Rabu, 02 November 2011
Pekan Depan, Mendagri Beri Jawaban
Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, mengatakan, Kemdagri baru memberikan jawaban terkait tunturan masyarakat Bulukumba yang menggugat keabsahan Zainuddin sebagai bupati pada Senin, 7 November 2011, pekan depan. Dari semua pertanyaan yang dilontarkan DPRD, kata dia, belum ada yang ditanggapi langsung, tetapi jawabannya akan disampaikan dalam bentuk persuratan.
Senin, 31 Oktober 2011
Puaskah Anda Terhadap Kepemimpinan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan?
Seberapa puaskah masyarakat Bulukumba atas kepemimpinan Zainuddin Hasan? Pertanyaan itulah yang kami ajukan dalam survey atau jajak pendapat kali ini. Ada empat pilihan jawaban yang kami sediakan, yaitu Puas, Kurang Puas, Tidak Puas, dan Sangat Tidak Puas. Survey ini kami buka selama 60 hari, mulai hari ini, Selasa, 1 November 2011, hingga Sabtu, 31 Desember 2011.
Masyarakat Inginkan Hutan / Taman Kota
Hasilnya, 66 persen (39 pembaca) pembaca blog Kabupaten Bulukumba (http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/) menginginkan eks Pasar Sentral Bulukumba dijadikan Hutan / Taman Kota, 10 persen (16 pembaca) menginginkan dibuat Mall dan Hotel, serta masing-masing 8 persen (5 pembaca) menginginkan dibuat Pusat Perniagaan atau Gedung Serbaguna. (Foto: Asnawin)
Wakili Sulsel, Tapi Tak Ada Bantuan Biaya
Ramliati, salah seorang guru yang mendampingi siswa SMP 8 Gantarang mengikuti lomba tingkat nasional sebagai wakil Provinsi Sulsel, mengatakan Pemprov Sulsel menyerahkan masalah biaya kepada Pemkab setempat, tetapi Bagian Keuangan Pemkab Bulukumba mengatakan tidak ada dana. "Saya mau menangis waktu mereka bilang begitu, karena kami sudah harus segera ke Jakarta, tetapi belum ada uang," ungkapnya.
SKPD Harus Ikut Bertanggung Jawab
KANTOR BUPATI. Menurut Burhanuddin, dirinya tidak bisa jadi jadi korban tunggal. Meskipun, lanjutnya, soal pencopotan dirinya jika gagal mencapai target adalah hak prerogatif bupati Bulukumba. DPKD, kata dia, jangan diposisikan sebagai penanggung jawab utama pengeloaan keuangan. Karena, DPKD hanya mengkoordinasi penggunaan anggaran. Sementara teknis penggunaan dana tersebut terletak pada masing-masing SKPD. (Foto: Asnawin)
Langganan:
Postingan (Atom)




