Jumat, 30 April 2010
Tanjung Bira Bulukumba
Tanjung Bira Bulukumba
http://www.indonesia-tourism.com/south-sulawesi/bulukumba.html
You will find white sandy beaches at Bira, 178 km from Ujung Pandang to the south. Traditional shipbuilding is also located in this area. Not far from this area visitors can cross to Selayar Island.
Anda akan menemukan pantai berpasir putih di Bira, 178 km dari Ujung Pandang ke selatan. Galangan kapal tradisional juga terletak di daerah ini. Tak jauh dari daerah ini pengunjung bisa menyeberang ke Pulau Selayar.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Kamis, 29 April 2010
Kopel Soroti Kekosongan Ketua DPRD Bulukumba
Kopel Soroti Kekosongan Ketua DPRD Bulukumba
Wednesday, 28 April 2010
Harian Seputar Indonesia Sulawesi Selatan
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/320728/
BULUKUMBA (SI) – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Wilayah Bulukumba mendesak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba segera mengambil sikap mengenai kekosongan kursi ketua sejak Maret lalu.
Koordinator Kopel wilayah Bulukumba Madjid Bati mengatakan, mengacu PeraturanPemerintah( PP) No 16/2010 tentang kekosongan ketua di legislatif paling lama 60 hari harus segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW), untuk mengisi jabatan lowong tersebut.
“Saya mendesak anggota Dewan, khususnya Partai Golkar sebagai partai pemenang,wajib segera menunjuk pengganti Ketua DPRD Bulukumba Andi Muttamar Mattottorang yang sudah berhalangan tetap karena menjalani hukuman penjara,”katanya kemarin.
Menurut dia, pihak Dewan harus segera mengambil sikap tentang kekosongan jabatan tersebut, meski sudah melayangkan surat, tapi mendesak agar pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar secepatnya mengambil sikap dengan PAW Ketua DPRD Bulukumba.
“Kosongnya jabatan ketua di Dewan jelas pengurus partai Golkar sudah masuk kategori pembohongan publik dalam hal ini masyarakat, khususnya masyarakat Bulukumba,” tutur Madjid kepada wartawan Gedung DPRD Bulukumba, kemarin.
Kalau tidak segera dilakukan pengurus tersebut, sudah jelas melanggar aturan yang mengatur PAW.
“Ini bukan permainan, tetapi membutuhkan sikap tegas melakukan pergantian.Ini bukan kepentingan partai atau golongan, tetapi harus diperhatikan adalah kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bulukumba Andi Edy Manaf mengatakan, sudah melayangkan surat ke pengurus DPD II Golkar Bulukumba sebagai usulan agar segera mengisi kekosongan di dewan ketua, yang kebetulan adalah Ketua DPD II Golkar.
”Kami sudah mengirim surat tentang kekosongan jabatan. Surat tersebut sudah diterima pengurus tergantung pihak pengurus Golkar melakukan PAW. Sebab, ini wewenang partai,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD II Golkar Bulukumba Nirwan Arifuddin mengatakan, untuk melakukan PAW, pengurus harus memilih penjabat sementara (pjs) Ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba kemudian menggelar rapat pleno. Hasil pleno menentukan siapa yang direkomendasikan menggantikan Andi Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba.
“Kami segera melakukan PAW setelah ada pjs ketua DPD II,” ujar Nirwan kepada wartawan pekan lalu.
Lambannya pengurus DPD II Golkar melaksanakan PAW disebabkan kisruh di tubuh pengurus tentang penunjukan pjs ketua, pasca-Andi Muttamar menjalani putusan MA terkait korupsi. (baharuddin)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Wednesday, 28 April 2010
Harian Seputar Indonesia Sulawesi Selatan
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/320728/
BULUKUMBA (SI) – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Wilayah Bulukumba mendesak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba segera mengambil sikap mengenai kekosongan kursi ketua sejak Maret lalu.
Koordinator Kopel wilayah Bulukumba Madjid Bati mengatakan, mengacu PeraturanPemerintah( PP) No 16/2010 tentang kekosongan ketua di legislatif paling lama 60 hari harus segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW), untuk mengisi jabatan lowong tersebut.
“Saya mendesak anggota Dewan, khususnya Partai Golkar sebagai partai pemenang,wajib segera menunjuk pengganti Ketua DPRD Bulukumba Andi Muttamar Mattottorang yang sudah berhalangan tetap karena menjalani hukuman penjara,”katanya kemarin.
Menurut dia, pihak Dewan harus segera mengambil sikap tentang kekosongan jabatan tersebut, meski sudah melayangkan surat, tapi mendesak agar pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar secepatnya mengambil sikap dengan PAW Ketua DPRD Bulukumba.
“Kosongnya jabatan ketua di Dewan jelas pengurus partai Golkar sudah masuk kategori pembohongan publik dalam hal ini masyarakat, khususnya masyarakat Bulukumba,” tutur Madjid kepada wartawan Gedung DPRD Bulukumba, kemarin.
Kalau tidak segera dilakukan pengurus tersebut, sudah jelas melanggar aturan yang mengatur PAW.
“Ini bukan permainan, tetapi membutuhkan sikap tegas melakukan pergantian.Ini bukan kepentingan partai atau golongan, tetapi harus diperhatikan adalah kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bulukumba Andi Edy Manaf mengatakan, sudah melayangkan surat ke pengurus DPD II Golkar Bulukumba sebagai usulan agar segera mengisi kekosongan di dewan ketua, yang kebetulan adalah Ketua DPD II Golkar.
”Kami sudah mengirim surat tentang kekosongan jabatan. Surat tersebut sudah diterima pengurus tergantung pihak pengurus Golkar melakukan PAW. Sebab, ini wewenang partai,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD II Golkar Bulukumba Nirwan Arifuddin mengatakan, untuk melakukan PAW, pengurus harus memilih penjabat sementara (pjs) Ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba kemudian menggelar rapat pleno. Hasil pleno menentukan siapa yang direkomendasikan menggantikan Andi Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba.
“Kami segera melakukan PAW setelah ada pjs ketua DPD II,” ujar Nirwan kepada wartawan pekan lalu.
Lambannya pengurus DPD II Golkar melaksanakan PAW disebabkan kisruh di tubuh pengurus tentang penunjukan pjs ketua, pasca-Andi Muttamar menjalani putusan MA terkait korupsi. (baharuddin)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Mahasiswa Mengadu ke Bupati Bulukumba
Mahasiswa Mengadu ke Bupati Bulukumba
Senin, 26 April 2010
Harian Tribun Timur
http://tribun-timur.com/read/artikel/98823
Bulukumba, Tribun - Sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bulukumba mendatangi rumah jabatan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali, Minggu (25/4) kemarin.
Mereka datang untuk mengadu ke bupati. Mahasiswa ini mengaku tertekan oleh pimpinan STKIP Bulukumba, Dr Sumrah. Sebab mereka diminta mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, A Puli Sultan-Dr Sumrah (Puas), di Pilkada Bulukumba 2010.
"Kami datang di sini untuk menyampaikan keluhan sebagai mahasiswa yakni adanya tekanan dari pihak pimpinan kampus untuk tidak memilih kandidat lain," kata Salmawati Syam, mahasiswi semester IV jurusan bahasa Indonesia STKIP Bulukumba di rumah jabatan bupati.
Salmawati menambahkan, "tekanan" kepada mahasiswa sudah dirasakan ketika Dr Sumrah mencalonkan diri.
Selain pimpinan di STKIP Bulukumba, Dr Sumrah juga mengajar mata kuliah Perkembangan Peserta Didik.
Hati-hati
AM Sukri Sappewali memilih berhati-hati memberi tanggapan, sebab ia juga maju di Pilkada Bulukumba 2010.
"Saya tidak usah terlalu banyak memberi tanggapan, karena saya juga calon bupati. Yang jelas mereka tidak perlu ditekan, sebab mereka adalah mahasiswa," kata Sukri, ketika menerima aspirasi itu.
Mahasiswa ini didampingi pengurus KNPI Bulukumba, Rustam Uccang. Ia menambahkan,
ruang ekspresi mahasiswa untuk menentukan pilihannya tidak perlu dibatasi. (cr5)
Dr Sumrah Membantah
DIHUBUNGI terpisah, pimpinan STKIP Bulukumba, Dr Sumrah, yang calon wakil bupati, kemarin, membantah telah menekan mahasiswa untuk memilihnya di pilkada.
"Saya tidak pernah menekan mahasiswa. Apalagi mengancam untuk tidak memberi nilai atau tidak menandatangani ijazah mahasiswa," katanya.
Ia menegaskan, sebagai akademisi dengan gelar doktor, dirinya tidak mungkin memberi pembelajaran politik seperti itu.
Dr Sumrah menduga, ada pihak yang panik dengan kehadiran duet Puas di pilkada. Ia juga menduga, ada pihak yang mendalangi kedatangan mahasiswa ke rumah jabatan bupati itu. (cr5)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Senin, 26 April 2010
Harian Tribun Timur
http://tribun-timur.com/read/artikel/98823
Bulukumba, Tribun - Sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bulukumba mendatangi rumah jabatan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali, Minggu (25/4) kemarin.
Mereka datang untuk mengadu ke bupati. Mahasiswa ini mengaku tertekan oleh pimpinan STKIP Bulukumba, Dr Sumrah. Sebab mereka diminta mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, A Puli Sultan-Dr Sumrah (Puas), di Pilkada Bulukumba 2010.
"Kami datang di sini untuk menyampaikan keluhan sebagai mahasiswa yakni adanya tekanan dari pihak pimpinan kampus untuk tidak memilih kandidat lain," kata Salmawati Syam, mahasiswi semester IV jurusan bahasa Indonesia STKIP Bulukumba di rumah jabatan bupati.
Salmawati menambahkan, "tekanan" kepada mahasiswa sudah dirasakan ketika Dr Sumrah mencalonkan diri.
Selain pimpinan di STKIP Bulukumba, Dr Sumrah juga mengajar mata kuliah Perkembangan Peserta Didik.
Hati-hati
AM Sukri Sappewali memilih berhati-hati memberi tanggapan, sebab ia juga maju di Pilkada Bulukumba 2010.
"Saya tidak usah terlalu banyak memberi tanggapan, karena saya juga calon bupati. Yang jelas mereka tidak perlu ditekan, sebab mereka adalah mahasiswa," kata Sukri, ketika menerima aspirasi itu.
Mahasiswa ini didampingi pengurus KNPI Bulukumba, Rustam Uccang. Ia menambahkan,
ruang ekspresi mahasiswa untuk menentukan pilihannya tidak perlu dibatasi. (cr5)
Dr Sumrah Membantah
DIHUBUNGI terpisah, pimpinan STKIP Bulukumba, Dr Sumrah, yang calon wakil bupati, kemarin, membantah telah menekan mahasiswa untuk memilihnya di pilkada.
"Saya tidak pernah menekan mahasiswa. Apalagi mengancam untuk tidak memberi nilai atau tidak menandatangani ijazah mahasiswa," katanya.
Ia menegaskan, sebagai akademisi dengan gelar doktor, dirinya tidak mungkin memberi pembelajaran politik seperti itu.
Dr Sumrah menduga, ada pihak yang panik dengan kehadiran duet Puas di pilkada. Ia juga menduga, ada pihak yang mendalangi kedatangan mahasiswa ke rumah jabatan bupati itu. (cr5)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Putra Bupati Bulukumba Tak Lulus UN
Putra Bupati Bulukumba Tak Lulus UN
Laporan: Syamsul Bahri
Selasa, 27 April 2010 | 11:57 WITA
Harian Tribun Timur
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/99151/Putra-Bupati-Bulukumba-Tak-Lulus-UN
BULUKUMBA, TRIBUN - Zainul Syukri, putra Bupati Bulukumba Syukri Sappewali, menangis sejadi-jadinya. Siswa Kelas 3 IPA 3 SMAN 1 Bulukumba ini tidak lulus dalam pengumuman hasil Ujian Nasional (UN), Selasa (27/4) siang ini.
Konfirmasi ketidaklulusan putra orang nomor satu di Bumi Panrita Lopi ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekola SMAN 1 Bulukumba, Muhammad Said, kepada Tribun, kemarin.
"Inilah risiko UN, di lembar soal tak ada tertulis dia anak pejabat atau anak petani," katanya saat dikonfirmasi, kemarin.
Pengumumna hasil ujian UN di Bulukumba tertunda sehari dari jadwal yang ditentukan. Kepala dinas pendidikan setempat, menyebutkan penundaan ini karena masih adanya data yang harus dikonfirmasi di dinas pendidikan provinsi. Kepala dinas pendidikan Sulsel Patabai Pabokori adalah bupati dua periode di Bulukumba.
Hasil UN Bulukumba tahun 2010 ini, disebut hasil paling buruk dalam sejarah UN di penghasil kapal phinisi itu. Sebanyak 733 siswa dinyatakan tak lulus untuk ujian tahap pertama.
SMA 1 Bulukumba termasuk SMA tertua dan unggulan di kabupaten di ujung selatan Sulawesi ini.
"Ini hasil ujian paling buruk," katanya. (*)
Laporan: Syamsul Bahri
Selasa, 27 April 2010 | 11:57 WITA
Harian Tribun Timur
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/99151/Putra-Bupati-Bulukumba-Tak-Lulus-UN
BULUKUMBA, TRIBUN - Zainul Syukri, putra Bupati Bulukumba Syukri Sappewali, menangis sejadi-jadinya. Siswa Kelas 3 IPA 3 SMAN 1 Bulukumba ini tidak lulus dalam pengumuman hasil Ujian Nasional (UN), Selasa (27/4) siang ini.
Konfirmasi ketidaklulusan putra orang nomor satu di Bumi Panrita Lopi ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekola SMAN 1 Bulukumba, Muhammad Said, kepada Tribun, kemarin.
"Inilah risiko UN, di lembar soal tak ada tertulis dia anak pejabat atau anak petani," katanya saat dikonfirmasi, kemarin.
Pengumumna hasil ujian UN di Bulukumba tertunda sehari dari jadwal yang ditentukan. Kepala dinas pendidikan setempat, menyebutkan penundaan ini karena masih adanya data yang harus dikonfirmasi di dinas pendidikan provinsi. Kepala dinas pendidikan Sulsel Patabai Pabokori adalah bupati dua periode di Bulukumba.
Hasil UN Bulukumba tahun 2010 ini, disebut hasil paling buruk dalam sejarah UN di penghasil kapal phinisi itu. Sebanyak 733 siswa dinyatakan tak lulus untuk ujian tahap pertama.
SMA 1 Bulukumba termasuk SMA tertua dan unggulan di kabupaten di ujung selatan Sulawesi ini.
"Ini hasil ujian paling buruk," katanya. (*)
Nirwan Plt Golkar Bulukumba
Harian Fajar
http://news.fajar.co.id/read/90459/41/nirwan-plt-golkar-bulukumba
RABU, 28 APRIL 2010
Nirwan Plt Golkar Bulukumba
BULUKUMBA -- Rapat pleno DPD I Partai Golkar Sulsel, menunjuk Nirwan Arifuddin sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba. Dia mendapat tugas untuk melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan pelaksanaan Musda Golkar Bulukumba.
Korwil DPD I Partai Golkar untuk wilayah Bulukumba, Risman Pasigai, membenarkan penunjukan tersebut. "Memang betul. Pak Nirwan ditunjuk sebagai Plt Golkar Bulukumba,” kata Risman.
Tugas utamanya, lanjut Risman, adalah menyelesaikan pertentangan yang terjadi di Golkar Bulukumba. Pertentangan itu perlu segera diselesaikan dalam rangka konsolidasi internal partai.
Nirwan juga membenarkan penujukan dirinya. "Informasinya memang seperti itu. Tapi saya belum memegang SK-nya. Mungkin dalam satu dua hari ini SK sudah turun," kata Nirwan yang akrab disapa Iwan Khatulistiwa.
Iwan sebelumnya menjabat Wakil Ketua II Golkar dan Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) Bulukumba. Iwan mengatakan, DPD I Golkar Sulsel melakukan rapat pleno penetapan Plt Bulukumba, lantaran pada rapat sebelumnya di DPD II Golkar Bulukumba terjadi deadlock.
Kendati, wakil ketua lainnya, Azikin Tahir mengklaim dirinya yang terpilih sebagai Plt pada rapat tersebut. Namun DPD I Golkar tidak mengakuinya.
Iwan menjelaskan, tugas utama Plt adalah melakukan konsolidasi internal. Khususnya menyatukan beberapa kubu di internal partai berlambang beringin itu.
Tugas lainnya adalah merapatkan barisan Partai Golkar guna memenangkan pasangan yang diusung Golkar pada Pilkada Bulukumba, yakni Sukri Sappewali-Rasyid Sarehong (Aspirasi). "Tugas lainnya adalah melakukan proses PAW terhadap Muttamar," ujar Nirwan. (syr)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
http://news.fajar.co.id/read/90459/41/nirwan-plt-golkar-bulukumba
RABU, 28 APRIL 2010
Nirwan Plt Golkar Bulukumba
BULUKUMBA -- Rapat pleno DPD I Partai Golkar Sulsel, menunjuk Nirwan Arifuddin sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba. Dia mendapat tugas untuk melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan pelaksanaan Musda Golkar Bulukumba.
Korwil DPD I Partai Golkar untuk wilayah Bulukumba, Risman Pasigai, membenarkan penunjukan tersebut. "Memang betul. Pak Nirwan ditunjuk sebagai Plt Golkar Bulukumba,” kata Risman.
Tugas utamanya, lanjut Risman, adalah menyelesaikan pertentangan yang terjadi di Golkar Bulukumba. Pertentangan itu perlu segera diselesaikan dalam rangka konsolidasi internal partai.
Nirwan juga membenarkan penujukan dirinya. "Informasinya memang seperti itu. Tapi saya belum memegang SK-nya. Mungkin dalam satu dua hari ini SK sudah turun," kata Nirwan yang akrab disapa Iwan Khatulistiwa.
Iwan sebelumnya menjabat Wakil Ketua II Golkar dan Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) Bulukumba. Iwan mengatakan, DPD I Golkar Sulsel melakukan rapat pleno penetapan Plt Bulukumba, lantaran pada rapat sebelumnya di DPD II Golkar Bulukumba terjadi deadlock.
Kendati, wakil ketua lainnya, Azikin Tahir mengklaim dirinya yang terpilih sebagai Plt pada rapat tersebut. Namun DPD I Golkar tidak mengakuinya.
Iwan menjelaskan, tugas utama Plt adalah melakukan konsolidasi internal. Khususnya menyatukan beberapa kubu di internal partai berlambang beringin itu.
Tugas lainnya adalah merapatkan barisan Partai Golkar guna memenangkan pasangan yang diusung Golkar pada Pilkada Bulukumba, yakni Sukri Sappewali-Rasyid Sarehong (Aspirasi). "Tugas lainnya adalah melakukan proses PAW terhadap Muttamar," ujar Nirwan. (syr)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Jumat, 16 April 2010
PD Muhammadiyah Diminta Mundur
PD Muhammadiyah Diminta Mundur
Rangkap Jabatan sebagai Ketua Parpol ;
Menjadi Tim Sukses di Pilkada Bulukumba
Harian Tribun Timur
Rabu, 14 April 2010
Bulukumba, Tribun - Sejumlah pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba meminta Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin Jaya, mundur dari jabatannya.
Desakan mundur itu karena Kamaluddin dianggap melanggar AD/ART organisasi dan surat keputusan (SK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Menurut pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, pelanggaran AD/ART itu karena Kamaluddin merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Matahari Bangsa (PMB) Bulukumba dan menjadi tim sukses salah satu kandidat bupati di Pilkada Bulukumba 2010.
"Dia mestinya mundur dari jabatannya sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba, karena telah terlibat dalam partai politik dan menjadi tim sukses Pak Zainuddin di pilkada," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Bakri Abubakar, Selasa (13/4).
Disebutkan, Pemuda Muhammadiyah merupakan badan otonom, seperti halnya IPM, IMM, Nasyiatul Aisyiah, Hisbul Watan, dan Tapak Suci.
Bakri menjelaskan, rangkap jabatan itu bertentangan dengan AD/ART Muhammadiyah. Apalagi Kamaluddin sudah terang-terangan menjadi ketua tim pemenangan calon bupati.
Ia menambahkan, jika ingin menjadi pengurus parpol, maka harus mundur dari jabatannya sebagai pimpinan daerah.
Bakri menambahkan, pertimbangan lain, karena Kamaluddin dianggap tidak lagi memberi kontribusi maksimal bagi organisasi.
Permintaan mundur ini berdasarkan hasil pertemuan pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Senin (12/4). Rapat dihadiri pengurus Sulsel. Rekomendasi meminta Kamaluddin mundur selanjutnya disampaikan ke Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulsel di Makassar. (cr5)
Melanggar SK Pimpinan Pusat
Dalam keterangan terpisah, salah satu pengurus Pemuda Muhammadiyah Sulsel, M Amin Umar, mengatakan, selain melanggar AD/ART organisasi, Kamaluddin Jaya juga melanggar SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 160 tentang rangkap jabatan partai politik.
"Sangat jelas pelanggarannya yakni merangkap jabatan menjadi pengurus parpol," kata Amin yang ditemui di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bulukumba, kemarin.
Sebelumnya, Kamaluddin sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan daerah ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun lalu. Namun pengunduran diri itu dianggap tidak memenuhi syarat, karena tidak melalui rapat pleno.
Amin menjelaskan, hasil rapat pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba akan direkomendasikan ke pengurus Sulsel dan pusat. (cr5)
Kamaluddin: Demi Organisasi
PIMPINAN Daerah (PD) Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin Jaya, kemarin, menjelaskan, langkahnya menjadi ketua Partai Matahari Bangsa (PMB) dan tim sukses di pilkada, demi kepentingan organisasi.
"Mereka tidak memahami langkah saya menjadi pengurus parpol dan dekat dengan sejumlah kandidat, termasuk Pak Zainuddin," katanya, kemarin.
Menurutnya, salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan organisasi.
Ia juga membantah jika disebut tidak lagi memberi kontribusi ke organisasi sejak menjadi pengurus parpol.
Mengenai desakan mundur dari pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin mengatakan, itu bukan kapasitasnya. Sebab yang menentukan adalah PW Muhammadiyah Sulsel dan pengurus pusat. (cr5)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Rangkap Jabatan sebagai Ketua Parpol ;
Menjadi Tim Sukses di Pilkada Bulukumba
Harian Tribun Timur
Rabu, 14 April 2010
Bulukumba, Tribun - Sejumlah pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba meminta Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin Jaya, mundur dari jabatannya.
Desakan mundur itu karena Kamaluddin dianggap melanggar AD/ART organisasi dan surat keputusan (SK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Menurut pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, pelanggaran AD/ART itu karena Kamaluddin merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Matahari Bangsa (PMB) Bulukumba dan menjadi tim sukses salah satu kandidat bupati di Pilkada Bulukumba 2010.
"Dia mestinya mundur dari jabatannya sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba, karena telah terlibat dalam partai politik dan menjadi tim sukses Pak Zainuddin di pilkada," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Bakri Abubakar, Selasa (13/4).
Disebutkan, Pemuda Muhammadiyah merupakan badan otonom, seperti halnya IPM, IMM, Nasyiatul Aisyiah, Hisbul Watan, dan Tapak Suci.
Bakri menjelaskan, rangkap jabatan itu bertentangan dengan AD/ART Muhammadiyah. Apalagi Kamaluddin sudah terang-terangan menjadi ketua tim pemenangan calon bupati.
Ia menambahkan, jika ingin menjadi pengurus parpol, maka harus mundur dari jabatannya sebagai pimpinan daerah.
Bakri menambahkan, pertimbangan lain, karena Kamaluddin dianggap tidak lagi memberi kontribusi maksimal bagi organisasi.
Permintaan mundur ini berdasarkan hasil pertemuan pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Senin (12/4). Rapat dihadiri pengurus Sulsel. Rekomendasi meminta Kamaluddin mundur selanjutnya disampaikan ke Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulsel di Makassar. (cr5)
Melanggar SK Pimpinan Pusat
Dalam keterangan terpisah, salah satu pengurus Pemuda Muhammadiyah Sulsel, M Amin Umar, mengatakan, selain melanggar AD/ART organisasi, Kamaluddin Jaya juga melanggar SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 160 tentang rangkap jabatan partai politik.
"Sangat jelas pelanggarannya yakni merangkap jabatan menjadi pengurus parpol," kata Amin yang ditemui di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bulukumba, kemarin.
Sebelumnya, Kamaluddin sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan daerah ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun lalu. Namun pengunduran diri itu dianggap tidak memenuhi syarat, karena tidak melalui rapat pleno.
Amin menjelaskan, hasil rapat pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba akan direkomendasikan ke pengurus Sulsel dan pusat. (cr5)
Kamaluddin: Demi Organisasi
PIMPINAN Daerah (PD) Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin Jaya, kemarin, menjelaskan, langkahnya menjadi ketua Partai Matahari Bangsa (PMB) dan tim sukses di pilkada, demi kepentingan organisasi.
"Mereka tidak memahami langkah saya menjadi pengurus parpol dan dekat dengan sejumlah kandidat, termasuk Pak Zainuddin," katanya, kemarin.
Menurutnya, salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan organisasi.
Ia juga membantah jika disebut tidak lagi memberi kontribusi ke organisasi sejak menjadi pengurus parpol.
Mengenai desakan mundur dari pengurus Pemuda Muhammadiyah Bulukumba, Kamaluddin mengatakan, itu bukan kapasitasnya. Sebab yang menentukan adalah PW Muhammadiyah Sulsel dan pengurus pusat. (cr5)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
APBD Bulukumba Tidak Sehat
Sumber berita :
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=44763
Harian Ujungpandang Ekspres
SENIN, 12-04-2010
APBD Bulukumba Tidak Sehat
MAKASSAR, Upeks--Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba dinilai tidak sehat, bahkan dapat dikategorikan sedang mengalami emergency. Selain mengalami keterlambatan selama tiga kali berturut-turut, komposisi anggarannya pun tidak berkualitas.
Hal itu terungkap dalam Diskusi Bedah APBD Bulukumba yang digelar di Kantor Komite Pemantau Legislatif, Minggu (11/4). Hadir pula Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, bersama anggotanya, antara lain, Hj Ilmiati, Hj Bandri Alam, Andi Hamzah Pangki, Rudi Wahyudi, H Abdul Razak, H Muhdar, H Bahman, Muh Bakti, Andi Zulkarnain, dan Zulkifli.
Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, mengatakan, selain keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, ada komposisi yang tidak normal. Misalnya, biaya lembur, honor, dan makan minum yang banyak mempengaruhi APBD. Karena itu, APBD Bulukumba harus dibedah untuk menghasilkan APBD berkualitas dan berpihak kepada rakyat.
"Kita melakukan sharing dengan Kopel untuk membedah APBD agar lebih berkualitas dan sehat tentunya," katanya.
Fahidin mengungkapkan, ada kemungkinan dilakukan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak perlu. Hal itu dilakukan, agar komposisi APBD lebih berpihak kepada rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kemungkinan anggaran-anggaran yang selama ini tidak perlu akan dipangkas," ungkapnya.
Terkait keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, Fahidin mengatakan, hal itu terjadi karena adanya disharmonisasi antara pihak legislatif dan eksekutif di Bulukumba. Tetapi, untuk tahun ini, pihaknya telah ada kesepakatan jika APBD Bulukumba tidak akan terlambat.
"Untuk anggaran perubahan akan dilakukan September, dan untuk APBD 2011, Desember sudah ketok palu," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komite Pemantau Legislatif Sulsel Syamsuddin Alimsyah menilai jika APBD Bulukumba dikeroyok oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, rakyat dirugikan. Komposisi APBD Bulukumba sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Untuk belanja publik, hanya dialokasikan sekira 13 persen.
"Komposisinya tidak seimbang. Jumlah penduduknya semakin bertambah, tetapi belanja publiknya justru menurun," ungkapnya.
Bahkan, lanjutnya, dalam APBD Bulukumba 2010 ditemukan pada dana hibah sebesar Rp17.510.000.000, sekira Rp6 miliar diantaranya dihibahkan kepada individu. Di samping itu, ada pula indikasi para pelaku bisnis menyembunyikan sumber pendapatannya sehingga pendapatannya dari sektor pajak tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah industrinya.
"Bisa kita lihat dari jumlah hotel di Bulukumba sekira 38 hotel, tetapi yang dibayarkan pajaknya hanya sekira 20 kamar per harinya. Itu kan tidak masuk akal," tandasnya.
Syamsuddin menambahkan, dengan adanya modus menyembunyikan pendapatan, semakin mempengaruhi kondisi APBD Bulukumba. Akibatnya, dengan kondisi APBD seperti itu, Bulukumba akan mengalami krisis ekonomi.(mg09)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=44763
Harian Ujungpandang Ekspres
SENIN, 12-04-2010
APBD Bulukumba Tidak Sehat
MAKASSAR, Upeks--Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba dinilai tidak sehat, bahkan dapat dikategorikan sedang mengalami emergency. Selain mengalami keterlambatan selama tiga kali berturut-turut, komposisi anggarannya pun tidak berkualitas.
Hal itu terungkap dalam Diskusi Bedah APBD Bulukumba yang digelar di Kantor Komite Pemantau Legislatif, Minggu (11/4). Hadir pula Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, bersama anggotanya, antara lain, Hj Ilmiati, Hj Bandri Alam, Andi Hamzah Pangki, Rudi Wahyudi, H Abdul Razak, H Muhdar, H Bahman, Muh Bakti, Andi Zulkarnain, dan Zulkifli.
Ketua Badan Anggaran DPRD Bulukumba Fahidin HDK, mengatakan, selain keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, ada komposisi yang tidak normal. Misalnya, biaya lembur, honor, dan makan minum yang banyak mempengaruhi APBD. Karena itu, APBD Bulukumba harus dibedah untuk menghasilkan APBD berkualitas dan berpihak kepada rakyat.
"Kita melakukan sharing dengan Kopel untuk membedah APBD agar lebih berkualitas dan sehat tentunya," katanya.
Fahidin mengungkapkan, ada kemungkinan dilakukan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak perlu. Hal itu dilakukan, agar komposisi APBD lebih berpihak kepada rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kemungkinan anggaran-anggaran yang selama ini tidak perlu akan dipangkas," ungkapnya.
Terkait keterlambatan APBD Bulukumba selama tiga tahun terakhir, Fahidin mengatakan, hal itu terjadi karena adanya disharmonisasi antara pihak legislatif dan eksekutif di Bulukumba. Tetapi, untuk tahun ini, pihaknya telah ada kesepakatan jika APBD Bulukumba tidak akan terlambat.
"Untuk anggaran perubahan akan dilakukan September, dan untuk APBD 2011, Desember sudah ketok palu," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komite Pemantau Legislatif Sulsel Syamsuddin Alimsyah menilai jika APBD Bulukumba dikeroyok oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, rakyat dirugikan. Komposisi APBD Bulukumba sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Untuk belanja publik, hanya dialokasikan sekira 13 persen.
"Komposisinya tidak seimbang. Jumlah penduduknya semakin bertambah, tetapi belanja publiknya justru menurun," ungkapnya.
Bahkan, lanjutnya, dalam APBD Bulukumba 2010 ditemukan pada dana hibah sebesar Rp17.510.000.000, sekira Rp6 miliar diantaranya dihibahkan kepada individu. Di samping itu, ada pula indikasi para pelaku bisnis menyembunyikan sumber pendapatannya sehingga pendapatannya dari sektor pajak tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah industrinya.
"Bisa kita lihat dari jumlah hotel di Bulukumba sekira 38 hotel, tetapi yang dibayarkan pajaknya hanya sekira 20 kamar per harinya. Itu kan tidak masuk akal," tandasnya.
Syamsuddin menambahkan, dengan adanya modus menyembunyikan pendapatan, semakin mempengaruhi kondisi APBD Bulukumba. Akibatnya, dengan kondisi APBD seperti itu, Bulukumba akan mengalami krisis ekonomi.(mg09)
Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.
Langganan:
Postingan (Atom)
-
IKAN DUYUNG. Jumaning (60), membersihkan tubuh ikan duyung yang ditemuinya di tepi pantai saat mencuci bentang (tali rumput laut) di pesi...
-
Andi Sultan Daeng Radja bersama tujuh orang lainnya telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI (Sus...
-
BUNDARAN PHINISI. Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri atas 10 kecamatan dan 126 ...