Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bulukumba, A Baso Mauragawali berencana membawa kasus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bank BNI Cabang Bulukumba selaku eksekutor dalam program ini dinilai mengabaikan rakyat kecil.
HNSI Ancam Demo BNI Bulukumba
- Baso Mauragawali akan Lapor KPK
Hatian Beritakota Makassar
Sabtu, 19-02-2011
http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=48440
BULUKUMBA, BKM -- Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bulukumba, A Baso Mauragawali berencana membawa kasus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bank BNI Cabang Bulukumba selaku eksekutor dalam program ini dinilai mengabaikan rakyat kecil. Sebab dana KUR sebesar Rp 4 miliar yang disalurkan hanya diberikan kepada satu pengusaha di Kecamatan Kajang.
Ditemui sebelum mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Perhubungan, Baso Mauragawali yang juga anggota DPRD Bulukumba menegaskan kembali sikapnya yang tidak akan tinggal diam terkait persoalan ini.
''Insya Allah, dalam waktu dekat saya akan melayangkan surat, atau kalau perlu saya langsung ke KPK di Jakarta. Saya akan laporkan persoalan penyaluran KUR oleh Bank BNI Cabang Bulukumba. Mudah-mudahan dalam penyaluran dana ini tidak ada embel-embelnya,'' kata Baso, kemarin.
Selain melapor ke KPK, legislator yang akrab disapa Opu itu juga berencana akan menggelar aksi demo ke BNI Cabang Bulukumba. Aksi ini akan melibatkan kelompok nelayan yang ada di Bulukumba. Mereka bermaksud meminta penjelasan dari Bank BNI Bulukumba, kenapa dana Rp 4 miliar lebih itu hanya dinikmati oleh nelayan di Kajang dan diterima satu orang pengusaha saja.
Sekretaris Komisi A DPRD Bulukumba yang membidangi pemerintahan, Andi Hamzah Pangki, menyatakan apa yang dilakukan Bank BNI dengan hanya menyalurkan KUR kepada satu pengusaha, membuktikan kalau manajemen bank tidak menganut transparansi.
Sebagai bukti, kata pentolan Partai Golkar ini, dana KUR yang merupakan program pemerintah sangat jelas tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan rakyat kecil, khususnya kaum nelayan. Namun kenyatannya, Bank BNI Bulukumba hanya memberikan kepada satu orang saja.
“Seharusnya Bank BNI Cabang Bulukumba mengundang pihak terkait, khususnya organisasi kaum nelayan, termasuk pihak HNSI, agar mereka bisa ikut menikmati kredit lunak itu,'' kata Hamzah.
Sebagai wakil rakyat, dia sangat kecewa atas kebijakan pihak Bank BNI selaku pengelola dana KUR. Karena itu Hamzah meminta dilakukan audit terhadap Bank BNI Bulukumba terkait penyaluran KUR.
Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba, Jusran yang dihubungi via ponselnya, kemarin menjelaskan, pada dasarnya Bank BNI tidak ada kewajiban untuk menyampaikan program KUR ini kepada nelayan. Karena dana yang disalurkan sebesar Rp 4 miliar lebih murni dana BNI.
“Jadi tidak ada keharusan bagi kami untuk mensosialisasikan dana KUR ini. Untuk apa nelayan datang berunjukrasa ke kantor BNI. Lebih bagus kita diskusikan, dan tidak perlu diekspos lewat media,’’ katanya dari balik telepon.
Dia pun menantang Ketua HNSI untuk berdialog soal dana KUR ini. Karena menurutnya, sampai saat ini Baso Mauragawali sebagai Ketua HNSI belum pernah bertemu langsung dengannya. Termasuk belum pernah mengajukan permohonan KUR.
”Saya siap berdiskusi dengan mereka, kapan dan dimana saja. Bahkan kalau perlu saya datangi mereka. Jadi saya minta tidak usah mereka datang ke kantor BNI dalam jumlah besar. Cukup lima orang saja. Kita berdiskusi di ruang kerja saya,’’ ajak Jusran.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Komentar