Mensos Bagikan Dana PKH Rp 6,5 M

BERSAMA WARGA MISKIN. Mensos Salim Segaf di tengah warga Makassar yang teridentifikasi masuk kategori RTSM, di Kantor Pos Besar Makassar, Selasa, 23 November 2010. Mensos bagi-bagi duit miliaran rupiah di Sulsel dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain bantuan dana Keserasian Sosial untuk 875 KK di Bulukumba sebesar Rp 875 juta. (FOTO YUSRAN/FAJAR)

--------------------------------------------------

Mensos Bagikan Dana PKH Rp 6,5 M

Harian Fajar, Makassar
Rabu, 24 November 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/110478/61/mensos-bagikan

MAKASSAR -- Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri bagi-bagi duit miliaran rupiah di Sulsel dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Selasa 23 November. Totalnya Rp 6,5 miliar untuk 17.722 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Makassar, Gowa, dan Bone. Rinciannya, Makassar Rp 3,3 miliar untuk 8.539 RTSM, Gowa Rp 2,29 miliar untuk 6.638 RTSM, dan Bone Rp 953 juta untuk 2.545 RTSM.

Selain itu, kemarin Mensos Salim Segaf juga mengucurkan bantuan bagi 97 Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kepulauan Selayar, Bantaeng dan Wajo senilai Rp 2,9 miliar. Juga bantuan permukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Pangkep sebesar Rp 2,144 miliar dalam bentuk 65 unit rumah dan 66 paket sembako serta sarana-prasarana lainnya.

Bantuan sembako bagi KAT Barru sebesar Rp 452 juta, bantuan dana Keserasian Sosial untuk 875 KK di Bulukumba sebesar Rp 875 juta, Takalar Rp 625 juta, Jeneponto Rp 375 juta, Wajo Rp 1,250 miliar, Bantaeng Rp 375 juta, dan Barru Rp 250 juta.

Juga bantuan cadangan dana klaim Askesos untuk Yaspindo bagi 200 orang peserta sebesar Rp 30 juta, bantuan operasional penguatan Orsos/LSM Peduli KTKPM kepada Lembaga Perlindungan Anak Sulsel dan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Arafah masing-masing sebesar Rp 12,5 juta.

Totalnya, kemarin Mensos Salim Segaf mengucurkan bantuan dalam berbagai bentuk di Sulsel senilai Rp 15.788 miliar.

Khusus untuk bantuan PKH bagi RTSM, Mensos Salim Segaf mengatakan bahwa jatah Sulsel tahun ini baru tiga kabupaten/kota saja. Alasannya, anggaran terbatas dan baru sebatas uji coba. Makanya, tiga kabupaten/kota penikmat PKH tersebut diberikan dalam dua tahap (per triwulan).

Dijelaskan, bantuan untuk RTSM dalam bentuk PKH itu akan disalurkan lewat kantor pos. Pencetakan, distribusi kartu dan berbagai formulir PKH, termasuk pembayaran bantuan hingga penyediaan kantor bagi para pendamping di kecamatan, diserahkan via kantor pos.

Bahkan khusus untuk penerima baru seperti Sulsel, pembayarannya dilakukan melalui rekening Giro Pos. Ini berbeda dengan pembayaran di lokasi penerima lama yang menggunakan Wesel Pos.

"Dengan model Giro Pos ini, penerima diharapkan dapat menyimpan uangnya lebih lama di rekening. Jadi, tidak perlu buru-buru dan antre untuk mengambil uang," ujar Mensos Salim Segaf di depan Wakil Gubernur Sulsel H Agus Arifin Nu'mang dan para kepala daerah se-Sulsel di Hotel Clarion and Convention, kemarin.

Wakil Gubernur Sulsel di Hotel Clarion mengungkapkan, angka kemiskinan di Sulsel rata-rata mengalami penurunan 8,19 persen per tahun. Pada 2006 lalu, ungkap Agus, angka kemiskinan di Sulsel masih 1,11 juta jiwa, turun menjadi 931 ribu jiwa pada 2010.

Penyerahan bantuan untuk RTSM dalam bentuk PKH kemarin dilakukan Mensos secara simbolis di Kantor Pos Besar Makassar, Jl Slamet Riyadi. Tidak kurang seribu warga miskin di kota ini, hadir pada kesempatan tersebut.

Menurut Salim, program ini diperuntukkan bagi orang miskin dengan pendapatan maksimal Rp 7 ribu per hari. Dan lebih diprioritaskan bagi RTSM yang beranggotakan ibu hamil atau sedang dalam masa nifas dan menyusui, serta memiliki anak berusia wajib belajar (SD-SMP, red). Datanya, kata dia, diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Intinya ada tunjangan kesehatan dan pendidikan. Kesehatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui agar rajin memeriksakan dirinya ke posyandu. Sementara untuk tunjangan pendidikan, dilihat dari tingkat kerajinan anaknya menuntut ilmu," urai Salim Segaf.

Meskipun di dalam rumah itu ada ibu hamil dan memiliki putra atau putri di bangku SD atau SMP, batas dana per tahun yang diberikan maksimal Rp 2,2 juta. Dana ini bisa diterima setiap tiga bulan sekali dan bisa dicairkan lewat kantor pos.

Secara nasional, total dana untuk tahap pertama dalam bentuk PKH ini mencapai Rp 1,3 triliun yang disalurkan pada 20 provinsi. Tahun depan akan dikembangkan menjadi 25 provinsi yang provinsi tambahannya dikhususnya ke wilayah timur.

Operator PKH, Azhar, mengaku untuk setiap kriteria ada perbedaan dana yang diperoleh.

"Jadi ada bantuan tetap dalam hal ini adalah si pengasuh anak kalau tidak punya orang tua. Mereka mendapat bantuan Rp 200 ribu per tahun, ibu hamil atau nifas Rp 800 ribu, balita menyusui Rp 800 ribu, siswa SD Rp 400 ribu, dan siswa SMP atau MTs Rp 800 ribu per tahunnya," urai Azhar.

Marketing Business Development Director PT Pos Indonesia, Setyo Riyanto, mengaku dengan adanya PKH ini setidaknya bisa membantu masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

"Baik dari segi kesehatan maupun pendidikan," kata Setyo. (asw-rin)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]