Langsung ke konten utama

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Bulukumba


Camat dan notaris selaku pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, tidak boleh memungut pajak dari dari transaksi jual beli tanah dan bangunan. Larangan tersebut berlaku sampai Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai berlaku.






--------------------------------------------

Camat dan Notaris Tidak Boleh Pungut BPHTB
- Masih Menunggu Evaluasi Kementerian Keuangan

Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Jumat, 21-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=60046


BULUKUMBA, UPEKS--Camat dan notaris selaku pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, tidak boleh memungut pajak dari dari transaksi jual beli tanah dan bangunan. Larangan tersebut berlaku sampai Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai berlaku. Sementara itu, hingga saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan evaluasi terhadap Perda tersebut.


Pemkab Bulukumba dan DPRD Bulukumba, sudah melakukan pembahasan Perda tentang BPHTB. Perda BPHTB saat ini sudah diserahkan ke Kementrian Keuangan di Jakarta untuk dievaluasi. Pemkab Bulukumba belum bisa menarik pajak dari BPHTB hingga Kementrian Keuangan selesai melakukan evaluasi Perda BPHTB.

"Oleh karena itu camat dan notaris tidak boleh menarik BPHTB dari jual-beli tanah dan bangunan," kata Kepala Bagian Hukum Setda Bulukumba, Ali Saleng SH di kantor bupati Bulukumba, Kamis (20/1).

Seluruh transaksi tanah dan bangunan yang dilakukan saat ini, tidak dikenai pajak baik yang dilakukan dikantor camat maupun dinotaris. Tidak ada dasar hukum bagi camat atau notaris untuk memungut pajak. Perda BPHTB yang mengatur pajak dan bangunan belum disahkan Pemkab Bulukumba. Seperti diketahui, sejak tahun 2011 ini, BPHTB tidak lagi dipungut oleh pemerintah pusat.

Melalui UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak tersebut akan langsung dipungut oleh daerah masing-masing. Dalam Undang-undang tersebut, transaksi jual beli tanah yang kena pajak minimal Rp 60 juta. Akan tetapi, sebelum memungut pajak dari setiap transaksi tanah dan bangunan, daerah harus membuat Perda, sekaligus sumber daya manusia untuk melakukan pemungutan. Pemerintah pusat sendiri tidak bisa berbuat apa-apa bila pemerintah daerah tidak punya Perda pengutan BPHTB. 

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Komentar

alqadir77 mengatakan…
saya sangat setuju dengan Perda tsb smg cepat dp restu dari pemerintah pusat dan dpt diberlakukan di bulukumba. agar pungutan/pajak/retribusi dapat langsung kekas daerah..... tuk pembangunan bulukumba yang lebih baik kedepan...

Postingan populer dari blog ini

Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kode Pos di Kabupaten Bulukumba

BUNDARAN PHINISI. Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri atas 10 kecamatan dan 126 desa/kelurahan. Berikut daftar nama-nama kecamatan, desa dan kelurahan, serta kode pos masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bulukumba. (Foto: Asnawin)

-----------------------------

Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kode Pos di Kabupaten Bulukumba

Berikut ini adalah daftar nama-nama Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor kode pos (postcode / zip code) pada masing-masing kelurahan / desa, di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Republik Indonesia.

Kabupaten : Bulukumba


1. Kecamatan Bonto Bahari

- 1. Kelurahan/Desa Ara ----------------- (Kodepos : 92571)
- 2. Kelurahan/Desa Benjala ------------- (Kodepos : 92571)
- 3. Kelurahan/Desa Bira ----------------- (Kodepos : 92571)
- 4. Kelurahan/Desa Darubiah ------------ (Kodepos : 92571)
- 5. Kelurahan/Desa Lembanna ----------- (Kodepos : 92571)
- 6. Kelurahan/Desa Sapolohe ----------- (Kodepos : …

Kisah Ikan Duyung di Bulukumba

IKAN DUYUNG. Jumaning (60), membersihkan tubuh ikan duyung yang ditemuinya di tepi pantai saat mencuci bentang (tali rumput laut) di pesisir pantai di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Selasa, 19 April 2011. Banyak warga yang berkunjung ke rumah Jumaning karena penasaran ingin melihat ikan duyung tersebut. (Foto: Kompas/k23-11)

--------------------------


Kisah Ikan Duyung di Bulukumba
Meski Dibacok, Ikan Duyung Tetap Hidup

Harian Kompas (Kompas.com)
K23-11 | yuli |
Rabu, 20 April 2011
http://regional.kompas.com/read/2011/04/20/04143456/Meski.Dibacok.Ikan.Duyung.Tetap.Hidup

BULUKUMBA, KOMPAS.com — Warga pesisir di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, digemparkan dengan seekor ikan duyung yang tiba-tiba muncul, Selasa (19/4/2011). Para nelayan pun kemudian berniat memotong ikan tersebut untuk mengambil dagingnya.

Namun, entah mengapa ikan duyung yang tubuhnya sudah terluka akibat sabetan parang itu terus berenang hingga mendekati Jumani…

Alamat dan Nomor Telepon Kantor-kantor Pemerintah Daerah Bulukumba

Berikut kami tampilkan alamat dan nomor telepon kantor-kantor pemerintah daerah Bulukumba, mulai dari Kantor Bupati Bulukumba, kantor kementerian,  kantor badan, kantor dinas, hingga asuransi kesehatan. (Foto: Asnawin)




----------------------------------------------

Alamat dan Nomor Telepon Kantor-kantor Pemerintah Daerah Bulukumba (Regional Government Office) http://www.visitbulukumba.com/2010/06/regional-government-office.html
KANTOR BUPATI BULUKUMBA Jl. Jend. Sudirman No.1 Bulukumba 92152, Sulawesi Selatan INDONESIA P. +62-413-81004
KEMENTERIAN AGAMA Jl. Kenari No. 13 Bulukumba 92152, Sulawesi Selatan INDONESIA P. +62-413-
MADRASAH ALIYAH NEGERI Jl. Matahari No. 21 Bulukumba 92152, Sulawesi Selatan INDONESIA P. +62-413-81118
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Jl. R. A. Kartini Bulukumba 92152, Sulawesi Selatan INDONESIA P. +62-413-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jl. Teratai No. 13 Bulukumba 92152, Sulawesi Selatan INDONESIA P. +62-413-81228
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Jl. Muchtar Lutfi No. 7 Bulukumba 921…