Illustrasi foto guru honorer yang sedang menangis saat melakukan aksi unjukrasa. Puluhan guru honorer di Bulukumba, Selasa, 18 Januari 2011, mendatangi kantor bupati setempat untuk menuntut perbaikan nasib. Seusai pertemuan, Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan menyumbangkan dana Rp 50 juta kepada IGHI Bulukumba. (Saladin/Global)
--------------------------------
Verifikasi Guru Honorer Dituding Tidak Transparan
-Datangi Bupati Bulukumba, Diberi Uang Rp 50 Juta
Harian Fajar, Makassar
Rabu, 19 Januari 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110118191259-verifikasi-honorer-dituding-tidak-transparan
BULUKUMBA -- Ratusan guru honorer mendatangi kantor Bupati Bulukumba, Selasa, 18 Januari 2011. Mereka datang menuntut perbaikan nasib. Mereka menuding, pendataan honorer, khususnya guru dilakukan secara tidak transparan. Akibatnya, banyak merugikan tenaga honorer yang secara faktual mengabdi bertahun-tahun. Bahkan mereka menyebut 480 orang dari 695 guru honorer yang lulus database pada 2005 sampai saat ini masih telantar dan tidak ada kepastian pengangkatannya.
Ironisnya, banyak bermunculan guru honorer yang tidak terdata pada 2005 justru terakomodasi pada pendataan tenaga honorer beberapa waktu lalu. Bahkan mereka yang tergabung dalam organisasi Ikatan Guru Honorer Indonesia (IGHI) Cabang Bulukumba ini mengaku kaget dengan membeludaknya tenaga guru honorer yang dilansir Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba yang menembus angka 2.000 lebih.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IGHI Bulukumba Awaluddin menegaskan, apa yang dialami guru honorer di Bulukumba sudah sangat memprihatinkan. Pasalnya, apa yang menjadi keresahan dan menjadi tuntutan sejak 2005 lalu hingga saat ini belum ada solusinya. Bahkan menurut Awaluddin pendataan honorer beberapa waktu lalu akan menimbulkan masalah baru karena adanya pembengkakan tenaga honorer yang tidak jelas asal usulnya.
"Sekarang kami minta BKDD agar memprioritaskan kami yang sudah terdata pada 2005," tambahnya.
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengendalian Pegawai Muhammad Nur Jalil menegaskan, BKDD sangat tergantung dengan data yang disetorkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi setiap tenaga honorer. Termasuk di dalamnya guru honorer. "Kami apa pun yang diberikan, itu yang kami proses," katanya.
Jalal menyebutkan untuk verifikasi tahun ini, sudah ada kepastian memenuhi syarat baru tenaga honorer kategori pertama yakni yang dibiayai APBN atau APBD. Jumlah yang memasukkan berkas untuk kategori ini saja mencapai 578 orang tetapi yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 70 orang. Itu pun kata dia, masih akan diverifikasi lagi sebelum ditetapkan Kemenpan. Sedangkan untuk kategori dua yang tidak dibiayai APBN ataupun APBD saat ini masih dalam proses dan belum ada pengumuman berapa yang dinyatakan memenuhi syarat.
Sementara itu, pasca ratusan tenaga honorer ini mendatangi kantor Bupati terjadi kekisruhan di depan ruangan bupati. Penyebabnya, Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan menitip uang Rp50 juta untuk dibagikan kepada para guru ini sebagai ongkos transportasi dan makan. Hanya saja, Ketua DPD IGHI, Awaluddin menolak untuk membagikannya dan beralasan akan digunakan untuk biaya organisasi. Karena desakan ratusan guru honorer, uang tersebut akhirnya dibagikan tetapi tidak lagi atas nama institusi DPD IGHI. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Komentar