Pelantikan Dewan Diwarnai Bentrokan

Harian Fajar, Makassar (www.fajar.co.id)
Rabu, 19 Agustus 2009

Pelantikan Dewan Diwarnai Bentrokan

BULUKUMBA -- Pelantikan 40 anggota DPRD Bulukumba periode 2009-2014 ternoda. Demonstran yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba terlibat bentrok dengan anggota Polres Bulukumba, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) di Depan Kantor DPRD Bulukumba, Selasa 18 Agustus.

Bentrokan bermula dari aksi orasi pada saat pelantikan anggota dewan. berjalan. Demonstran tidak puas hanya berada di luar dan memaksa masuk halaman kantor DPRD Bulukumba. Saat mencoba merengsek masuk, aparat keamanan mencoba menghalangi. Ketegangan tidak terhindarkan dan terjadi aksi saling dorong.

Merasa halauannya tidak diindahkan pendemo, petugas keamanan mulai kehilangan kesabaran. Mereka yang tadinya berada di dalam pintu pagar DPRD Bulukumba, menyerbu pengunjukrasa. Insiden pemukulan terhadap pengunjukrasa terjadi hingga ke jalan raya.

Bentrokan menyebabkan dua pengunjukrasa terkena pukulan bampu petugas keamanan di kepala. Pihak kepolisian sempat mengamankan tiga pendemo, kemudian dilepaskan setelah didesak para demonstran. Orasi sempat terhenti akibat massa yang kocar kacir.

Dalam aksinya, FPR mendesak agar 40 anggota DPRD Bulukumba yang dilantik, berkomitmen menegakkan peraturan daerah (perda) Syariat Islam, menyelesaikan konflik agraria, berpihak kepada kepentingan rakyat, membuat produk hukum yang berpihak rakyat, serta melakukan kontrol pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Jangan sampai 40 anggota dewan yang dilantik hari ini, sama saja dengan anggota dewan sebelumnya yang meninggalkan sejumlah masalah yang tidak dituntaskan," ujar Koordinator FPR, Hamzah Libya.

Aksi pemukulan aparat disayangkan Asisten Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba, Musafir, yang ikut berunjuk rasa. Insiden itu kata dia tidak perlu terjadi jika petugas keamanan bisa menahan diri.

"Insiden ini juga menunjukkan ketidakprofesionalan mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," jelas Musafir.

Mauragawali Sappewali, satu dari 40 anggota DPRD baru sempat hadir di tengah-tengah pengunjukrasa. Ia berjanji memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

"Akan saya perjuangkan. Saya juga ingin melihat perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kuota perempuan periode ini hanya 10 persen atau empat dari 40 anggota dewan baru. Mereka adalah Hilmiaty Asip (Hanura), Marlia (PSI), Narni Nur Intang (PPI), dan Banri Alang (PAN). (sah)