RSUD BULUKUMBA. Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan memindahkan dua dokter spesialis (dr Wiwiek dan dr Rizal) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba ke Puskesmas kecamatan. Dua dokter itu dimutasi terkait dengan aksi mogok kerja yang dilakukan para dokter dan perawat, Jumat pekan lalu, 1 April 2011. (Foto: Asnawin)
-----------------
Bupati Bulukumba Mutasi Dua Dokter Spesialis ke Puskesmas
- Puluhan Warga Protes Keputusan Bupati
Harian Ujungpandang Ekspres
Kamis, 07-04-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=64471
BULUKUMBA, UPEKS-- Puluhan warga Bulukumba yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba, memprotes keputusan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan yang memindahkan dua orang dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba ke Puskesmas kecamatan.
Protes FPR Bulukumba itu disampaikan dalam aksi demo yang berlangsung di kantor RSUD Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba, Rabu, 6 April 2011. Dua dokter dimutasi terkait dengan aksi mogok kerja yang dilakukan para dokter dan perawat, Jumat pekan lalu.
Dokter yang dimutasi itu adalah dr Wiwiek dan dr Rizal. Wiwik dimutasi ke Puskesmas di Kecamatan Herlang. Sementara itu, dr Rizal yang dimutasi ke Puskesmas Caile di Kecamatan Ujungbulu adalah spesialis kandungan dan sering ikut dalam tim operasi caesar (bedah kandungan) di RSU Bulukumba.
"Keputusan Bupati memutasi dokter spesialis dari RSU Bulukumba, merupakan keputusan yang merugikan masyarakat Bulukumba," kata Rudi Tahas, koordinator aksi demo FPR Bulukumba.
Sementara posisi direktur tetap aman alias dipertahankan. Mutasi itu terjadi, karena adanya aksi mogok kerja yang dilakukan seluruh pegawai rumah sakit Bulukumba.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Bulukumba, Muhammad Daud Kahal, yang dikonfirmasi terkait dengan keputusan Bupati Zainuddin Hasan yang memutasi dokter tersebut mengatakan, itu adalah kebijakan sebagai pembinaan kepegawaian.
''Mutasi jangan selalu dilihat dari sisi negatifnya karena tujuannya adalah pembinaan,'' ujarnya.
Dalam pesan singkat yang dikirim kepada Upeks, Daud mengatakan PNS adalah aparat pemerintah yang harus tunduk kepada aturan kepegawaian. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
10 komentar:
Bupati goblok ! lihat saja nanti bagaimana kalau tdk ada dokter spesialis yang mau berpraktek di bulukumba. biar mau operasi terpaksa dirujuk ke bantaeng. itulah kalau pengusaha diangkat jadi bupati, relasi dekatnya sj yang dilindungi, spt direktur RSUD itu ! :(
BERGEMALAH SEMANGAT STOVIA!!!!! MENDUKUNG MUNDURNYA DOKTER DARI KABUPATEN BULUKUMBA....DAN PERMOHONAN MAAF KEPADA SELURUH MASYARAKAT BULUKUMBA APABILA PELAYANAN DIALIHKAN KE KABUPATEN TERDEKAT
DAENG BUDI UTOMO
Bupati GOBLOK bin TOLOL, tidak tau apa2. Wajarlah orang mogok kerja kalau uang jasa (HAK) tidak dibayarkan, memang mau makan pakai apa? Pakai daun? Suruh BUPATI GOBLOK itu yang makan daun. IDI SULAWESI SELATAN harus berani MENARIK semua tenaga dokter dari BULUKUMBA
Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya di blog ini, tp mohon kalo bisa gunakanlah kata2 yg bijak, termasuk ketika mengeritik atau mengungkapkan kekesalan..... trims....
sy setuju betul klo bupatinya tdk mau mnta maaf sama kedua dr ahli trsbut maka IDI sulsel hrus mnarik seluruh tenaga dokter dr bulukumba supaya pemerintah bulukumba tahu rasa n nanti rakyat sendiri yg akan memprotes bupatinyasendiri. makanya pa bupati jgn dipelihara tuh KKN akan ada masanya keterpurukan bagi penguasa yg dzholim
Saya hanya berpesan kepada Kepala rumah sakitnya ...Sebaiknya anda mundur dari jabatan kepala rumah sakit karena anda telah gagal memperjuangkan hak hak bawahan anda,yg nota bene adalah saudara anda sendiri ,Seperti tertuang dalam lafal sumpah yg diucapkan saat anda menjadi Sked atau dokter.
hmhmhm.....kalo ada langkah2 mediasi yg konkrit tolong diberitakan...jgn biarkan kami terkurung dalam suasana emosi dan mengumpat.....
Makanya jadi PNS kerja yang benar, bukankah seorang dokter sudah disumpah untuk mengabdi dan mengutamakan kepentingan pasien bukannya berdemo demi kepetingan golongan. Dengan bertugas di kecamatan akan lebih dekat dengan masyarakat. SELAMAT BERTUGAS DAN MENGABDI. KALAU NIAT NYARI KEKAYAAN JANGAN JADI DOKTER
Dokter juga manusia...pekerjaannya banyak resiko..mulai resiko tertular penyakit hingga resiko nyawa melayang....jd sewajarnyalah jika Dokter menuntut perhatian pemerintah akan hak mereka,sungguh tidak adil jika Dokter dituntut full part utk kewajibannya sementara disisi lain haknya diinjak-injak...bagaimana jika anda yg menjadi Dokter?maukah anda diperlakukan spt itu?
tindakan menuntut hak adalah wajar,,apalagi setelah melaksanakan kewajiban dgn baik..apalagi seorang dokter yg notabenex bekerja 24jam,,klo mw dipikir2,PNS mana yg kerjaanx kyk dokter yg siaga,siap dpanggil jam brp pun utk bekerja,,bahkan jam tdr pun siap utk diganggu..
cuma mgkn ada komunikasi yg kurang efektif antara pemerintah dan tenaga medis,,mgkn butuh utk bertemu dan bcr dgn kekeluargaan..
tenaga medis mgkn bs mengeluarkan uneg unegnya lngsung n menyampaikan keinginannya seperti apa..
pemerintah mgkn bs memberikan alasan dan solusi yg bijak utk itu..
Posting Komentar