Sumber berita :
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=44763
Harian Ujungpandang Ekspres
SENIN, 12-04-2010
APBD Bulukumba Tidak Sehat
MAKASSAR, Upeks--Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba dinilai tidak sehat, bahkan dapat dikategorikan sedang mengalami emergency. Selain mengalami keterlambatan selama tiga kali berturut-turut, komposisi anggarannya pun tidak berkualitas.
Hal itu terungkap dalam Diskusi Bedah APBD Bulukumba yang digelar di Kantor Komite Pemantau Legislatif, Minggu (11/4). Hadir pula Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, bersama anggotanya, antara lain, Hj Ilmiati, Hj Bandri Alam, Andi Hamzah Pangki, Rudi Wahyudi, H Abdul Razak, H Muhdar, H Bahman, Muh Bakti, Andi Zulkarnain, dan Zulkifli.
Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, mengatakan, selain keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, ada komposisi yang tidak normal. Misalnya, biaya lembur, honor, dan makan minum yang banyak mempengaruhi APBD. Karena itu, APBD Bulukumba harus dibedah untuk menghasilkan APBD berkualitas dan berpihak kepada rakyat.
"Kita melakukan sharing dengan Kopel untuk membedah APBD agar lebih berkualitas dan sehat tentunya," katanya.
Fahidin mengungkapkan, ada kemungkinan dilakukan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak perlu. Hal itu dilakukan, agar komposisi APBD lebih berpihak kepada rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kemungkinan anggaran-anggaran yang selama ini tidak perlu akan dipangkas," ungkapnya.
Terkait keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, Fahidin mengatakan, hal itu terjadi karena adanya disharmonisasi antara pihak legislatif dan eksekutif di Bulukumba. Tetapi, untuk tahun ini, pihaknya telah ada kesepakatan jika APBD Bulukumba tidak akan terlambat.
"Untuk anggaran perubahan akan dilakukan September, dan untuk APBD 2011, Desember sudah ketok palu," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komite Pemantau Legislatif Sulsel Syamsuddin Alimsyah menilai jika APBD Bulukumba dikeroyok oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, rakyat dirugikan. Komposisi APBD Bulukumba sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Untuk belanja publik, hanya dialokasikan sekira 13 persen.
"Komposisinya tidak seimbang. Jumlah penduduknya semakin bertambah, tetapi belanja publiknya justru menurun," ungkapnya.
Bahkan, lanjutnya, dalam APBD Bulukumba 2010 ditemukan pada dana hibah sebesar Rp17.510.000.000, sekira Rp6 miliar diantaranya dihibahkan kepada individu. Di samping itu, ada pula indikasi para pelaku bisnis menyembunyikan sumber pendapatannya sehingga pendapatannya dari sektor pajak tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah industrinya.
"Bisa kita lihat dari jumlah hotel di Bulukumba sekira 38 hotel, tetapi yang dibayarkan pajaknya hanya sekira 20 kamar per harinya. Itu kan tidak masuk akal," tandasnya.
Syamsuddin menambahkan, dengan adanya modus menyembunyikan pendapatan, semakin mempengaruhi kondisi APBD Bulukumba. Akibatnya, dengan kondisi APBD seperti itu, Bulukumba akan mengalami krisis ekonomi.(mg09)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=44763
Harian Ujungpandang Ekspres
SENIN, 12-04-2010
APBD Bulukumba Tidak Sehat
MAKASSAR, Upeks--Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba dinilai tidak sehat, bahkan dapat dikategorikan sedang mengalami emergency. Selain mengalami keterlambatan selama tiga kali berturut-turut, komposisi anggarannya pun tidak berkualitas.
Hal itu terungkap dalam Diskusi Bedah APBD Bulukumba yang digelar di Kantor Komite Pemantau Legislatif, Minggu (11/4). Hadir pula Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, bersama anggotanya, antara lain, Hj Ilmiati, Hj Bandri Alam, Andi Hamzah Pangki, Rudi Wahyudi, H Abdul Razak, H Muhdar, H Bahman, Muh Bakti, Andi Zulkarnain, dan Zulkifli.
Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, mengatakan, selain keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, ada komposisi yang tidak normal. Misalnya, biaya lembur, honor, dan makan minum yang banyak mempengaruhi APBD. Karena itu, APBD Bulukumba harus dibedah untuk menghasilkan APBD berkualitas dan berpihak kepada rakyat.
"Kita melakukan sharing dengan Kopel untuk membedah APBD agar lebih berkualitas dan sehat tentunya," katanya.
Fahidin mengungkapkan, ada kemungkinan dilakukan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak perlu. Hal itu dilakukan, agar komposisi APBD lebih berpihak kepada rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kemungkinan anggaran-anggaran yang selama ini tidak perlu akan dipangkas," ungkapnya.
Terkait keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, Fahidin mengatakan, hal itu terjadi karena adanya disharmonisasi antara pihak legislatif dan eksekutif di Bulukumba. Tetapi, untuk tahun ini, pihaknya telah ada kesepakatan jika APBD Bulukumba tidak akan terlambat.
"Untuk anggaran perubahan akan dilakukan September, dan untuk APBD 2011, Desember sudah ketok palu," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komite Pemantau Legislatif Sulsel Syamsuddin Alimsyah menilai jika APBD Bulukumba dikeroyok oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, rakyat dirugikan. Komposisi APBD Bulukumba sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Untuk belanja publik, hanya dialokasikan sekira 13 persen.
"Komposisinya tidak seimbang. Jumlah penduduknya semakin bertambah, tetapi belanja publiknya justru menurun," ungkapnya.
Bahkan, lanjutnya, dalam APBD Bulukumba 2010 ditemukan pada dana hibah sebesar Rp17.510.000.000, sekira Rp6 miliar diantaranya dihibahkan kepada individu. Di samping itu, ada pula indikasi para pelaku bisnis menyembunyikan sumber pendapatannya sehingga pendapatannya dari sektor pajak tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah industrinya.
"Bisa kita lihat dari jumlah hotel di Bulukumba sekira 38 hotel, tetapi yang dibayarkan pajaknya hanya sekira 20 kamar per harinya. Itu kan tidak masuk akal," tandasnya.
Syamsuddin menambahkan, dengan adanya modus menyembunyikan pendapatan, semakin mempengaruhi kondisi APBD Bulukumba. Akibatnya, dengan kondisi APBD seperti itu, Bulukumba akan mengalami krisis ekonomi.(mg09)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Komentar