Tambahan Penghasilan Pegawai Ditinjau Ulang

Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan sudah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk meninjau ulang pengalokasian dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada APBD 2011 yang menelan anggaran hingga Rp 38 miliar.



----------------



Bupati Bulukumba: Tinjau Ulang Anggaran TPP

Harian Fajar, Makassar, Sabtu, 03 Desember 2011
http://www.fajar.co.id/read-20111202181627-bupati-tinjau-ulang-anggaran-tpp

BULUKUMBA, FAJAR -- Penilaian anggota DPRD Bulukumba soal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada APBD 2011 tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pegawai, tampaknya dicermati serius eksekutif. Buktinya, Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan sudah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk meninjau ulang pengalokasian dana yang menelan anggaran hingga Rp 38 miliar tersebut.

Zainuddin menyebut, tidak mungkin ada penilaian negatif dari para legislator jika memang dalam pelaksanaannya sudah sesuai harapan. Kata dia, esensi pemberlakuan TPP adalah memberikan suntikan pendapatan tambahan bagi pegawai yang dinilai memberikan kinerja maksimal.

Untuk itu, dia meminta agar segera dikaji dan diukur kesuksesan kebijakan ini untuk dijadikan dasar, dilanjutkan atau dihilangkan. Termasuk kemungkinan lain yakni tetap menganggarkannya tanpa adanya penetapan jumlah berdasarkan pangkat dan golongan atau alternatif lainnya dengan melakukan pengurangan. Hanya saja, semua kemungkinan ini, kata Zainuddin sangat bergantung dari hasil analisis kinerja dan pengkajian kemampuan anggaran dari TPAD.

"Kita harus memperhatikan karena tujuan kami adalah mengefektifkan anggaran pada tahun-tahun mendatang," ujar Zainuddin, Jumat, 2 Desember 2011.

Selain itu, Zainuddin juga mulai peka dengan sorotan masyarakat terkait perjalanan dinas yang selama ini dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut dia, pada APBD 2012 nanti harus ada rasionalisasi perjalanan dinas yang akan dianggarkan. Jika tidak urgen dan dianggap tidak terlalu mendesak, Zainuddin meminta dihapus dan dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat. Alasannya, dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keterbatasan anggaran, maka tidak ada pilihan lain selain setiap SKPD mengefisienkan atau membatasi anggaran perjalanan dinas.

"Kita tidak bisa main-main soal anggaran kalau mau ada kemajuan signifikan di daerah. Buat apa perjalan dinas dilakukan kalau tidak efektif atau hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran," tambahnya.

Perjalanan dinas, lanjutnya, harus dikurangi. Baik perjalanan dalam daerah, luar daerah dalam provinsi, luar daerah luar provinsi. Setiap SKPD juga harus membatasi pengalokasian anggaran kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ataupun menghadiri kegiatan sosialisasi di luar. "Sebaiknya lebih fokus pada pembangunan infratruktur yang bersentuhan dengan masyarakat. Irigasi dan jalan yang mestinya jadi prioritas," tegasnya.

Sebelumnya, salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bulukumba, Fahidin mengatakan, ada yang perlu dicermati dari dana TPP yang jumlahnya tidak sedikit ini. Pasalnya, kata dia, jika melihat kinerja pegawai tidak ada peningkatan. Bahkan terbukti masih banyak pekerjaan yang terbengkalai dan tidak diselesaikan tepat waktu. Dengan kondisi seperti ini, kata Fahidin sangat tidak masuk akal jika TPP ini dipertahankan. Kalau pun kata dia, akan dilanjutkan harus ada parameter yang jelas dan keinginan yang kuat pihak eksekutif untuk bekerja lebih optimal.

"Coba anda lihat, adakah yang berubah dalam kinerja pegawai hanya karena ada TPP. Kan sama saja dengan sebelumnya," kritiknya. (arm)

-------------------------
[Terima kasih atas kunjungan dan komentar Anda di Blog Kabupaten Bulukumba - http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]