Tawar-menawar Anggaran Pilkada

KAMIS, 04 FEBRUARI 2010
Harian Fajar, Makassar (ww.fajar.co.id)

Tawar-menawar Anggaran Pilkada

BULUKUMBA -- Besaran dana pilkada masih menjadi perdebatan hangat antara eksekutif, legislatif, dan penyelenggara pilkada, khusunya KPU Bulukumba. DPRD Bulukumba belum mengetuk palu besaran anggaran yang akan diberikan untuk pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan berlangsung 23 Juni mendatang.

Pilkada ini layaknya barang mahal. Tawar-menawar antara tim anggaran di eksekutif dengan KPU Bulukumba masih menemui jalan buntu. KPU Bulukumba mengajukan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk dua putaran. Khusus untuk putaran pertama, KPU mengajukan anggaran Rp12 miliar. Sementara pihak eksekutif hanya menyetujui Rp 8 miliar. Anggaran ini telah diajukan dalam KUA/PPAS.

Anggota KPU Bulukumba, Azri Yusuf mengatakan, tidak akan gegabah menyetujui anggaran ini. Menurutnya, dana yang diusulkan Pemkab sangat tidak rasional jika melihat kondisi saat ini.

Beberapa item pembelanjaan, kata Azri yang akan dipihakketigakan butuh dana yang besar. Dia mencontohkan pemeriksaan kesehatan yang akan dipihakketigakan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Selain itu, jumlah pemilih di Bulukumba akan berpengaruh terhadap besaran anggaran yang dibutuhkan. Belum lagi, memperhitungkan jumlah calon bupati yang kemungkinan lebih dari dua.

"Semakin banyak calon yang maju maka surat suara juga makin besar sehingga butuh dana yang lebih besar pula. Ini yang harus dipikirkan bersama," katanya.

Sementara logistik lainnya berupa bilik suara dan kotak suara sudah tidak ada masalah. Masih ada bilik dan kotak suara yang digunakan pada pemilu legislatif lalu. Anggaran yang paling banyak menyedot adalah pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang mencapai Rp 7 miliar lebih.

Hal lainnya, honorarium penyelenggara pilkada yang mengalami kenaikan, yakni Rp 6,8 miliar. "Dua item ini saja sudah lebih dari Rp 10 miliar. Sementara yang diusulkan Pemkab hanya Rp 8 miliar," ujarnya.

Makanya, KPU Bulukumba ngotot dengan anggaran Rp 14 miliar untuk dua putaran. Jumlah ini sudah sesuai dengan kemampuan daerah. Sekkab Bulukumba, Andi Untung menjelaskan, besaran Rp 8 miliar ini sudah rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya dana belum termasuk dana pembelanjaan lainnya di luar KPU.

Ketua Banggar DPRD Bulukumba, Fahidin HDK mengatakan, besaran dana harus disesuaikan dengan basic price yang up to date dan tidak mengada-ada. Dewan juga berharap KPU dapat merasionalisasi anggaran yang dibutuhkan sehingga jelas dana yang dibutuhkan KPU selama pelaksanaan pilkada.

Menurutnya, pesta demokrasi ini harus berjalan lancar sehingga besaran dana yang dibutuhkan harus sesuai kebutuhan KPU. Di sisi lain, KPU harus merasionalisasi anggaran yang dibutuhkan.

Fahidin menyarankan dana pilkada ini dapat dibahas lebih awal meski pengesahan dilakukan bersamaan. Hal ini berdasar pada aturan bahwa semua penganggaran diketuk bersamaan dalam satu kesatuan yang di-Perda-kan.

Dikatakan, masih ada beberapa tahapan sebelum ketuk palu, baik di eksekutif maupun legislatif. Hal yang dimaksud antara lain, SKPD masih akan membuat RKA untuk selanjutnya mengajukan RAPBD. Belum lagi pandangan fraksi dan reses dewan selama sekira tiga hari.

"Kita usahakan akhir Februari RAPBD ini sudah bisa ditetapkan," kata Fahidin. Ketua Komisi B, Abd Kahar Muslim juga memberi kesempatan kepada KPU untuk merasionalisasi anggaran yang dibutuhkan. Kahar mengatakan setelah melihat KUA/PPAS yang disodorkan Pemkab sementara ini eksekutif dan legislatif telah setuju dengan Rp 8 miliar untuk KPU dan Rp 1,4 miliar untuk panwas.

Hanya saja, ini belum final karena masih akan dibahas di RAPBD dan kemungkinan masih akan berubah. Kahar menjelaskan, KPU harus memiliki RKA agar item pembelanjaan menjadi jelas. Jika permintaan KPU di atas Rp 8 miliar maka harus bisa dirasionalkan.

Ketua Komisia A, Andi Syahrir Sahib juga berharap eksekutif secepatnya menyerahkan rancangan pokok agar dapat segera dibahas. Menurutnya, pembahasan ini bisa berjalan normal jika sesuai prosedural. Baginya, dana Rp 8 miliar sudah rasional untuk dua putaran. Ini juga disesuaikan dengan kemampuan daerah. (syr)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]