Buruh Bentrok Lawan Satpol PP Bulukumba

HARI BURUH. Peringatan hari buruh di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi berakhir bentrok. Bentrokan tak terhindarkan dikala ratusan buruh yang tergabung dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) memaksa masuk ke halaman kantor Bupati yang telah dihalau ketat oleh puluhan petugas Satpol PP, Senin (02/05/2011). (Foto: Kompas.com/k23-11)

---------------------

Buruh Bentrok Lawan Satpol PP Bulukumba

Kompas.com
K23-11 | Glori K. Wadrianto |
Senin, 2 Mei 2011 |
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/02/16460479/Buruh.Bentrok.Lawan.Satpol.PP.Bulukumba

BULUKUMBA, KOMPAS.com - Peringatan hari buruh di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi berakhir bentrok. Bentrokan tak terhindarkan dikala ratusan buruh yang tergabung dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) memaksa masuk ke halaman kantor Bupati yang telah dihalau ketat oleh puluhan petugas Satpol PP, Senin, 2 Mei 2011.

Aksi dorong pagar pun tak terelakkan. Pantauan Kompas.com, Satpol PP yang kesal dengan ulah buruh yang terus mendobrak pintu pagar langsung memukul salah satu buruh dengan menggunakan pentungan.

Perlakuan Satpol PP kemudian dibalas dengan massa yang memegang bambu bendera organisasi mereka. Aksi saling balas pun tak terhindarkan. Bentrokan antarkeduanya baru berakhir setelah aparat turun tangan memisahkan kedua belah pihak yang bertikai.

Pertikaian antar keduabelah pihak terjadi ketika, Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan yang diharapkan oleh massa untuk bertemu, enggan menemui sekitar 300 buruh yang telah menunggu tiga jam dibawa terik sinar matahari. Padahal, mantan Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo tersebut tengah berada di dalam ruangannya bersama dengan pejabat lingkup Kabupaten Bulukumba lainnya.

Kepala Polres Bulukumba, AKBP Arief Rahman didepan buruh mengatakan mendukung aspirasi yang disampaikan oleh buruh, namun dirinya mengingatkan kepada buruh untuk tidak berbuat anarkis yang dapat mencederai aksi damai mereka.

"Saya berharap penyampaian aspirasi kalian tidak dicederai dengan perbuatan hukum," ungkap AKBP Arie Rahman kepada massa.

Dalam aksi mereka, ada 10 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan. Di antaranya, pertama, segera bayarkan upah mingguan untuk semua karyawan PT. Lonsum. Tbk yang belum terbayarkan sejak tahun 2003 sampai 2011. Kedua, terapkan P2K3 untuk setiap buruh PT. Lonsum.

Ketiga, Kembalikan tanah petani penggugat Tamatto yang dirampas oleh PT. Lonsum. Tbk. Buruh berharap pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Zainuddin Hasan itu dapat menepati janji-janjinya disaat kampanye pemilihan kepala daerah beberapa bulan lalu, di mana lebih mensejahterakan masyarakat kecil. 

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]

Syariat Islam Pernah Berjalan Baik di Bulukumba

CEGAH NII DI SULSEL. Maraknya perekrutan kalangan intelektual untuk bergabung dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII), mendapatkan tanggapan serius Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo. Ia tidak membenarkan adanya NII di Sulsel. Untuk mencegah hadirnya gerakan NII di Sulsel, Syahrul mengimbau agar warga Sulsel segera melaporkan jika ada kelompok yang dicurigai berafiliasi dengan NII.

---------------

NII tak Boleh Tumbuh di Sulsel
- Buhari: Syariat Islam Pernah Berjalan Baik di Bulukumba

Harian Ujungpandang Ekspres
Senin, 02-05-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=65275

MAKASSAR, UPEKS—Maraknya perekrutan kalangan intelektual untuk bergabung dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII), mendapatkan tanggapan serius Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo. Ia tidak membenarkan adanya NII di Sulsel.

“Saya berharap, NII tidak tumbuh di Sulsel. Kita tidak boleh lengah,” jelas Syahrul, akhir pekan lalu.

Untuk mencegah hadirnya gerakan NII di Sulsel, Syahrul mengimbau agar warga Sulsel segera melaporkan jika ada kelompok yang dicurigai berafiliasi dengan NII. Ia juga meminta agar seluruh unsur muspida berusaha keras untuk terus menjaga kondisi daerah yang aman.

“Semua wilayah berpotensi, tapi sampai saat ini deteksi kita di Sulsel kondisinya aman dan damai saja. Kita terus bekerja, kita menggerakkan seluruh kekuatan yang ada baik peme-rintah maupun TNI dan Kepolisian untuk terus bersama-sama dengan rakyat hingga tingkat paling bawah,” terangnya.

Menurutnya, NII bisa tumbuh dan berkembang di mana saja. Tidak hanya di Pulau Jawa sebagaimana marak diberitakan akhir-akhir ini. Karenanya, melalui deteksi dini yang dilakukan dapat berjalan demi menciptakan suasana kondusif.

“Sulsel aman-aman saja kita bergerak maksimal, saya akan turunkan deteksi itu hingga ke tingkat desa dan gerakan ini harus didukung oleh kepala dusun. Di Sulsel, dinamika ada tapi tetap terkendali dan kalau terkendali tentu kondisi ekonomi dan lainnya akan baik,” jelasnya.

Syariat Islam

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Bukhari Kahar Muzakkar yang juga merupakan putra pejuang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Abdul Kahar Muzakkar, menjelaskan, NII tidak pernah hadir di Sulsel. Kelompok tersebut hanya bergerak di Pulau Jawa. Tetapi, ia meminta agar Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Sulsel turun tangan untuk melakukan antisipasi dini. Khususnya, ke lingkungan kampus yang merupakan sasaran utama pergerakan perekrutan NII.

“Sejauh ini, NII tidak pernah sampai di Sulsel,” ujarnya.

Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel itu, mengatakan, yang tumbuh dan berkembang di Sulsel hanyalah semangat dalam menegakkan syariat Islam. Tetapi, bukan dalam konteks negara.

“Syariat Islam pernah berjalan baik di beberapa daerah di Sulsel, seperti Kabupaten Bulukumba di era Bupati Patabai Pabokori. Saat itu, banyak kabupaten di Indonesia melakukan studi banding ke Bulukumba, mengingat tingkat kriminal di daerah tersebut menurun drastis,” jelasnya. 

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]

Kopel Desak Tuntaskan Kasus DPRD Bulukumba

TERSANGKA. Komite Pemantau Legislatif (Kopel) mendesak polisi segera menuntaskan kasus pemalsuan tanda-tangan yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang melibatkan Hamzah Pangki anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Golkar itu, sudah dalam tahap P19.

-------------

Kopel Desak Tuntaskan Kasus DPRD Bulukumba
- Terkait Pemalsuan Tanda-tangan

Harian Ujungpandang Ekspres
Senin, 02-05-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=65285&jenis=Fokus

BULUKUMBA, UPEKS - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) mendesak polisi segera menuntaskan kasus pemalsuan tanda-tangan yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang melibatkan Hamzah Pangki anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Golkar itu, sudah dalam tahap P19.

Polres Bulukumba sudah menetapkan Hamazah Pangki selaku tersangka dalam kasus ini. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sudah memberikan izin pemeriksaan kepada polisi untuk melakukan penyidikan kepada Hamzah Pangki sebagai tersangka. Persetujuan penyidikan anggota DPRD Bulukumba dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu tertuang dalam SK bernomor 180/1044/B.Hukum dan HAM.

"Kasus pemalsuan tanda-tangan yang diduga dilakukan Hamzah Pangki harus segera dituntaskan. Kalau memang cukup bukti, polisi harus melanjutkan kasus tersebut. Kalau tidak cukup bukti, terbitkan SP3 dan polisi harus menjelaskan kenapa kasus tersebut dihentikan," kata Makmur Masda, koordinator Kopel Bulukumba, Sabtu (30/4/2011).

Sejauh ini, Polres Bulukumba telah melimpahkan berkas perkara nomor C.101/39/III/Reskrim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba tanggal 15 Maret 2010. JPU Kejari Bulukumba melakukan penelitian berkas perkara tahap pertama laporan pemalsuan surat, tanda-tangan, Patola bin Raja, dan penggunaan stempel Partai Golkar yang digunakan tersangka Hamzah Pangki.

Setelah melakukan penelitian, JPU kemudian mengembalikan berkas perkara nomor C.101/39/III/Reskrim dengan surat Kejari Bulukumba Nomor B.103/R.4.22//Epp.1/103/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap (P.18) serta surat Nomor B.104/R.4.22/Epp.1/03/2010 tentang tentang petunjuk untuk dilengkapi (P.18).

JPU Kejari Bulukumba meminta polisi menyita surat Nomor 45/PG-BLK/XII/2009 tertanggal 9 Desember 2009 yang dipalsukan oleh tersangka untuk dijadikan barang bukti. Atas petunjuk JPU tersebut, Polisi telah melakukan upaya paksa dengan menggeledah rumah tempat tinggal tersangka Hamzah Pangki, dikompleks kapas Bulukumba dengan surat perintah penggeledahan nomor SP DAH/103/III/2010/Reskrim. Namun setelah digeledah, polisi tidak menemukan surat tersebut.

Polisi juga mencari bukti pengiriman di kantor PT Pos untuk mencari alamat pengirim DPD Golkar Bulukumba dan alamat tujuan surat DPD I Partai Golkar Sulsel di Makassar. Namun polisi tidak menemukan bukti pengiriman. Dan, kepala sekertariat DPD I Partai Golkar Sulsel di Makassar telah membuat surat pernyataan bahwa surat tersebut tidak dikirim aslinya. ()

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]

Lupa Kenakan Helm, Kedok "Briptu Narto" Terbongkar

BRIMOB GADUNGAN. Narto alias Suharto (mengenakan kaos bertulis BRIMOB), saat diperiksa di Markas Brimob Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu, 1 Mei 2011. Satpam salah satu arena futsal di Parepare ini mengaku sebagai anggota Brimob dari Kabupaten Bulukumba. (Foto: Kompas.com/K24-11)

----------------------------

Lupa Kenakan Helm, Kedok "Briptu Narto" Terbongkar
- Mengaku Brimob dari Kabupaten Bulukumba

K24-11 | Heru Margianto |
Minggu, 1 Mei 2011 |
http://regional.kompas.com/read/2011/05/01/17451119/Lupa.Kenakan.Helm.Kedok.Briptu.Narto.Terbongkar

PAREPARE, KOMPAS.com — Gara-gara lupa mengenakan helm, kedok Suharto (22), warga Jalan Agussalim, Parepare, yang mengaku sebagai anggota Brimob berpangkat briptu terbongkar. Ia digelandang ke kantor polisi pada Jumat (29/4/2011) lalu sekitar pukul 21.00.

Satpam salah satu arena futsal di Parepare ini terpaksa berurusan dengan petugas Brimob lantaran ulahnya yang mengaku sebagai anggota Brimob dari Kabupaten Bulukumba. Kepada pada tetangganya, Suharto mengaku bernama Narto berpangkat briptu.

"Kami memang banyak mendapat laporan dari warga soal adanya anggota Brimob yang kerap gagah-gagahan. Ternyata yang dimaksud adalah anggota Brimob gadungan," kata Kanit 1 Subden 1 Datasemen B Pelopor Brimob Parepare Ipda Darwis Daud, SH kepada Kompas.com seusai menginterogasi si briptu gadungan.

Saat dibekuk, briptu gadungan itu menggunakan kaus bertuliskan Brimob pada bagian belakangnya, lengkap dengan celana yang digunakan anggota Brimob pada umumnya. Belakangan diketahui bahwa celana tersebut adalah celana yang kerap dipakainya saat masih bekerja sebagai Satpol PP Kabupaten Sidrap.

Tertangkapnya Briptu Narto gadungan pun secara tidak sengaja. Berawal dari niat ingin menegakkan aturan berlalu lintas, Briptu Narto mengejar seorang pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan tanpa menggunakan helm dan melintas di jalur jalan yang salah.

Berhasil menghentikan si pengendara, briptu gadungan itu kemudian pura-pura menelepon dan sesekali menyebut kata "komandan". Lantaran ikut tidak menggunakan helm saat mengejar pengendara ugal-ugalan, Briptu Narto justru menarik perhatian warga setempat.

"Saat berhasil menghentikan pengendara yang ugal-ugalan itulah, kebetulan ada anggota kami di lokasi. Ketika ditanya asal kesatuannya, Briptu Sunarto justru tidak bisa menunjukkan identitas keanggotaannya. Maka, digelandanglah ke Markas Brimob untuk diinterogasi," kata Darwis lagi.

Setelah diinterogasi, Briptu Narto kemudian diserahkan ke Mapolresta Parepare untuk menjalani proses pemeriksaan selanjutnya.

Kepada Kompas.com, saat ditemui di tahanan Mapolresta Parepare, Suharto alias Briptu Narto mengaku sejak lama ia bercita-cita menjadi anggota Brimob. Dengan alasan menghargai kesatuan tersebut, Suharto kemudian menggunakan kaus Brimob yang didapatkannya dari seorang temannya yang merupakan anggota Brimob.

"Saya memang sudah lama ingin menjadi anggota. Saya fans Brimob. Saya ditangkap waktu mengejar warga yang mengendarai motor tanpa helm. Waktu itu saya sendiri lupa menggunakan helm," katanya dengan nada datar. 

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]

Warga Tanaberu Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan

DITANAMI PISANG. Sejumlah warga menanam pohon pisang di badan jalan yang berlubang di Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sabtu siang, 30 April 2011. Mereka kesal karena jalan provinsi tersebut sudah lama dibiarkan dalam kondisi rusak, sehingga sangat merugikan warga sekitar. (Foto: Kompas.com/k23-11)

---------------------

Warga Tanaberu Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan

Kompas.com
K23-11 | I Made Asdhiana |
Sabtu, 30 April 2011 |
http://regional.kompas.com/read/2011/04/30/16320640/Kesal.Warga.Tanam.Pohon.Pisang

BULUKUMBA, KOMPAS.com — Kesal dengan pemerintah yang tak kunjung peduli, warga terpaksa merusaki kebun-kebun mereka dengan menebangi dan mencabuti pohon pisang untuk kembali menanamnya di tengah jalan provinsi yang telah rusak parah, Sabtu (30/4/2011) siang.

"Warga di sini sudah kesal, kenapa jalan provinsi ini belum juga diperbaiki, jalan rusak ini bukan baru kemarin, tetapi sudah bertahun-tahun," ujar Alimin, salah seorang warga yang bermukim di Tanah Beru.

Jalan yang menghubungkan enam kabupaten, seperti Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jenepoto, Kabupaten Takalar, Kabupeten Gowa, serta Kota Makassar ini rusak parah sepanjang 17 kilometer. Sudah seluruh badan jalan dipenuhi dengan lubang besar dan kecil.

Warga yang bermukim di Tanah Beru, Kecamatan Bontobahri, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini merasa dirugikan. Pasalnya, semenjak jalan dipenuhi lubang yang sewaktu-waktu kendaraan menjadi rusak ketika sedang melintasi jalan tersebut mengalami kerugian lebih banyak.

Dalam aksi protes penanaman pohon pisang ini, tidak hanya diikuti oleh kaum pria saja, tetapi kaum ibu rumah tangga hingga anak-anak mereka ikut andil menanam pohon pisang di badan jalan yang merupakan akses pariwisata itu.

Satu per satu batang pohon pisang ditanam tepat di bagian lubang yang digenangi dengan air hujan. Mereka berharap aksi mereka dapat diperhatikan oleh pemerintah untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

Akibat jalan rusak, tidak sedikit pengendara yang melewati jalan tersebut terjatuh hingga memakan korban jiwa. Aksi warga di tengah guyuran hujan deras tersebut membuat kendaraan, baik truk, kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendraaan roda dua yang melalui jalan yang ditanami pohon pisang menjadi terhalang.

Untuk melalui jalan yang ditanami pohon pisang, warga terpaksa membuka jalur sistem buka tutup. Aksi mereka akan berakhir jika jalan transprovinsi ini diperbaiki. 

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]