Ketua Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengenakan topi kain sarung ke kepala Ketua DPP Golkar Aburizal Bakri pada acara pelantikan pengurus Golkar Sulsel, di Makassar, beberapa waktu lalu. (foto: http://www.golkar.or.id/content/news/pendapat/golkar-sulsel-di-tangan-syahrul)
Golkar Sulsel di Ambang Retak
-Bulukumba, Makassar, Jeneponto, Bantaeng Terlunta-lunta
Harian Tribun Timur, Makassar
Minggu, 5 Desember 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/139733/Golkar-Diambang-Retak
KETUA DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di Hotel Imperial Arya Duta, Makassar, 15 November 2009. Setahun sudah, Gubernur Sulsel ini menakhodai partai beringin.
Mantan Bupati Gowa dua periode ini resmi "menggenggam" partai beringin pasca dilantik Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie 11 Januari 2010 lalu.
Ujian pertama Syahrul sebagai ketua nyaris berjalan mulus, memenangkan 70 persen pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung di 10 kabupaten se-Sulsel, Mei lalu. Langkah mulus sebagai jaminan menyongsong pemilihan gubernur (pilgub) 2013 dan pemilihan umum (pemilu) 2014.
Golkar memenangkan tujuh kandidatnya di Sulsel. Yakni pasangan Syahrir Wahab di Selayar. Ichsan Yasin Limpo di Gowa, Syamsuddin Batara Hamid di Pangkep, Andi Idris Syukur di Barru, A Hatta Marakarma di Luwu Timur, Theofilus Allolerung di Tana Toraja, dan terakhir di Luwu Utara (Lutra) Arifin Djunaid.
Namun, kemenangan Arifin bukan sepenuhnya milik Golkar. Partai beringin baru mendukung Arifin di putaran kedua pasca kekalahan jagoannya Arsyad Kasmar di putaran pertama. Namun, disejumlah daerah, Golkar justru harus menanggung malu. Jagoannya keok, justru dari "keroyokan" koalisi partai sampai calon independen seperti di Soppeng, Bulukumba, Maros, dan terakhir di Toraja Utara (Torut).
Bukan berarti pilkada berakhir mulus. Trik, intrik, sampai tarik menarik justru terjadi saat penetapan jagoan yang diusung Golkar. Syahrul menilai penetapan calon disejumlah daerah tidak sesuai. Bahkan, ia sempat "mencak-mencak" ke DPP karena penetapan dilakukan saat dirinya justru terbaring sakit di Singapura. Belakangan, DPD Golkar Sulsel juga mengaku tidak dilibatkan jauh dalam penetapan jagoan Golkar.
Pilkada juga berbuah korban. Wakil Ketua Golkar yang juga Anggota DPRD Sulsel Ince Langke harus "meradang". Mendapat sanksi pemecatan pasca maju di Pilkada Selayar dengan diusung koalisi PDIP-PBR. Ince dinilai terbukti melanggar aturan partai dengan ikut mengerahkan dan mengarahkan kader Golkar mendukung dirinya.
Nasib Malkan Amin yang bersaing di Pilkada Barru, justru beruntung. Lolos dari sanksi DPP. Malkan saat ini masih nyaman duduk sebagai Anggota DPR RI.
Intrik Syahrul dan DPD I berlanjut. Mereka mengaku kebijakan pemecatan Ince sepenuhnya di tangan DPP. Intrik juga berlanjut ke pelaksanaan musyawarah daerah (musda). Musda justru berbuah "perang saudara" meski belakangan akhirnya bisa diredam.
Satu-persatu bupati memimpin Golkar. Bahkan, sejumlah bupati "diaklamasikan" memimpin partai beringin. Lihat saja di Luwu. Andi Mudzakkar berhasil menyingkirkan Hayarna Mattayang yang juga Ketua DPRD Luwu yang sejak awal memupuk karir di beringin bersama sang suami dalam musda yang berlangsung "panas". Cakka sukses meski beberapa bulan sebelumnya, justru memimpin PBR Luwu. Yang juga mengagetkan terpilihnya Bupati Sidrap Rusdi Masse memimpin Golkar.
Kericuhan dan pengrusakan kantor DPD II Golkar mengiringi aklamasinya Rusdi yang dikenal akrab dengan Syahrul. Rusdi sebelumnya diusung PBR dan menjadi Sekretaris Umum PBR Sulsel. Namun, kuasa Syahrul belum berlaku di Soppeng.
Terlunta-lunta
Kader Golkar Soppeng solid mengusung Andi Kaswadi yang akhirnya kembali memimpin Golkar. Meski begitu, Kaswadi hingga saat ini belum juga dilantik sebagai Ketua DPD II Golkar Soppeng. Jika semua daerah sudah rampung, namun, beberapa kabupaten justru masih "terlunta-lunta" yakni Makassar, Bulukumba, Jeneponto, dan Bantaeng.
Deadline DPP untuk merampungkan musda sejak pertengahan tahun lalu, tak menggoyahkan Syahrul. Bahkan, DPP akhirnya mengalah dengan Golkar Sulsel. DPP bisa memaklumi dan menerima keterlambatan pelaksanaan musyawarah daerah (musda) di empat kabupaten/ kota se-Sulsel.
Ketua DPP Golkar yang juga koordinator wilayah (korwil) Sulawesi Nurdin Halid, mengatakan, DPD I Golkar Sulsel sudah menyampaikan alasan keterlambatan deadline pelaksanaan musda tersebut ke DPP. Nurdin menyebut Golkar Sulsel sudah berjanji dan menargetkan pelaksanaan musda Desember nanti.
"Memang ada beberapa daerah yang belum memenuhi schedule DPP merampungkan persoalan organisasi. Tetapi, konsolidasi organisasi di Sulsel terus berjalan. Kenapa kemudian mundur karena sebelumnya 10 kabupaten menggelar pilkada, jadi konsentrasi ke situ," kata Nurdin belum lama ini.
Bahkan, DPP juga memuluskan kebijakan soal kriteria calon. Andi Idris Galigo yang menjadi ketua Golkar untuk keempat kalinya tetap melenggang mulus dengan restu Aburizal Bakrie dan Syahrul begitupun Wali Kota Makassar Zain Katoe yang sudah menjabat Ketua Golkar di periode ketiga. Sedangkan nasib Bupati Jeneponto Radjamilo masih belum jelas. Apakah mendapatkan izin atau bernasib sama dengan mantan Bupati Maros Nadjamuddin Mara Hamid yang mendapat penolakan DPP-DPD kembali memimpin Golkar.
Molor
Informasi yang dihimpun Tribun, menyebutkan, berlarut-larutnya suksesi di daerah tersebut karena Golkar belum memiliki figur tepat yang memenuhi kriteria dan mengantongi "restu" Syahrul.
Kandidat masih kuat tarik-menarik. Bahkan, di Makassar meski sudah tiga kali mengajukan jadwal hasilnya masih nihil. Di Makassar Sekretaris Golkar Farouk Mappaseling Betta yang selama ini dikenal dekat dengan mantan Ketua Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin masih menjadi kandidat terkuat.
Namun, restu mantan Bupati Gowa dua periode ini tak kunjung turun. Belakangan, Syahrul disebut ikut mendorong Supomo Guntur sebagai kandidat bersaing dengan Wakil Ketua Golkar Kadir Halid. Adik Syahrul Haris Yasin Limpo juga disebut-sebut memiliki kans memimpin Golkar Makassar. Namun, hal itu ditepis Syahrul.
"Semua proses tetap jalan kok. Sejauh ini tidak ada masalah,'' jelasnya.
Terkait dukungan di Makassar, ia juga menegaskan mempersilahkan semua kandidat untuk bertarung.
"Saya tidak pernah menyebut nama. Silahkan saja Supomo maju, begitu juga yang lain. Golkar partai besar dan memiliki proses dan protap (prosedur tetap). Protap harus berjalan sesuai mekanisme. Sebagai ketua, sayalah yang dimintai pertimbangan paling akhir," jelasnya. (aqsa riandy/as kambie)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Komentar