Ketua Kadin Bulukumba: Harus Ada Penguatan Kelembagaan

DISKUSI. Dari kiri, Ketua Umum Kadin Makassar Amirullah Abbas, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Sulsel Zulkarnain Arief, dan Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel Zulkifli Gani Ottoh dalam diskusi dengan pengurus Kadin se-Sulsel, di Hotel Grand Clarion & Convention, Minggu, 20 Februari 2011. (Foto: Aswad Syam/Fajar)



Cegah Ketergantungan Impor
- Ketua Kadin Bulukumba: Harus Ada Penguatan Kelembagaan

Harian Fajar, Makassar
Senin, 21 Februari 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110221010731-cegah-ketergantungan-impor

MAKASSAR -- Impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri menggerus devisa kurang lebih Rp 50 triliun setiap tahun atau setara 5 persen APBN. Karena itu, Kadin berkomitmen mendorong produksi dalam negeri melalui program peningkatan food, energi, air, infrastruktur agar bisa keluar dari ketergantungan impor.

Demikian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto (SBS), di hadapan pengurus Kadin Sulsel dan Kadin Kabupaten/Kota se-Sulsel, di Hotel Grand Clarion and Convention,  Minggu, 20 Februari 2011.

"Kita memiliki potensi yang luar biasa, tapi sayang kebutuhan pokok kita sebagian besra masih impor," katanya.

Bambang didampingi Ketua Umum Kadin Sulsel sekaligus Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Kadin Indonesia, Zulkarnaen Arief, Wakil Ketua Kadin Sulsel Zulkifli Gani Ottoh, dan Ketua Umum Kadin Kota Makassar, Amirullah Abbas. Juga hadir Ketua DPD REI Sulsel Jamaluddin Jafar, serta Direktur Perusda Sulsel, Harris Hody.

Susu saja, menurut dia, jika diandalkan dari impor dalam negeri, maka setiap populasi hanya mendapat bagian dua tetes setiap tahun.

"Produksi susu kita hanya mampu menyuplai dua tetes susu per populasi penduduk setiap tahun, sehingga kita harus impor. Padahal kita memiliki potensi yang sangat besar. Ini akan menjadi fokus perjuangan Kadin," katanya.

Selain susu, asupan daging penduduk Indonesia juga sangat minim akibat produksi dalam negeri sangat rendah. Setiap populasi penduduk Indonesia, kata dia, hanya mengonsumsi rata-rata 2 kilogram daging per tahun.

"Di negara-negara Amerika dan Eropa konsumsi dagingnya rata-rata 50 kilogram per tahun. Asupan daging kita rendah karena harganya mahal. Inilah imbas dari ketergantungan kita pada impor," katanya.

Karena itu, SBS berkomitmen menggedor pemerintah agar mampu menghasilkan kebijakan pangan yang berorientasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

"Bukan justru mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," terangnya.

Data FAJAR menunjukkan, setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan devisa setara dengan Rp 50 triliun untuk membeli enam komoditas pangan dari negara lain. Komoditas yang masih banyak diimpor meliputi kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula. Beberapa tahun belakangan, garam yang sangat mudah diproduksi di dalam negeri karena sumber dayanya tersedia secara cuma-cuma dari alam, sudah harus diimpor untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

Nilai impor kedelai rata-rata setiap tahun mencapai USD595 juta (setara dengan Rp 5,95 triliun), gandum USD 2,25 miliar (setara dengan Rp 22,5 triliun), gula USD 859,5 juta (setara dengan Rp 8,59 triliun), daging sapi USD 480 juta (setara dengan Rp 4,8 triliun), susu USD755 juta (setara dengan Rp 7,55 triliun), dan garam USD 90 juta (setara dengan Rp 900 miliar).

Data yang diperoleh FAJAR dari situs resmi Departemen Perindustrian, impor bahan baku susu bagi industri susu maupun industri makanan mencapai USD 655 juta per tahun. Bila ditambah impor dalam bentuk produk olahan, angkanya naik USD 140 juta lagi menjadi USD 795 juta.

Atas dasar itu, maka Kadin meminta pemerintah agar membangun politik pangan yang berorientasi pada peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan itu akan mendorong pengusaha untuk menggarap lahan dalam negeri yang sudah lama tertidur pulas.

"Pengusaha daerah harus mampu mengembangkan potensi daerah masing-masing," katanya.

Yang lebih mengherankan, kata SBS, komoditas kedelai harus diimpor sekira 2,3 juta ton per tahun. Kedelai impor ini merupakan produksi yang menggunakan teknologi transgenik.

"Kan aneh, peraturan kita melarang pengembangan kedelai transgenik, sementara kita impor biji kedelai transgenik sangat besar setiap tahun. Jangan-jangan ini ada mafianya juga, ada aturan karena ada pesanan dari produsen kedelai transgenik," tuturnya.

Penguatan Kelembagaan

Dalam pertemuan itu, beberapa ketua kadin daerah menyampaikan kendala dan peluang di daerahnya masing-masing. Ketua Kadin Pinrang H Hatta, menyebutkan, komoditas kakao, udang, rumput laut, dan jarak di daerahnya sangat potensial untuk dikembangkan.

"Pengusaha lokal butuh mitra pemodal," katanya.

Sementara Ketua Kadin Luwu Utara, Haris, menyebutkan, di daerahnya menghasilkan biji kakao ratusan ton, tetapi tidak didukung dengan ketersediaan pabrik pengolahan. Juga ada sawit yang baru didukung oleh industri crude palm oil (CPO) berkapasitas 60 ton per jam.

"Padahal, bisa dikembangkan dengan minyak pakan. Kami harap Kadin Pusat bisa membantu menghidupkan kembali pabrik minyak pakan yang kini mandek," katanya.

Sementara Kadin Pangkep, Arfan, menyatakan, daerahnya kaya potensi tetapi penduduknya sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan.

"Kami minta tambang Tonasa I yang masih prospektif diperjuangkan agar dibuka kembali bekerja sama pengusaha lokal," pintanya. Dia juga menyebutkan dari 117 pulau di wilayah Kabupaten Pangkep, sebagian bisa dicarikan investor.

Lalu Ketua Kadin Bulukumba, Gunawan, minta agar semua perusahaan yang mau berinvestasi meminta rekomendasi dari Kadin.

"Harus ada penguatan kelembagaan, misalnya semua pengusaha harus terdaftar di Kadin dan setiap investor yang masuk meminta rekomendasi ke Kadin," tandasnya.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Beras Indonesia (APBI) berharap keran impor beras dibuka jika ada negara yang bersedia membeli dengan harga tinggi. Sebaliknya, pemerintah boleh mengimpor beras dengan harga lebih murah untuk menutupi cadangan.

"Kami minta ada fleksibilitas perdagangan komoditas beras. Karena Sulsel surplus sementara harga di pasar rendah. Kami ada pembeli di negara lain dengan harga tinggi tetapi dilarang ekspor," katanya.

Menanggapi kendala dan potensi tersebut, SBS mengatakan akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin dalam waktu dekat ini.

"Intinya kita memiliki banyak potensi yang terpendam. Kami akan berjuang agar pemerintah melonggarkan kemudahan untuk mengeksploitasi potensi yang tidur itu. Intinya kita harus keluar dari ketergantungan impor pangan," tandasnya.

Wakil Ketua Kadin Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, juga meminta agar SBS berjuang untuk penguatan Kadin. Menurutnya, Kadin di daerah kurang berdaya dalam menggerakkan perekonomian karena dikekang oleh kebijakan.

"Kami minta agar Pak Ketua Umum berjuang keras agar Kadin bisa diperhitungkan kembali," tandasnya.

Dorong Infrastruktur

SBS di hadapan pengusaha Sulsel mengatakan, kunci utama kemajuan Indonesia ada pada kebangkitan ekonomi daerah. Dan menurutnya, peluang usaha yang besar ada di daerah.

"Para konglomerat di Jakarta bisa kaya karena daerah. Untuk itu, dua bulan lalu, Kadin kerjasama dengan BKPM untuk mendatangkan investor ke daerah," ujarnya.

Bambang juga mengaku pernah ikut dalam rombongan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ke Jepang. Di sana sebut Bambang, ada dana Metropolitan Priority Area (MPA) USD35 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Sulsel juga bisa mendapatkan dana itu, tergantung bagaimana lobi pemerintah provinsi Sulsel ke Menko Ekonomi serta Bappenas," jelas Bambang.

Indonesia sendiri sebut Bambang, membutuhkan dana USD100 miliar untuk pembangunan infrastruktur Indonesia 20 tahun ke depan. Yang paling prioritas dibenahi di daerah kata Bambang adalah listrik, pelabuhan, jalan, serta irigasi.

SBS juga sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa melupakan daerah ini. Karena daerah yang paling loyal, dan memiliki komitmen serta militansi yang tinggi saat memberikan dukungan pada pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia adalah Sulsel. Itulah makanya, kami memilih Sulsel sebagai tuan rumah untuk rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang akan digelar awal April mendatang. (asw)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]