23.000 Penduduk Bulukumba Buta Aksara

Angka buta aksara di Bulukumba terbilang tinggi. Data menunjukkan ada 23 ribu jiwa dari total penduduk 442 ribu jiwa. Pada sisi lain, tidak ada keberpihakan anggaran dari pemerintah. Alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 hanya Rp 22 juta.

-------------------------


23.000 Penduduk Bulukumba Buta Aksara
- Pengentasan Hanya Dianggarkan Rp 22 Juta

Jumat, 16 Desember 2011
http://www.fajar.co.id/read-20111215191936-23000-penduduk-bulukumba-buta-aksara-

BULUKUMBA, FAJAR -- Angka buta aksara di Bulukumba terbilang tinggi. Data menunjukkan ada 23 ribu jiwa dari total penduduk 442 ribu jiwa. Pada sisi lain, tidak ada keberpihakan anggaran dari pemerintah. Alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 hanya Rp 22 juta.

Bandingkan dengan belanja lainnya seperti belanja honor kegiatan dan alat tulis kantor (ATK) khususnya pada kelompok belanja barang dan jasa yang justru mendapat alokasi hingga ratusan miliar rupiah.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba, Sudarman, secara terbuka mengakui hal ini. Menurut dia, dana sangat minim sementara pengentasan buta aksara butuh upaya maksimal. Hal itu, kata dia, jelas menyulitkan dirinya menekan angka buta aksara tersebut.

Dia menjelaskan, lantaran tidak mendapat perhatian besar dalam kebijakan anggaran dua tahun terakhir, maka jumlah penduduk buta aksara mengalami peningkatan signifikan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 lalu.

"Saya juga heran ada peningkatan jumlah penduduk buta aksara. Sebelumnya itu pada 2008 jumlah penduduk buta aksara hanya tersisa 7.000 jiwa," ungkapnya

Akan tetapi, data terakhir BPS langsung melonjat. Artinya memang perlu ada upaya untuk menekan pergerakan jumlah ini. Cuma memang anggaran juga dibutuhkan karena untuk melakukannya dibutuhkan tenaga yang siap mendampingi masyarakat. Tapi dengan hanya Rp 22 juta saja setahun, sepertinya sulit meski memang ada suntikan dana dari pemerintah provinsi.

"Cuma tidak bisa hanya berharap dari situ. Buktinya lihat sekarang bagaimana," kata Sudarman, Kamis, 15 Desember 2011.

Keterangan gambar:
SIKAP JUJUR. Anggota Komisi D DPRD Bulukumba, Banri Alang mengatakan hal yang penting diperhatikan adalah sikap jujur dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memaparkan kebutuhan anggarannya secara rasional. Apalagi, menurutnya, tidak jarang ditemukan ada alokasi dana yang memang terkesan tidak rasional. (foto: asnawin)

Anggota Komisi D DPRD Bulukumba, Banri Alang mengatakan, pada dasarnya apa yang disampaikan komponen pelaksana kebijakan teknis yang dianggap masuk akal akan dipertimbangkan untuk mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya, soal buta aksara tersebut yang memang dinilai penting dan harus disukseskan di daerah. Hanya saja, Banri mengatakan, hal yang penting diperhatikan adalah sikap jujur dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memaparkan kebutuhan anggarannya secara rasional.

Apalagi, menurutnya, tidak jarang ditemukan ada alokasi dana yang memang terkesan tidak rasional. Khususnya dalam hal pembelian ATK. Pasalnya, Banri menyebut jika ada alokasi yang terlalu berlebih, maka akan mengganggu program lain yang sebenarnya memang lebih penting mendapat prioritas. (*)

[Terima kasih atas kunjungan dan komentar Anda di Blog Kabupaten Bulukumba - http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]