Sikap Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang sampai saat ini belum juga mengambil keputusan resmi terkait kekosongan jabatan Ketua DPRD Bulukumba, dianggap melecehkan institusi DPRD Bulukumba. Golkar terkesan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan sebagai pengganti Andi Muttamar Mattotoran.
-------------------------
Partai Golkar Sulsel Dianggap Lecehkan DPRD Bulukumba
Harian Fajar, Makassar
Rabu, 16 Maret 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110315193830-dpd-i-dianggap-lecehkan-dprd
BULUKUMBA -- Sikap Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang sampai saat ini belum juga mengambil keputusan resmi terkait kekosongan jabatan Ketua DPRD Bulukumba, dianggap melecehkan institusi DPRD Bulukumba.
Ini dikarenakan DPD I yang terkesan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan sebagai pengganti Andi Muttamar Mattotorang ini. Bahkan sepertinya, polemik ini justru menjadi mainan politik meskipun sudah jelas merugikan karena tanpa kehadiran pucuk pimpinan secara otomatis organisasi DPRD pincang.
Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba Makmur Masda mengatakan, apa yang ditunjukkan Partai Golkar tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap institusi. Anehnya, kata dia, anggota DPRD yang menjabat saat ini juga seakan tidak mau tahu termasuk Badan Kehormatan yang sama sekali tidak bertindak sedikit pun. Akibatnya, jabatan Ketua DPRD Bulukumba lowong sejak 2009.
"Nah, apakah ini akan dibiarkan terus, kan tidak mungkin. Saya bingung juga dengan sikap DPD I yang sepertinya sengaja mengulur-ngulur," katanya.
Padahal, kata dia, proses partai lainnya sangat cepat dilakukan. Tapi giliran Bulukumba dibuat berpolemik seperti ini.
"Ada apa ini, jangan karena kepentingan politik lalu mengorbankan kepentingan masyarakat," kata Makmur, Selasa, 15 Maret 2011.
Makmur mengatakan, sikap Partai Golkar sepertinya melihat warga Bulukumba bisa dibodoh-bodohi. Meskipun, kata dia, anggota DPRD bersikap acuh, namun dengan tidak jelasnya pendirian Golkar secara tidak langsung merusak tatanan pemerintahan di daerah ini.
Ketua DPD II Partai Golkar Zainuddin Hasan berulang kali menyatakan bahwa persoalan pengisian jabatan ketua tidak lagi menjadi wewenangnya. Dia memilih menunggu keputusan Ketua DPD I. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar