Legislator-Wabup Bersitegang

Harian Tribun Timur (www.tribun-timur.com)
Rabu, 19 Agustus 2009 | 22:58 WITA
Direkam pada Rabu, 19 Agustus 2009



Legislator-Wabup Bersitegang
* Pelantikan Anggota DPRD Bulukumba Ricuh

Bulukumba, Tribun - Pelantikan 40 anggota DPRD Bulukumba periode 2009-2014 diwarnai unjuk rasa puluhan warga yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat (FPR) di Gedung DPRD Bulukumba, Selasa (18/8). Unjuk rasa ini berakhir ricuh.

Sementara di dalam ruang sidang anggota DPRD terpilih dan Wakil Bupati Padasi juga terlibat ketegangan. Padasi di akhir acara memberikan interupsi dan menyoroti pimpinan DPRD terpilih A Muttamar Mattotorang.

Ketegangan tersebut terjadi saat Padasi menyoroti Muttamar sebagai pimpinan DPRD terpilih yang menurutnya palu sidang diberikan kepada bupati AM Sukri Sappewali. Namun palu sidang tersebut diberikan kepada protokol.

"Masalah ini sangat riskan, sekiranya palu sidang diberikan ke Bapak Bupati bukan ke protokol dan semoga hanya sekali terjadi hingga kiamat," tegas Padasi yang pernah menjabat sekretaris dewan selama lima tahun.

Pernyataan Padasi tersebut mengundang reaksi. Ketegangan terjadi antara sejumlah anggota DPRD yang baru dilantik dengan Padasi.

"Wakil bupati tidak ada haknya untuk berbicara terkait pelantikan apalagi memberi interupsi di dalam rapat paripurna," tegas Fahidin.

Padasi harus mengetahui bahwa dalam rapat paripurna pemberhentian dan pelantikan anggota dewan hanya dua yang mempunyai hak bicara yakni protokol pimpinan sidang, anggota dewan terpilih. Sementara bupati hanya memberikan sambutan di acara tersebut.

"Mereka harusnya paham Pak Padasi dan untungnya tidak disuruh keluar oleh pimpinan sidang," kata Fahidin.

Unjuk Rasa

FPR datang untuk menemui 40 anggota DPRD yang dilantik. Mereka ingin meminta anggota DPRD yang baru untuk menandatangani penyelesaian sejumlah kasus yang belum selesai di daerah ini.

Kasus tersebut di antaranya perda syariat Islam yang tidak disertai penegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, perda transparansi dan partisipasi, kasus konflik agraria, mengedepankan tupoksi DPRD untuk kepentingan rakyat, pembahasan RAPBD tepat waktu, dan tidak main tarik ulur karena kepentingan pribadi.

Massa yang datang memaksa aparat polisi dan satpol PP untuk membuka pintu DPRD. Pelantikan dijaga ketat aparat kepolisian. Karena pelantikan sementara berlangsung, aparat melarang pengunjuk rasa masuk.

Terjadi adu mulut dan berakhir bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan. Dua orang pengunjuk rasa disebut dipukul oleh aparat karena memaksa masuk gedung DPRD.

Ketua FPR Bulukumba Rudi Tahas mengatakan, kedatangannya tidak untuk membuat keributan namun ingin bertemu dengan 40 anggota dewan yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat.

"Kami tidak mau membuat keributan hanya kami mau menemui mereka dan meminta anggota dewan untuk bertanda tangan sebagai bentuk dukungan dan kesediaannya untuk melanjutkan dan mengungkap sejumlah kasus di daerah ini," kata Rudi.(cr5)

Wartawan Dilarang Masuk

SEBELUM acara pelantikan dimulai, Satpol PP dan polisi yang bertugas di pintu gerbang masuk di DPRD Bulukumba juga melarang masuk dua wartawan, yakni Baharuddin dari harian Seputar Indonesia dan Hamzah dari Fajar.

Pengamanan di sekitar lokasi gedung DPRD Bulukumba berlapis. Sebanyak dua peleton personel dari kepolisian dan TNI.

Pelantikan turut dihadiri Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, Dandim 1411 Bulukumba Letkol Infantri Rudi Syamsir, Kepala Polres Bulukumba AKBP Agus Budi Karyanto, muspida, dan sejumlah warga.(cr5)