Senin, 04 April 2011

Manuver Sang Terpidana Andi Muttamar


HALAMAN GEDUNG DPRD. Sejumlah mobil tampak parkir dan ratusan massa bersama sejumlah pengamanan tampak berada di halaman Gedung DPRD Bulukumba ketika Andi Muttamar Mattotorang kembali berkantor sebagai anggota dan Ketua DPRD Bulukumba, Senin, 28 Maret 2011. (Foto: Asnawin)

------------------------

Manuver Sang Terpidana Andi Muttamar

Harian Fajar, Makassar
Senin, 04 April 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110404010340-manuver-sang-terpidana

SENIN, 28 Maret, suasana kantor DPRD Bulukumba tak seperti biasanya. Beberapa spanduk ucapan terpampang di sisi kantor. Bukan itu saja, gambar 16 partai politik juga tiba-tiba terpasang di gedung dewan hari itu. Hari itu, berkisar pukul 10.30 wita, ada seratusan warga mendatangi gedung DPRD. Namun, bukan untuk berdemonstrasi. Mereka datang mengantar seorang pria berjaket abu-abu dengan pin DPRD. Menggunakan kemeja putih, pria itu menarik perhatian pegawai dan anggota DPRD.

Wajar, sebab pria ini memang pernah menjadi orang nomor satu di kantor tersebut. Dialah Andi Muttamar Mattotorang, mantan Ketua DPRD Bulukumba yang divonis penjara 1,6 bulan dalam kasus korupsi. Hari itu, bersama massanya, Muttamar datang ke DPRD. Muttamar yang telah divonis bermasalah mencoba bermanuver. Ia bahkan telah meminjam mobil dinas Ketua DPRD Bulukumba, DD 2 H.

Status keanggotaannya sebenarnya masih berpolemik. Tapi hari itu, ketika datang ke gedung DPRD, Muttamar tidak segan-segan langsung masuk di ruangan Ketua DPRD yang terletak pada sisi kiri kantor wakil rakyat ini. Hampir sejam ia berada dalam ruangan itu.

Puas menikmati ruangan yang sempat ia tinggalkan sejak 2009, Muttamar lalu menuju ruangan paripurna DPRD. Meski tak masuk agenda dewan dan belum ada keputusan resmi soal nasibnya, Muttamar langsung berpidato di ruang paripurna. Ia berpidato layaknya ketua DPRD di hadapan enam anggota DPRD Bulukumba; Udin Hafsa, Muhdar, Bahman, Abdul Kahar Muslim, Askar, dan Zulkifli Saiye.

"Saya hanya ingin mengatakan terima kasih kepada Pak Gubernur karena sudah mencabut SK pemberhentian saya. Kedatangan saya di kantor ini adalah untuk bertugas kembali. Saya juga sampaikan terima kasih atas adanya dukungan pada saya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan saat ini," tegas Andi Muttamar sambil meninggalkan kantor DPRD bersama massanya.

Memang, sehari sebelum Muttamar sudah mengumumkan rencananya masuk kantor lagi. Itu setelah surat pemberhentiannya sebagai anggota DPRD sudah dicabut gubernur. Oleh karena itu, dia akan berkantor kembali sebagai anggota dan Ketua DPRD Bulukumba. Namun, Muttamar sangat tertutup soal surat gubernur. Termasuk kapan dan nomor berapa surat pencabutan pemberhentiannya dari gubernur tersebut.

"Saya tidak banyak komentar soal itu," kata Muttamar sembari menutup ponselnya. Muttamar sendiri sudah dua kali berkantor kembali pasca divonis. Sebelumnya pada bulan September 2010, ia juga tiba-tiba muncul di DPRD. Ketika itu ia bisa seolah-olah sah kembali berkantor di DPRD setelah Wakil Ketua DPRD Husbiannas meneken surat permohonan DPRD tertanggal 16 Juli 2010, bernomor 318/ DPRD-BK/VII/2010. Surat yang ditujukan ke Lapas Taccorong itu berisi permohonan mempihakketigakan Andi Muttamar di DPRD Bulukumba.

Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan, harusnya Muttamar sudah ke luar dari DPRD dan diberhentikan. Ia mengatakan tidak mungkin lagi politikus Golkar tersebut bertahan di DPRD.

"Apalagi ini kasus korupsi. Faktanya, yang sudah bersangkutan sudah divonis, kenapa mesti dipertahankan. Ini bisa menjadi pembelajaran yang tidak sehat di masyarakat. Kita harap gubernur lebih tegas sebab domain gubernur salah satunya memberikan pendidikan politik yang sehat di masyarakat," kata dia.

Jika kemudian Muttamar tetap dipertahankan, Syam dengan tegas melontarkan kritikannya. "Dalam konteks parpol, sepertinya Muttamar dipelihara kalau demikian. Bisa dipertanyakan apakah Golkar memang tidak punya kader lain atau ada apa? Ini bukan soal  suka atau tidak suka tapi soal kepentingan publik. Kinerja institusi kelembagaan akan terganggu, masyarakat akan rugi. Dan, toh yang mengganti juga kan bukan siapa-siapa tapi orang Golkar juga," tegasnya.

Pengamat Hukum, Prof Aminuddin Ilmar juga angkat bicara. "Jadi, Muttamar betul sebab memang tidak pernah diberhentikan. Tapi ini memang sudah dipolitisasi," katanya, Minggu, 3 April.

Sekretaris DPRD Bulukumba, Andi Kurniady sendiri memilih diam dan tidak memperdulikan kedatangan Muttamar. Kurniady menegaskan dirinya baru akan menanggapi jika sudah ada kepastian dan ada surat secara tertulis yang menegaskan bahwa Muttamar sudah kembali berseragam legislator. Sikap ini diambil karena dia menjalankan fungsi administrasi. "Jadi, saya tunggu administrasinya. Nah sampai sekarang kan belum ada," tegasnya.

Andi Muttamar Mattotorang sendiri adalah terpidana kasus korupsi Bappeda Gate 2003, yang divonis 18 bulan penjara. Sesuai UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, syarat anggota DPRD pada poin 14 adalah tidak pernah masuk penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Merujuk pada UU ini, hak keanggotaan Muttamar sudah gugur sebagai anggota DPRD. Ini juga yang dijadikan dasar oleh Golkar untuk memproses PAW Muttamar.

Dalam proses Andi Muttamar, beberapa keputusan telah muncul untuk pemberhentiannya di DPRD Bulukumba. Keputusan dan surat penting itu termasuk Keputusan Gubernur Sulsel No.1737/VIII/Tahun 2010 tentang Peresmian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, juga Surat Usul Pemberhentian Antar Waktu Tidak dengan Hormat atas nama Drs H Andi Muttamar Mattotorang.

Sebelumnya juga sudah ada Surat Bupati Bulukumba No.171.3/1308/Umum tanggal 19 Juli 2010 perihal Usul Pemberhentian dengan tidak hormat Andi Muttamar, dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba No.315/DPRD-BK/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Usul Pemberhentian dengan tidak hormat Andi Muttamar.

Khusus dari Golkar, sudah ada surat No.080/DPD.I/PG-V/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bulukumba Andi Muttamar, dan surat No.28/DPD-II/PG-BLK/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Golkar.

Hingga kini, belum ada kepastian nasib Muttamar. Wakil Ketua I yang juga pelaksana tugas (plt) Ketua DPRD Bulukumba, Andi Edy Manaf mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah tersebut pada partai untuk membereskan status Muttamar. Apalagi, menurut dia sampai saat ini proses pengisian ketua DPRD masih berlanjut. Diperkuat dengan munculnya surat yang mendesak ketua DPD II segera mencari pengganti Muttamar sebagai ketua DPRD. "Saya pikir apa yang dilakukan Golkar sudah bisa dianalisis tapi tentu tidak bisa dicampuri," katanya. (tim)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Golkar Bulukumba Bersikukuh Pertahankan Andi Muttamar


GEDUNG DPRD BULUKUMBA. DPD II Golkar Bulukumba menggelar rapat pleno di Aula Sekretariat Golkar, Jumat, 1 April 2011, menyikapi surat DPD I No 050/DPD I/2011 tentang usulan pergantian Ketua DPRD Bulukumba Andi Muttamar. Peserta rapat umumnya tetap menghendaki Andi Muttamar menjadi Ketua DPRD Bulukumba. (Foto: Asnawin)

-----------------------


Golkar Bulukumba Bersikukuh Pertahankan Andi Muttamar

Harian Beritakota Makassar
Senin, 04-04-2011
http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=50426

BULUKUMBA, BKM - DPD II Golkar Bulukumba menggelar rapat pleno di Aula Sekretariat Golkar, Jumat pekan lalu, menyikapi surat DPD I No 050/DPD I/2011 tentang usulan pergantian ketua DPRD Bulukumba Andi Muttamar.

Rapat yang dipimpin ketuanya H. Zainudin Hasan, didampingi sekum H.Tabri dan ketua Dewan Pembina H. Padasi, pada umumnya tetap menghendaki Muttamar menjadi ketua DPRD Bulukumba.

Ketua Dewan Pembina, H Padasi, menyatakan tidak sependapat jika dilakukan pergantian ketua DPRD Bulukumba. Alasannya, sekarang sudah ada ketua DPRD dan sesuai keputusan hukum yang mengembalikan Muttamar pada posisi semula.

"Saya minta ketua DPD II Golkar untuk lebih arif menyikapi persoalan ini, dan saya juga minta mereka yang berada di luar Partai Golkar untuk tidak terlalu jauh mencampuri internal Golkar,'' tegas Padasi.

Sedang Alimuddin Pana juga menegaskan hal serupa. Mantan anggota DPRD Bulukumba ini meminta kepada ketua Golkar Bulukumba memberikan keputusan secara adil dan bijaksana. Dia berpendapat, sebagai kader Golkar di Bulukumba, tidak menginginkan orang yang sudah jatuh kemudian ditimpa tangga pula.

"Jadi saya mohon persoalan ini lebih baik kita serahkan kepada ketua DPD II Golkar dan ketua Dewan Pembina Golkar untuk memutuskan, dan saya titip harapan kiranya ketua yang ada sekarang tetap kita pertahankan," harapnya.

Sementara Wakil Sekretaris Golkar Bulukumba, Mardianto, meminta ketua dapat menyelesaikan secara yuridis, sehingga tidak menimbulkan polemik baru di kalangan pengurus partai, terlebih kepada Syahrul YL selaku Ketua Golkar Sulsel.

"Kami minta persoalan ini diselesikan secara adil, agar tidak menimbulkan persoalan baru di tubuh Golkar, jangan kita mau masuk ada lobang yang sama, untuk itu saya minta kepada ketua DPD II agar persoalan ini kita selesaikan secara yuridis agar tidak terjadi permasalahan baru, " harapnya.

H Anwar yang juga pengurus DPD II yang membidangi keagamaan pada rapat itu secara tegas menyatakan, setelah ketua DPRD Bulukumba kembali menjalankan tugasnya, kenapa mesti muncul keinginan untuk dilakukan penggantian.

"Setelah ada ketua DPRD, tidak perlu lagi kita berpikir melakukan penggantian ketua,'' pinta Anwar.

Lain halnya dilontarkan Azikin, wakil ketua pada kepengurusan DPD II Golkar Bulukumba, menyatakan permohonan maaf kepada semua pihak, khususnya kepada ketua DPD I Golkar bersama seluruh rombongan dan ketua DPD II Golkar Bulukumba, atas sikapnya pada pelantikan pengurus DD II Golkar 4 Februari lalu.

"Sebagai kader Golkar melalui rapat pleno ini saya meminta maaf sebesar-besarnya atas sikap saya yang membuat banyak orang merasa tidak enak,'' pinta Azikin.

Mendengar banyak pengurus partai ini masih menginginkan Muttamar kembali sebagai Ketua DPRD, Zainuddin Hasan segera mengambil sikap dengan menindaklanjuti surat usulan tersebut.

"Karena keputusan ini diberikan kepada saya, maka saya akan segera memutuskan secara adil dengan tetap memperhatikan usul dan saran serta keingian dari pengurus yang menghadiri rapat pleno ini. Saya yakin keputusan ini tidak menimbulkan polemik baru, sesuai harapan para pengurus yang ada," janji Zainuddin, yang juga Bupati Bulukumba.

Sementara, Andi Muttamar menyampaikan terima kasihnya kepada pengurus dan simpatisan yang ada yang masih mempercayakan dirinya kembali menduduki kursi jabatan Ketua DPRD Bulukumba.

"Syukur Alhamdulillah, saya masih dipercaya kembali menjabat sebagai Ketua DPRD di daerah ini," ujarnya.

Dalam rapat pleno pengurus Golkar ini juga membahas beberapa agenda masing-masing TOT untuk pengurus, Musyawarah Cabang (Muscab) Golkar, serta adanya surat teguran DPD I tentang kisruh yang terjadi saat pelantikan Ketua DPD II Golkar beberapa waktu lalu, serta teguran yang ditujukan kepada Asikin. 

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Kisah Perempuan Tegar dari Bulukumba

Setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Kalimat ini sangat cocok mewakili kisah hidup Jusmini, perempuan paruh bayah yang tinggal di Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Jusmini adalah sosok yang mewakili karakter perempuan tegar di kampungnya. (Foto: www.p2kp.org)

Soal Andi Muttamar: Divonis Sedetik pun Harus Diberhentikan


HARUS DIBERHENTIKAN. Koordinator Kopel Sulawesi Selatan, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, harusnya Muttamar sudah ke luar dari DPRD Bulukumba. Bahkan divonis sedetik sekalipun sudah harus diberhentikan. Karena yang dihitung dalam UU bukan vonis, melainkan ancamannya. (Foto: Dok Fajar)


------------------

Soal Andi Muttamar: Divonis Sedetik pun Harus Diberhentikan

Harian Fajar, Makassar
Senin, 04 April 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110404010054-divonis-sedetik-pun-harus-diberhentikan

KASUS Andi Muttamar Mattotorang sudah bergulir lama. Keputusan pengadilan juga sudah ke luar. Politikus Golkar tersebut divonis penjara satu tahun lima bulan. Hanya saja, Muttamar masih bisa bebas. Bahkan pekan lalu, ia kembali berkantor.

Inilah yang memunculkan kritikan banyak pihak. Salah satunya Komite Pemantau Legislatif (Kopel). Koordinator Kopel Sulawesi Selatan, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, harusnya Muttamar sudah ke luar dari DPRD Bulukumba.

"Bahkan divonis sedetik sekalipun sudah harus diberhentikan. Karena yang dihitung dalam UU bukan vonis, melainkan ancamannya. Dan, ini kasus korupsi, terdakwa saja sudah harus diberhentikan sementara. Begitu vonis terbukti, maka harus diberhentikan permanen," tegas Syam.

Syarat administrasinya sebagai anggota dewan menurut Syam telah gugur dengan adanya vonis. Makanya menurut Syam, gubernur harus bisa memisahkan diri selaku gubernur dan ketua partai. Sebagai ketua partai ini hak penuh untuk menentukan pengganti Muttamar selaku Ketua DPRD Bulukumba.

"Meski demikian, tidak berarti Muttamar masih bisa berkantor selama belum diganti. Sebab keanggotaan Muttamar sudah gugur bersamaan vonis korupsinya ke luar," tegasnya.

Bagi Syam, kiprah Muttamar di DPRD sudah selesai. "Harus out. Golkar harusnya segera menentukan penggantinya. Sebab bagi publik, ini sangat merugikan. Kebijakan terhambat semua. Rencana kerja strategis di Bulukumba terhambat. Publik sangat dirugikan. Bisa dibayangkan jika dalam beberapa tahun hanya dipimpin pelaksana tugas, bagaimana bisa mengajukan perda inisiatif dan bagaimana bisa mengajukan program yang bagus. Kalau hanya pelaksana tugas, tidak akan maksimal kinerja," kritiknya.

Ia juga menilai dalam kasus ini, konstituen di daerah pemilihan Muttamar sangat dirugikan. "Hadir atau tidak hadirnya anggota dewan bukan hanya soal uang, melainkan soal konstituen, berapa banyak konstituen yang akan rugi. Kesempatan warga mengakses pembangunan di dapilnya akan rendah. Ada saja wakilnya di DPRD jika kinerjanya tidak baik itu sudah tidak menguntungkan konstituen apalagi kalau memang sudah tidak ada," katanya.
"Saya tidak tahu apa di benak gubernur. Karena proses-proses dengan partai lain cepat sekali," tambah dia. (tim)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Soal Status Andi Muttamar: Golkar Tak Pernah Tegas


BERBINCANG. Andi Muttamar (kanan) berbincang-bincang dengan salah seorang petugas keamanan, di ruang kerja Ketua DPRD Bulukumba, ketika Andi Muttamar yang diantar ribuan pendukungnya berkantor kembali sebagai anggota dan Ketua DPRD Bulukumba, Senin, 28 Maret 2011.(Foto: TIM/FAJAR)


--------------------------


Soal Status Andi Muttamar: Golkar Tak Pernah Tegas


Harian Fajar, Makassar
Senin, 04 April 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110404010205-golkar-tak-pernah-tegas

BERLARUT-LARUTNYA masalah Andi Muttamar Mattotorang tak lepas dari sikap Golkar sendiri. Partai berlambang pohon beringing rimbun ini tak pernah terhadap kadernya yang sudah divonis penjara. Meski awalnya sudah pernah diproses, namun penggantian Muttamar tak pernah terealisasi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Bulukumba, Zainuddin Hasan baru kembali memproses usulan nama pengganti Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba setelah adanya desakan pengurus DPD I Golkar Sulsel yang dituangkan dalam surat bernomor 050/DPD-I/PG/III/2011 tertanggal 25 Maret.

DPD I Golkar Sulsel sendiri sudah menegaskan sejak awal bahwa tidak ada satu pun lembaga yang bisa mencabut keputusan pidana Muttamar karena sudah berkekuatan hukum tetap.

"Dia tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRD lagi. Bahwa gubernur mencabut pemberhentian, itu dibelokkan. Yang digugat kemarin proses pemberhentian sebagai ketua DPRD, bukan sebagai anggota DPRD," kata Wakil ketua DPD I Golkar Sulsel, Arfandi Idris, pekan lalu.

Pengamat Hukum, Prof Aminuddin Ilmar menjelaskan, penggambungan SK pemberhentian Muttamar sebagai anggota DPRD dan SK pemberhentian sebagai ketua DPRD menjadi cela berlarut-larutnya persoalan ini. Menurut dia, SK tersebut tidak bisa digabung.

"Harus dengan SK tersendiri. Itu yang dipandang PTUN, tidak tepat. Jadi, ada kekeliruan yang dilakukan gubernur, dia menyatukan dalam satu keputusan. Bahwa kalau Diberhentikan sebagai anggota DPRD maka juga diberhentikan sebagai ketua. Dia memakai logika sederhana akal sehat padahal itu tidak sesuai hukum yang ada. Itulah yang digugat di PTUN dan dimenangkan," kata Ilmar. (tim)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]