Minggu, 21 November 2010

Golkar Sulsel Dinilai Lamban



Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dinilai lamban mengantisipasi kekosongan jabatan ketua DPRD Bulukumba sejak ditinggal Andi Muttamar yang menjadi narapidana kasus korupsi. Padahal, jauh sebelumnya DPD II Bulukumba sudah menyodorkan tiga nama calon ketua yakni Hamzah Pangki, Bahman, dan Andi Makkasau. (Foto: Antara/Adnan)


-------------------------------------------
Golkar Sulsel Dinilai Lamban
- Terkait Penetapan Calon Ketua DPRD Bulukumba

Harian Fajar, Makassar
Minggu, 21 November 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/110246/123/golkar-sulsel-dinilai-lamban

BULUKUMBA -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dinilai lamban mengantisipasi kekosongan jabatan ketua DPRD Bulukumba sejak ditinggal Andi Muttamar yang menjadi narapidana kasus korupsi.

Padahal, jauh sebelumnya DPD II Bulukumba sudah menyodorkan tiga nama calon ketua yakni Hamzah Pangki, Bahman, dan Andi Makkasau. Soal pengusulan nama ini juga sudah melalui mekanisme partai yang mengatur tentang penggantian jabatan ketua.

Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Syahrir Sahib menyatakan, dirinya akan memfasilitasi rekan-rekannya bertemu langsung Syahrul Yasin Limpo. Pertemuan itu akan digelar Senin, 22 November 2010. Dia berharap, Syahrul segera memilih salah satu dari tiga nama calon ketua DPRD yang sudah diusulkan Golkar Bulukumba.

Sharir menilai kekosongan jabatan ketua DPRD sangat mempengaruhi kinerja dewan yang berjumlah 40 orang tersebut. Kekosongan jabatan ketua DPRD, kata dia, tidak boleh didiamkan tanpa ada upaya untuk mendorong jabatan ini terisi secepatnya.

"Apalagi kita sudah mau membahas APBD 2011. Akan lebih baik jika semua jabatan sudah terisi dan tidak ada lagi yang harus dirangkap orang lain. Insya Allah, Senin, lusa, kami akan berkonsultasi dengan pak gubernur soal ini," ujar Syahrir, Sabtu, 20 November kemarin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Bulukumba, Andi Edi Manaf menyatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan jika pengisian jabatan ketua mulai dirisikan anggota dewan. Menurutnya, hal tersebut adalah kewenangan dan kewajiban partai Golkar sebagai partai terbesar untuk mengambil keputusan. Bahkan dia juga sangat mengharapkan agar jabatan tersebut segera diisi untuk idealnya posisi jabatan dalam institusi DPRD.

"Saya juga mendukung itu kalau ada yang mau mendesak pengisian ketua segera. Itu bagus karena demi efektifitas kerja dengan 40 anggota dewan memang sebaiknya ada tiga ketua. Tapi itu kewenangan sekaligus hak dan kewajiban Fraksi Golkar," ujar legislator PAN Bulukumba ini. (arm)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Tidak ada komentar: