Tampilkan postingan dengan label Reportase. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Reportase. Tampilkan semua postingan
Jumat, 27 Desember 2013
Belajar Melestarikan Alam Dari Kearifan Lokal Masyarakat Suku Kajang, Bulukumba
Senin, 14 November 2011
Aksi Unjukrasa, APBD, dan Bupati Bulukumba
Minggu, 21 Agustus 2011
Kawasan Industri Kapal Rakyat Tana Beru Bulukumba
Selasa, 02 Agustus 2011
Cerita di Balik Desa Benteng Gantarang
KKN Gelombang ke-80 UNHAS Makassar di Kelurahan Matekko
Senin, 01 Agustus 2011
Gubernur Melaka Diberi Gelar "Puto Limpo Daeng Mabborong"
Gubernur Melaka Diberi Gelar "Puto Limpo Daeng Mabborong"
Oleh: Asnawin
Dalam beberapa bulan terakhir atau tepatnya sejak Zainuddin Hasan dilantik menjadi Bupati Bulukumba, 9 November 2010, pemangku adat Ammatowa, yang kini dijabat Puto Palasa, telah memberikan gelar puto kepada empat orang. Puto merupakan gelar tertinggi dalam masyarakat adat Tana Towa, di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
Gelar puto pertama diberikan kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dengan gelar Puto Salama' yang berarti pembawa keselamatan. Gelar puto kedua diberikan kepada Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Johny Wainal Usman, dengan gelar Puto Panganro, yang berarti pelindung bagi masyarakat. Keduanya diberi gelar puto saat berkunjung ke kawasan adat Ammatowa, 9 November 2010.
Pada 16 Januari 2011, giliran Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan yang mendapat gelar puto, yaitu Puto Pahali Daeng Painro, yang berarti orang yang beruntung kembali ke daerahnya dan diharapkan bisa mengembalikan kejayaan yang pernah dimiliki para pemimpin Bulukumba.
Orang keempat yang mendapat gelar puto yaitu Gubernur Melaka Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil bin Yaakob, saat berkunjung ke Desa Tana Towa, Senin, 18 Juli 2011. Gubernur Melaka mendapat gelar "Puto Limpo Daeng Mabborong" yang memiliki makna sebagai pemimpin pemersatu serta orang yang sangat menghargai budaya serta selalu memelihara gotong royong.
Sayangnya, pemberian gelar puto tidak diserahkan langsung oleh Amma Towa Puto Palasa, melainkan diwakilkan kepada Kepala Desa Tana Towa, karena saat rombongan Gubernur Melaka tiba di Kajang, hari sudah sore dan gelap, sedangkan Ammatowa berpantang keluar kawasan jika hari sudah gelap. Walaupun tidak sempat bertemu dengan Ammatowa, Gubernur Melaka berharap di lain kesempatan dirinya dapat bertemu langsung dengan Ammatowa.
Dalam berita berjudul "Gubernur Malaka Kunjungi Bulukumba" pada situs web Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Bulukumba, http://bulukumbatourism.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99:gubernur-malaka-kunjungi-bulukumba&catid=1:latest-news&Itemid=1, disebutkan bahwa prosesi penerimaan secara adat sebagai penghormatan kepada tamu adat, dilaksanakan dengan pemakaian sarung adat Kajang, serta “passapu” serba hitam yang dikenakan kepada Gubernur Melaka dan kepada Setia Usaha Negeri Melaka.
Setelah diterima secara adat, gubernur serta rombongan disambut di bagian tengah rumah oleh perwakilan pemangku adat Ammatowa dan rombongan dari Dusun Tana Towa. Di sini, Gubernur Malaka mendapat gelar kehormatan yaitu “Puto Limpo Daeng Mabborong” yang memiliki makna sebagai pemimpin pemersatu serta orang yang sangat menghargai budaya serta selalu memelihara gotong royong. Gubernur Melaka dianggap memiliki perhatian dan apresiasi terhadap keteguhan masyarakat Tana Towa dalam memelihara warisan budaya yang telah dipelihara secara turun temurun.
Sebelum berkunjung ke Bulukumba, Gubernur Melaka Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil bin Yaakob bersama rombongan terlebih dahulu berkunjung ke Kabupaten Gowa. Rombongan Gubernur Melaka terdiri atas beberapa pejabat Kerajaan Malaka, serta kalangan pengusaha wisata dan staf ahli dari Universitas Negeri Malaka.
Setibanya di Bulukumba, Gubernur Melaka diterima di rumah jabatan Bupati Bulukumba dan disambut dengan tari Padduppa yang dibawakan oleh siswi SMA di Bulukumba dengan iringan alunan musik “Turiolo” yang dibawakan oleh staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bulukumba. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan serah terima cenderamata.
Gubernur Melaka menyerahkan buku “Empayer Melaka” dan keramik khas Malaka yang diterima oleh Wakil Bupati Bulukumba H Syamsuddin serta Sekretaris Daerah Bulukumba Andi Bau Amal, sedangkan pihak Bulukumba menyerahkan miniatur perahu Phinisi yang diserahkan kepada Gubernur Melaka dan Setia Usaha Negeri Melaka (setingkat sekretaris daerah) Datuk Wira Omar bin Kaseh.
Setelah makan siang dan istirahat sejenak di kediaman Bupati Bulukumba, rombongan dari Negeri Melaka melanjutkan perjalanan ke sentra pembuatan perahu tradisional Phinisi di Tana Beru, Kecamatan Bonto Bahari. Rombongan disambut oleh Camat Bonto Bahari, Dra A Pamenery dan staf kecamatan, Lurah Tana Beru, serta perajin perahu Phinisi.
Gubernur Melaka mengaku sangat mengagumi keterampilan masyarakat Bonto Bahari dalam membuat perahu tradisional khas Bulukumba itu. Beliau bahkan ingin menjajaki kerjasama dalam investasi pembuatan perahu tradisional Phinisi di masa yang akan datang.
Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Desa Darubia yang merupakan pusat pengrajin tenunan khas Bira, rombongan bahkan sempat memborong beberapa sarung tenun yang merupakan ciri khas masyarakat Bonto Bahari. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Restaurant Phinisi di kawasan wisata Pantai Bira. Gubernur Melaka sangat kagum melihat keindahan panorama indah pantai pasir putih Tanjung Bira yang tampak dari balkon Restaurant Phinisi. Di sini rombongan beristirahat sambil menikmati indahnya panorama Bira.
Sekitar pukul 17.30 Wita, rombongan meninggalkan Bira menuju kawasan Adat Ammatowa Kajang. Rombongan diterima oleh kepala desa Tana Towa di kediaman kepala desa. Pertemuan dengan pemangku adat Ammatoa di kawasan adat Ammatowa urung dilaksanakan karena hari telah gelap dan selain penerangan di kawasan yang minim juga Ammatowa berpantang keluar kawasan jika hari sudah gelap.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]
Senin, 14 Maret 2011
Catatan dari Pertemuan Forum Pembaca Kompas di Makassar
Saat menerima undangan via telepon, Kamis pekan lalu, 10 Maret 2011, untuk menghadiri pertemuan Forum Pembaca Kompas yang akan diadakan di Hotel Santika Makassar, Minggu, 13 Maret 2011, saya belum tahu diundang dalam kapasitas sebagai apa. Pada saat registrasi di Hotel Santika Makassar, barulah saya tahu bahwa saya diundang dalam kapasitas sebagai penulis. (Foto: Asnawin)
-----------------------
Catatan dari Pertemuan Forum Pembaca Kompas di Makassar
Oleh: Asnawin
Saat menerima undangan via telepon, Kamis pekan lalu, 10 Maret 2011, untuk menghadiri pertemuan Forum Pembaca Kompas yang akan diadakan di Hotel Santika Makassar, Minggu, 13 Maret 2011, saya belum tahu diundang dalam kapasitas sebagai apa.
Pada saat registrasi di Hotel Santika Makassar, Minggu, 13 Maret 2011, barulah saya tahu bahwa saya diundang dalam kapasitas sebagai penulis. Saat itulah saya tahu bahwa panitia juga mengundang anggota Forum Pembaca Kompas Makassar dan para penulis untuk menghadiri acara bertajuk Forum Pembaca Kompas Kompas Audience Engagement (FPK-KAE).
Dalam acara yang didahului dengan door prize dan serah terima Forum Pembaca Kompas (FPK)-9 kepada FPK-10 Makassar, dilakukan dialog yang menampilkan tiga pembicara dari Kompas, yakni St Sularto, Abun Sanda, dan Dedy Pristiwanto. Dialog dipandu Titus Kitot.
Dalam sesi tanya jawab, saya langsung tampil sebagai penanya dan penanggap pertama. Saya katakan Kompas terlalu sering memuat tulisan dari orang yang sama, sehingga ada kejenuhan dari pembaca dan juga terkesan kurang adil.
Saya juga mengatakan bahwa saya beberapa kali menemukan berita yang dimuat di harian Kompas tidak lengkap unsur 5W+1H, terutama berita-berita wawancara.
”Kadang-kadang ada berita Kompas yang tidak menyebutkan kapan dan dimana wawancara dilakukan,” kata saya.
Beberapa peserta lain juga mengemukakan tulisan yang mereka kirim ke Kompas jarang dimuat, bahkan tidak sedikit di antara peserta mengaku tulisannya belum pernah dimuat di harian Kompas.
Peserta juga mengeritik Kompas yang terlalu sering memuat tulisan opini dari beberapa orang yang sama dan umumnya berasal dari Jakarta dan pulau Jawa, sementara penulis dari luar Jawa, terutama dari kawasan timur Indonesia jarang dimuat tulisannya.
Mereka juga meminta penjelasan dan kiat-kiat agar tulisan opini mereka dapat dimuat di Kompas, serta mengusulkan agar Kompas mengadakan pelatihan khusus bagi penulis.
Dari sisi pelayanan, para anggota FPK Makassar mengaku cukup puas, tetapi ada juga yang mengaku koran mereka kerap terlambat diantar ke rumah atau kerap diantar dua edisi berturut-turut pada hari berikutnya, sehingga mereka merasa dirugikan, karena mereka berharap bisa membaca harian Kompas pada pagi hari sebelum beraktivitas.
Mengenai isi dan rubrik yang disajikan Kompas, para peserta umumnya juga mengaku cukup puas, tetapi mereka berharap ada ruangan atau halaman khusus berita-berita Makassar dan sekitarnya, serta menambah porsi berita-berita pendidikan.
Mantan Sekda Provinsi Sulsel HM Parawansa yang mengaku berlangganan Kompas sejak tahun 1971, mengeritik Kompas karena dianggap kurang ”berani” seperti koran lain.
Esais Asdar Muis RMS juga mengeritik Kompas karena memakai kata ”mirip” ketika dan bukan memakai ”diduga” terhadap Gayus Tambunan ketika tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tenis di Bali, padahal statusnya waktu itu adalah tahanan.
Asdar Muis juga mengeritik foto-foto yang ditampilkan pada halaman satu, karena menganggap jarang sekali ada foto yang benar-benar berkualitas dari sisi jurnalistik.
Peserta lain mengatakan, Kompas pernah mendapat penghargaan sebagai pengguna bahasa yang baik, tapi kelihatannya ada penurunan dalam beberapa tahun terakhir dari segi kualitas bahasa.
Dosen Unhas, Prof Nurhayati Abbas, yang mengaku membaca kompas sejak akhir tahun 1966, mengusulkan agar Kompas menambah artikel mengenai lingkungan hidup.
Menanggapi pertanyaan, kritikan, dan usulan peserta pertemuan, Wakil Pemimpin Umum Kompas, St Sularso, mengatakan, Kompas sama sekali tidak melihat siapa dan dari daerah mana orang yang mengirim tulisan ke Kompas, jadi tidak unsur pilih kasih dan sebagainya.
”Kompas setiap hari menerima 70 sampai 80 tulisan, tapi yang dimuat hanya 5-6 tulisan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dalam hal isi pemberitaan, Kompas tidak lagi cover booth side, tapi cover all side. Tentang pemberitaan Kompas yang dinilai ”kurang berani”, Sularso mengatakan Kompas bukan kurang berani, melainkan selalu berhati-hati.
”Kami dalam posisi selalu hati-hati,” ungkapnya sambil tersenyum.
Abun Sanda yang pernah menjadi wartawan harian Fajar di Makassar dan kini menangani manajemen bisnis Kompas, mengaku pernah bertugas selama 22 tahun di bagian redaksi Kompas.
”Saya sering lihat kerja teman-teman di desk opini. Saya juga sering diskusi dengan penulis-penulis ternama dan mereka mengaku setiap hari membaca artikel opini Kompas. Tulisan yang bagus itu bahasanya sederhana, tapi gagasannya luar biasa. Gagasan itu sangat penting. Kadang-kadang tulisannya bagus, bahasanya sangat bagus, tapi tidak jelas apa idenya. Orang-orang besar sudah tidak lagi berpikir soal gaya menulis, yang penting idenya,” tutur Abun.
Dia mengungkapkan bahwa manajemen bisnis Kompas kini mencoba menawarkan sistem berlangganan selama 15 tahun ke depan dengan imbalan emas 15 gram.
Makassar, 14 Maret 2011
Catatan:
- Artikel ini memang tidak ada hubungannya dengan Kabupaten Bulukumba, jadi saya memuatnya di blog ini sebagai pendiri dan pengelola blog, serta sebagai orang yang lahir dan besar di Bulukumba
- Artikel ini juga saya muat di Kompasiana.com (http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2011/03/14/catatan-dari-pertemuan-forum-pembaca-kompas-di-makassar/)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Rabu, 27 Oktober 2010
Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel
Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel:
Daerah Minta Pemprov Menanggung 60 Persen
Pengantar :
Pemprov Sulsel bersama seluruh Pemkab dan Pemkot se-Sulsel telah menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan, pada Juni 2008. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya di daerah, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana menyukseskan program tersebut, Pemprov Sulsel bekerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel mengadakan Safari Jurnalistik dengan mengunjungi 14 kabupaten dan kota, 6-10 Oktober 2010. Berikut hasil kunjungan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang ditulis Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Asnawin.
Ketika dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Baruga Sangiaseri Gubernuran Makassar, Senin, 4 Oktober 2010, masih banyak wartawan anggota ‘’kafilah’’ Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang belum paham tentang program pendidikan dan kesehatan gratis ini.
Sebaliknya, wartawan yang memiliki pengetahuan justru curiga atau menuding program tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman beberapa wartawan, terutama yang anak-anaknya sekolah di SD dan atau SLTP, program pendidikan gratis tidaklah terlalu dirasakan, karena kenyataannya tetap banyak pungutan di sekolah.
Untuk berobat secara gratis pun, banyak wartawan yang merasa kesulitan atau mengalami beberapa hambatan, terutama panjangnya prosedur atau birokrasi yang harus dilewati, sehingga mereka malas memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan lebih memilih berobat langsung ke rumah sakit atau ke dokter praktek.
Maka ‘’kepala’’ sebagian besar wartawan yang mengikuti Safari Jurnalistik ini penuh sesak dengan berbagai pertanyaan yang akan dilontarkan saat berdialog dengan Pemkab dan Pemkot, serta instansi terkait di daerah yang akan dikunjungi.
Tetapi Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa Safari Jurnalistik ini bukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di daerah, melainkan untuk mengkristalisasi kedua program tersebut. Artinya, wartawan diminta membantu Pemprov Sulsel untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat, tentang program pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.
Daerah pertama yang kunjungi yaitu Kabupate Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Rombongan Safari Jurnalistik yang dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh diterima oleh Sekretaris Kabupaten Gowa Drs H Muh Yusuf Sommeng MSi didampingi beberapa pejabat terkait, di Baruga Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita, 6 Oktober 2010.
Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, Safari Jurnalistik yang merupakan program bersama Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel dengan Seksi Pendidikan PWI Sulsel, bertujuan memantau pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis pada 16 kabupaten dan kota se-Sulsel.
Pada acara dialog, Sekkab Gowa Yusuf Sommeng menjelaskan bahwa program pendidikan gratis sudah dilaksanakan pada 2007 atau setahun sebelum program tersebut dicanangkan oleh Pemprov Sulsel pada tahun 2008.
Program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2007 tentang pendidikan gratis, sedangkan program kesehatan kesehatan gratis dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 8 tentang kesehatan gratis.
‘’Di Gowa tidak ada pungutan untuk penerimaan siswa baru, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,’’ tandas Yusuf.
Dia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Gowa bahkan telah membuat Perda No. 10 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Anak Sekolah, yang antara lain berisi pemberian sanksi kepada orangtua atau wali murid yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka.
‘’Sanksinya denda Rp 50 juta ditambah kurungan enam bulan,’’ papar Yusuf Sommeng, seraya menambahkan bahwa di Gowa malah dibentuk Satpol Pendidikan, yang antara lain bertujuan mengantar-jemput guru yang bertempat tinggal lebih dari tiga kilometer dari sekolahnya.
Dengan berbagai terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, Gowa akhirnya menyabet seluruh bentuk penghargaan tingkat nasional terkait program pendidikan gratis. Tak heran kalau kemudian banyak daerah lain yang dating khusus ke Gowa untuk melakukan studi banding tentang pelaksanaan program pendidikan gratis.
Dari Gowa, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang berjumlah lebih dari 60 orang dengan menumpang tiga bus besar milik Pemprov Sulsel, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan melewati dua daerah yakni Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
Rombongan yang tiba sekitar pukul 16.00 Wita diterima Pelaksana tugas Sekkab Bantaeng Drs H Zainuddin MSi yang didampingi Kadisdikpora Hj. Andi Sinasari, dr Dahria dari Dinas Kesehatan, serta beberapa pejabat lainnya, di Restoran Aroma Laut. Seperti di Gowa, dialog antara pemkab Bantaeng dengan wartawan didahului dengan pemaparan tentang program pendidikan dan kesehatan gratis, setelah itu dilanjutkan dengan dialog.
Pertama di Indonesia
Selanjutnya rombongan menuju Kabupaten Sinjai dengan melewati Kabupaten Bulukumba. Rombongan yang tiba di Sinjai sekitar pukul 20.00 Wita, diterima oleh Asisten II Drs H Mukhlis Isma MSi, didampingi beberapa pejabat terkait, di Rumah Makan Nikmat. Dialog berlangsung dalam suasana santai.
Pemkab Sinjai mengklaim bahwa mereka adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, yakni sejak tahun 2004. Aturan mengenai pelaksanaan program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun.
Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan kesehatan gratis di Sinjai dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Askes, dengan premi Rp 10.000 per Kepala Keluarga dan berlaku untuk semua warga Sinjai, baik warga kurang mampu maupun pegawai negeri sipil, pejabat, dan pengusaha.
Menyinggung santernya pemberitaan mengenai penolakan Pemkab Sinjai atas dana program pendidikan dan kesehatan gratis dari Pemprov Sulsel, Asisten II Sekda Sinjai Mukhlis Isma mengatakan, pihaknya bukan menolak, melainkan meminta penyesuaian untuk penggunaannya, karena aturan mengenai kedua program tersebut sudah terlebih dahulu ada di Sinjai sebelum diprogramkan oleh Pemprov Sulsel.
‘’Kami takut terjadi tumpang-tindih. Kalau boleh kami meminta dananya digelontorkan saja ke Sinjai tanpa embel-embel program pendidikan dan kesehatan gratis agar kami dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga mudah mempertanggung-jawabkannya,’’ papar Mukhlis.
Setelah berdialog dengan Pemkab Sinjai, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Sinjai. Rombongan tiba di Bone, Kamis dini hari, 7 Oktober 2010, sekitar pukul 00.30 Wita.
Dialog dengan Pemkab Bone baru dilangsungkan sekitar pukul 10.00, di Ruang Rapat Bupati Bone. Rombongan Safari Jurnalistik diterime oleh Wakil Bupati Bone Said Pabokori.
Wabup Bone mengemukakan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak Januari 2008, atau enam bulan sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Sulsel, karena penduduk Bone berkisar 700.000 orang yang tersebar pada 27 kecamatan, 333 desa, serta 39 kelurahan.
Yang menarik di Bone adalah adanya program Sekolah Satu Atap (SD dan SMP) atas bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Australia. Selain itu, di Bone juga disebut kelas akselerasi atau kelas percepatan, yaitu kelas yang terdiri atas siswa cerdas dengan IQ di atas rata-rata dengan lama belajar hanya dua tahun, baik untuk tingkat SMP maupun SMA.
Dari Bone, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Wajo dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Rombongan terlebih dahulu dijamu di sebuah rumah makan sebelum dilakukan dialog di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Seperti di Bone, Pemkab Wajo juga membuka kelas akselerasi, tetapi Wajo juga mamadukannya dengan membuka kelas bilingual (kelas dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas).
‘’Program Prima Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency),’’ kata Sekkab Wajo Nasir Taufik yang didampingi Kadis Pendidikan Bustamin Betta, Kadis Kesehatan dr Abdul Azis, Direktur RSUD Lamaddukelleng Wajo dr H Baso Rahmanuddin, serta Ketua PWI Perwakilan Wajo Muhammad Baru.
Setelah berdialog dengan Pemkab Wajo, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu. Rombongan tiba sekitar pukul 21.00 Wita dan disambut langsung Bupati Luwu Andi Mudzakkar.
Bupati Luwu mengatakan, selain pendidikan gratis, pihaknya juga memberikan beasiswa kepada 800 guru yang belum sarjana untuk melanjutkan pendidikan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Luwu akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) satu buah pada setiap kecamatan (Luwu terdiri atas 21 kecamatan).
Di bidang kesehatan, Pemkab Luwu akan berupaya meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas plus (ada fasilitas rawat inap) dari 21 Puskesmas yang tersebar pada 21 kecamatan.
Dialog diakhiri dengan foto bersama wartawan dengan Bupati Luwu. Setelah itu,
rombongan berangkat ke Kota Palopo dan bermalam di kota tersebut. Keesokan harinya, Jumat, 8 Oktober 2010, barulah dilangsungkan pertemuan dan dialog dengan Pemkab setempat.
Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota Parepare yang dipimpin Sekretaris Kota HM Jaya didampingi Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh.
‘’Jauh sebelum program pendidikan gratis diluncurkan Pemprov Sulsel, kami di Palopo sudah terlebih dahulu melaksanakannya, bahkan ini menjadi grand strategi Pemkot Palopo,’’ kata HM Jaya, seraya menambahkan bahwa Palopo bertekad menjadi kota pendidikan.
Kadis Pendidikan Palopo dr Andi Thamrin mengatakan, penduduk Palopo secara keseluruhan berjumlah 63.000 orang. Dana Jamkesda yang mereka kelola Rp 1.566.528.000, terdiri atas Rp 626.611.200 dari APBD Tk. I Sulsel dan Rp 939.916.800 dari APBD Tk II Palopo.
‘’Di Palopo ada 10 Puskesmas. Data terakhir, sudah tercatat sebanyak 79.518 kunjungan,’’ sebut Andi Thamrin.
Sekretaris Dinas Pendidikan Palopo Muhammad Yamin mengatakan di Palopo terdapat beberapa perguruan tinggi dan ratusan sekolah. Jumlah mahasiswa berkisar 30 orang, sedangkan pelajar juga puluhan ribu, termasuk sekitar 27.000 murid SD.
Bupati pun Digratiskan
Dari Palopo, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.
Di Makale Tana Toraja, rombongan makan malam dan berdialog dengan pemerintah setempat di rumah jabatan bupati. Dialog yang dihadiri beberapa pejabat dibuka oleh Sekkab Tana Toraja Enos Karoma, selanjutnya dipandu oleh Ketua PWI Sulsel.
Kadis Kesehatan Tana Toraja dr Zadrak Tombeg Sp.A, mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar setiap ada pasien yang datang berobat harus segera dilayani, meskipun pasien tersebut tidak membawa identitas.
‘’Saya tidak peduli ada KTP atau tidak, kalau ada pasien yang datang berobat layani dulu, KTP belakangan. Semuanya gratis, bahkan bupati pun digratiskan kalau berobat dan mau tidur di kelas tiga,’’ katanya.
Plt Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Titting SPd MMin, mengungkapkan bahwa untuk melayani pendidikan gratis di daerah pelosok, pihaknya telah membangun Sekolah Satu Atap SD dan SMP di daerah terpencil.
‘’Mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi satu atap SD, SMP, dan SMA,’’ kata Yohanis.
Usai pertemuan dan dialog dengan Pemkab Tana Toraja, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel langsung menuju ke Rantepao Toraja Utara untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Dialog dilangsungkan di penginapan dan restoran Toraja Lodge mulai pukul 22.00 Wita sampai pukul 23.30 Wita yang dipimpin Sekkab Toraja Utara Lewaran Rantelabi, didampingi Kadis Pendidikan Gagah Sumule, Kadis Kesehatan dr Henderik Kala' Timang, serta dua Asisten Sekda.
‘’Program pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2009, Toraja Utara masih berada di bawah koordinasi Tana Toraja. Barulah pada tahun 2010 ini kami melaksanakannya secara mandiri,’’ ungkap Lewaran.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa mengukur kinerja SKPD, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi Pemkab Toraja Utara berupaya membuat evaluasi kinerja pada akhir 2010.
Kadis Kesehatan Henderik Kala’ Timang mengatakan Toraja Utara kini memiliki 22 Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), serta 34 Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes).
‘’Saat ini sedang dibangun 12 Puskesdes tambahan,’’ ungkapnya.
Jumat malam, 8 Oktober 2010, rombongan Safari Jurnalistik menginap di penginapan dan restoran Toraja Lodge. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Enrekang. Rombongan diterima oleh Sekretaris Kabupaten Enrekang M Amiruddin bersama beberapa pejabat terkait dan dialog dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.
Dalam dialog tersebut, Amiruddin mengatakan bahwa Pemkab Enrekang sudah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis beberapa tahun (2004) sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Untuk pendidikan gratis, Pemkab Enrekang bukan hanya menggratiskan pendidikan pada jenjang SD dan SLTP, melainkan juga jenjang SLTA.
Di bidang kesehatan, Pemkab Enrekang juga membuat program pelayanan gratis kepada masyarakatnya, mulai lahir sampai meninggal dunia. Sejak adanya program tersebut, maka jumlah warga Enrekang yang dilaporkan meninggal dunia jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kadis Kesehatan Enrekang Arfah Rauf mengatakan, di Enrekang juga ada desa percontohan kawasan bebas asap rokok, yaitu Desa Bone-bone, Kecamatan Anggeraja.
Di bidang pendidikan, timpal Kadis Pendidikan Arfah Rauf, bukan hanya pendidikan dasar yang digratiskan, Pemkab Enrekang juga memberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana. Selain itu, pemerintah setempat juga membuat program buku bersubsidi untuk memudahkan para pelajar memiliki buku-buku paket mata pelajaran.
Namun sehubungan dengan program pendidikan dan gratis yang dicanangkan oleh Pemprov sulsel sejak 2008, Pemkab Enrekang berharap pembagian atau struktur anggarannya ditinjau ulang. Kalau selama ini pembagian dananya 40% dari APBD I Sulsel dan 60% disiapkan oleh APBD II Enrekang, pihaknya berharap dibalik menjadi 60:40 atau 50:50.
‘’Kami menyambut baik program pendidikan dan kesehatan gratis ini, tetapi perlu ada penyempurnaan, terutama dalam perhitungan biaya, sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,’’ tutur Amiruddin.
Seusai berdialog dengan Pemkab Enrekang, rombongan Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kota Parepare, tetapi di kota tersebut rombongan hanya mandi sore dan ganti baju. Seusai salat magrib, rombongan berangkat ke Pinrang untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Rombongan diterima di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang oleh Sekretaris Kabupaten Drs H Syarifuddin Side SH MH MSi bersama beberapa pejabat terkait. Acara didahului makan malam, sebelum pemaparan program dan realisasi pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang.
Kadis Kesehatan Pinrang dr H Rusman Achmad MKes mengatakan, semua penduduk Pinrang bebas berobat di Puskesmas atau di kelas tiga rumah sakit umum jika memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pinrang.
‘’Tetapi kalau KTP-nya baru berusia dua hari, kami telusuri dulu. Jangan sampai orangnya dari provinsi lain yang hanya datang ke Pinrang untuk menikmati pelayan kesehatan gratis, misalnya harus dioperasi, lalu setelah itu pulang lagi ke kampungnya,’’ ungkap Rusman.
Dia berharap tahun anggaran 2011 pembagian biaya kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh Pemda Tk. II. Selain itu, ia mengusulkan agar Pemprov Sulsel membuat Perda khusus yang berlaku secara umum untuk semua RSUD se-Sulsel, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang ditanggung oleh program kesehatan gratis.
Direktur RSUD Lasinrang Pinrang, drg St Hasnah, mengatakan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Pinrang tercatat sebanyak 345.911 jiwa. Dari jumlah tersebut, 240.550 jiwa terdaftar sebagai peserta Jamkesda, tetapibaru 112.000 lebih yang punya kartu.
Di Pinrang, katanya, terdapat 15 Puskesmas yang tersebar pada 12 kecamatan. Sampai dengan Juni 2010, sudah tercatat sebanyak 26.616 rawat jalan, 271 rawat inap, dan 214 persalinan.
‘’Estimasi biaya pengobatan gratis pada 2010 ini yaitu Rp 9,6 miliar,’’ sebut Hasnah.
Kadisdikpora Pinrang Andi Mappanyukki mengatakan, program pendidikan gratis di Pinrang memang hanya untuk siswa SD dan SMP, tetapi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk siswa SMA.
‘’Kami tidak memakai istilah pendidikan gratis, tetapi ada anggaran khusus dari Pemda,’’ ungkapnya.
Sekkab Pinrang Syarifuddin Side mengatakan realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang di atas 100% persen, sehingga pemerintah setempat terpaksa menutupi kekurangan dananya melalui APBD perubahan pada tahun berjalan.
Tahun 2011, katanya, pihaknya akan bekerjasama dengan PT. Askes untuk program kesehatan gratis, sehingga Dinas Kesehatan bisa berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan, sedangkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada PT. Askes.
Keesokan harinya atau Ahad, 10 Oktober 2010, tepat pukul 08.30 Wita, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel berdialog dengan Pemkot Parepare di rumah jabatan Walikota Parepare, dipimpin Sekretaris Kota Hatta Buroncong.
Yang menarik di Parepare adalah pemerintah setempat membantu pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, dan sepatu kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Kadis Pendidikan Parepare, Mustafa Mappangara, juga meminta agar Peraturan Gubernur Sulsel tentang program pendidikan gratis ditinjau ulang, karena program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak jelas tujuan yang ingin dicapai.
Program pendidikan gratis juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan mutu, terutama mutu proses belajar mengajar agar output atau luaran pendidikan formal benar-benar berkualitas.
‘’Untuk apa pendidikan gratis kalau outputnya tidak memuaskan dan anak-anak tidak lulus ujian nasional,’’ tutur Mustafa.
Mengenai pelayanan kesehatan gratis, Kadis Kesehatan Parepare dr Jamaluddin Sahil mengatakan, pihaknya telah memberikan instruksi agar mengutamakan pelayanan disbanding mempersoalkan karetu identitas.
‘’Kalau ada pasien yang datang berobat, layani dulu, kartu identitas belakangan. Kalau mereka tidak membawa kartu identitas, kita beri waktu dua kali 24 jam untuk mengurus dan menunjukkannya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai penduduk Parepare, maka mereka akan dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku,’’ tutur Jamaluddin.
Seusai berdialog dengan Pemkot Parepare, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pangkep. Rombongan diterima Wakil Bupati Pangkep Drs Abdul Rahman Assegaf bersama beberapa pejabat terkait di ruang pertemuan objek wisata Dunia Fantasi, pada Ahad, 10 Oktober 2010, sekitar pukul 13.00 Wita.
‘’Tantangan kita dewasa ini adalah tantangan sosial, karena sudah terjadi euphoria gratis, tidak ada lagi yang mau dibayar oleh masyarakat. Maka tugas terberat kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua (pendidikan dan kesehatan) gratis dan juga tetap dibolehkan menyumbang atau berpartisipasi,’’ tutur Abdul Rahman Assegaf.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Maros Drs HA Harmil Matotorang MM saat menerima rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel, di ruang rapat Bupati Maros, Ahad, 10 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wita.
‘’Masyarakat menganggap seluruh pembiayaan sudah digratiskan, padahal tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat,’’ kata Harmil.
Selain itu, Pemkab Maros juga meminta agar pembiayaan program pendidikan dan kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.***
Keterangan: Reportase ini dimuat di halaman 4-5 Tabloid ''Koran PWI'', edisi 15-30 Oktober 2010. Tabloid ''Koran PWI'' diterbitkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PW) Cabang Sulawesi Selatan.
[Blog ini berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Daerah Minta Pemprov Menanggung 60 Persen
Pengantar :
Pemprov Sulsel bersama seluruh Pemkab dan Pemkot se-Sulsel telah menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan, pada Juni 2008. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya di daerah, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana menyukseskan program tersebut, Pemprov Sulsel bekerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel mengadakan Safari Jurnalistik dengan mengunjungi 14 kabupaten dan kota, 6-10 Oktober 2010. Berikut hasil kunjungan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang ditulis Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Asnawin.
Ketika dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Baruga Sangiaseri Gubernuran Makassar, Senin, 4 Oktober 2010, masih banyak wartawan anggota ‘’kafilah’’ Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang belum paham tentang program pendidikan dan kesehatan gratis ini.
Sebaliknya, wartawan yang memiliki pengetahuan justru curiga atau menuding program tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman beberapa wartawan, terutama yang anak-anaknya sekolah di SD dan atau SLTP, program pendidikan gratis tidaklah terlalu dirasakan, karena kenyataannya tetap banyak pungutan di sekolah.
Untuk berobat secara gratis pun, banyak wartawan yang merasa kesulitan atau mengalami beberapa hambatan, terutama panjangnya prosedur atau birokrasi yang harus dilewati, sehingga mereka malas memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan lebih memilih berobat langsung ke rumah sakit atau ke dokter praktek.
Maka ‘’kepala’’ sebagian besar wartawan yang mengikuti Safari Jurnalistik ini penuh sesak dengan berbagai pertanyaan yang akan dilontarkan saat berdialog dengan Pemkab dan Pemkot, serta instansi terkait di daerah yang akan dikunjungi.
Tetapi Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa Safari Jurnalistik ini bukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di daerah, melainkan untuk mengkristalisasi kedua program tersebut. Artinya, wartawan diminta membantu Pemprov Sulsel untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat, tentang program pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.
Daerah pertama yang kunjungi yaitu Kabupate Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Rombongan Safari Jurnalistik yang dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh diterima oleh Sekretaris Kabupaten Gowa Drs H Muh Yusuf Sommeng MSi didampingi beberapa pejabat terkait, di Baruga Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita, 6 Oktober 2010.
Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, Safari Jurnalistik yang merupakan program bersama Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel dengan Seksi Pendidikan PWI Sulsel, bertujuan memantau pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis pada 16 kabupaten dan kota se-Sulsel.
Pada acara dialog, Sekkab Gowa Yusuf Sommeng menjelaskan bahwa program pendidikan gratis sudah dilaksanakan pada 2007 atau setahun sebelum program tersebut dicanangkan oleh Pemprov Sulsel pada tahun 2008.
Program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2007 tentang pendidikan gratis, sedangkan program kesehatan kesehatan gratis dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 8 tentang kesehatan gratis.
‘’Di Gowa tidak ada pungutan untuk penerimaan siswa baru, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,’’ tandas Yusuf.
Dia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Gowa bahkan telah membuat Perda No. 10 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Anak Sekolah, yang antara lain berisi pemberian sanksi kepada orangtua atau wali murid yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka.
‘’Sanksinya denda Rp 50 juta ditambah kurungan enam bulan,’’ papar Yusuf Sommeng, seraya menambahkan bahwa di Gowa malah dibentuk Satpol Pendidikan, yang antara lain bertujuan mengantar-jemput guru yang bertempat tinggal lebih dari tiga kilometer dari sekolahnya.
Dengan berbagai terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, Gowa akhirnya menyabet seluruh bentuk penghargaan tingkat nasional terkait program pendidikan gratis. Tak heran kalau kemudian banyak daerah lain yang dating khusus ke Gowa untuk melakukan studi banding tentang pelaksanaan program pendidikan gratis.
Dari Gowa, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang berjumlah lebih dari 60 orang dengan menumpang tiga bus besar milik Pemprov Sulsel, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan melewati dua daerah yakni Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
Rombongan yang tiba sekitar pukul 16.00 Wita diterima Pelaksana tugas Sekkab Bantaeng Drs H Zainuddin MSi yang didampingi Kadisdikpora Hj. Andi Sinasari, dr Dahria dari Dinas Kesehatan, serta beberapa pejabat lainnya, di Restoran Aroma Laut. Seperti di Gowa, dialog antara pemkab Bantaeng dengan wartawan didahului dengan pemaparan tentang program pendidikan dan kesehatan gratis, setelah itu dilanjutkan dengan dialog.
Pertama di Indonesia
Selanjutnya rombongan menuju Kabupaten Sinjai dengan melewati Kabupaten Bulukumba. Rombongan yang tiba di Sinjai sekitar pukul 20.00 Wita, diterima oleh Asisten II Drs H Mukhlis Isma MSi, didampingi beberapa pejabat terkait, di Rumah Makan Nikmat. Dialog berlangsung dalam suasana santai.
Pemkab Sinjai mengklaim bahwa mereka adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, yakni sejak tahun 2004. Aturan mengenai pelaksanaan program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun.
Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan kesehatan gratis di Sinjai dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Askes, dengan premi Rp 10.000 per Kepala Keluarga dan berlaku untuk semua warga Sinjai, baik warga kurang mampu maupun pegawai negeri sipil, pejabat, dan pengusaha.
Menyinggung santernya pemberitaan mengenai penolakan Pemkab Sinjai atas dana program pendidikan dan kesehatan gratis dari Pemprov Sulsel, Asisten II Sekda Sinjai Mukhlis Isma mengatakan, pihaknya bukan menolak, melainkan meminta penyesuaian untuk penggunaannya, karena aturan mengenai kedua program tersebut sudah terlebih dahulu ada di Sinjai sebelum diprogramkan oleh Pemprov Sulsel.
‘’Kami takut terjadi tumpang-tindih. Kalau boleh kami meminta dananya digelontorkan saja ke Sinjai tanpa embel-embel program pendidikan dan kesehatan gratis agar kami dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga mudah mempertanggung-jawabkannya,’’ papar Mukhlis.
Setelah berdialog dengan Pemkab Sinjai, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Sinjai. Rombongan tiba di Bone, Kamis dini hari, 7 Oktober 2010, sekitar pukul 00.30 Wita.
Dialog dengan Pemkab Bone baru dilangsungkan sekitar pukul 10.00, di Ruang Rapat Bupati Bone. Rombongan Safari Jurnalistik diterime oleh Wakil Bupati Bone Said Pabokori.
Wabup Bone mengemukakan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak Januari 2008, atau enam bulan sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Sulsel, karena penduduk Bone berkisar 700.000 orang yang tersebar pada 27 kecamatan, 333 desa, serta 39 kelurahan.
Yang menarik di Bone adalah adanya program Sekolah Satu Atap (SD dan SMP) atas bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Australia. Selain itu, di Bone juga disebut kelas akselerasi atau kelas percepatan, yaitu kelas yang terdiri atas siswa cerdas dengan IQ di atas rata-rata dengan lama belajar hanya dua tahun, baik untuk tingkat SMP maupun SMA.
Dari Bone, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Wajo dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Rombongan terlebih dahulu dijamu di sebuah rumah makan sebelum dilakukan dialog di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Seperti di Bone, Pemkab Wajo juga membuka kelas akselerasi, tetapi Wajo juga mamadukannya dengan membuka kelas bilingual (kelas dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas).
‘’Program Prima Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency),’’ kata Sekkab Wajo Nasir Taufik yang didampingi Kadis Pendidikan Bustamin Betta, Kadis Kesehatan dr Abdul Azis, Direktur RSUD Lamaddukelleng Wajo dr H Baso Rahmanuddin, serta Ketua PWI Perwakilan Wajo Muhammad Baru.
Setelah berdialog dengan Pemkab Wajo, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu. Rombongan tiba sekitar pukul 21.00 Wita dan disambut langsung Bupati Luwu Andi Mudzakkar.
Bupati Luwu mengatakan, selain pendidikan gratis, pihaknya juga memberikan beasiswa kepada 800 guru yang belum sarjana untuk melanjutkan pendidikan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Luwu akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) satu buah pada setiap kecamatan (Luwu terdiri atas 21 kecamatan).
Di bidang kesehatan, Pemkab Luwu akan berupaya meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas plus (ada fasilitas rawat inap) dari 21 Puskesmas yang tersebar pada 21 kecamatan.
Dialog diakhiri dengan foto bersama wartawan dengan Bupati Luwu. Setelah itu,
rombongan berangkat ke Kota Palopo dan bermalam di kota tersebut. Keesokan harinya, Jumat, 8 Oktober 2010, barulah dilangsungkan pertemuan dan dialog dengan Pemkab setempat.
Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota Parepare yang dipimpin Sekretaris Kota HM Jaya didampingi Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh.
‘’Jauh sebelum program pendidikan gratis diluncurkan Pemprov Sulsel, kami di Palopo sudah terlebih dahulu melaksanakannya, bahkan ini menjadi grand strategi Pemkot Palopo,’’ kata HM Jaya, seraya menambahkan bahwa Palopo bertekad menjadi kota pendidikan.
Kadis Pendidikan Palopo dr Andi Thamrin mengatakan, penduduk Palopo secara keseluruhan berjumlah 63.000 orang. Dana Jamkesda yang mereka kelola Rp 1.566.528.000, terdiri atas Rp 626.611.200 dari APBD Tk. I Sulsel dan Rp 939.916.800 dari APBD Tk II Palopo.
‘’Di Palopo ada 10 Puskesmas. Data terakhir, sudah tercatat sebanyak 79.518 kunjungan,’’ sebut Andi Thamrin.
Sekretaris Dinas Pendidikan Palopo Muhammad Yamin mengatakan di Palopo terdapat beberapa perguruan tinggi dan ratusan sekolah. Jumlah mahasiswa berkisar 30 orang, sedangkan pelajar juga puluhan ribu, termasuk sekitar 27.000 murid SD.
Bupati pun Digratiskan
Dari Palopo, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.
Di Makale Tana Toraja, rombongan makan malam dan berdialog dengan pemerintah setempat di rumah jabatan bupati. Dialog yang dihadiri beberapa pejabat dibuka oleh Sekkab Tana Toraja Enos Karoma, selanjutnya dipandu oleh Ketua PWI Sulsel.
Kadis Kesehatan Tana Toraja dr Zadrak Tombeg Sp.A, mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar setiap ada pasien yang datang berobat harus segera dilayani, meskipun pasien tersebut tidak membawa identitas.
‘’Saya tidak peduli ada KTP atau tidak, kalau ada pasien yang datang berobat layani dulu, KTP belakangan. Semuanya gratis, bahkan bupati pun digratiskan kalau berobat dan mau tidur di kelas tiga,’’ katanya.
Plt Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Titting SPd MMin, mengungkapkan bahwa untuk melayani pendidikan gratis di daerah pelosok, pihaknya telah membangun Sekolah Satu Atap SD dan SMP di daerah terpencil.
‘’Mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi satu atap SD, SMP, dan SMA,’’ kata Yohanis.
Usai pertemuan dan dialog dengan Pemkab Tana Toraja, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel langsung menuju ke Rantepao Toraja Utara untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Dialog dilangsungkan di penginapan dan restoran Toraja Lodge mulai pukul 22.00 Wita sampai pukul 23.30 Wita yang dipimpin Sekkab Toraja Utara Lewaran Rantelabi, didampingi Kadis Pendidikan Gagah Sumule, Kadis Kesehatan dr Henderik Kala' Timang, serta dua Asisten Sekda.
‘’Program pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2009, Toraja Utara masih berada di bawah koordinasi Tana Toraja. Barulah pada tahun 2010 ini kami melaksanakannya secara mandiri,’’ ungkap Lewaran.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa mengukur kinerja SKPD, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi Pemkab Toraja Utara berupaya membuat evaluasi kinerja pada akhir 2010.
Kadis Kesehatan Henderik Kala’ Timang mengatakan Toraja Utara kini memiliki 22 Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), serta 34 Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes).
‘’Saat ini sedang dibangun 12 Puskesdes tambahan,’’ ungkapnya.
Jumat malam, 8 Oktober 2010, rombongan Safari Jurnalistik menginap di penginapan dan restoran Toraja Lodge. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Enrekang. Rombongan diterima oleh Sekretaris Kabupaten Enrekang M Amiruddin bersama beberapa pejabat terkait dan dialog dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.
Dalam dialog tersebut, Amiruddin mengatakan bahwa Pemkab Enrekang sudah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis beberapa tahun (2004) sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Untuk pendidikan gratis, Pemkab Enrekang bukan hanya menggratiskan pendidikan pada jenjang SD dan SLTP, melainkan juga jenjang SLTA.
Di bidang kesehatan, Pemkab Enrekang juga membuat program pelayanan gratis kepada masyarakatnya, mulai lahir sampai meninggal dunia. Sejak adanya program tersebut, maka jumlah warga Enrekang yang dilaporkan meninggal dunia jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kadis Kesehatan Enrekang Arfah Rauf mengatakan, di Enrekang juga ada desa percontohan kawasan bebas asap rokok, yaitu Desa Bone-bone, Kecamatan Anggeraja.
Di bidang pendidikan, timpal Kadis Pendidikan Arfah Rauf, bukan hanya pendidikan dasar yang digratiskan, Pemkab Enrekang juga memberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana. Selain itu, pemerintah setempat juga membuat program buku bersubsidi untuk memudahkan para pelajar memiliki buku-buku paket mata pelajaran.
Namun sehubungan dengan program pendidikan dan gratis yang dicanangkan oleh Pemprov sulsel sejak 2008, Pemkab Enrekang berharap pembagian atau struktur anggarannya ditinjau ulang. Kalau selama ini pembagian dananya 40% dari APBD I Sulsel dan 60% disiapkan oleh APBD II Enrekang, pihaknya berharap dibalik menjadi 60:40 atau 50:50.
‘’Kami menyambut baik program pendidikan dan kesehatan gratis ini, tetapi perlu ada penyempurnaan, terutama dalam perhitungan biaya, sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,’’ tutur Amiruddin.
Seusai berdialog dengan Pemkab Enrekang, rombongan Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kota Parepare, tetapi di kota tersebut rombongan hanya mandi sore dan ganti baju. Seusai salat magrib, rombongan berangkat ke Pinrang untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Rombongan diterima di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang oleh Sekretaris Kabupaten Drs H Syarifuddin Side SH MH MSi bersama beberapa pejabat terkait. Acara didahului makan malam, sebelum pemaparan program dan realisasi pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang.
Kadis Kesehatan Pinrang dr H Rusman Achmad MKes mengatakan, semua penduduk Pinrang bebas berobat di Puskesmas atau di kelas tiga rumah sakit umum jika memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pinrang.
‘’Tetapi kalau KTP-nya baru berusia dua hari, kami telusuri dulu. Jangan sampai orangnya dari provinsi lain yang hanya datang ke Pinrang untuk menikmati pelayan kesehatan gratis, misalnya harus dioperasi, lalu setelah itu pulang lagi ke kampungnya,’’ ungkap Rusman.
Dia berharap tahun anggaran 2011 pembagian biaya kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh Pemda Tk. II. Selain itu, ia mengusulkan agar Pemprov Sulsel membuat Perda khusus yang berlaku secara umum untuk semua RSUD se-Sulsel, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang ditanggung oleh program kesehatan gratis.
Direktur RSUD Lasinrang Pinrang, drg St Hasnah, mengatakan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Pinrang tercatat sebanyak 345.911 jiwa. Dari jumlah tersebut, 240.550 jiwa terdaftar sebagai peserta Jamkesda, tetapibaru 112.000 lebih yang punya kartu.
Di Pinrang, katanya, terdapat 15 Puskesmas yang tersebar pada 12 kecamatan. Sampai dengan Juni 2010, sudah tercatat sebanyak 26.616 rawat jalan, 271 rawat inap, dan 214 persalinan.
‘’Estimasi biaya pengobatan gratis pada 2010 ini yaitu Rp 9,6 miliar,’’ sebut Hasnah.
Kadisdikpora Pinrang Andi Mappanyukki mengatakan, program pendidikan gratis di Pinrang memang hanya untuk siswa SD dan SMP, tetapi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk siswa SMA.
‘’Kami tidak memakai istilah pendidikan gratis, tetapi ada anggaran khusus dari Pemda,’’ ungkapnya.
Sekkab Pinrang Syarifuddin Side mengatakan realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang di atas 100% persen, sehingga pemerintah setempat terpaksa menutupi kekurangan dananya melalui APBD perubahan pada tahun berjalan.
Tahun 2011, katanya, pihaknya akan bekerjasama dengan PT. Askes untuk program kesehatan gratis, sehingga Dinas Kesehatan bisa berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan, sedangkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada PT. Askes.
Keesokan harinya atau Ahad, 10 Oktober 2010, tepat pukul 08.30 Wita, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel berdialog dengan Pemkot Parepare di rumah jabatan Walikota Parepare, dipimpin Sekretaris Kota Hatta Buroncong.
Yang menarik di Parepare adalah pemerintah setempat membantu pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, dan sepatu kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Kadis Pendidikan Parepare, Mustafa Mappangara, juga meminta agar Peraturan Gubernur Sulsel tentang program pendidikan gratis ditinjau ulang, karena program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak jelas tujuan yang ingin dicapai.
Program pendidikan gratis juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan mutu, terutama mutu proses belajar mengajar agar output atau luaran pendidikan formal benar-benar berkualitas.
‘’Untuk apa pendidikan gratis kalau outputnya tidak memuaskan dan anak-anak tidak lulus ujian nasional,’’ tutur Mustafa.
Mengenai pelayanan kesehatan gratis, Kadis Kesehatan Parepare dr Jamaluddin Sahil mengatakan, pihaknya telah memberikan instruksi agar mengutamakan pelayanan disbanding mempersoalkan karetu identitas.
‘’Kalau ada pasien yang datang berobat, layani dulu, kartu identitas belakangan. Kalau mereka tidak membawa kartu identitas, kita beri waktu dua kali 24 jam untuk mengurus dan menunjukkannya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai penduduk Parepare, maka mereka akan dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku,’’ tutur Jamaluddin.
Seusai berdialog dengan Pemkot Parepare, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pangkep. Rombongan diterima Wakil Bupati Pangkep Drs Abdul Rahman Assegaf bersama beberapa pejabat terkait di ruang pertemuan objek wisata Dunia Fantasi, pada Ahad, 10 Oktober 2010, sekitar pukul 13.00 Wita.
‘’Tantangan kita dewasa ini adalah tantangan sosial, karena sudah terjadi euphoria gratis, tidak ada lagi yang mau dibayar oleh masyarakat. Maka tugas terberat kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua (pendidikan dan kesehatan) gratis dan juga tetap dibolehkan menyumbang atau berpartisipasi,’’ tutur Abdul Rahman Assegaf.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Maros Drs HA Harmil Matotorang MM saat menerima rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel, di ruang rapat Bupati Maros, Ahad, 10 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wita.
‘’Masyarakat menganggap seluruh pembiayaan sudah digratiskan, padahal tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat,’’ kata Harmil.
Selain itu, Pemkab Maros juga meminta agar pembiayaan program pendidikan dan kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.***
Keterangan: Reportase ini dimuat di halaman 4-5 Tabloid ''Koran PWI'', edisi 15-30 Oktober 2010. Tabloid ''Koran PWI'' diterbitkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PW) Cabang Sulawesi Selatan.
[Blog ini berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Kamis, 23 September 2010
CATATAN PERJALANAN MENGIKUTI ISPO 2010 DI JAKARTA
Keterangan gambar: Suasana belajar dalam kelas di SMA Kharisma, Tangerang. (Foto: Andi Nasrum)
CATATAN PERJALANAN MENGIKUTI ISPO 2010 DI JAKARTA
Hari Pertama, Selasa, 2 Maret 2010
Rombongan TIM ISPO Kabupaten Bulukumba yang bermarkas di dua tempat yaitu LPMP DKI Jakarta dengan anggota 4 (empat orang) siswa SMP dan 2 (dua) siswa SMA dengan dipandu oleh MR. A. Nasrum, serta di P4TK Bahasa Kemendiknas dengan anggota 2 (dua) orang dengan dipandu Mr. Muh. Jafar, berangkat ke Balai Sarbini. Tepat jam 15.00 WIB Tim ISPO Bulukumba tiba dengan selamat.
Rombongan Tim ISPO Bulukumba yang memakai pakaian adat langsung berbaur dengan rombongan dari daerah lain untuk mengikuti upacara pembukaan ISPO 2010. Seluruh tim ISPO kemudian mengikuti gladi kotor sebelum acara inti dimulai. Sebanyak dua kali acara ini diulang. Tepat jam 18.30 acara pembukaan pun dimulai, yang dipandu dua presenter kocak.
Pembukaan didahului Kata Sambutan Ketua Panitia ISPO dan diselingi Tarian Daerah Banda Aceh. Selanjutnya acara ini dibuka oleh Presiden ISPO, Mr. Bambang Sudibyo. Turut hadir, Pihak Depdiknas, Anggota DPR Dr. Farhan Hamid, H. Rhoma Irama, dan Ridho Roma. Lebih dari 100 projek penelitian menghiasi layar lebar di Balai Sarbini. Ini membuktikan bahwa atensi dan animo remaja untuk mengadakan proyek penelitian semakin tumbuh subur di bumi Indonesia tercinta.
Keterangan gambar: Siswa SMA Kharisma Tangerang bersama Penulis.
Hari Kedua, Rabu, 3 Maret 2010
TIM ISPO berangkat Ke Balai Kartini untuk pameran. Ada catatan kecil penulis pada hari kedua.
Bahan berupa spirtus sangat susah dicari di Jakarta. Masnur yang diminta bantuannya untuk mencari spirtus juga berpendapat sangat sulit ditemukan bahan yang bernama spirtus ini. Anak Jakarta saja tidak kenal yang namanya spirtus. Di satu sisi, bahan ini salah satu barang yang dilarang dibawa di pesawat. Penulis sempat was-was. Siapa yang bisa menduga, dalam pameran nanti ada eksperimen untuk mempraktekkan hasil penelitian, pasti TIM SMPN 1 Bulukumba akan mati kutu. Untunglah hal itu tidak terjadi.
Untuk Kelompok Dana, pertanyaan juri bermacam-macam. Ada yang bertanya seputar arti Bulukumba. Ada pula tentang judul yang tidak cocok dengan hasil karya. Biogas seharusnya Bioetanol. Untunglah Dana cs mampu mengatasinya, bahwa hal itu hanya kesalahan teknis, yang benar adalah yang tertulis pada hardcopy karya. Namun ada kisah tersendiri. Judul ini justru menarik pengunjung untuk tahu lebih banyak lagi dengan biogas.
Keterangan gambar: Suasana Laboratorium IPA SMA Kharisma Tangerang. (Foto: Andi Nasrum)
Kejujuran dan konsistensi memang diperlukan dalam menjawab pertanyaan juri. Yang tak kalah sengitnya, adalah permintaan juri untuk speaking dalam bahasa Inggris tentang kesimpulan hasil penelitian. Bagi Kelompok Arnella cs Permasalahannya lebih kurang sama, yaitu seputar kemampuan berbahasa Inggris dan hasil penelitian bahwa hasil destilasi air jambu mente, ternyata ada endapan. Menurut juri itu bukan bioetanol murni, karena ada endapannya. Ada juga pengunjung yang minta agar diberi satu karya ilmiah untuk dikembangkan dan siap bekerjasama. Barangkali ini adalah sustainable research. Diperlukan penelitian lanjutan untuk memantapkan suatu penelitian.
Selain itu ada hal penting yang perlu dilakukan dalam pameran adalah buku tamu, maka penulis mencari dan membeli dua buku tamu cantik. Jam 17.00 WIB lebih sedikit, peserta ISPO pun pulang ke penginapan masing-masing.
Keterangan gambar: Gedung Sekolah Kharisma Tangerang. (Foto: Andi Nasrum)
Hari Ketiga, Kamis, 4 Maret 2010
Seperti biasa, sebelum peserta berangkat ke Balai Kartini, peserta sarapan dulu. Tepat jam 07.00 pagi peserta berangkat ke lokasi pameran. Jalanan macet total. Maklum jam 07.00 adalah waktu para penghuni Jakarta keluar untuk mencari nafkah.
Di antara kemacetan jalanan di Jakarta ini, Arnella (KIR Bulukumba) sempat mabuk dan muntah-muntah. Kantong hitam kecil pun menjadi sahabat setia menemani Arnella selama perjalanan ke Balai Kartini. Tepat jam 09.00 kami tiba di tempat pameran. Para peneliti muda sudah bersiap-siap menyambut para pengunjung yang intens dengan topik penelitian. Tim ISPO Bulukumba harus merapikan banner yang sempat jatuh karena angin.
Tak terasa jam di Balai Kartini menunjuk angka 10. Tiba-tiba dari mic panitia terdengar pengumuman untuk para pembimbing dengan agenda mengunjungi salah satu SMA Kharisma Tangerang yang dibina PASIAD di Tangerang.
Satu persatu kami pun naik ke mobil Pariwisata. Hati kecil saya berpikir anak-anak belum makan dan minum. Saya khawatir, mungkin mereka haus dan dahaga, sebab agenda panitia begitu mendadak. Saya berdoa semoga siswa tetap sehat dan tegar selama kami di Tangerang.
Tepat 11.30 rombongan ISPO tiba di SMA Kharisma Tangerang. Gedung yang berwarna merah dan berdiri kokoh menjadi saksi betapa gedung dan siswa yang cerdas menjadi penghuni di SMA Kharisma Tangerang. Sederetan prestasi dan foto-foto ditempel di dinding sekolah. Anehnya, tak satupun sertifikat dan foto-foto kegiatan yang tergores atau hilang. Mungkin karena olahraga, olah hati, dan olah otak telah menyatu dalam kepribadian mereka.
Selepas shalat dhuhur, kami diajak pengasuh sekolah untuk makan siang bersama, Selanjutnya ramah tamah dengan Direktur SMA Kharisma. Menurut beliau, SPP per bulan untuk siswa yang sekolah disana sebesar 3-6 juta per bulan. Bagi siswa yang tidak mampu secara otak dan finansial bersiaplah untuk dimutasikan ke sekolah lain.
Selain itu, ada dua wali kelas yang membina siswa, satu wali akademik dan yang lain wali di bidang pengembangan diri. Dari pemaparan Sang Direktur ada tiga entri poin yang sempat penulis catat di antaranya, 1) Ketersediaan budgeting; 2) Guru yang berdaya saing; 3) bilingual School (semua mata pelajaran sains menggunakan bahasa Inggris mulai dari proses pembelajaran, soal-soal, penyelesaian soal dan interaksi antara guru dan siswa). Tepat jam 15.00, rombongan ISPO kembali ke Balai Kartini.
Foto-foto Siswa Berprestasi SMA Kharisma (Foto: Andi Nasrum)
Hari Keempat, Jumat, 5 Maret 2010
Pukul 08.00 TIM ISPO Bulukumba berangkat dengan mobil pariwisata dari LPMP DKI Jakarta ke Balai Kartini. Seperti biasa, setiap berangkat ke tempat tujuan macet merupakan menu harian yang pasti dialami para peserta ISPO. Dua jam kemudian kami tiba di Balai Kartini, anak-anak kembali sibuk dengan tugas masing-masing. Maklum hari itu hari terakhir pameran.
Pengunjung Jakarta semakin banyak berdatangan. Mereka membawa buku catatan sebagai alat untuk bertanya dan mengeksplore jawaban sebanyak mungkin. Sesekali pengunjung dengan antusias memotret alat dan bahan yang dipertunjukkan dalam pameran itu. Pengamatan penulis dari jarak dekat, para pengunjung ternyata kebanyakan dari sekolah yang ada di Jakarta. Mereka memang antusias bertanya dan menulis informasi yang didapatkan dari peserta.
Keterangan gambar: Kata-kata Albert Einstein. (Foto: Andi Nasrum)
Sambil berkeliling penulis sempat bertanya kepada peserta dari SMA Boarding School di Bandung. Kemampuan komunikasinya dalam bahasa Inggris memang standar dan layak untuk menjadi calon juara ISPO. Semua finalis yang lolos memiliki peluang yang sama untuk menjadi juara.
Tak terasa waktu menunjukkan pukul 12.00 siang. Berarti umat muslim harus melaksanakan shalat Jumat. Dengan terburu-buru, penulis bersama Pak Jafar menuju masjid, yang kebetulan tempatnya berseberangan dengan Balai Kartini. Kami pun berwudhu dan langsung ke lantai dua. Mendengarkan khutbah Jumat. Tidak lama kemudian shalat jumat pun dilakukan dengan khusuk.
Dari lantai dua kami gunakan kesempatan untuk foto bersama. Alangkah indahnya deretan mobil yang berjejeran dan gedung-gedung tinggi yang bershaf di sekitar masjid.
Para peserta kemudian kembali ke Balai Kartini untuk mendengarkan pengumuman dari panitia. Bagi peserta yang data-datanya belum lengkap diperbaiki untuk mendapatkan sertifikat.
Keterangan gambar: Perpustakaan SMA Kharisma. (Foto: Andi Nasrum)
Dari corong panitia mulai terdengar ”Upacara Penutupan ISPO akan dimulai pada pukul 14.00, harap siap-siap ke lantai 3, alat dan hasil penelitian sementara disimpan dengan rapi di tempat pameran.”
Kami pun bersiap-siap untuk mengikuti penutupan yang bersejarah itu. Dari arah panggung, dua presenter kocak, telah memulai gladi kotor. Maklum salah satunya pemenang lomba komedi terkenal beberapa tahun yang lalu.
Satu jam kemudian upacara pun dimulai. Kedua presenter ini dengan kocaknya mulai beraksi di atas panggung. Didahului dengan laporan ketua panitia, berturut-turut Presiden ISPO, Bapak Bambang Sudibyo dengan bangga salut dan berharap semoga ISPO ini dapat dilanjutkan tahun depan, dan jumlah projek pun dapat meningkat.
Pemenang ISPO kali ini didominasi oleh Boarding School, Sekolah yang bekerjasama dengan binaan TURKI. Para peraih medali emas, perak, dan perunggu, memiliki peluang untuk mengikuti Event Internasional seperti di Turki, Azerbaijan, Brasil, dan lain-lain.
Walaupun TIM Bulukumba belum meraih medali untuk kali ini, kami bangga, menjadi finalis adalah hal yang langka. Kunci untuk meraih prestasi yang puncak dalam suatu event banyak tergantung pada kolaborasi antara penentu kebijakan di daerah dengan pelaksana di lapangan, serta komunikasi yang standar dan uji laboratorium dengan universitas di daerah.
Catatan Redaksi:
Pada hari Jumat, 17 September, 2010 03:19, kami menerima kiriman email dari "Andi Nasrum" (andisxxxxxxxx@yahoo.com) yang memuat tulisan dengan judul Catatan Perjalanan Mengikuti ISPO 2010 di Jakarta. Tidak ada sedikit pun penyampaian khusus kepada kami mengenai tulisan tersebut, misalnya permintaan untuk memuat tulisan itu di blog yang kami kelola. Tetapi kami menduga Andi Nasrum meminta agar tulisannya dimuat di blog http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/. Mudah-mudahan demikian adanya dan karena tulisan ini sifatnya positif serta memiliki unsur pendidikan, maka kami memuatnya di blog yang kami kelola ini.
Wasalam -- Asnawin
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Langganan:
Postingan (Atom)