggaran ini sudah digunakan saat pelantikan pejabat sementara Bupati Bulukumba Agustus lalu.

Kepala Bagian Humas Pemkab Bulukumba Daud Kahal mengakui minimnya anggaran pelantikan ini. Padahal, kata dia, jika dibandingkan dengan pelantikan bupati pada 2005, jumlahnya mencapai Rp 200 juta. Anggaran yang akan dialokasikan untuk makan minum dan penyewaan beberapa alat yang dibutuhkan dalam pelantikan dianggap tidak bisa terakomodasi dengan baik.

Hanya saja, dia mengaku hal ini baru estimasi awal yang masih akan dikoordinasikan langsung dengan panitia. Untuk antisipasi, Daud mengatakan, jika nantinya memang tidak cukup, pihaknya bakal mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Daud, bisa saja pemkab langsung membelanjakan anggaran kemudian nanti akan diakomodasi pada saat pembasan anggaran perubahan. Dengan catatan mendapatkan persetujuan dari DPRD.

"Mau tidak mau kami pasti koordinasikan soal anggaran ini jika memang dianggap tidak cukup,” tambahnya.

Pelaksana tugas (plt) Ketua DPRD Bulukumba Edi Manaf yang dikonfirmasi terkait rencana ini mengatakan, dirinya baru bisa berkomentar jika sudah ada komunikasi dari pemkab atau panitia. Pasalnya, dia mengaku sampai saat ini dirinya belum mendengar ada rencana seperti itu.

Termasuk belum pernah mendapat laporan tentang kekurangan anggaran pelantikan Zaidin. Dia berjanji akan mempelajari usulan tersebut jika nantinya memang benar diajukan panitia.

"Soal anggaran maaf saya tidak mau berandai-andai. Apalagi sampai sekarang saya belum pernah tahu soal ada kekurangan atau tidak,” kata politikus PAN ini.

Minggu, 7 November mantan Bupati Pohuwatu Golontalo Zainuddin Hasan dan mantan Sekkab Bantaeng Syamsuddin diterima secara adat oleh tim dan perwakilan masyarakat saat tiba di Bulukumba. Penyambutan secara adat ini dilakukan sebagai bentuk perhatian sekaligus sebagai ajang untuk menitip amanah kepada pasangan yang sukses memenangkan pemilukada ini. (arm/jpnn)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Jumat, 05 November 2010

Golkar Sulsel Gelar "Yellow Night" di Bulukumba

Golkar Sulsel Gelar "Yellow Night" di Bulukumba


Mohammad Roem

LKBN Antara Sulawesi Selatan
Kamis, 04 November 2010
http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/21292/golkar-sulsel-gelar

Makassar (ANTARA News) - DPD Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan akan menggelar pertemuan "Yellow Night" untuk membahas kisruh kepengurusan partai empat kabupaten / kota di provinsi tersebut.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Moh Roem di Makassar, Kamis, 4 November 2010, mengatakan, pertemuan yang digelar di Kabupaten Bulukumba pada 8 November tersebut, akan dihadiri seluruh pengurus Golkar Sulsel dan tim-tim Golkar daerah.

"Empat daerah tersebut yakni Makassar, Bantaeng, Jeneponto dan Bulukumba," katanya.

Menurutnya pembahasan perlu dilakukan, mengingat keempat daerah itu sampai saat ini belum melakukan musyawarah daerah (musda) untuk memilih kepengurusan mendatang.

Kisruh di antara sesama kader dituding sebagai penyebab molornya agenda musda mereka, padahal Golkar Sulsel berencana merampungkan musda 24 kabupaten/kota sebelum rapat kerja di bulan Desember.

"Ini susahnya. Banyak yang mau mengganti pengurus, tetapi yang ingin diganti tidak ada yang mau," katanya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Golkar Bantaeng, Arfandi Idris mengatakan, sejauh ini belum bisa menetapkan jadwal pasti musda sebab mereka masih melakukan konsolidasi.

"Kita tidak mau seperti pengalaman lalu-lalu, kita membeli kucing dalam karung. Tidak ketahuan dari mana calonnya, tapi karena tertinggi suaranya dia yang terpilih. Belakangan kita kerepotan konsolidasi. Ini pengalaman yang membuat kita betul-betul ingin memilih kader yang memiliki kompetensi terbaik untuk memimpin Golkar," ujarnya.

Ia menampik informasi berkembang, bahwa musda tertunda akibat calon yang menguat di masing-masing daerah bukan calon yang diinginkan DPD I Golkar.

Contoh di Makassar, Andi Farouk Mappaselling Betta yang menguat di tingkatan DPC tidak diinginkan, sehingga musda ditunda. Menurut Arfandi, penyebabnya karena Golkar tidak ingin ketua DPD II sulit berkomunikasi dengan DPD I.

"Kita juga mau ada komunikasi bakal calon bersama DPD I. Itulah kenapa tidak serta merta kita menetapkan jadwal. Dan di Rapimnas kemarin kita memang minta sampai Desember," katanya. (T.KR-AAT/C/J006)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Pembangunan Masjid di Bulukumba Kurang Koordinasi Kemenag

Pembangunan Masjid di Bulukumba Kurang Koordinasi Kemenag
- Banyak Masjid Tidak Tepat Arah Kiblatnya



Foto Kompas/Kristianto Purnomo

LKBN Antara Biro Sulawesi Selatan
Jumat, 05 November 2010
http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/21337/pembangunan-masjid-di-bulukumba

Makassar (ANTARA News) - Sebagian besar pembangunan Masjid di sejumlah desa di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan kurang berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama setempat.

"Setiap bulan, pasti ada Masjid yang dibangun di desa, namun hanya sedikit yang melapor ke Kantor Kemenag Bulukumba," ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Syafruddin, di Makassar, Jumat.

Menurutnya, laporan ke kantor Kemenag baru dilakukan oleh pengurus Masjid setelah Masjid tersebut selesai dibangun.

Padahal, kata dia, untuk membangun Masjid, terlebih dahulu harus melaporkan ke Kantor Kemenag setempat.

"Laporan pembangunan Masjid ini sangat penting, berkaitan dengan berbagai hal, seperti penentuan arah kiblat, serta status tanah yang menjadi tempat pembangunan Masjid," jelasnya.

Apalagi, katanya, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, telah ditentukan syarat-syarat pembangunan rumah ibadah.

Ia menambahkan, dampak paling nyata yang terjadi akibat tidak adanya koordinasi ini adalah masih banyak Masjid dengan arah kiblat yang tidak tepat.

"Sebagian besar Masjid tersebut menggunakan kompas dalam Sajadah. Padahal, arah kiblat yang ditunjukkan dalam kompas tersebut belum tentu tepat," urainya.

Sedangkan berkaitan dengan status tanah yang menjadi lokasi pembangunan Masjid, lanjutnya, Kemenang juga perlu mengetahuinya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Tidak hanya itu, koordinasi ini juga berkaitan dengan status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dimiliki oleh panitia pembangunan Masjid.

"Jangan sampai Masjid sudah dibangun, akan tetapi ternyata belum mengantongi IMB. Hal seperti ini justru akan menjadi permasalahan dan dapat mengganggu warga untuk beribadah," tandasnya. (T.pso-103/S016)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]