KECAM GOLKAR SULSEL. Massa Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD, Rabu, 23 Maret 2011. Mereka mengecam sikap DPD I Partai Golkar Sulsel yang terkesan sengaja mengulur-ulur waktu untuk mengisi jabatan ketua DPRD Bulukumba yang lowong sejak 2009. (Foto: Fajar/Arman)
------------------
FPR Bulukumba Kecam Sikap Golkar Sulsel
- Terkait Jabatan Ketua DPRD Bulukumba
Harian Fajar, Makassar
Kamis, 24 Maret 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110323175318-warga-kecam-sikap-dpd-i
BULUKUMBA -- Seratusan warga yang menamakan diri Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Bulukumba, Rabu, 23 Maret. Mereka mengecam sikap DPD I Partai Golkar Sulsel yang terkesan sengaja mengulur-ulur waktu untuk mengisi jabatan ketua DPRD Bulukumba yang lowong sejak 2009.
Koordinator aksi, Rudi Tahas mengatakan, berbelit-belitnya pengisian jabatan tersebut tidak lepas dari kepentingan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Polemik jabatan ketua ini dinilai sengaja diciptakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu tanpa memikirkan dampaknya pada sistem pemerintahan di Bulukumba.
Paling tidak, kata dia, lantaran polemik pengisian jabatan ini tidak kunjung selesai, maka sampai saat ini belum dilakukan reposisi alat kelengkapan DPRD. Padahal, alat kelengkapan dewan saat ini seperti komisi dan badan yang dibentuk di DPRD Bulukumba sudah berakhir sejak 15 Januari.
"Kami pertanyakan ini dan mendesak DPRD Bulukumba mengambil langkah. Jangan diam terus dengan kondisi seperti ini," katanya.
Selain itu, Rudi juga meminta DPD I jangan sekali-kali memberi ruang kepada mantan narapidana seperti Andi Muttamar Mattotorang untuk kembali menjadi anggota DPRD Bulukumba. Meskipun, Muttamar saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I DPD II Golkar Bulukumba, namun statusnya sebagai orang yang pernah divonis bersalah dalam perkara korupsi sangat tidak wajar jika kembali duduk sebagai wakil rakyat.
Anggota DPRD Bulukumba yang bertugas menerima aspirasi, H Muhdar juga mengakui bahwa DPD I Partai Golkar sudah melakukan kebohongan. Alasannya, beberapa waktu lalu, saat dirinya mempertanyakan masalah tersebut, DPD I sudah menjanjikan bahwa pengisian jabatan ini akan dilakukan paling lambat dua hari setelah dirinya melakukan pertemuan. Namun, sampai saat ini sudah lebih dari satu pekan ternyata tidak ada realisasinya.
"Jadi saya pikir kalau dikatakan DPD I berbohong saya sepakat. Buktinya waktu saya datang saat itu, dia bilang besok sudah final. Tapi ternyata tidak ada buktinya," ujarnya.
Hingga kemarin, surat dari DPD I Partai Golkar Sulsel belum juga sampai ke tangan DPD II. Padahal, tiga hari lalu, melalui Sekretarisnya Pangeran Rahim, DPD I mengatakan sudah menyiapkan suratnya. "Belum ada suratnya, pak Gubernur masih di Jakarta. Mungkin setelah pulang baru diberikan," ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Bulukumba Muhammad Tabri. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Komentar