"Hati-hati kalau menyebut nama. Tidak ada keluarga saya yang saya urus jadi CPNS. Itu fitnah kalau Kahar Muslim urus CPNS. Karena itu saya akan laporkan,'' kata Abd Kahar Muslim di depan para pengunjuk rasa dan anggota DPRD yang menerima aspirasi pengunjukrasa.
-----------------------------------------
Oknum Anggota DPRD Bulukumba Dituding Terlibat Kisruh CPNS
Harian Beritakota Makassar
Kamis, 27-01-2011
http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=47472
BULUKUMBA, BKM -- Protes terhadap penambahan kuota penerimaan CPNS di Pemkab Bulukumba terus dilancarkan aktivis di daerah ini. Rabu, 25 Januari 2011, gelombang pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Kasimpureng (GPK) mendatangi gedung DPRD Bulukumba.
Dalam aksinya, mereka menuding adanya oknum anggota DPRD Bulukumba terlibat dalam skandal penambahan kuota tersebut. GPK menyebut wakil rakyat terlibat dalam kisruh tambahan kuota 50 CPNS Bulukumba 2010. Dua anggota dewan disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut.
Rudi Tahas, koordinator GPK di gedung DPRD menyebut nama dua anggota dewan itu. Dia bahkan menyampaikan bukti adanya kouta tambahan tersebut dengan keluarnya Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau SKCK dari Polres Bulukumba.
Aksi massa menjadi tontonan warga yang kebetulan melintas. Sekitar 50 orang pengunjukrasa berteriak sambil meminta agar tambahan kuota CPNS ini dibatalkan karena prosesnya tidak murni. Selain menuding keterlibatan dua oknum anggota DPRD, pengunjukrasa ini juga membeberkan sejulah isu terkait kepemimpinan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan. Seperti pembagian jas kepada anggota DPRD Bulukumba, kredit rakyat yang hanya dibagikan kepada tim pemenangan, rekruitmen CPNS yang didominasi tim pemenangan, merebut kursi ketua Golkar hingga mentaktis unsur pimpinan daerah.
Anggota DPRD Bulukumba, Abd Kahar Muslim yang dituding terlibat dalam kisruh penambahan kuota CPNS dengan tegas membantah dirinya terlibat. Diapun balik mengancam akan melaporkan aktivis yang menuding dirinya terlibat dalam persoalan itu.
"Hati-hati kalau menyebut nama. Tidak ada keluarga saya yang saya urus jadi CPNS. Itu fitnah kalau Kahar Muslim urus CPNS. Karena itu saya akan laporkan,'' kata Abd Kahar Muslim di depan para pengunjuk rasa dan anggota DPRD yang menerima aspirasi pengunjukrasa. Mereka adalah A Syahrir Sahib, A Baso Mauragawali, Fakhidin, serta Hamzah Pangki.
Terkait keluarnya SKCK untuk kuota tambahan 50 CPNS itu dari kepolisian, Kapolres Bulukumbaa AKBP Arif Rahman yang dikonfirmasi mengatakan, setiap orang yang bermohon untuk memperoleh SKCK polisi wajib memberinya kepada siapapun. Sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan undang-undang.
"Lulus tidaknya seseorang dalam rekruitmen CPNS terserah panitia, bukan hak polisi. Kami wajib memberikan SKCK kepada siapapun sepanjang itu memang layak untuk diberikan," terang Kapolres menanggapi pernyataan Rudi Tahas.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Komentar