Tes CPNS di 11 Daerah Dinilai Rawan Kecurangan

Ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 di Sulsel akan dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Desember 2010. Illustrasi foto diream dari http://surabaya.detik.com/readfoto/2008/12/10/125525/1051168/473/3/. Fotografer - Zainal Effendi 

-----------------------------------

Tes CPNS di 11 Daerah Dinilai Rawan Kecurangan
- Balas Jasa Pemilukada Hantui Pelamar
- Tim Sukses Ramai-ramai Titip Nomor Tes

Rabu, 8 Desember 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/111446/10/11-daerah-dinilai-rawan-kecurangan

MAKASSAR -- Ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru akan dilaksanakan dua hari lagi. Tepatnya Jumat, 10 Desember lusa. Namun, sejak jauh hari, nada pesimisme sudah muncul dari sejumlah pelamar.

Hal ini dirasakan para pelamar khususnya mereka yang harus bersaing di 11 kabupaten yang baru
saja menyelesaikan hajatan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung. Ke-11 daerah tersebut adalah Selayar, Bulukumba, Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Di 11 kabupaten ini, bukan rahasia lagi jika sudah menyebar wacana balas budi kepala daerah terpilih kepada tim suksesnya. Nah, sebagai balas jasa atas perjuangan tim sukses memenangkan bupati-wakil bupati terpilih, mereka pun berlomba-lomba menitip salinan (fotokopi) kartu tes pada pejabat terpilih atau orang dekatnya.

Penelusuran FAJAR menjelang pendaftaran dan ujian, di sejumlah rumah bupati dan wakil bupati terpilih, memang selalu ramai. Mayoritas mereka yang datang untuk kepentingan CPNS. Bupati atau wakilnya juga tak sungkan menerima salinan kartu tes, meski juga tetap berusaha berkelit.

"Waktu saya ketemu, Pak Bupati katanya sudah menerima 40 lebih kartu tes," kata sumber FAJAR yang dekat dengan pasangan bupati dan wakil bupati di kabupaten di wilayah utara Sulsel.
Bukan hanya melalui bupati atau wakilnya untuk "menebus" jasa di pemilukada. Praktik kotor yang lazim mewarnai seleksi CPNS adalah jatah untuk sejumlah pejabat dan anggota dewan.

Sebuah pengakuan terlontar dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Rahman Saleh. Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku sudah mendapat tawaran jatah dari penyelenggara tes CPNS di Parepare.

"Yang jelas, setiap anggota dewan sudah disiapkan satu pelamar untuk diluluskan," aku Rahman seperti dimuat FAJAR edisi Selasa, 7 Desember.

Hanya, Rahman menolak tawaran ini. Dia bahkan merelakan jatahnya diperebutkan pelamar lain yang akan bersaing secara sehat.

Fenomena jelang seleksi CPNS ini juga menjadi perhatian Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur II (PKP2A II) Lembaga Administras Negara (LAN), Dr Muhammad Idris, MEd. Menurut dia, soal titipan kartu tes memang sangat menarik dicermati di daerah yang baru saja melaksanakan pemilukada.

"Ini selalu menghantui. Pemilukada langsung juga menyebabkan itu. Yang terpilih punya utang politik dan beban politik. Janji (saat proses pemilihan, red) itu beban," katanya saat tampil dalam diskusi "Karut Marut Rekrutmen CPNS di Sulsel" yang digelar Harian FAJAR, Senin, 6 Desember lalu.

Makanya, kata Idris, jangan heran jika banyak yang tidak diprediksi lulus, nyatanya dapat lulus.

"Makanya muncul istilah siluman. Padahal, idealnya tidak ada kompromi dalam seleksi ini," kata Idris.
Koordinator FIK Ornop Sulsel, M Khudri Arsyad juga mencium gelagat kurang baik dari 11 kabupaten yang baru saja menuntaskan pemilukada. Menurutnya, memang perlu ada kewaspadaan khusus.

"Adanya politik balas jasa dalam penerimaan CPNS pada wilayah yang baru saja menyelesaikan pemilihan kepala daerah merupakan hal yang harus diwaspadai," katanya, kemarin.

Paling tidak, sebut Khudri, harus ada upaya untuk menggagalkan budaya balas jasa itu. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten harus bisa memberikan jaminan bahwa praktik balas jasa tersebut tidak ada.
Caranya, kata Khudri, seluruh proses atau rangkaian seleksi CPNS harus dibuka pada publik alias transparan. Terlebih pengumuman hasil berikut skor/nilai seluruh peserta di setiap formasi.

"Yang wajib dilakukan adalah semua tahapan proses harus transparan. Kalau perlu dan untuk memberi jaminan ke masyarakat, sebaiknya dibentuk tim pemantau independen untuk mengawal proses tersebut," tantangnya. (amr)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]