IDI Kecam Tindakan Bupati Bulukumba

PELECEHAN. Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr Zaenal Abidin, menilai mutasi dokter spesialis ke Puskesmas merupakan pelecehan terhadap profesi dokter spesialis. Kasus seperti ini baru pertama kali terjadi di Indonesia dan itu terjadi di Bulukumba.

--------------------------------- 

IDI Kecam Tindakan Bupati Bulukumba

Harian Seputar Indonesia
Friday, 08 April 2011
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/391821/

MAKASSAR– Mutasi dua dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Dg Raja Bulukumba ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dinilai melecehkan profesi dokter spesialis.

Menurut Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr Zaenal Abidin, mutasi dokter spesialis ke kecamatan merupakan kasus pertama di Tanah Air yang terjadi di Bulukumba.

Dia menilai keputusan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan yang memutasi dua dokter spesialis itu tidak rasional dan terkesan sangat emosional. Zaenal yang juga merangkap sebagai Wakil Ketua Umum PB IDI mengatakan, dokter spesialis tidak bisa ditempatkan ke Puskesmas, karena mereka memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan di tingkat rumah sakit kabupaten/kota.

Penempatannya di Puskesmas itu tidak rasional karena tidak dilengkapi dengan peralatan memadai. Apalagi, wilayah tugasnya memang bukan di Puskesmas.

“Saya sangat menyesalkan tindakan ini. Masa dokter spesialis ditempatkan di Puskesmas. Kalau memang mereka tidak dibutuhkan lagi, usulkan saja untuk dipindahkan. Lagian masih banyak daerah yang kekurangan dokter spesialis,” tandas dokter asal Soppeng ini.

Dua dokter spesialis dimutasi ke Puskesmas yakni Dokter Spesialis Anak Wiwiek Setio Ulang dan Dokter Spesialis Kandungan Muhammad Rizal. Keduanya dipindahkan dengan alasan ikut memprovokasi para dokter dan perawat saat melakukan aksi mogok kerja.

Aksi tersebut merupakan akumulasi atas kekecewaan dokter dan perawat akibat jasa medis dokter tak dibayarkan.Selain itu,pembayaran jasa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai 2009-2011, pembayaran UGD gratis 2010-2011, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, juga belum diselesaikan.

Zaenal mengatakan, pihaknya segera mengambil tindakan untuk menindaklanjuti mutasi itu. Dia menduga perlakuan Bupati Bulukumba tersebut akibat aksi mogok ratusan dokter dan karyawan RSUD Sultan Dg Raja yang menuntut pembayaran jasa medis di rumah sakit tersebut.

“Masa orang menuntut haknya tidak boleh, lalu tiba-tiba dimutasi. Kalau ada masalah 'kan bisa dibicarakan. Lagian dokter spesialis itu tempat praktiknya di tingkat RSUD atau kabupaten. Bukan di kecamatan yang alat-alat keahliannya itu tidak ada,” katanya.

Zaenal mengatakan, jasa medis para dokter harus dibayarkan dan menjadi hak mereka. Apalagi, dari pantauannya, jasa medis di RSUD Sultan Dg Raja sudah bertahun-tahun tak dibayarkan.

“Mereka sudah cukup sabar. Aksi mogok kerja itu hanya akumulasi dari berbagai persoalan yang ada. DPRD setempat bisa turun tangan untuk mengatasi kemelut tersebut, sebab bisa saja dokter spesialis di RSUD itu ditarik dan tidak ada yang mau bertugas ke sana,”katanya.

Hal senada diungkapkan mantan Ketua IDI Sulsel Muh Akbar. Saat dikonfirmasi secara terpisah, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) ini sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan Zainuddin terhadap dua dokter spesialis di Bulukumba. Bagi Akbar, mutasi ke tingkat Puskesmas merupakan pelecehan terhadap profesi dokter spesialis. Sesuai aturan, dokter spesialis hanya diberikan izin praktik di tingkat kota, bukan di kecamatan.

“Misalnya ahli kandungan. Pertanyaannya, apakah ada alat-alat yang dibutuhkan di tingkat Puskesmas. Kalau ini tetap dipaksakan bupati, dokter spesialis itu melanggar aturan karena tidak ada izin praktiknya. Jadi sekali lagi, saya sangat kecewa kepada pemerintah setempat yang memberlakukan semena-mena para dokter,” kata Akbar.

Selain itu, sebut Akbar, mutasi dokter ke Puskesmas juga sekaligus dianggap sebagai pelecehan bagi almamater Fakultas Kedokteran, khususnya Unhas yang selama ini sudah menggembleng menjadikannya dokter ahli.

“Saya kira Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) dan Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia (IDAI) akan bersikap terhadap anggotanya yang diperlakukan tidak wajar saat mereka menuntut haknya, yang justru diatur dalam peraturan daerah sendiri,” paparnya.

Sebelumnya Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan memerintahkan pihak Inspektorat melakukan audit para pejabat, oknum dokter, dan perawat yang terlibat aksi mogok kerja di RSUD Sultan Dg Radja, Senin, 5 April 2011.

Dia meminta segera menindaklanjuti desakan dokter dan perawat yang menuntut perombakan manajemen rumah sakit itu.Bukannya melunasi pembayaran yang menunggak, Bupati Bulukumba justru memutasi dua dokter spesialis ke Puskesmas.

Kekosongan Dokter Spesialis Harus Segera Diisi

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba meminta Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan segera mengisi kekosongan posisi dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Dg Radja. Hal itu terkait mutasi yang dilakukan terhadap dua dokter spesialis sebagai buntut aksi mogok kerja para dokter dan perawat.

“Kekosongan posisi dokter spesialis di RSUD jangan dibiarkan berlarut-larut karena bisa menyebabkan penanganan kepada pasien terhambat,” kata Ketua Komisi A DPRD Andi Syahrir Syahid kepada wartawan di ruang Komisi A, kemarin.

Dua dokter spesialis yang dimutasi, yaitu dokter spesialis anak Wiwi Setioulang dan dokter spesialis kandungan Muh Rizal. Keduanya dipindahkan ke dua puskesmas berbeda di kecamatan.

Dewan tidak mencampuri kewenangan bupati selaku penentu kebijakan dalam pemerintah. Dia hanya mengingatkan bupati memperhatikan dampak tidak adanya dokter spesialis di RSUD.

“Kemungkinan Bupati sudah menyiapkan dokter spesialis, sehingga melakukan mutasi dua dokter tersebut. Kalau itu memang sudah ada, tidak ada lagi permasalahan,” tuturnya.

Pemimpin Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba Hamzah Libya mengatakan, aksi para dokter dan perawat merupakan akumulasi kekecewaan karena haknya tidak diberikan. Dia menilai mutasi yang dilakukan bupati itu bukan solusi, malah menambah permasalahan.

“Sosok yang paling bertanggung jawab dari permasalahan ini adalah Direktur RSUD. Ini yang harus dicopot. Bukan dokter dan perawat yang diberi sanksi,” ujarnya.

Dia mengakui aksi mogok kerja para dokter dan perawat sudah keluar koridor. Namun, masalah mogok itu bukan substansi akar permasalahan.

“Ini yang perlu dicermati. Mutasi itu pasti berdampak pada terganggunya pelayanan. Kalau pelayanan terganggu, siapa mesti disalahkan lagi, pasti orang melakukan mutasi itu,” tandasnya. (arif saleh/baharuddin}

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]