Bupati Bulukumba Bantah Tudingan Korupsi
Rabu, 30 Desember 2009 04:57
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Bupati Bulukumba Sukri Sappewali membantah semua tudingan terhadap dirinya yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.
"Apanya yang dikorupsi, justeru selama empat tahun lebih saya menjabat bupati program pemerintah cukup berhasil, termasuk upaya pemberantasan korupsi," katanya di hadapan ratusan anggota masyarakat Desa Salassae, Kecamatan Bulukumba, Selasa.
Bupati yang didampingi ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba Rosna Rosman datang ke Desa Salassae atas undangan masyarakat setempat untuk menghadiri penyegaran majelis taklim yang dipusatkan di Masjid Nurul Qusur, Desa Salassae.
Bupati mengaku sangat perlu menyampaikan bantahan dari berbagai tuduhan korupsi yang terjadi di Bulukumba. Memang beberapa waktu lalu sejumlah elemen menggelar demo dan bertujuan meminta berbagai kasus dugaan korupsi di Bulukumba diusut dan segera dituntaskan.
Bukan hanya itu, belasan anggota DPRD Bulukumba periode 2009-2014 juga telah melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sehari setelah peringatan hari Anti-Korupsi sedunia.
Sukri menyebutkan, dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK di antaranya, proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18 miliar, insentif PBB 2005 senilai Rp1,2 miliar, pembangunan tanggul sungai Bialo senilai Rp5 miliar. Serta bantuan dana bencana dari Menko Kesra tahun 2008 senilai Rp1,5 miliar.
"Uang Rp 1,5 miliar itu masih ada," kata Sukri Sappewali.
Pada kesempatan itu Bupati Sukri Sappewali, juga menyampaikan beberapa program pembangunan yang berhasil dilakukan seperti, proyek pembangunan kantor bupati yang banyak disoroti.
"Anggaran Kantor Bupati Bulukumba paling murah ketimbang daerah lain, cuma Rp11 miliar. Itu karena kita mampu menekan," katanya.
(T.PK-AAT/Z002)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Senin, 18 Januari 2010
Peringkat Kebebasan Pers Indonesia Merosot
Peringkat Kebebasan Pers Indonesia Merosot
Senin, 21 Desember 2009
Makassar (ANTARA News) - Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia mencatat peringkat kebebasan pers di Indonesia terus merosot selama empat tahun terakhir.
"Peringkat kebebasan pers Indonesia berada di bawah Timor Leste dan Papua New Guinea yang kini berada di peringkat pertama Asia Tenggara," kata mantan Ketua Dewan Pers dan Pengajar tetap Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo, Atmakusumah Astraatmadja di Makassar, Minggu.
Menurutnya, salah satu hal yang menyebabkan kemerosotan ini adalah pasal-pasal pencemaran nama baik.
Pejabat negara atau lembaga pemerintahan tidak akan terluka parah apalagi runtuh jika terdapat pemberitaan yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya.
Karya jurnalistik yang dianggap mencemarkan nama baik diharapkan menjadi perbaikan dalam birokrasi pemerintahan seperti kasus yang terjadi di Harian Pare Pos.
Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi Upi Asmaradana menambahkan, selain kasus yang pernah dialaminya dengan salah satu perwira tinggi kepolisian, kasus yang dialami Harian Pare Pos, penyerangan kantor Harian Radar Bulukumba dan lainnya merupakan contoh dari merosotnya kebebasan pers di Indonesia.
Pemberitaan dari seorang pejabat publik atau lembaga pemerintahan merupakan bentuk tanggung jawab politik dan konsekuensi pengawasan dari masyarakat.
"Tidak hanya wartawan semua lapisan masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan," kata Atmakusumah.
Dikhawatirkan pelaporan seseorang atau lembaga dengan dasar pasal pencemaran nama baik akan menyebabkan wartawan atau masyarakat takut mengeluarkan pendapat atau kekhawatiran. "Kita akan sulit mendapatkan kemajuan," ujarnya.
Indonesia sempat berada di peringkat pertama kebebasan pers di Asia Tenggara dan peringkat 57 di dunia pada 2002 dalam survei yang dilakukan di 160 negara oleh lembaga pers Francis.
Peringkat Indonesia di dunia ini terus merosot pada 2003 yaitu peringkat 111, 2004, peringkat 117. Kemudian baru mulai merangkak naik lagi pada 2005 di posisi 104, 2006 di posisi 103, 2007 posisi 100, 2008 posisi 111 dan 2009 101.
Sedangkan catatan peringkat Indonesia di Asia Tenggara pada 2003, peringkat tiga, 2004 peringkat lima. 2005 dan seterusnya kecuali 2008 terus berada di peringkat ketiga.
(T.PSO-100/A033)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Senin, 21 Desember 2009
Makassar (ANTARA News) - Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia mencatat peringkat kebebasan pers di Indonesia terus merosot selama empat tahun terakhir.
"Peringkat kebebasan pers Indonesia berada di bawah Timor Leste dan Papua New Guinea yang kini berada di peringkat pertama Asia Tenggara," kata mantan Ketua Dewan Pers dan Pengajar tetap Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo, Atmakusumah Astraatmadja di Makassar, Minggu.
Menurutnya, salah satu hal yang menyebabkan kemerosotan ini adalah pasal-pasal pencemaran nama baik.
Pejabat negara atau lembaga pemerintahan tidak akan terluka parah apalagi runtuh jika terdapat pemberitaan yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya.
Karya jurnalistik yang dianggap mencemarkan nama baik diharapkan menjadi perbaikan dalam birokrasi pemerintahan seperti kasus yang terjadi di Harian Pare Pos.
Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi Upi Asmaradana menambahkan, selain kasus yang pernah dialaminya dengan salah satu perwira tinggi kepolisian, kasus yang dialami Harian Pare Pos, penyerangan kantor Harian Radar Bulukumba dan lainnya merupakan contoh dari merosotnya kebebasan pers di Indonesia.
Pemberitaan dari seorang pejabat publik atau lembaga pemerintahan merupakan bentuk tanggung jawab politik dan konsekuensi pengawasan dari masyarakat.
"Tidak hanya wartawan semua lapisan masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan," kata Atmakusumah.
Dikhawatirkan pelaporan seseorang atau lembaga dengan dasar pasal pencemaran nama baik akan menyebabkan wartawan atau masyarakat takut mengeluarkan pendapat atau kekhawatiran. "Kita akan sulit mendapatkan kemajuan," ujarnya.
Indonesia sempat berada di peringkat pertama kebebasan pers di Asia Tenggara dan peringkat 57 di dunia pada 2002 dalam survei yang dilakukan di 160 negara oleh lembaga pers Francis.
Peringkat Indonesia di dunia ini terus merosot pada 2003 yaitu peringkat 111, 2004, peringkat 117. Kemudian baru mulai merangkak naik lagi pada 2005 di posisi 104, 2006 di posisi 103, 2007 posisi 100, 2008 posisi 111 dan 2009 101.
Sedangkan catatan peringkat Indonesia di Asia Tenggara pada 2003, peringkat tiga, 2004 peringkat lima. 2005 dan seterusnya kecuali 2008 terus berada di peringkat ketiga.
(T.PSO-100/A033)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Pemkab Bulukumba Rampingkan Struktur Pemerintahan
Pemkab Bulukumba Rampingkan Struktur Pemerintahan
Kamis, 17 Desember 2009
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan akan merampingkan sejumlah struktur pemerintahan, sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah setempat pada 2010.
Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Bulukumba Andi Syamsul Muhayat, Kamis, mengatakan, hal tersebut dilakukan karena banyaknya tumpang tindih fungsi jabatan yang ada di satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sejumlah jabatan di SKPD akan dirampingkan termasuk di kelurahan. Ini dilakukan karena banyak pejabat SKPD yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya," katanya.
Ia menjelaskan, salah satu SKPD yang masuk dalam program ini yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Rencananya, para pejabat kepala bidang di dinas tersebut akan dirampingkan menjadi satu posisi saja.
Begitupun dengan SKPD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. Ketiga lembaga tersebut juga akan digabungkan, sehingga hanya ada satu posisi pimpinan.
"Jumlah pekerjaan di dinas-dinas itu akan dikurangi, jadi sangat tidak efektif bila posisi jabatan tidak disatukan," katanya.
Syamsul mengatakan, perubahan kelembagaan tersebur diamanatkan pada peraturan presiden (Perpres) nomor 08 tahun 2008. Atas dasar itu, maka pemkab akan melakukan evaluasi di seluruh SKPD.
Sehingga tak menutup kemungkinan, Pemkab akan menambah daftar SKPD yang akan masuk dalam program perampingan selain Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
Selain perampingan, pemkab juga akan melakukan sejumlah penambahan pembentukan lembaga untuk sektor-sektor yang dirasa perlu.
Saat ini sudah ada dua lembaga yang terbentuk yakni Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Menurut Syamsul, pembentukan kedua lembaga tersebut dilaksanakan melalui peraturan bupati berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri No 061/3572/SJ tertanggal 8 Oktober 2009.
(T.PK-AAT/S016)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/].
Kamis, 17 Desember 2009
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan akan merampingkan sejumlah struktur pemerintahan, sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah setempat pada 2010.
Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Bulukumba Andi Syamsul Muhayat, Kamis, mengatakan, hal tersebut dilakukan karena banyaknya tumpang tindih fungsi jabatan yang ada di satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sejumlah jabatan di SKPD akan dirampingkan termasuk di kelurahan. Ini dilakukan karena banyak pejabat SKPD yang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya," katanya.
Ia menjelaskan, salah satu SKPD yang masuk dalam program ini yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Rencananya, para pejabat kepala bidang di dinas tersebut akan dirampingkan menjadi satu posisi saja.
Begitupun dengan SKPD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. Ketiga lembaga tersebut juga akan digabungkan, sehingga hanya ada satu posisi pimpinan.
"Jumlah pekerjaan di dinas-dinas itu akan dikurangi, jadi sangat tidak efektif bila posisi jabatan tidak disatukan," katanya.
Syamsul mengatakan, perubahan kelembagaan tersebur diamanatkan pada peraturan presiden (Perpres) nomor 08 tahun 2008. Atas dasar itu, maka pemkab akan melakukan evaluasi di seluruh SKPD.
Sehingga tak menutup kemungkinan, Pemkab akan menambah daftar SKPD yang akan masuk dalam program perampingan selain Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
Selain perampingan, pemkab juga akan melakukan sejumlah penambahan pembentukan lembaga untuk sektor-sektor yang dirasa perlu.
Saat ini sudah ada dua lembaga yang terbentuk yakni Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Menurut Syamsul, pembentukan kedua lembaga tersebut dilaksanakan melalui peraturan bupati berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri No 061/3572/SJ tertanggal 8 Oktober 2009.
(T.PK-AAT/S016)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/].
Guru di Bulukumba Belum Terima Tambahan Penghasilan
Guru di Bulukumba Belum Terima Tambahan Penghasilan
Selasa, 19 Januari 2010
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Ribuan guru di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hingga saat ini belum menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu / orang.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulukumba Andi Syafrul Patunru, Senin, 18 Januari 2010, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba.
Sesuai ketentuan pembayaran tambahan penghasilan yang dananya diambil dari anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba itu seharusnya sudah dibayar sejak Januari 2009.
"Tetapi bagaimana mau dibayar kalau data guru yang akan menerima tambahan penghasilan belum diterima. Kami khawatir nantinya terjadi kesalahan," katanya.
Sebenarnya, kata dia, BKAD telah meminta laporan data ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun sejauh ini belum juga diterima.
Tambahan penghasilan itu sendiri diberikan kepada guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi.
Ia mengatakan pihaknya saat ini telah menerima dana dari pemerintah pusat untuk membayar tambahan penghasilan bagi guru di Bulukumba sebesar Rp11,9 miliar.
"Anggaran itu sudah tertuang dalam APBD 2009 lalu. Sementara untuk pembayaran tahun 2010 belum bisa dilakukan karena anggarannya belum ada," katanya. (T.PK-AAT/E005)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Selasa, 19 Januari 2010
Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Ribuan guru di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hingga saat ini belum menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu / orang.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulukumba Andi Syafrul Patunru, Senin, 18 Januari 2010, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba.
Sesuai ketentuan pembayaran tambahan penghasilan yang dananya diambil dari anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba itu seharusnya sudah dibayar sejak Januari 2009.
"Tetapi bagaimana mau dibayar kalau data guru yang akan menerima tambahan penghasilan belum diterima. Kami khawatir nantinya terjadi kesalahan," katanya.
Sebenarnya, kata dia, BKAD telah meminta laporan data ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun sejauh ini belum juga diterima.
Tambahan penghasilan itu sendiri diberikan kepada guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi.
Ia mengatakan pihaknya saat ini telah menerima dana dari pemerintah pusat untuk membayar tambahan penghasilan bagi guru di Bulukumba sebesar Rp11,9 miliar.
"Anggaran itu sudah tertuang dalam APBD 2009 lalu. Sementara untuk pembayaran tahun 2010 belum bisa dilakukan karena anggarannya belum ada," katanya. (T.PK-AAT/E005)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Kamis, 14 Januari 2010
Tujuh Warga Bulukumba Tenggelam Dihantam Ombak, Satu Hilang
Tujuh Warga Bulukumba Tenggelam Dihantam Ombak, Satu Hilang
Senin, 11 Januari 2010
Makassar (ANTARA News) - Tujuh warga Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tenggelam saat kapal motor yang mengangkut mereka bersama 7,5 ton bambu laut dihantam ombak besar di Perairan Kabupaten Selayar, Minggu.
Enam penumpang berhasil diselamatkan warga dan jajaran kepolisian Selayar yang melakukan upaya pencarian. Namun satu korban lainnya, Baso Darwis (32), hingga Minggu malam masih belum ditemukan.
Ayah korban, Manai, mengatakan, Baso yang merupakan warga Kecamatan Bontotiro bersama keenam rekannya ke Selayar untuk membeli bambu laut (9/1).
Mereka mengunjungi Kepulauan Takabonerate, tempat penjualan bambu tersebut. Namun nahas, saat akan berlayar pulang, kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak.
"Ini pertama kalinya Baso ke Takabonerate. Katanya dia mau beli bambu, sekaligus berwisata," ujar Manai.
Kapolres Selayar AKBP Muhammad Noor Subchan mengatakan, keenam warga kabupaten Bulukumba yang berhasil diselamatakan oleh nelayan, masing-masing bernama Jamaluddin, Bustam, Amri, Pampang, Zainuddin dan Amiruddin.
Keenam nelayan tersebut saat ini kondisinya masih lemas dan dirawat di rumah Kepala Dusun Jinota, Selayar.
Mereka belum diperbolehkan menyeberang ke Kabupaten Bulukumba disebabkan ombak di Perairan Selayar-Bulukumba masih cukup tinggi.
Menurut Noor, tenggelamnya Kapal Motor Bukit Tiro 05 milik Jamaluddin saat di perbatasan Pulau Jinota dan Pulau Kayuadi disebabkan terhantam ombak setinggi 2-3 meter.
Terjangan ombak itu mengakibatkan bagian badan kapal menjadi bocor dan tenggelam bersama ke tujuh ABK lainnya.
"Sore tadi kepolisian dibantu warga terpaksa menghentikan pencarian mengingat keterbatasan fasilitas dan kondisi cuaca masih buruk," katanya.(*)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Senin, 11 Januari 2010
Makassar (ANTARA News) - Tujuh warga Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tenggelam saat kapal motor yang mengangkut mereka bersama 7,5 ton bambu laut dihantam ombak besar di Perairan Kabupaten Selayar, Minggu.
Enam penumpang berhasil diselamatkan warga dan jajaran kepolisian Selayar yang melakukan upaya pencarian. Namun satu korban lainnya, Baso Darwis (32), hingga Minggu malam masih belum ditemukan.
Ayah korban, Manai, mengatakan, Baso yang merupakan warga Kecamatan Bontotiro bersama keenam rekannya ke Selayar untuk membeli bambu laut (9/1).
Mereka mengunjungi Kepulauan Takabonerate, tempat penjualan bambu tersebut. Namun nahas, saat akan berlayar pulang, kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak.
"Ini pertama kalinya Baso ke Takabonerate. Katanya dia mau beli bambu, sekaligus berwisata," ujar Manai.
Kapolres Selayar AKBP Muhammad Noor Subchan mengatakan, keenam warga kabupaten Bulukumba yang berhasil diselamatakan oleh nelayan, masing-masing bernama Jamaluddin, Bustam, Amri, Pampang, Zainuddin dan Amiruddin.
Keenam nelayan tersebut saat ini kondisinya masih lemas dan dirawat di rumah Kepala Dusun Jinota, Selayar.
Mereka belum diperbolehkan menyeberang ke Kabupaten Bulukumba disebabkan ombak di Perairan Selayar-Bulukumba masih cukup tinggi.
Menurut Noor, tenggelamnya Kapal Motor Bukit Tiro 05 milik Jamaluddin saat di perbatasan Pulau Jinota dan Pulau Kayuadi disebabkan terhantam ombak setinggi 2-3 meter.
Terjangan ombak itu mengakibatkan bagian badan kapal menjadi bocor dan tenggelam bersama ke tujuh ABK lainnya.
"Sore tadi kepolisian dibantu warga terpaksa menghentikan pencarian mengingat keterbatasan fasilitas dan kondisi cuaca masih buruk," katanya.(*)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Langganan:
Postingan (Atom)