Selasa, 07 Desember 2010

DPRD Bulukumba Usulkan Mutasi Kepala SKPD


Sekretaris Komisi A DPRD Bulukumba Hamzah Pangki mengatakan, analisis dewan selama ini, beberapa jabatan diisi tidak berdasarkan kompetensi dan kualifikasi. Padahal, kata dia, prinsip ini merupakan syarat utama dalam mengoptimalkan kinerja SKPD yang dipimpinnya.

-------------------------------------------
DPRD  Bulukumba Usulkan Mutasi Kepala SKPD

Harian Fajar, Makassar
Senin, 6 Desember 2010
http://bola.fajar.co.id/read/111262/123/dewan-usulkan-mutasi-kepala-skpd

BULUKUMBA -- Jabatan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Bulukumba mendapat sorotan kalangan legislatif. Mereka menilai, pengisian jabatan yang ada saat ini cenderung tidak disesuaikan dengan kompetensi.

Bahkan dewan mengusulkan agar kepala SKPD sebaiknya segera dievaluasi dan dilakukan mutasi. Hal itu penting dilakukan agar jabatan yang ada diduduki pejabat yang tepat. Langkah tersebut dianggap penting untuk membangun Bulukumba ke depan.

Sekretaris Komisi A DPRD Bulukumba Hamzah Pangki mengatakan, analisis dewan selama ini, beberapa jabatan diisi tidak berdasarkan kompetensi dan kualifikasi. Padahal, kata dia, prinsip ini merupakan syarat utama dalam mengoptimalkan kinerja SKPD yang dipimpinnya.

Hamzah bahkan secara tegas meminta agar dalam pengisian jabatan, bupati membuang jauh-jauh prinsip like and dislike.

"Terus terang saya sebagai anggota dewan termasuk Fraksi Golkar yang merupakan fraksi terbesar di DPRD Bulukumba memberikan perhatian serius terkait masalah ini," katanya.

Menurut dia, pihaknya tidak ingin banyak kebijakan SKPD yang dilahirkan tanpa didasari pengetahuan yang mendalam hanya karena kepala SKPD tidak memiliki kompetensi tentang tugas pokok dan fungsinya.

"Padahal, saya kira banyak orang-orang di Bulukumba ini yang justru lebih tepat menempati posisi itu," kata Hamzah Pangki, Minggu, 5 Desember.

Hanya saja, kata Hamzah, pernyataannya bukan berarti dia mengintervensi bupati sebagai pemegang hak prerogatif. Namun, sebagai bagian dari sistem pemerintahan di daerah, dewan kata dia, berkewajiban untuk menyoroti dan memberi saran kepada eksekutif.

Tujuannya semata-mata hanya untuk perbaikan Bulukumba bukan karena adanya kepentingan tertentu apalagi jika dianggap sengaja menjatuhkan.

"Tolong jangan disalahartikan ini. Kami hanya memberi usul selanjutnya menjadi wewenang bupati," katanya

Akan tetapi, lanjutnya, kalau mau baik usul tersebut sebaiknya diterima. Supaya pemerintahan bisa berjalan efektif.

"Kalau kepalanya saja tidak tepat, bagaimana mau bekerja maksimal," tambahnya.

Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan beberapa waktu lalu mengatakan, soal pengisian jabatan, dirinya akan melihat efektifitas. Hanya saja, soal mutasi, Zainuddin belum pernah menyinggungnya. Bahkan dia menegaskan, dirinya tidak akan melakukan mutasi sepanjang kinerja SKPD tersebut masih efektif. (arm)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Tidak ada komentar: