KECAM BUPATI. Tindakan bupati Bulukumba memutasi dua dokter ahli ke Puskemas yang berbuntut pengunduran diri keduanya, menuai kecaman dari kalangan mahasiswa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Selatan, Senin, 11 April 2011. (int)
----------------------
HMI Komisariat Kedokteran UMI, Kecam Bupati Bulukumba
Oleh Baso Arfian
11 April 2011
http://www.rrimakassar.com/hmi-komisariat-kedokteran-umi-kecam-bupati-bulukumba.html
Makassar. Tindakan bupati Bulukumba memutasi dua dokter ahli ke Puskemas yang berbuntut pengunduran diri keduanya, menuai kecaman dari kalangan mahasiswa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Selatan, Senin, 11 April 2011, meminta legislatif turut menyelesaikan permasalahan kesehatan yang terjadi di daerah ini.
Jenderal lapangan aksi HMI komisatiat kedokteran UMI, Zulfikri Halim Hamsah dalam orasinya menegaskan untuk menjaga keseimbangan pelayanan kesehatan agar berjalan maksimal, DPRD SulSel hendaknya memperhatikan fungsional pengawalannya terhadap pemenuhan hak tenaga medis sesuai yang diatur dalam UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
Selain itu pada pernyataan sikap yang dibacakannya, juga meminta tindakan semena-mena kepala daerah Bulukumba kepada dokter ahli di Bumi Panrita Lopi dapat segera disikapi.
“Meminta dewan legislative menyelesaikan dengan segera persoalan kesehatan yang terjadi di Sulawesi Selatan, salah satunya tindakan semena-mena kepala daerah bulukumba terhadap profesi dokter, khususnya
dokter spesialis,” kata Zulkifri H.M di DPRD Sulsel.
Anggota komisi E DPRD Sulawesi Selatan Muhlis Panaungi dan Abubakar Wasahua yang menerima aspirasi tersebut menilai aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam HMI komisariat kedokteran UMI ini masih belum dilengkapi data fakta yang akurat. Namun keduanya berjanji aspirasi ini tetap akan disampaikan ke pimpinan dewan untuk selanjutnya dibahas dalam komisi E yang membidangi kesehatan.
“Saya melihat pernyataan sikap teman-teman belum dilengkapi nama penanggung jawab aksi. Tuntutannya juga masih perlu kami pelajari lebih lanjut,” kata Abubakar Wasahua. (bat)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Komentar
- Anggota DPRD Sul Sel perlu menyikapi ini MENGAPA ???
JAMKESDA .... program dibidang kesehatan di Prop. Sul Sel, so perlu evaluasi PROSES PELAKSANAANNYA demi ada perbaikan... Peristiwa di Kab. Bulukumba bisa menjadi bahan evaluasi..Apakah setiap kabupaten wajib menjalankan dgn melihat perimbangan APBD kabupaten masing2 daerah..Kalo gak menalankan ada sanksi??? kalo iya bgm kab daerah menjalankannya?? ada masalah??? BGM KALO SEMUA RS DAERAH MENOLAK MENALANKANNYA?? krn kan ada kontrak kerja, memangnya JAMKESDA gak perlu dana operasional meski GRATIS kata2 marketingnya??