Kisruh Mutasi Dokter Spesialis di Bulukumba, Kemkes Turun Tangan

BAHAS MUTASI DOKTER. Wakil Bupati Bulukumba, Syamsuddin (paling kanan) sedang menerima perwakilan Kemenkes RI membahas kisruh dokter di RSUD Bulukumba, Rabu, 13 April 2011. Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI sampai mengirim tim khusus untuk melakukan klarifikasi terkait mutasi dokter spesialis di Bulukumba. (Foto: Arman/Fajar)

--------------------


Kisruh Mutasi Dokter Spesialis di Bulukumba, Kemkes Turun Tangan

Oleh: Muhammad Arman
Harian Fajar, Makassar
Kamis, 14 April 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110413190927-kisruh-mutasi-dokter-kemkes-turun-tangan

BULUKUMBA -- Mutasi dokter spesialis yang dilakukan Pemkab Bulukumba berbuntut panjang. Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI sampai mengirim tim khusus untuk melakukan klarifikasi terkait masalah tersebut. Tim yang datang ke Bulukumba dipimpin Sekretaris Dirjen I Bidang Permasalahan Kesehatan, dr Ahmad Budiyanto. Mereka menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

Menurut Ahmad, masalah di Bulukumba tersebut sudah menjadi masalah nasional. Terutama pasca mogok akibat mutasi dokter spesialis beberapa waktu lalu.

"Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan butuh tindakan segera agar dampaknya bagi masyarakat bisa diminimalisasi," katanya.

Apalagi, kata dia, masalah yang dihadapi Bulukumba tidak adanya dokter kandungan. Akan tetapi, hengkangnya dokter ahli anak dari rumah sakit sangat berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan anak. Dua komponen pelayanan dasar kesehatan ini diakui sebagai bagian dari program Millenium Development Goals (MDGs) yang sedang digalakkan pemerintah.

"Karena sudah menjadi masalah nasional maka Kemkes RI merasa perlu untuk turun mencari apa akar masalahnya," katanya.

Ia merinci, Kemkes ingin tahu kenapa ini bisa terjadi. Apa persoalan yang dihadapi dokter sehingga nekat melakukan mogok dan kemudian mengganggu pelayanan kesehatan. Termasuk soal mutasi satu-satunya dokter spesialis kandungan yang bertugas di rumah sakit ini.

"Kami bukan bermaksud untuk menginterogasi, cuma mencari tahu karena adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan," kata dr Ahmad saat melakukan pertemuan dengan Pemkab Bulukumba, Rabu, 13 April 2011.

Soal polemik mutasi dr Rizal SpOG, Ahmad mengatakan, jika pemkab tetap berkeras memutasi Rizal, maka langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan izin praktik di dua tempat. Yakni di Puskesmas dan rumah sakit. Soal batasan tiga tempat praktik berdasarkan UU Praktik Kedokteran, Ahmad menegaskan, dalam kondisi keterbatasan tenaga dokter, maka dimungkinkan lebih dari itu.

Solusi ini lahir setelah wakil bupati Bulukumba, Syamsuddin meminta agar dr Rizal dipekerjakan di dua tempat. Alasannya, persoalan mutasi adalah hal yang biasa dan bukan merupakan hukuman melainkan hanya merupakan pola pembinaan kepegawaian agar dalam statusnya sebagai PNS lebih mendahulukan pelayanan. Bukannya, justru menutup layanan kepada masyarakat terlepas soal kisruh tunjangan mereka yang memang belum dibayarkan sejak 2009.

"Jangan selalu berpikir ini adalah hukuman. Kalau memang mendesak dan tenaganya dibutuhkan, apakah tidak bisa diberikan dua izin praktik selain di puskesmas yang menjadi penempatannya juga bertugas di rumah sakit," kata Syamsuddin. (arm)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]