Hutan di Bulukumba Terancam Gundul

HUTAN GUNDUL. Hutan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, terancam gundul akibat penebangan liar yang diduga dimuluskan oknum-oknum aparat desa dengan imbalan uang. Hal itu diungkapkan Kepala Sub Perlindungan dan Observasi Sumber Daya Hutan Bulukumba Abdul Rahim di Bulukumba, Jumat, 1 April 2011. (Foto: liputan6.com)

-----------------------


Hutan di Bulukumba Terancam Gundul

http://berita.liputan6.com/sosbud/201104/327251/hutan_di_bulukumba_terancam_gundul
01/04/2011

Liputan6.com, Bulukumba:

Hutan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, terancam gundul akibat penebangan liar yang diduga dimuluskan oknum-oknum aparat desa dengan imbalan uang. Hal itu diungkapkan Kepala Sub Perlindungan dan Observasi Sumber Daya Hutan Bulukumba Abdul Rahim di Bulukumba, Jumat, 1 April 2011.

Menurut dia, anggaran untuk pengawasan hutan di Bulukumba sangat sedikit, hanya Rp 60 juta per tahun. Sementara tingkat pengawasan hutan dengan luas 8.453 hektare ditaksir membutuhkan anggaran paling sedikit Rp 250 juta per tahun. Bila hal ini terus dibiarkan, perambahan hutan akan terus dilakukan para penebang, apalagi diduga aparat desa memuluskan langkah mereka.

Saat ini sudah ada enam kasus perambahan hutan yang masuk pengadilan, kemudian disusul 40 kasus lainnya untuk para penebang lokal yang menebang pohon di wilayah sempadan DAS Sungai Palantieng Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Namun, lagi-lagi ia mengeluhkan biaya operasional dan penuntasan kasus tersebut harus kandas di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran.

Ia menambahkan, beberapa oknum kepala desa diduga telah melakukan "jual beli" lahan untuk dijadikan praktik illegal loging, dan setelah pohon habis lalu dijadikan perkebunan sehingga dengan mudah mendapat cara agar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dari hasil perambahan hutan tadi dibayar masyarakat yang berkebun di areal tersebut.

"Bukan rahasia lagi, rata-rata kepala desa bekerja sama dengan pengusaha sengaja menebang pohon di hutan lalu dijadikan perkebunan, padahal modusnya menjual hasil hutan," tandasnya. Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengatakan akan berbicara khusus terkait adanya keluhan tentang minimnya anggaran Dinas Kehutanan.(ADO)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]