Pengembangan Dermaga Leppe'e di Kabupaten Bulukumba sudah dimulai tahun ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekira Rp 3 miliar dalam APBN 2011 untuk tahap awal pengembangan. (Foto : http://worldtravel.bloguez.com/worldtravel/960435/Bulukumba)
---------------------
Dermaga Leppe'e Bulukumba Dianggarkan Rp 3 Miliar
Harian Fajar, Makassar
Rabu, 16 Maret 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110316005028-dermaga-leppee-dianggarkan-rp3-miliar
JAKARTA -- Pengembangan Dermaga Leppe'e di Kabupaten Bulukumba sudah dimulai tahun ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekira Rp 3 miliar dalam APBN 2011 untuk tahap awal pengembangan.
Rencananya, anggaran Rp3 miliar tersebut digunakan untuk penambahan causeway atau jalan pendekat. Selama ini sering terjadi ada kapal yang kesulitan merapat ke dermaga akibat pendangkalan. Nah, causeway itu salah satu solusinya.
Anggota Komisi V DPR RI, Taufan Tiro, Selasa, 15 Maret, mengatakan pembangunan Dermaga Leppe'e baru akan dilakukan pada 2012. Tahun ini baru sebatas penambahan causeway karena keterbatasan anggaran.
Sebenarnya, kata Taufan, pemerintah sempat melakukan survei pada beberapa lokasi di Kabupaten Bulukumba untuk pembangunan pelabuhan baru. Termasuk menjajaki kemungkinan pembangunan pelabuhan di Kajang.
"Namun, ternyata tidak ada yang cocok. Makanya, hanya pelabuhan lama yang akan dikembangkan," tambahnya.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Sunaryo yang dikonfirmasi soal pengembangan pelabuhan Leppe'e mengatakan pengembangan pelabuhan di daerah memang menjadi fokus dalam beberapa tahun ke depan. Namun, dia mengaku tidak mengingat secara detail pelabuhan mana saja yang akan dikembangkan tahun ini.
Yang pasti, lanjutnya, tahun ini ada lebih 200 pelabuhan di berbagai daerah yang dibangun. Baik pembangunan lanjutan, rehabilitasi karena bencana, hingga pembangunan baru.
Sunaryo menambahkan pemerintah pusat berharap agar pembangunan pelabuhan tersebut tidak mubazir. Makanya, segala persyaratan harus dipenuhi, termasuk pembebasan lahan dan analisis mengenai dampak lingkungannya.
"Pemerintah daerah berkepentingan terhadap pelabuhan ini. Tetapi, pemerintah pusat juga berkepentingan. Makanya, ini harus ditata dengan baik agar tidak melanggar aturan," kata Sunaryo di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, kemarin. (sap)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Komentar