Pemkab Bulukumba Rampingkan Struktur Pemerintahan

Pemkab Bulukumba Rampingkan Struktur Pemerintahan

Kamis, 17 Desember 2009

Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan akan merampingkan sejumlah struktur pemerintahan, sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah setempat pada 2010.

Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Bulukumba Andi Syamsul Muhayat, Kamis, mengatakan, hal tersebut dilakukan karena banyaknya tumpang tindih fungsi jabatan yang ada di satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Sejumlah jabatan di SKPD akan dirampingkan termasuk di kelurahan. Ini dilakukan karena banyak pejabat SKPD yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya," katanya.

Ia menjelaskan, salah satu SKPD yang masuk dalam program ini yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Rencananya, para pejabat kepala bidang di dinas tersebut akan dirampingkan menjadi satu posisi saja.

Begitupun dengan SKPD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. Ketiga lembaga tersebut juga akan digabungkan, sehingga hanya ada satu posisi pimpinan.

"Jumlah pekerjaan di dinas-dinas itu akan dikurangi, jadi sangat tidak efektif bila posisi jabatan tidak disatukan," katanya.

Syamsul mengatakan, perubahan kelembagaan tersebur diamanatkan pada peraturan presiden (Perpres) nomor 08 tahun 2008. Atas dasar itu, maka pemkab akan melakukan evaluasi di seluruh SKPD.

Sehingga tak menutup kemungkinan, Pemkab akan menambah daftar SKPD yang akan masuk dalam program perampingan selain Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

Selain perampingan, pemkab juga akan melakukan sejumlah penambahan pembentukan lembaga untuk sektor-sektor yang dirasa perlu.

Saat ini sudah ada dua lembaga yang terbentuk yakni Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Menurut Syamsul, pembentukan kedua lembaga tersebut dilaksanakan melalui peraturan bupati berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri No 061/3572/SJ tertanggal 8 Oktober 2009.
(T.PK-AAT/S016)




[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/].