Guru Kontrak Mengadu di DPRD Bulukumba
Harian Tribun Timur, Makassar
Sabtu, 25 Juli 2009 | 02:57 WITA
Bulukumba, Tribun - Puluhan tenaga guru kontrak di Kabupaten Bulukumba mendatangi DPRD Bulukumba untuk mengadukan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba, Jumat (24/7). Mereka mengaku dizalimi.
Pengaduan guru tersebut diterima Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) CPNS DPRD Bulukumba, A Muhtiar Mappamadeng. Di depan Pansus, mereka menjelaskan status dirinya dalam daftar permohonan dan pengusulan CPNS yang dihilangkan pihak BKDD Bulukumba.
"Kami meminta pansus memfasilitasi kami dengan BKDD dan memintai pertanggungjawabannya. Karena mereka sengaja menghilangkan nama-nama kami lalu mengganti nama lainnya," kata Aliyah, Guru SD 106 Labojo, Kecamatan Kajang Bulukumba.
Selain itu mereka juga meminta Kepala BKDD Bulukumba A Hartatiar dicopot dan di PTUN-kan karena telah melanggar keputusan pengangkatan CPNS tahun 2005 yang diatur dalam PP 48 Tahun 2005.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setelah tahun 2005 tidak ada lagi tenaga kontrak yang bisa dimasukkan kecuali terjadi kekurangan. Namun menurut mereka, setelah 2005 lalu masih didapati sejumlah tenaga kontrak yang dimasukkan namanya dalam database itu 2006-2008 dan segera diangkat menjadi CPNS tahun ini.
"Nama kami justru tidak ada dalam database," kata Mahyudi, salah seorang guru sekolah dari Kindang.
Sebagian di antara mereka ini, ada yang telah mengabdikan dirinya sebagai guru di daerah ini 5-10 tahun. Tidak sedikit telah berumur di atas 30-40 tahun. Namun janji pemerintah setempat belum juga membuahkan hasil.
"Kami ini telah berulang kali di janji dan didata petugas. Katanya tahun 2008 lalu akan diangkat tapi sampai hari ini belum juga, " keluh Saleh kepada Tribun.
107 Honorer
Ketua Tim Pansus CPNS A Muhtiar Mappamadeng, mengatakan selain 14 orang tenaga kontrak pada masa kepemimpinan bupati sebelumnnya A Patabai Pabbokori dan dihilangkan namanya dalam database CPNS tahun 2005, juga ditemukan 107 orang tenaga honorer yang mengalami nasib yang sama.
"Temuan kami akan di rekomendasikan ke BKN pusat untuk diminta diaudit dan tidak tertutup kemungkinan jika terbukti penganggung jawab masalah ini akan dihentikan dari jabatannya," terang Muhtiar.
Dari ratusan nama yang hilang itu, diperoleh informasi dari Lembaga Front Pembela Rakyat Bulukumba bahwa sebanyak 300-an tenaga guru yang dihilangkan namanya dalam data base BKDD yang hingga saat ini belum diketahui alasannya
"Bukan 107 tapi ada sekitar 300 nama yang hilang dan telah diganti dengan nama yang lain, " kata Ucek Ariyanto, Ketua FFR Bulukumba.
Kepala BKDD Tak Bisa Dikonfirmasi
KEPALA BKDD Bulukumba A Hartatiar yang berusaha dikonfirmasi terkait kehilangan database tersebut tidak ada di tempat. Sejumlah staf dan pegawai di tempat tersebut dimintai komentar terkait masalah itu tidak ada yang berani berkomentar.
"Tidak ada kepala (BKDD), Pak. Dia ke Makassar. Kepala bidang juga ikut dan nomor telepon selularnya juga tidak tahu," kata sejumlah staf di tempat itu.(cr5)
-catatan: berita ini direkam dari www.tribun-timur.com, pada hari Minggu, 26 Juli 2009.
Harian Tribun Timur, Makassar
Sabtu, 25 Juli 2009 | 02:57 WITA
Bulukumba, Tribun - Puluhan tenaga guru kontrak di Kabupaten Bulukumba mendatangi DPRD Bulukumba untuk mengadukan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba, Jumat (24/7). Mereka mengaku dizalimi.
Pengaduan guru tersebut diterima Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) CPNS DPRD Bulukumba, A Muhtiar Mappamadeng. Di depan Pansus, mereka menjelaskan status dirinya dalam daftar permohonan dan pengusulan CPNS yang dihilangkan pihak BKDD Bulukumba.
"Kami meminta pansus memfasilitasi kami dengan BKDD dan memintai pertanggungjawabannya. Karena mereka sengaja menghilangkan nama-nama kami lalu mengganti nama lainnya," kata Aliyah, Guru SD 106 Labojo, Kecamatan Kajang Bulukumba.
Selain itu mereka juga meminta Kepala BKDD Bulukumba A Hartatiar dicopot dan di PTUN-kan karena telah melanggar keputusan pengangkatan CPNS tahun 2005 yang diatur dalam PP 48 Tahun 2005.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setelah tahun 2005 tidak ada lagi tenaga kontrak yang bisa dimasukkan kecuali terjadi kekurangan. Namun menurut mereka, setelah 2005 lalu masih didapati sejumlah tenaga kontrak yang dimasukkan namanya dalam database itu 2006-2008 dan segera diangkat menjadi CPNS tahun ini.
"Nama kami justru tidak ada dalam database," kata Mahyudi, salah seorang guru sekolah dari Kindang.
Sebagian di antara mereka ini, ada yang telah mengabdikan dirinya sebagai guru di daerah ini 5-10 tahun. Tidak sedikit telah berumur di atas 30-40 tahun. Namun janji pemerintah setempat belum juga membuahkan hasil.
"Kami ini telah berulang kali di janji dan didata petugas. Katanya tahun 2008 lalu akan diangkat tapi sampai hari ini belum juga, " keluh Saleh kepada Tribun.
107 Honorer
Ketua Tim Pansus CPNS A Muhtiar Mappamadeng, mengatakan selain 14 orang tenaga kontrak pada masa kepemimpinan bupati sebelumnnya A Patabai Pabbokori dan dihilangkan namanya dalam database CPNS tahun 2005, juga ditemukan 107 orang tenaga honorer yang mengalami nasib yang sama.
"Temuan kami akan di rekomendasikan ke BKN pusat untuk diminta diaudit dan tidak tertutup kemungkinan jika terbukti penganggung jawab masalah ini akan dihentikan dari jabatannya," terang Muhtiar.
Dari ratusan nama yang hilang itu, diperoleh informasi dari Lembaga Front Pembela Rakyat Bulukumba bahwa sebanyak 300-an tenaga guru yang dihilangkan namanya dalam data base BKDD yang hingga saat ini belum diketahui alasannya
"Bukan 107 tapi ada sekitar 300 nama yang hilang dan telah diganti dengan nama yang lain, " kata Ucek Ariyanto, Ketua FFR Bulukumba.
Kepala BKDD Tak Bisa Dikonfirmasi
KEPALA BKDD Bulukumba A Hartatiar yang berusaha dikonfirmasi terkait kehilangan database tersebut tidak ada di tempat. Sejumlah staf dan pegawai di tempat tersebut dimintai komentar terkait masalah itu tidak ada yang berani berkomentar.
"Tidak ada kepala (BKDD), Pak. Dia ke Makassar. Kepala bidang juga ikut dan nomor telepon selularnya juga tidak tahu," kata sejumlah staf di tempat itu.(cr5)
-catatan: berita ini direkam dari www.tribun-timur.com, pada hari Minggu, 26 Juli 2009.
Komentar
ngakunya bisa adil jika kampanye,, tapi ternyata g ada buktinya...
saya cukup malu jadi orang bulukumba,, jika ini keadaan masih begini terus...
Pak Zainuddin,, tolong perhatikan nasib rakyat anda... kami da bosan dengan janji palsu...