Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel Rudiyanto Asapa (kanan) meminta seluruh anggota dewan mulai DPD, DPC, hingga PAC melakukan sosialisasi kepengurusan. Bupati Sinjai dua periode ini mengancam akan memecat anggota dewan asal Gerindra yang tidak berkontribusi terhadap pengembangan partai. (Foto: http://www.liputan-kota.com/2010/08/ketua-dpd-gerindra-sulsel-dihembuskan.html)
------------------------
Anggota Dewan Gerindra Bakal Dipecat
- Tujuh DPC Masih Bermasalah
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Selasa, 22-02-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=62041
MAKASSAR, UPEKS--Menghadapi verifikasi kelayakan Partai Politik (Parpol) yang ikut Pemilu 2014, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel, Rudiyanto Asapa meminta semua anggota dewan Gerindra agar berpartisipasi secara aktif.
Seluruh anggota dewan mulai DPD, DPC hingga PAC melakukan sosialisasi kepengurusan. Bupati Sinjai dua periode ini mengancam akan memecat anggota dewan asal Gerindra yang tidak berkontribusi terhadap pengembangan partai.
Menurutnya, anggota dewan jangan hanya tinggal diam. Jika anggota dewan tak berpartisipasi, sebaiknya mundur saja atau dimundurkan.
"Ini bukan kata saya. Ini kata Dewan Pembina Partai Gerindra yang memerintahkan kepada semua anggota dewan mulai tingkat pusat hingga kabupaten kota agar berpartisipasi secara aktif. Selain itu, anggota dewan juga mesti mengambil andil membesarkan organisasi dengan memberikan kontribusi diminta maupun tidak. Jika tidak silakan mundur atau saya mundurkan," tegasnya mengutif pernyataan dewan pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Dikatakan, jika ada dewan yang tak berpartisipasi, DPC harus melaporkan siapa oknum dewan dari partai Gerindra yang tidak mengindahkan, maka akan diganti.
DPC Bermasalah
Rudy menambahkan, menghadapi verifikasi, sejumlah kendala internal dihadapi. Pascaperombakan besar-besaran, masih ada tujuh DPC yang bermasalah. Yakni, Maros, Luwu Utara, Parepare, Bulukumba, Enrekang, dan Sidrap belum mendapat SK kepengurusan dari DPP.
"SK ketujuh DPC tersebut masih tertahan. Semuanya hampir rampung tinggal menunggu persetujuan dari DPP kemudian diketahui ketua dewan pembina. Ini hanya persoalan waktu," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakorda, AM Kilat Karaka mengatakan, peserta diharapkan dapat memahami regulasi pemerintah dan UU Parpol menghadapi Pemilu. Kesiapan DPD dan DPC melakukan verifikasi dan kader partai menghadapi Pemilu.
"Selain melakukan persiapan menghadapi, pengurus juga diharapkan dapat mengalokasikan dana dari pemerintah dengan baik. Sebab jika tidak dapat menjadi jebakan untuk pengurus dan partai. Alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah hanya diperuntukkan untuk pendidikan politik, bukan yang lain," terangnya.
Alokasi dana politik bukan hanya kepentingan partai, akan tapi pendidikan politik masyarakat. Sebab akan diaudit BPK. Sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan strategis partai mengenai perpolitikan nasional. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar