Dewan Telusuri Tunggakan Jasa Medik di RSUD Bulukumba

RSUD BULUKUMBA. DPRD Bulukumba mulai mengambil langkah progresif dan berencana membentuk Pansus menyikapi kisruh tunggakan jasa medik RSUD Sulthan Daeng Radja maupun 18 Puskesmas di bawah kendali Dinas Kesehatan Bulukumba, karena tercium ada dugaan penyalahgunaan anggaran.(Foto: Asnawin)

--------------------------

Dewan Telusuri Tunggakan Jasa Medik di RSUD Bulukumba
- Utang Rp 4,6 M Mencurigakan

Harian Fajar, Makassar
Sabtu, 23 April 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110422200439-dewan-telusuri-tunggakan-jasa-medik

BULUKUMBA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba mulai mengambil langkah progresif menyikapi kisruh tunggakan jasa medik RSUD Sulthan Daeng Radja maupun 18 Puskesmas di bawah kendali Dinas Kesehatan Bulukumba.

Utang senilai Rp 4,6 miliar yang diklaim dua instansi ini, dinilai perlu ditelusuri kebenarannya, karena tercium ada dugaan penyalahgunaan anggaran. Bahkan saat ini sudah ada 19 legislator yang sudah sepakat membentuk Panitia Khusus (pansus).

Anggota Komisi B DPRD Bulukumba yang membidangi keuangan dan merupakan koordinator usul pembentukan pansus ini, Zulkifli Saiye, menyebutkan bahwa usul pembentukan Pansus sudah sampai pada tingkat pimpinan DPRD. Dia mengaku sudah mengusulkan pembentukan Pansus ini karena dianggap sangat penting membongkar kisruh yang sempat menyebabkan dokter melakukan aksi mogok beberapa waktu lalu.

"Kita mau tahu apa saja utang yang diklaim dan apakah bisa dibuktikan nilai tersebut. Kita tidak mau hanya mendapat sodoran nilai utang tanpa diketahui seluk beluk utang itu. Ini karena uang yang mau dipakai membayar menggunakan uang negara. Sehingga tidak bisa begitu saja menyebut utang tanpa bukti," ujar Zulkifli Saiye saat di temui di gedung DPRD Bulukumba.

Apalagi, ditambahkan Zulkifli, selama ini baik pihak rumah sakit maupun pihak Dinas Kesehatan sama sekali belum pernah memperlihatkan kepada DPRD bukti utang ini. Padahal saat pembahasan APBD tahun ini, termasuk saat pembahasan APBD Perubahan 2010, DPRD sudah meminta data tersebut namun belum pernah diperlihatkan.

Hal ini, menurut Zulkifli, memunculkan kecurigaan terhadap nominal utang yang selalu diklaim penyebab munculnya persoalan tunggakan jasa medik ini.

"Mudah-mudahan setelah kami telusuri ini, akan kelihatan mana sebenarnya data yang valid. Bahkan kalau sudah terbentuk Pansus, manajemen rumah sakit akan kami mintai secara terbuka memperlihatkan datanya tentang penggunaan anggaran selama ini. Pihak manajemen harus bertanggungjawab dalam masalah ini. Ini uang rakyat, jadi jangan main-main dengan uang tersebut," tambahnya.

Siap Tunjukkan Bukti

Kepala Bagian Tata Usaha yang juga penanggungjawab kehumasan RSUD Sultan daeng Radja, Saharuddin setiap kali ditanya soal utang tersebut menyatakan bahwa munculnya utang ini tidak terlepas dari adanya lonjakan jumlah pasien pada 2009 hingga 2010 lalu. Bahkan dia mengaku anggaran RSUD saat itu hanya cukup digunakan hingga pertengahan tahun. Selanjutnya, untuk keberlanjutan pelayanan di rumah sakit terpaksa ada tunggakan karena keterbatasan anggaran.

Selain itu, Saharuddin juga mengaku memiliki bukti penggunaan dana tersebut dan siap diperlihatkan kapan pun dibutuhkan. Bukti ini, kata dia, adalah bukti penggunaan anggaran termasuk bukti jasa layanan medik yang tertunda akibat meningkatnya jumlah pasien.

Menurutnya, saat itu jumlah pasien meningkat drastis khususnya pasien Jamkesda atau pasien gratis. Dengan demikian jumlah layanan juga meningkat sehingga secara otomatis jumlah jasa layanan yang harus dibayar juga meningkat.

"Kita sudah sampaikan kalau memang kita punya utang. Khusus di RSUD, kita punya utang lebih dari dua miliar yang merupakan utang untuk jasa layanan medik. Kami punya buktinya karena memang kami siapkan sebagai bukti klaim utang nantinya. Sekarang sedang disiapkan semuanya untuk diberikan kepada DPRD kalau memang dibutuhkan. Yang jelas anggaran kita memang sangat minim saat itu. Makanya, karena tahun ini anggaran kita meningkat dari Rp 9 miliar menjadi Rp 16 miliar, maka kemungkinan anggaran itu bisa menutupi utang tersebut," kata Saharuddin. (arm)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]