Oknum BKDD Bulukumba Ganti Nama Honorer

BERKAS HONORER. Tumpukan berkas Honorer di kantor BKDD Bulukumba kategori dua yang telah diverifikasi, beberapa waktu lalu. Penanggung jawab pendataan tenaga honorer, Budi Rahmadi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya menghilangkan ratusan data tenaga honorer di Bulukumba. (FOTO TIM/FAJAR)


--------------------------------

Oknum BKDD Bulukumba Ganti Nama Honorer

Harian Fajar, Makassar
Senin, 20 Desember 2010
http://news.fajar.co.id/read/112306/100/oknum-bkdd-ganti-nama-honorer

HILANGNYA data honorer di Bulukumba menjadi topik sentral yang sampai saat ini banyak diperbincangkan. Kedok ini ketahuan setelah rentetan tipu muslihat yang diduga dilakukan oknum pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba.

Terbukti ditetapkannya penanggung jawab pendataan tenaga honorer, Budi Rahmadi sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya menghilangkan ratusan data tenaga honorer di Bulukumba. Dia dianggap paling bertanggung jawab dalam merekayasa data base honorer sebelum dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) empat tahun silam.

Koordinator Persaudaraan Guru Sejahtera Indonesia (PGSI) Cabang Bulukumba yang juga menjadi korban, Arman. S.Pd yang ditemui FAJAR menceritakan secara gamblang masalah ini. Menurut dia, modus yang dilakukan oknum di BKDD dalam menghilangkan data honorer ini adalah dengan merekayasa berkas yang dimasukkan pada BKN. Uniknya, nomor registrasi tidak diubah tetapi hanya dilakukan dengan mengganti orang lain dan menghilangkan nama sebelumnya.

Modus ini terbongkar saat dirinya mengecek langsung data base dari Bulukumba yang masuk di BKN pada 2007 lalu. Saat itu, dia menemukan nomor registrasinya dicantol orang lain dan berkas dirinya hilang. Sebaliknya, yang muncul adalah berkas orang lain dengan menggunakan registrasi dirinya serta mendompleng dan merekayasa tahun pengabdian untuk mengakali agar berkas tersebut diterima BKN.

Aksi licik ini dilakukan dengan memanfaatkan keluarnya surat Bupati Bulukumba pada 2006 yang memerintahkan BKDD agar melakukan verifikasi akhir data honorer sebelum dikirim ke pusat. Pada saat inilah oknum BKDD mengutak-atik data tersebut dengan memasukkan nama lain ke dalam nomor registrasi yang sudah valid. Kemudian mengganti berkas yang akan disetorkan ke pusat dengan berkas orang lain.

"Sebenarnya saya sudah curiga waktu itu karena setahu saya tenaga honorer yang terdata dipanggil, tetapi saya tidak dipanggil," kata dia.

Dia semakin curiga saat pengangkatan tenaga honorer pada 2006, dirinya dan ratusan guru lainnya tidak terakomodasi. Dia kemudian memberanikan diri untuk menanyakan masalah ini sekaligus melakukan protes kecil-kecilan. Namun saat itu, BKDD dengan banyak alasan berusaha membujuk dia agar tidak dipermasalahkan dan akan diakomodasi pada penerimaan tahun selanjutnya.

Mendengar hal ini dia bersabar dan berusaha membuang kecurigaannya bahwa terjadi rekayasa berkas yang dikirim ke BKN.

Namun, anehnya, pada tahun selanjutnya yakni pada 2007, dirinya dan rekannya yang lain kembali tidak terakomodasi satu orang pun. Kecurigaan dia muncul kembali dan semakin kuat pikirannya bahwa ada ketidakberesan dalam pendataan honorer.

Ini yang mendorong dia bersama rekannya langsung menanyakan pada BKN untuk memastikan apakah datanya masuk atau tidak. Apalagi beberapa orang yang baru mengabdi setelahnya, ada yang sudah terakomodasi dan terangkat menjadi CPNS.

Namun, saat itu dia masih juga sabar dengan harapan ini hanya kesalahan biasa dan dirinya pasti akan terakomodasi. Apalagi dia sudah dijanjikan dan selalu diberikan keyakinan bahwa dia dan rekannya pasti terakomodasi. Tetapi karena sampai 2009 tidak ada buktinya, dia pun memutuskan untuk membuka masalah ini. Dengan mengatasnamakan PGSI, dia melaporkan dugaan rekayasa data honorer ini kepada polisi.

"Kami sudah tidak sabar waktu itu, kami dijanji terus. Kami sebenarnya sudah tahu bahwa ada rekayasa, tapi kami pikir tidak apa yang penting kami diakomodasi pada pengangkatan selanjutnya. Namun, terus tidak terbukti, akhirnya kami bongkar ini. Jadi, cara dia itu unik, mengganti dan menjanji yang diganti. Toh, tidak ada juga yang tahu," tandasnya.

Sumber mengaku didata pada Maret 2005 dan namanya tercantum pada saat pendataan diumumkan, September. Akan tetapi, pada saat pengangkatan pada 2006, dirinya tidak terakomodasi bersama dengan ratusan tenaga guru lainnya. Dia adalah tenaga honorer yang mengabdi sejak 2004.

Sumber lainnya, Nahra yang juga menjadi korban dan berhasil dikontak FAJAR juga mengaku heran dengan pendataan honorer pada 2006. Saat itu dia mengaku namanya terdata dan masuk data pada awal 2006 tetapi pada pertengahan 2006 setelah dilakukan verifikasi BKDD, namanya justru hilang dan diganti dengan orang lain. Dia juga mengaku baru meyakini bahwa datanya hilang pada 2007 saat dikroscek ke BKN.

"Saya juga korban yang dijanji. Padahal, saya harusnya terangkat pada 2006 karena pengangkatan berdasarkan umur dan tahun pengabdiannya. Namun, kenapa tidak ada nama saya. Pada saat saya tanyakan ke ada Pak Budi, orang BKDD, dia katakan, bahwa saya tidak bisa karena Sarjana Pertanian dan mengabdi di TK sehingga tidak bersyarat. Tapi, buktinya teman yang juga mengabdi di TK Sarjana Kelautan, lulus," paparnya. (tim)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]