Rabu, 23 Maret 2011
Kecil Kemungkinan Bulukumba Raih Adipura
CIRI KHAS. Inilah salah satu ciri khas Kabupaten Bulukumba. Jika melihat gambar taman bundaran kota yang di tengah-tengahnya terdapat tiruan perahu phinisi, maka orang akan langsung menyebut bahwa taman phinisi itu berada di pusat kota Kabupaten Bulukumba. Tahun 2011 ini, Bulukumba kecil kemungkinan meraih penghargaan Adipura. (Foto: Asnawin)
--------------------------
Kecil Kemungkinan Bulukumba Raih Adipura
BULUKUMBA, 23 Maret 2011.
Hasil verifikasi tahap pertama yang dilakukan oleh tim penilai dari provinsi, Kabupaten Bulukumba masih berada pada peringkat ke-16 dari 18 kota kategori sedang di Sulawesi Selatan, sehingga Bulukumba masih diragukan alias kecil kemungkinan meraih penghargaan Adipura 2011.
Informasi tersebut diungkapkan Anwar Latif, utusan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel saat tampil sebagai pembicara didampingi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba, Pasakai, pada acara Sosialisasi Adipura, di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Selasa, 22 Maret 2011.
“Olehnya itu, prioritas kerja yang mesti dilakukan dalam beberapa bulan ke depan adalah melakukan pembersihan drainase pada area perumahan, penanaman pohon peneduh, serta tersedianya tempat sampah di depan rumah-rumah warga,” kata Anwar Latif.
Asisten III Setda Bulukumba, Andi Bau Amal saat memberikan sambutan pembukaan acara sosialisasi, mengatakan, mewujudkan kota yang bersih dan sehat bukanlah hal yang mudah, karena selain harus ada komitmen dari pemerintah, juga dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga kebersihan kota.
Dia menekankan kepada seluruh peserta, khususnya para Lurah se-Kecamatan Ujung Bulu, para kepala sekolah, BUMN, serta instansi terkait, untuk serius menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi kerja dari sosialisasi Adipura ini.
''Optimalisasi peran dan dukungan semua pihak menjadi hal penting agar Kabupaten Bulukumba bisa meraih penghargaan Adipura tahun ini,'' tandas Bau Amal. (win/r)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Dokar di Perbatasan Kota Bulukumba
DOKAR. Saat melintas di kampung Bintarore, perbatasan kota Bulukumba, Minggu sore, 20 Maret 2011, saya melewati sebuah dokar tua yang melaju dengan pelan. Momen itu saya abadikan, karena pemandangan seperti ini sudah jarang ditemui di kota-kota besar, apalagi dokar yang masih orisinil seperti ini. (Foto: Asnawin)
DUDUK SANTAI. Kalau pun ada, biasanya berupa bendi dan sudah dimodifikasi untuk kegiatan pariwisata. Dokar di Bulukumba masih mudah ditemui melintas di jalan-jalan utama. Tampak dua bocah duduk santai di atas dokar di belakang ''sang masinis'' yang baru saja melewati perbatasan kota Bulukumba, Minggu sore, 20 Maret 2011. (Foto: Asnawin)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bekas Rumah Jabatan Bupati Bulukumba
BEKAS RUJAB. Saat pulang kampung ke Kabupaten Bulukumba, Minggu, 20 Maret 2011, saya sempat memotret gedung yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Bulukumba ini. Gedung yang kini digunakan sebagai Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) ini, dulunya adalah rumah jabatan Bupati Bulukumba. (Foto: Asnawin)
BEKAS RUJAB. Puluhan tahun silam, tepatnya pada awal-awal tahun 70-an, saya bersama teman-teman sesama bocah, sering bermain di gedung bekas rumah jabatan Bulukumba ini. Ketika itu, Bupati Bulukumba dijabat oleh Andi Bakri Tandaramang. Beliau menjabat bupati pada 1966-1978. (Foto: Asnawin)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Selasa, 22 Maret 2011
Pemkab Bulukumba Belum Salurkan Biaya Pembelian Buku
DANA BOS BUKU. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Abdullah Djabbar mengemukakan, hingga kini masih ada sembilan pemerintah kabupaten/kota yang belum menyalurkan bantuan tersebut ke sekolah. Pemerintah daerah yang belum menyalurkan itu, antara lain Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Bone.
------------------
Biaya Pendidikan di Sulsel Tersendat
- Pemkab Bulukumba Belum Salurkan Biaya Pembelian Buku
Penulis: Aswin Rizal Harahap | Editor: Nasru Alam Aziz
Harian Kompas, Jakarta
Selasa, 22 Maret 2011
http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/22/23062710/Biaya.Pendidikan.di.Sulsel.Tersendat
MAKASSAR, KOMPAS.com - Penyaluran bantuan biaya pembelian buku sebesar Rp 13,5 miliar dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ke SMA dan SMK negeri pada 24 kabupaten/kota belum optimal. Hal tersebut mengganggu persiapan sekolah menghadapi ujian nasional yang akan dilaksanakan pada bulan April.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Abdullah Djabbar mengemukakan, hingga kini masih ada sembilan pemerintah kabupaten/kota yang belum menyalurkan bantuan tersebut ke sekolah. Pemerintah daerah yang belum menyalurkan itu, antara lain Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Bone.
Djabbar menyayangkan lambannya penyaluran itu, karena biaya sudah ditransfer Bagian Keuangan Pemprov Sulsel sejak Januari 2011. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan pendidikan dari pemerintah pusat maupun provinsi harus ditransfer lebih dulu ke kas daerah.
"Banyak pemerintah kabupaten/kota yang menerapkan administrasi berbelit-belit sehingga menghambat penyaluran bantuan," ungkap Djabbar, kepada wartawan, di Makassar, Selasa, 22 Maret 2011.
Penyediaan buku pelajaran gratis ini diperlukan untuk membantu siswa dalam menghadapi ujian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga meringankan beban orangtua dan pengelola sekolah.
Dana Rp 13,5 miliar dari Dinas Pendidikan Nas ional Sulsel tahun ini diproyeksikan untuk 98.585 siswa SMA dan SMK negeri yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Adapun bantuan pengadaan buku pelajaran gratis untuk Madrasah Aliyah (MA) negeri diberikan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel.
Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengutarakan, lambannya penyaluran dana bantuan pendidikan karena persoalan administrasi.
"Karena dana bantuan masuk ke kas daerah, kami harus membicarakan lebih lanjut dengan DPRD agar tidak menyalahi aturan," katanya.
Keputusan Mendiknas juga menyebabkan lambannya penyaluran dana BOS. Saat ini baru 10 kabupaten/kota di Sulsel yang telah menyalurkan dana BOS Rp 638 miliar yang dialokasikan Kementerian Pendidikan Nasional tahun ini.
"Cukup banyak kepala sekolah yang terpaksa meminjam uang ke bank agar operasional sekolah dapat tetap berjalan," ujar Djabbar.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Proyek Pipa Air di Bulukumba Diduga Salahi Prosedur
SALAHI BESTEK. Ketua Komisi C DPRD Bulukumba Andi Mustamin Patawari Philip (pakai kopiah) saat memantau kondisi jaringan pipa PDAM yang diduga menyalahi bestek, Selasa, 1 Maret 2011. Philips kemudian menemui anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Bulukumba, Andi Mariattang, Senin, 21 Maret 2011, untuk menyampaikan masalah tersebut. (Foto: ARMAN/FAJAR)
-------------------------
Proyek Pipa Air di Bulukumba Diduga Salahi Prosedur
Senin, 21 Maret 2011
http://makassar.antaranews.com/berita/25883/proyek-pipa-air-di-bulukumba
-diduga-salahi-prosedur
Makassar (ANTARA News) - Proyek pemasangan jaringan pipa dan transmisi air baku senilai Rp 15 miliar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Bulukumba di tiga kecamatan, diduga menyalahi prosedur.
Anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan (Dapil) Bulukumba, Andi Mariattang dan Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, A Patawari Philip, kepada wartawan di Makassar, Senin, 21 Maret 2011, mengatakan mereka menduga kuat terjadi penyimpangan proyek pembentangan pipa sekitar 30 kilo meter (km) dari Borongrappoa, Kecamatan Kindang sampai Kota Bulukumba (Kecamatan Ujungbulu).
"Pipa sudah terpasang sekitar 10 km, namun banyak yang masih kelihatan dari permukaan, ada sekitar 30 titik yang muncul. Padahal harusnya tertanam sampai satu meter," kata Philip.
Philip sendiri mendatangi anggota DPRD Sulsel dari Dapil Bulukumba untuk bersama-sama mengawasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pompengan Jeneberang, sebab wakil rakyat Sulsel ini disebut jarang turun ke lapangan.
"Kami di DPRD Bulukumba sudah berulang kali mengingatkan untuk diperbaiki tetapi tidak dihiraukan. Kalau masih belum diperhatikan kami akan demo Kejati Sulselbar dan UPTD Pompengan," ujarnya.
Proyek dana APBN masing-masing Rp 1,3 miliar di 2009, Rp 5,2 miliar di 2010 dan Rp 9,8 miliar di 2011 disebut bisa memenuhi kebutuhan air baku masyarakat, Kecamatan Kindang, Gantaran, dan Ujungbulu, bahkan bisa sampai Kabupaten Bantaeng.
Baik Mariattang maupun Philip meminta agar PSDA melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum proyek tahap tiga senilai Rp 9,8 miliar dilakukan, termasuk tidak lagi memberikan proyek kepada pemenang tender sebelumnya.
Philip yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi (PBB) Bulukumba menyebut, dari tiga PT yang memenangkan tender dari tahap pertama sampai tahap harus dievaluasi karena pemiliknya hanya satu orang.
Sementara Pelaksana Tugas BBWS UPTD Pompengan Jeneberang, Adnan, saat dikonfirmasi, mengatakan akan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Proyek (PPK) Air Baku untuk memperjelas hal tersebut, sebab selama ini pihaknya tidak pernah menerima laporan seperti itu.
(T.KR-AAT/S016)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Langganan:
Postingan (Atom)





