Senin, 30 Agustus 2010

Pencuri Gasak 11 Unit Komputer di Bulukumba

Pencuri Gasak 11 Unit Komputer di Bulukumba
- Dari Warnet di Jl Gajah Mada

Harian Tribun Timur
Selasa, 31 Agustus 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/125716/Pencuri_Gasak_11_Unit_Komputer_di_Bulukumba

Bulukumba, Tribun - Pencuri beraksi di Kabupaten Bulukumba, Minggu (29/8). Tamu tak diundang ini menggasak 11 unit komputer milik Enal, pegusaha Warnet Fusion Net, di Jl Gajah Mada Kota Bulukumba. Pencurian ini diperkirakan terjadi pada dini hari sekitar pukul 05.00 wita.

Staf yang bertugas di Fusion Net, Fadli, mengatakan, pada hari kejadian, saksi mata melihat ada mobil Avanza hitam tanpa nomor polisi di depan warnet itu. Warnet ini terletak di sebuah rumah toko (ruko).

"Sebanyak 11 komputer kami dibawa pencuri. Kejadiannya sekitar pukul 05.00 wita," Fadli, Senin (30/8) pagi.

Tidak ada yang melihat dengan jelas wajah kawanan pelaku, karena masih gelap. Tetangga korban mengaku hanya melihat ada mobil terparkir di depan warnet itu. Di dalam mobil terdapat tiga orang.

Warnet ini baru beroperasi sekitar setahun. Pencuri hanya menyisakan satu unit komputer yang sehari-hari digunakan oleh Fadli yang menjadi operator di warnet itu. Dua kipas angin ikut digasak pencuri.

Korban menduga, pelakunya orang yang sudah paham situasi di sekitar lokasi, termasuk aktivitas di warnet itu.

Fadli menambahkan, warnet ini biasanya buka hingga dini hari. Tapi dalam dua hari terakhir, tutup lebih awal. Kelengahan ini yang dimanfatkaan pencuri itu. (smb)


Sudah Ditangani Polisi

Kapolres Bulukumba, AKBP Arif Rahman, mengatakan, pihaknya sementara menyelidiki peristiwa tersebut.

"Memang benar telah terjadi pencurian komputer dan sementara kita selidiki. Sudah ditangani reskrim," kata kapolres, kemarin.

Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Jawaluddin, mengatakan,
untuk sementara belum ada pelaku yang diamankan. Polisi msih menyelidiki.

Hanya pada hari yang sama, polisi mengamankan pria berinisial Nas (21) di Jl Sultan Hasanuddin, sekitar pukul 23.00 wita, karena diduga mencuri di Jl Cumi-cumi, Kelurahan Ela-ela.

"Dia dibekuk karena diduga mencuri sebuah laptop dan handphone milik warga," kata Jawaluddin.

Ia berharap polisi bisa segera mengungkap pelaku pencurian di Warnet Fusion Net, karena kejadiannya mirip pencurian laptop di Jl Cuma-cuma yang diduga melibatkan Nas. (smb)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Butta Panrita Lopi, Tantangan Mengejar Identitas



Kota ini berusaha memunculkan kesan unik dari khasanah pesisir dengan mengusung tema sebagai Butta Panrita Lopi (kampung para pengrajin perahu). Dengan tema seperti itu, seolah pemerintah kabupaten Bulukumba menawarkan sesuatu yang berbeda dengan harapan citra yang diusung dapat melekat pada nama Bulukumba sehingga secara langsung maupun tidak langsung identitas tersebut mampu mengubah dan mempengaruhi persepsi orang-orang ketika mendengar nama Bulukumba disebut.

Imam Masjid New York Asal Indonesia Ikut Main Film



Imam Masjid New York Asal Indonesia Ikut Main Film
- Film Five Minarets in New York

http://entertainment.kompas.com/read/2010/08/11/11270318/imam.masjid.new.york.asal.indonesia.ikut.main.film
Rabu, 11 Agustus 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah film besutan sutradara Turki Mahsun Kirmizigul, Five Minarets in New York, berkisah tentang seorang warga Turki yang dicurigai sebagai teroris di kota New York, Amerika Serikat (AS). Menariknya, salah satu pemainnya adalah warga Indonesia yang saat ini menjadi Imam Masjid Al Hikmah New York, Syamsi Ali.

Syamsi Ali adalah pria asal Bulukumba, Sulsel, dan saat ini menjadi Imam Masid Al Hikmah, sebuah pusat komunitas Muslim Indonesia di Queens, New York, AS.

Muhammad Syamsi Ali, pria kelahiran Bulukumba, 5 Oktober 1967, saat ini juga menjabat Direktur Jamaica Muslim Center, sebuah yayasan dan masjid di kawasan timur New York, Amerika Serikat, yang dikelola komunitas Muslim asal Asia Selatan.

Ia menjelaskan, film ini bercerita tentang seseorang yang dicurigai sebagai teroris di kota New York. Kebetulan orang tersebut berwarga negara Turki dan kemudian pindah ke New York. Tetapi, oleh Pemerintah Turki dengan kerja sama intelijen Amerika ia diburu hingga di beberapa masjid di kota New York. Salah satunya adalah di Islamic Center New York.

FBI dan pejabat intelijen AS masuk ke masjid dengan sangat tidak sopan, tidak membuka sepatu, misalnya. Pada akhirnya mendapat reaksi, tetapi kemudian berhasil diselesaikan secara bijak oleh sang imam.

"Saya kebetulan diminta berpartisipasi sebagai salah seorang pemimpin Muslim di kota New York. Shooting untuk sekitar 20 menit itu dilakukan dalam waktu sekitar 9 jam. Sangat berkesan walau cukup melelahkan. Semoga film ini pada akhirnya memberikan nuansa baru dalam dakwah," katanya.

Ia berharap semoga film ini juga berhasil membuka mata bahwa tidak semua kecurigaan FBI itu memang benar. "Selain itu, semoga mereka lebih sadar untuk belajar kultur, tradisi, dan agama Islam," katanya.

Film ini mulai shooting pada April-Mei di New York dan Istanbul Turki dan menelan biaya sekitar 1 juta dollar AS. Film ini akan tayang pada November mendatang. (Tribunnews.com)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Minggu, 29 Agustus 2010

Kuota CPNS 2010 Kabupaten Bulukumba 232 Orang


Jatah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk pelamar umur tahun 2010 ini rata-rata mengalami penurunan dari jumlah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Gowa tahun ini hanya mendapat kuota 217 orang, Maros mendapat 237 orang, Wajo 248 orang, dan Bulukumba 232 orang.


----------------------------------
Kuota CPNS 2010 Kabupaten Bulukumba 232 Orang

Jatah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk pelamar umur tahun 2010 ini rata-rata mengalami penurunan dari jumlah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Gowa tahun ini hanya mendapat kuota 217 orang.

Sementara Kabupaten Maros mendapat 237 orang, Wajo 248 orang, Bulukumba 232 orang, Bantaeng 243 orang, dan Bone 220 orang. Pada tahun 2009, Pemkab Gowa mendapat kuota CPNS untuk pelamar umum sebanyak 389 orang. Dibandingkan dengan jatah tahun ini, terjadi pengurangan sekitar 152 orang.

“Semua daerah juga mengalami pengurangan. Jadi bukan hanya Pemkab Gowa saja,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Gowa Muliaty Hamka saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/7).

Berdasarkan surat Menpan RI, EE Mangindaan Nomor 403.F/M.PAN-RB/07/2010 tertanggal 21 Juli 2010 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2010 menyebutkan, alokasi tambahan formasi CPNS Gowa khusus pelamar umum meliputi tenaga guru 98, tenaga kesehatan 65, tenaga teknis 54 orang.

Menpan menegaskan tenaga umum ini diprioritaskan untuk tenaga fungsional tertentu dengan kualifikasi pendidikan diploma dua (D2). Namun untuk jabatan tertentu apabila sangat dibutuhkan dengan kualifikasi pendidikan lain tetap harus sesuai dengan kompetensi jabatan/pekerjaannya.

Muliaty menjelaskan, formasi yang diturunkan pusat ini terbilang kecil dari yang diharapkan Pemkab Gowa. Setidaknya, Pemkab Gowa mengharapkan minimal 500 formasi untuk mengimbangi kebutuhan pegawai di Gowa karena usulan lebih 2.000-an orang.

“Formasi tahun lalu jumlahnya mencapai 601, termasuk di dalamnya 153 tenaga honorer sisa pengangkatan terakhir. Sebenarnya, formasi pelamar umum pada tahun 2009 agak besar yakni 389 di banding tahun 2010 ini,” jelas mantan Sekretaris DPRD Gowa ini.

Maros-Sinjai

Kepala BKDD Maros Ibrahim Dahlan mengatakan, pemerintah pusat melalui BKN memberikan kuota CPNS kepada Pemkab Maros sebanyak 237 orang. Jumlah ini cukup berkurang dari jatah penerimaan CPNS 2009 yang mencapai 567 orang.

“Kemarin saya dari Jakarta dan Maros memperoleh jatah 237 orang untuk CPNS nantinya,” terangnya. Menurut Ibrahim, jumlah itu nantinya akan dibagi ke dalam formasi tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Mengenai rinciannya masih akan dibahas dan kemudian diserahkan ke pusat lagi.

“Tergantung apakah pusat menyetujui atau tidak,” terangnya.

Mengenai tenaga honorer, katanya, sudah tidak ada lagi penerimaan. “Sudah tidak ada penerimaan untuk tenaga honorer karena semua sudah diangkat menjadi PNS,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala BKDD Sinjai Taufik mengungkapkan, BKN telah menyetujui 200-an kuota CPNS Sinjai untuk penerimaan tahun 2010 ini.

Jumlah tersebut jauh di bawah jumlah yang diusulkan Pemkab Sinjai sebanyak 1.523 orang. Taufik mengungkapkan, pengusulan tersebut terdiri dari tiga kategori yaitu untuk tenaga kesehatan sebanyak 283 orang, tenaga teknis 363 orang, dan tenaga pendidik sebanyak 877 orang.

“Sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, usulan tersebut memang tidak akan diterima semuanya, namun kami memang hanya sebagai pelaksana tekhnis dari usulan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Sinjai,” kata Taufik,kemarin.

Bupati Sinjai A Rudiyanto Asapa sebelumnya menjamin tidak akan ada nepotisme dan rekayasa dalam penerimaan CPNS di daerah ini.

Wajo-Bone

Pemerintah Kabupaten Wajo ini melansir kuota untuk penerimaan CPNS tahun 2010 yang telah disetujui oleh BKN sebanyak 248 orang. Kepala BKDD Wajo A Safri Modding mengaku jumlah itu jauh dari jumlah yang diusul beberapa waktu lalu.

“Jumlah tersebut memang di bawah permohonan kami, tapi Pemkab Wajo tetap bersyukur karena Wajo mendapatkan kuota yang lebih banyak dari kabupaten-kabupaten lain,” kata Safri kepada Tribun, kemarin.

Dari 248 lowongan formasi yang diterima, 110 di antaranya dialokasikan untuk formasi tenaga pendidik atau guru. Kemudian 75 orang untuk formasi tenaga kesehatan, dan sisanya 63 orang dialokasikan untuk penerimaan tenaga teknis.

Di Bone, BKN menyetujui usulan quota CPNS sebanyak 220 kuota untuk penerimaan CPNS tahun 2010 ini. Kuota tersebut terdiri dari 99 orang tenaga guru, 66 lowongan formasi untuk tenaga kesehatan dan 55 kuota untuk tenaga teknis. Hal tersebut diungkapkan Kepala BKDD Bone M Ridwan.

“Dari 220 formasi yang telah disetujui BKN, kami akan melakukan pengkajian tentang latar belakang pendidikan apa yang paling dibutuhkan,” katanya.

Bulukumba-Bantaeng

Kabupaten Bulukumba untuk tahun ini mendapat jatah kuota CPNS 232 orang. Terdiri atas untuk formasi tenaga guru 103 orang, tenaga kesehatan 70 orang, dan tenaga teknis 59 orang.

“Ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya yakni 232 orang. Sementara tahun lalu sebanyak 335 orang dari semua klasifikasi jurusan,” kata staf Bagian Pengadaan PNS BKDD Bulukumba, Taufik Ramli.

Menurutnya, jumlah tersebut belum dilakukan klasifikasi dan baru merupakan jumlah secara keseluruhan dan masih membutuhkan klasifikasi lanjutan dan dibagi per formasi. Pihak Menpan memberikan waktu hingga akhir Agustus dan hasil penyusunan kebutuhan dikirim ke Menpan.

Sementara Kabupaten Bantaeng menerima kouta 343 dari seluruh formasi jurusan. Jumlah tersebut juga lebih banyak untuk tenaga guru dibanding untuk tenaga kesehatan serta tenaga teknis.

“BKDD baru menerima kemarin verifikasi dari Menpan dengan jumlah kuota 343 orang,” kata Kabag Humas Pemkab Bantaeng Syahrul Bayang per telepon.

Namun pihaknya belum menjelaskan pembagian kuota perjurusan itu, tetapi telah ada jumlahnya ditangan BKDD setempat.

“Di daerah itu masih membutuhkan tenaga guru dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan warga setempat sehingga masih memprioritaskan tenaga guru dan kesehatan,” jelas Syahrul.

Waktu Pendaftaran

Terkait rencana pembukaan penerimaan CPNS tahun ini, Muliaty mengatakan, waktu pendaftaran belum bisa ditentukan. Sebab formasi ini masih akan dibahas dulu untuk mengetahui tingkat kebutuhan pegawai per bagian.

“Misalnya tenaga kesehatan, kita butuh tenaga apa. Untuk tenaga guru dibutuhkan guru bidang studi apa. Hasil penggodokan ini akan diserahkan kembali ke Menpan untuk disetujui. Setelah persetujuan itu turun barulah kita tentukan rencana penerimaan CPNS. Kami berharap Oktober bisa rampung dan kita segera kirimkan ke Menpan,” jelas Muliaty.

Menurutnya, rencana pendaftaran akan berlangsung serentak. Demikian juga dengan kerja sama dengan pihak pembuat dan pemeriksa akan diseragamkan. Pihak Menpan telah menegaskan agar semua dikoordinir pemerintah provinsi.

Hal senada dikatakan staf BKKD Bulukumba Taufik Ramli. Menurutnya, jika Menpan telah menyetujui semua klasifikasi formasi jurusan maka diperkirakan dimulai dibuka pendaftaran antara Oktober dan November.

“Diperkirakan Oktober mendatang dimulai dibuka pendaftaran,” kata Taufik.(ink/ans/smb/ute). ref : tribun timur

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Golput di Bulukumba 110.511 Orang

Golput di Bulukumba 110.511 Orang

Harian Fajar, Makassar
JUMAT, 27 AGUSTUS 2010
http://news.fajar.co.id/read/103120/41/golput-di-bulukumba-110511-orang

BULUKUMBA -- Partisipasi warga Bulukumba dalam menggunakan hak politiknya pada pemilukada putaran kedua 23 Agustus lalu terbilang rendah. Dari 320.148 pemilih terdaftar, yang menggunakan haknya hanya 209.637 orang atau 65,48 persen. Itu berarti 110.511 orang tidak menggunakan hak politiknya alias golput. Jumlah ini lebih buruk dibanding putaran pertama yang partisipasinya mencapai 216.435 orang.

Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink memperkirakan rendahnya partisipasi disebabkan waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan bulan puasa. Ia mengatakan KPU akan tetap melakukan evaluasi di balik rendahnya partisipasi pemilih ini.

"Harapan kita di atas 70 persen tapi kalau seperti ini yah itulah fakta politik. Kami sudah berusaha melakukan sosialisasi tetap hasilnya tetap rendah,," kata Arum Spink.

Ia menambahkan meski rendah, jumlah pemilih seperti itu tetap harus disyukuri. Hal ini kata dia adalah buah dari kerja keras yang sudah dilakukan selama ini. Terlebih persoalan memilih adalah hak prerogatif masing-masing orang dan tidak bisa dipaksakan. Ke depan, kata dia, langkah yang perlu dilakukan hanya dengan jalan penyadaran tentang pentingnya menyalurkan hak pilih tersebut.

"Tapi kalau dikatakan harus dan semua yang ada dalam DPT ikut saya kira masih sulit. Tapi memang sebaiknya mendekati jumlah itu. Tapi dengan waktu yang singkat apalagi sempat ada sedikit benturan dan simpang siur tentang jadwal pastinya otomatis berpengaruh," tambahnya. (arm)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Ketua DPRD Bulukumba Diberhentikan Karena Terbukti Korupsi

Ketua DPRD Bulukumba Diberhentikan Karena Terbukti Korupsi

Kamis, 12 Agustus 2010

TEMPO Interaktif, Makassar - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba, A Muttamar Mattotorang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melakukan korupsi. Saat ini pengganti Muttamar sementara diproses di Dewan untuk dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Ketua Partai Golkar Bulukumba ini ditahan pada Januari lalu karena kasus korupsi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada 2007. Sementara surat pemberhentian Muttamar diterima pihak sekretariat Dewan, hari ini, dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1737/VIII/tahun 2010.

"Saya hanya menerima surat ini dari bagian umum kantor Dewan Perwakilan Rakyat Bulukumba," kata A Cawa Miri, sekertaris Dewan Bulukumba, Kamis (12/8).

Dia mengatakan akan memproses surat tersebut sesuai dengan mekanisme penggantian antarwaktu.

Andi Nirwan Arifuddin, pejabat sementara ketua Partai Golkar Bulukumba mengatakan pengganti Muttamar sebagai anggota Dewan adalah Andi Ilham Malik.

"Kami sementara mengusulkannya. Selain Ilham mempunyai suara terbanyak kedua setelah Muttamar di daerah pemilihannya, juga mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Partai Golkar," katanya.

Nirwan mengatakan, akan berupaya agar Ilham dapat dilantik bulan ini sebagai anggota Dewan.

"Sampai saat ini kami berjalan sesuai dengan mekanisme dan semuanya berjalan mulus," ucapnya.

KPU Bulukumba sampai saat ini belum menentukan Pengganti Antar Waktu A Muttamar.

"Kami belum menerima surat dari pihak Dewan tentang pemberhentian tersebut. Jika sudah ada surat dari pimpinan Dewan maka kami akan memprosesnya," kata Arum Spink, Ketua KPU Bulukumba.

JASMAN

- sumber:
http://www.tempointeraktif.com/hg/makassar/2010/08/12/brk,20100812-270795,id.html

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Jumat, 27 Agustus 2010

Azikin Solthan Lebih Cocok Caretaker Bupati Bulukumba



Azikin Solthan meraih gelar doktor (S3) dari Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam bidang Administrasi Publik, dengan membuat disertasi tentang Dinamika Politik Lokal dalam Kebijakan Penyusunan APBD dengan studi kasus Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Artinya, pria kelahiran Bantaeng, 7 Agustus 1953 itu, memiliki cukup pengetahuan tentang dinamika politik di Bulukumba.

Incumbent Tumbang di Bulukumba


Keterangan gambar: Bupati Bulukumba Sukri Sappewali yang diusung Partai Golkar kalah dalam Pemilukada putaran kedua, 23 Agustus 2010, dari lawannya Zainuddin Hasan.

Incumbent Tumbang di Bulukumba

Penulis : Lina Herlina

Media Indonesia
Kamis, 26 Agustus 2010
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/26/164852/3/1/Incumbent-Tumbang-di-Bulukumba-/ya

MAKASSAR--MI: Bupati incumbent Kabupaten Bulukumba Sukri A Sappewali dan pasangnnya Abdul Rasyid Sarehong (Aspirasi) menjadi satu-satunya bupati incumbent yang tumbang dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) bupati serentak di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Lima dari 10 kandidat bupati yang ikut dalam pemilukada serentak di Sulsel adalah incumbent. Mereka adalah Bupati Soppeng HA Soetomo, Bupati Luwu Timur HA Hatta Marakarma, Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali, Bupati Selayar Syahrir Wahab, dan Bupati Gowa H Ichsan Yasin Limpo. Namun dari hasil perhitungan suara yang ditetapkan KPU Bulukumba, Sukri yang dikenal sebagai pasangan Asipasi kalah 9,8 persen suara dari pasangan Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin).

Menurut Ketua KPU Bulukumba Arum Spink, Kamis (26/8), pemilukada di Bulukumba berlangsung dua putaran. Pada putaran kedua pasangan kandidat yang bertarung yakni AM Sukri Sappewali-Abdul Rasyid Sarehong (Aspirasi) dan Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin).

Dari hasil rekapitulasi suara yang masuk dan ditetapkan Rabu (25/8), pasangan Zaidin memimpin perolehan 114.036 suara atau 54,90 persen sedangkan Aspirasi hanya meraih 93.669 suara (45,10 persen), terjadi selisih sekitar 9.8 persen.

Dijelaskan Arum Spink, pada putaran pertama, Aspirasi sempat unggul 63.384 suara (29,29 persen) dan Zaidin hanya 59.323 suara (27,41 persen) dari total suara 216.435.

Kegagalan Sappewali, kandidat yang diusung Partai Golkar, memupuskan target Golkar untuk unggul di 10 pemilukada kabupaten di Sulsel, menyusul kegagalan yang sama terhadap usungan Golkar di Kabupaten Maros dan Soppeng. Klaim keunggulan Golkar hanya terjadi di Pangkep, Barru, Tana Toraja, Luwu Timur, Selayar, dan Gowa.

Sementara itu, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas mengatakan, pemilukada dua putaran juga berlangsung di Luwu Utara, hasilnya baru akan ditetapkan Jumat (27/8). Bersamaan itu, masa jabatan bupati berakhir 27 Agustus 2010 dan akan diisi oleh Andi Herry Iskandar, mantan Wali Kota Makassar yang juga Asisten Satu Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai caretaker bupati dan dilantik Sabtu mendatang oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Masamba. (LN/OL-8)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Selasa, 24 Agustus 2010

Selamat Datang Perubahan



KANTOR BUPATI BULUKUMBA. Banyak janji yang diumbar duet Zainuddin Hasan - Syamsuddin (Zaidin), bahkan Zainuddin Hasan secara pribadi mengikrarkan kontrak politik. Bila dipercaya masyarakat Bulukumba, ia berjanji akan mengemban amanah dan kepercayaan itu untuk perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bulukumba. (Foto: Asnawin)

Senin, 23 Agustus 2010

Zaidin di Bulukumba, Arip di Lutra

Zaidin di Bulukumba, Arip di Lutra
-Unggul Sementara di Putaran Kedua Pemilukada 2010


Harian Ujungpandang Ekspres
Selasa, 24-08-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=52356

MAKASSAR, Upeks—Pelaksanaan pencoblosan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) dan Kabupaten Bulukumba tuntas sudah. Di Bulukumba pasangan Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) berhasil mengungguli incumbent. Sedangkan di Lutra, suara incumbent H Arifin Junaidi-Hj Indah Putri Indriani (Arip) berhasil melampaui rivalnya Thahar Rum-H Ansar Akib (Trans).

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, Pasangan Calon Bupati (Cabup) Bulukumba, Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin), hampir pasti memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Bulukumba putaran kedua, yang digelar Senin (23/8) kemarin.

Pasangan Cabup yang diusung beberapa partai kecil itu unggul di delapan kecamatan. Delapan kecamatan yang menjadi lumbung suara kemenangan Zaidin adalah Ujungbulu, Ujungloe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, Kajang, Bulukumpa, serta kecamatan Rilauale.

Sementara itu, Cabup AM Sukri Sappewali yang berpasangan dengan Abd Rasyid Sarehong (Aspirasi) yang menjadi pesaing Zaidin hanya unggul di dua kecamatan. Kedua kecamatan itu adalah kecamatan Gantarang dan Kindang.

"Hasil sementara, kita (Zaidin) yang menang," kata Syafiuddin, Tim Pemenangan Zaidin.
Kecamatan Bulukumpa dan Rilauale merupakan basis kemenangan Cabup Syafruddin Amjar-Yusnin Mappanyulle di putaran pertama lalu.

Sementara itu, di putaran kedua ini, cabup Andi Syafruddin Amjar mendukung pasangan Cabup Zaidin. Syafiuddin menjelaskan, hasil putaran kedua di Kecamatan Bulukumba, Zaidin unggul 15.040, sementara, Aspirasi meraup 12.559 suara.

Di Kecamatan Rilau, Zaidin juga unggul dengan meraup 9.743 suara, sementara pesaingnya Aspirasi hanya meraup 6.798 suara. Perolehan suara Zaidin di delapan kecamatan, menunjukkan masyarakat Bulukumba ingin perubahan.

Data yang sama juga dirilis oleh konsultan politik Zaidin, Global Instituite of Science. Menurut Ayuddin Hbp, kemenangan Zaidin itu berkat berhasil merebut hati masyarakat Bulukumba yang memang ingin melakukan perubahan.

Sementara itu, data yang dirilis Partai Demokrat Bulukumba juga menunjukkan hasil yang memenangkan pasangan Cabup Zaidin. "Hasil perhitungan sementara, Zaidin unggul 54%, Aspirasi 46%," terang politisi Partai Demokrat Bulukumba, Mulyadi Mursali, yang dihubungi Upeks via selulernya.

Mulyadi Mursali yang juga anggota DPRD Bulukumba periode 2009-2014 mengatakan, data yang dihimpun partai Demokrat itu merupakan data dari lapangan. Data yang dihitung adalah hasil dari TPS. Melihat hasil Pemilukada putaran kedua itu, hampir pasti pasangan Aspirasi yang diusung partai Golkar, kalah.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Aspirasi, Hamzah Pangki, yang dihubungi mengaku, baru dua kecamatan dihitung yakni Gantarang dan Kindang. "Kami menang di Kecamatan Gantarang dan Kindang," terang Hamzah Pangki, melalui telepon selulernya.

Apakah pasangan Cabup Aspirasi bisa memenangkan Pemilukada Bulukumba putaran kedua? Hamzah Pangki yang juga anggota DPRD Bulukumba tidak memberikan jawaban detail.
Hamzah Pangki yang juga sekertaris DPD Partai Golkar Bulukumba mengaku masih menunggu laporan dari TPS.

Sementara itu, Pemilukada Bulukumba putaran kedua 23 Agustus 2010 kemarin, berlangsung aman. Secara umum, pemungutan suara yang berlangsung di 780 TPS, berlangsung secara serentak. Satuan pengamanan dari kepolisian terlihat berjaga-jaga. Satuan Brigade Mobil (Brimob) dengan bersenjata lengkap melakukan patroli dari TPS ke TPS.

Saling Klaim di Lutra

Sementara itu, terjadi saling klaim kemenangan di Kabupaten Lutra. Menurut data Insert Insert Institute menyebutkan, pemilukada putaran kedua di Kabupaten Lutra dimenangkan oleh pasangan Thahar Rum-H Ansar Akib (Trans) dengan perolehan suara sebesar 50,55%, sedangkan incumbent H Arifin Junaidi-Hj Indah Putri Indriani (Arip) hanya memperoleh 48,45%.

Data yang dirilis oleh Insert itu jauh berbeda dengan yang dipublikasikan oleh Adhyaksa Supporting House, dimana Arip memperoleh suara sebanyak 51,65% dan Trans hanya 48,35%.


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Calon Bupati Bulukumba Masih Saling Klaim

Incumbent Unggul di Lutra
- Bulukumba Masih Saling Klaim


Harian Fajar, Makassar
SELASA, 24 AGUSTUS 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/102775/10/incumbent-unggul-di-lutra

MASAMBA -- Pasangan calon bupati di dua daerah – Luwu Utara dan Bulukumba -- yang menggelar pemilihan kepala daerah (pemilukada), Senin 23 Agustus, sama-sama mengklaim memenangkan pemilihan.

Di Luwu Utara, pasangan incumbent Arifin Junaidi - Indah Putri Indriyani (ARIP) mengklaim mengungguli rivalnya Thahar Rum-Ansar Akib (Trans7) dengan perolehan sebesar 76.575 suara atau 52,75 persen. Sementara Trans7 hanya meraih 68.585 suara atau 47,25 persen.

Data yang dirilis ini berbeda tipis dengan data yang disampaikan desk pilkada Pemkab Lutra. Sampai pukul 23.30 malam tadi, pasangan ARIP unggul dengan perolehan 77.567 suara atau 53,40 persen, sedangkan pasangan Trans7 memperoleh 67.698 suara atau 46,60 persen.

Koordinator tim media ARIP, Kadar mengatakan, hasil perhitungan tersebut berdasarkan real qount dari data per-TPS. Dari 11 kecamatan, dia memastikan sembilan kecamatan dimenangkan pasangan ini. "Itu belum masuk data Kecamatan Limbong, karena ada perbedaan data yang dilaporkan," ujar Kadar.

Diakui Kadar, dari 10 kecamatan yang sudah dikantongi dengan perhitungan real qount, perolehan suara dua kandidat itu hanya berbeda tipis.

Di Kecamatan Bonebone, ARIP meraih suara 12.341, sedangkan Trans7 meraih 10.122 suara. Di Kecamatan Sukamaju, pasangan ARIP juga mengklaim menang dengan perolehan 11.218 suara, sementara Trans7 hanya 10.412 suara. (selengkapnya lihat grafis)

Satu-satunya kecamatan yang dimenangkan Trans7 berdasarkan hasil perhitungan real qount tim ARIP hanya Kecamatan Sabbang yang juga merupakan basis paket Trans7. Di kecamatan ini, Trans7 meraih 9.115 suara, sedangkan pasangan ARIP meraih 9.305 suara.

Sementara, dua kecamatan yang berada di pegunungan yakni Kecamatan Seko dan Rampi juga dimenangkan pasangan ARIP. Di Kecamatan Rampi, ARIP meraih 555 suara, sedangkan Trans7 meraup 367 suara. Begitupun di Kecamatan Seko, pasangan ARIP mendulang suara sebanyak 3.820, Trans7 hanya meraih 2.903 suara.

Dari hasil itu, pasangan ARIP mengklaim unggul sementara dengan raihan 76.575 suara atau 52,75 persen. Sementara Trans7 hanya meraih 68.585 suara atau 47,25 persen.
Tim ARIP bisa sesumbar dengan perolehan itu. Tapi, tim Trans7 juga tak mau kalah dari hasil perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan Insert Institute.

Direktur Eksekutif Insert Institute, Muhammad Aris, sore kemarin, merilis pasangan yang diusung Partai Demokrat itu memenangkan sementara hasil pemilukada putaran kedua ini.

Versi quick count Insert, pasangan Trans7 memperoleh 55,5 persen, sementara ARIP hanya 49,45 persen. Hanya saja, diakui Aris, suara itu baru masuk sekitar 85 persen.

Klaim kemenangan Trans7 juga disampaikan berdasarkan perhitungan real count dari formulir C1. Menurut Ketua Tim Trans7, Aris Mustamin, pasangan Trans7 menang sementara dengan perolehan suara 52,3 persen, sementara ARIP hanya 47,7 persen. "Tapi itu minus tiga kecamatan di daerah pegunungan yakni Kecamatan Rampi, Seko, dan Limbong," ujar Aris.

Bulukumba

Di Kabupaten Bulukumba, saling klaim dua kandidat juga dirilis memenangkan pemilukada, kemarin.

Juru bicara Zainuddin Hasan- Syamsuddin (Zaidin), Zaenal Basrun mengaku sudah mengantongi kemenangan pada delapan kecamatan.

Masing-masing kecamatan Ujung Bulu, Herlang, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Ujung Loe, Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale. Pasangan nomor urut satu ini mengklaim hanya kalah di Kecamatan Kindang dan Gantaran.

Dari 10 kecamatan itu, tim Zaidin mengklaim memperoleh suara di atas 50 persen. Sayangnya, tim Zaidin belum mau membeberkan data riil kemenangan pada delapan kecamatan tersebut. Alasannya masih dalam tahap perampungan. "Juga menghindari adanya benturan data antara satu dengan ain yang bisa memperkeruh suasana," katanya.

Sementara itu, data dari PPK menyebutkan, pasangan Zaidin unggul sementara dengan perolehan 103.587 suara (57,40 persen), sedangkan calon incumbent AM Sukri Sappewali - Rasyid Sarehong (Aspirasi) memperoleh 76.870 suara (42,60 persen).

Beberapa kecamatan dibeber dari hasil real count, seperti Kecamatan Ujung Bulu Zaidin memperoleh 13,534 suara, sedangkan Aspirasi 9.026 suara. Di Kecamatan Herlang Zaidin memperoleh 8.201 suara, sedangkan Aspirasi 4.765 suara. (selengkapnya lihat grafis).

Pasangan AM Sukri Sappewali – Rasyid Sarehong (Aspirasi) juga mengklaim memenangkan pemilukada putaran kedua ini.

Juru Bicara tim Aspirasi, Andi Hamzah Pangki, mengaku menandingi perolehan suara tim Zaidin dengan perolehan 51,74 persen, sedangkan Zaidin memperoleh 48,1 persen.

Dua kecamatan dengan pemilih terbesar di Bulukumba diklaim dimenangkan dengan perolehan suara mutlak sampai 90 persen, yakni Kecamatan Gantarang dan Kindang.
Dua kecamatan ini, kata Hamzah, mempengaruhi besar dalam persentase perolehan suara Aspirasi. "Itu masih data sementara, karena masih dalam tahap perampungan," ujarnya. (man-arm)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Minggu, 22 Agustus 2010

Bulukumba Datangkan Brimob dari Jakarta




Bulukumba Datangkan Brimob dari Jakarta

Harian Fajar, Makassar
http://news.fajar.co.id/read/102511/92/bulukumba-datangkan-brimob-dari-jakarta
Minggu, 22 Agustus 2010

BULUKUMBA--Panasnya tensi politik jelang pemungutan suara Pemilukada Bulukumba putaran kedua memaksa pihak kepolisian meningkatkan pengamanan. Polres Bulukumba meminta bantuan Brigade Mobil (Brimob) dari Jakarta.

Ada dua kompi Brimob dari Polres Kelapa Dua Jakarta yang didatangkan ke Bulukumba. Personel bantuan itu akan disebar pada beberapa titik yang dianggap rawan terjadi kekisruhan.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bulukumba, AKBP Arif Rahman mengatakan awalnya dia berencana meminta bantuan personel kepolisian dari Sinjai dan Bantaeng. Namun, setelah dilakukan analisa dan prediksi potensi konflik, maka diputuskan untuk meminta bantuan Brimob dari Jakarta.

Hal ini dilakukan karena polisi memprediksi sejumlah titik rawan yang membutuhkan penanganan khusus. Apalagi, konsentrasi massa akan terfokus pada dua pasang kandidat, yakni Zainuddin Hasan-Syamsuddin dan AM Sukri Sappewali-Rasyid Sarehong.

"Kami sadar putaran kedua lebih rawan. Total personel pengamanan yang akan diterjunkan berjumlah 900 orang lebih. Tetapi, saya berharap Bulukumba aman-aman saja," jelasnya, kemarin.

Personel yang diterjunkan berjumlah 928 personel. Jumlah tersebut terdiri atas 224 orang anggota Brimob dari Polres Kelapa Dua Jakarta, 34 personel Brimob dari Polda Sulselbar, 125 personel dari Polres Sinjai dan Bantaeng, serta sekira 550 personel dari Polres Bulukumba.

Meski personel keamanan sudah siap, tidak berarti persiapan sudah matang. Salah satu yang mengganjal saat ini adalah anggaran. Hingga kemarin, Pemkab Bulukumba belum mencairkan anggaran pengamanan. "Padahal, kami sudah membutuhkannya. Wajar jika kami risau dengan belum cairnya anggaran ini," tambahnya. (arm)

Kamis, 19 Agustus 2010

Mengenang Masa-masa Indah di SMA Negeri 1 Bulukumba


Pintu gerbang SMA Negeri 1 Bulukumba, difoto pada 10 Agustus 2010. Ketika masih kelas satu, saya bersama ratusan teman siswa SMA 1 Bulukumba pernah mengadakan perjalanan dengan berjalan kaki (istilahnya camping, dibaca kemping) dari sekolah ke pelabuhan Bira, Bulukumba, yang berjarak sekitar 40 kilometer dan juga berjalan kaki keesokan harinya dari Bira ke SMA 1 Bulukumba. (foto: asnawin)

Rabu, 18 Agustus 2010

Kampanye Putaran Kedua Bertepatan HUT Proklamasi

Kampanye Putaran Kedua Bertepatan HUT Proklamasi

Fajar News
SELASA, 20 JULI 2010
Berita dikutip dari http://news.fajar.co.id/read/99073/41/kampanye-putaran-kedua-bertepatan-hut-proklamasi, pada 19 Agustus 2010

MAKASSAR -- Tahapan pemilukada putaran kedua di Luwu Utara dan Bulukumba serba tanggung. Selain pemungutan suara berlangsung dalam bulan Ramadan, kampanye juga dimulai bertepatan puncak peringatan hari proklamasi kemerdekaan RI.

Berdasarkan jadwal tahapan yang dibuat bersama antara KPU Luwu Utara, KPU Bulukumba, dan KPU Sulsel, kampanye putaran kedua berlangsung tiga hari. Kampanye dimulai 17 Agustus 2010 dan berakhir 19 Agustus.

Di beberapa daerah, ada tradisi perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan setiap 17 Agustus. Berbagai pesta rakyat digelar. Baik berupa gerak jalan, panjat pinang, dan aneka hiburan lainnya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, besar kemungkinan kampanye yang dilakukan pasangan calon bupati/calon wakil bupati bakal sepi. Warga lebih memilih menghadiri pesta rakyat daripada menghadiri kampanye pasangan calon.

Masalahnya, kampanye pada putaran kedua tidak boleh dalam bentuk rapat umum atau pengerahan massa. Seandainya pola ini diizinkan, pasangan calon bisa memanfaatkan momen peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tersebut.

Ketua KPU Luwu Utara, Muhammad Rajab, mengatakan pihaknya tetap konsisten pada jadwal tahapan yang telah disusun. Menurutnya, jadwal itu sudah sulit diubah karena akan berpengaruh pada jadwal lainnya.

"Tidak ada perubahan. kampanye tetap 17-19 Agustus. Itu sudah sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005," jelas Rajab.
Sesuai jadwal, pemungutan suara putaran kedua berlangsung 23 Agustus. Dengan demikian, masa tenang akan berlangsung 20-22 Agustus. Penetapan pasangan terpilih dijadwalkan 31 Agustus.

Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink, mengatakan pihaknya juga berusaha konsisten pada jadwal itu. Hanya, pihaknya hingga saat ini masih terkendala anggaran tambahan dari Pemkab Bulukumba.

Jika tambahan anggaran itu tidak disetujui, maka besar kemungkinan putaran kedua Pemilukada Bulukumba ditunda. Hal itu dimungkinkan revisi peraturan KPU tentang teknis penyelenggaraan pemilukada. (sap)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Kamis, 12 Agustus 2010

Pantai Tanjung Bira



Pantai Tanjung Bira

Tanjung Bira has a nice white sand and shows a beautiful panorama. There are so many kinds of fish and corals in the sea. At this beach, we can watch the sunset or sunrise in the same position. We can do many activities such as diving, swimming, sunbathing, and snorkeling. Behind the beach, we can climb Puang Janggo peak (400 m) to enjoy the vast panorama. Tanjung Bira is also the main to gate to Selayar Island.

Location:
Bonto Bahari sub-district, Bulukumba
42 km east of Bulukumba town
200 km south of Makassar city

Attractions:
white sandy beach

Nearby destinations:
Tana Beru (ships making)
Air Terjun Bissapu (waterfall)

tulisan dan foto dikutip dari:
http://www.vizata.net/celebes/south/1/bulukumba-tanjung_bira.htm
fotodikutip dari:
http://fotokita.net/browse/photo/461276683237_0318916/all/874
pada Jumat, 13 Agustus 2010


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Pesona Tanjung Bira Bulukumba



Di pantai pasir putih ini keluarga dan kerabat anda dapat berjemur, bermain futsal, bermain pasir, atau sekedar berjalan-jalan menikmati semilir angin pantai. pembaca/Ign. Herri Prasetyanto
dikutip dari
http://us.foto.detik.com/readfoto/2009/03/13/133915/1098920/464/1/
pada Jumat, 13 Agustus 2010



Mengingat pantai ini berupa tanjung, wisatawan tidak hanya dapat menikmati keindahan sunset, melainkan juga sunrise yang memukau di pelabuhan nelayan di Bira. pembaca/Ign. Herri Prasetyanto
dikutip dari
http://us.foto.detik.com/readfoto/2009/03/13/133915/1098920/464/2/
pada Jumat, 13 Agustus 2010


Fasilitas yang ada di lokasi pantai ini adalah penginapan yang terjangkau, restoran, penyeberangan perahu nelayan ke pulau seberang pantai, selain itu juga ada penyewaan snorkling dan penyelaman. pembaca/Ign. Herri Prasetyanto
dikutip dari
http://us.foto.detik.com/readfoto/2009/03/13/133915/1098920/464/3/
pada Jumat, 13 Agustus 2010


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Memungut Serpihan Peristiwa di SD Negeri 10 Ela-ela, Bulukumba


 
GEDUNG SD Negeri 10 Ela-ela, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, saat difoto pada Kamis, 12 Agustus 2010. Banyak kenangan yang masih tersimpan dalam ingatan dari sekolah ini saat kami menimba ilmu sambil bermain spada episode tahun 197401980.(Foto: Asnawin)

Selasa, 10 Agustus 2010

Berkunjung ke SMP Negeri 1 Bulukumba


Salah satu ruangan kelas SMP Negeri 1 Bulukumba yang saya rekam pada hari Rabu, 11 Agustus 2010. Saya menimba ilmu di sekolah ini pada tahun 1980-1983. Tentu saja sudah banyak perubahan di sana, tetapi kenangan masa lalu tak pernah terlupakan. (foto: asnawin)

------------------------------

Berkunjung ke SMP Negeri 1 Bulukumba

Pada hari pertama Ramadhan, 11 Agustus 2010, saya berkunjung ke SMP Negeri 1 Bulukumba. Kebetulan di sana sedang dilaksanakan Pesantren Kilat. Saya langsung teringat puluhan tahun lalu, ketika menimba ilmu di sekolah tersebut.

Saya belajar di SMP Negeri 1 Bulukumba tahun 1980 s/d 1983. Gedungnya sudah jauh berubah. Dulu, masih ada ruangan kelas yang berdinding kayu dan berlantai tanah. Sekarang semuanya sudah permanen berdinding tembok dan berlantai ubin.

Saat berkunjung, saya bertemu dan berbincang-bincang dengan Drs Jalaluddin Nur, salah seorang guru (Pendidikan Agama Islam) di sekolah tersebut. Beliau mengaku terangkat menjadi guru sejak tahun 1983.

''Sekarang SMP Negeri 1 Bulukumba sudah ditetapkan sebagai Sekolah Unggulan, jadi jumlah siswa dibatasi maksimal 31 orang setiap kelas. Total kelas 27, jadi jumlah siswa 847 orang,'' ungkap Jalaluddin.

Berikut beberapa foto SMP Negeri 1 Bulukumba yang saya rekam dengan menggunakan handphone pada hari Rabu, 11 Agustus 2010. (asnawin)





Halaman sekolah SMP Negeri 1 Bulukumba cukup asri dengan banyaknya pohon-pohon pelindung. (foto-foto: asnawin)



Pintu gerbang SMP Negeri 1 Bulukumba, difoto pada Kamis, 12 Agustus 2010. (foto: asnawin)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

SMP 1 Bulukumba Gelar Pesantren Kilat


Ratusan siswa SMP Negeri 1 Bulukumba mengikuti Pesantren Kilat atau Pesantren Ramadhan di aula sekolah tersebut, Rabu, 11 Agustus 2010. Pesantren kilat berlangsung selama empat hari, 11-14 Agustus 2010. (foto: asnawin) 

----------------------------

SMP 1 Bulukumba Gelar Pesantren Kilat

Ratusan siswa SMP Negeri 1 Bulukumba mengikuti Pesantren Kilat (Amaliyah Ramadhan) dan Buka Puasa Bersama, selama empat hari, 11-14 Agustus 2010. Pesantren Kilat (Peskil) dibuka Kepala Sekolah H Bahman S SPd MSi, Rabu (11/8) pagi di aula SMP Negeri 1 Bulukumba.

Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Bulukumba, Drs Jalaluddin Nur, kepada Asnawin (pengelola blog kabupatenbulukumba.blogspot.com, Rabu, 11 Agustus 2010, menjelaskan, pesantren kilat di sekolah tersebut sudah merupakan kegiatan rutin setiap awal bulan Ramadan.

''Dananya diambil dari dana Pendidikan Gratis dan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Jadi tidak ada pungutan kepada para siswa. Kasihan mereka kalau harus membayar lagi, padahal mereka mungkin butuh biaya ke sekolah dan untuk pulangnya,'' katanya.

Peskil dilangsungkan mulai pagi pukul 08.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita. Sesudah itu, peserta Peskil salat dhuhur dan pulang. Siswa dari beberapa kelas mendapat giliran secara bergantian undangan buka puasa bersama.

Materi yang diberikan antara lain arkamal iman, tarikh Islam, tahrah, shalawat badar, dan akhlak. Selama Peskil, para siswa mendapat bimbingan dari empat guru agama di sekolah tersebut, yaitu Drs Jalaluddin Nur, Dra Rostiati, Dra Hj Rosminah, dan St Aisyah Mas'ali SAg.

Ahmad Ali, salah seorang siswa kelas tujuh (kelas 1) mengatakan, dirinya penasaran dengan acara Peskil tersebut, sehingga sangat antusias mengikutinya.

''Saya belum tahu apa yang dilakukan dalam Peskil, jadi saya bersemangat ikut Peskil,'' kata alumni SD Islam Terpadu Wihdatul Ummah Makassar. (asnawin)


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Keterbukaan Informasi Publik dan PPID



Keterbukaan Informasi Publik dan PPID

Oleh: Asnawin
(Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel / Humas Kopertis Wilayah IX Sulawesi / Dosen Komunikasi & Jurnalistik pada beberapa perguruan tinggi)
- Makalah ini dipaparkan pada acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di Aula BLK Kabupaten Bulukumba, Selasa, 10 Agustus 2010

Pengantar :

Dulu, semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka. Sekarang, semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup. Dulu, jangankan informasi pribadi, informasi publik pun banyak yang sengaja ditutup. Sekarang, jangankan informasi publik, informasi pribadi pun banyak yang sengaja dibuka.

Di era keterbukaan informasi dan kebebasan pers dewasa ini, semua informasi seolah-olah bebas dibuka dan disampaikan kepada publik, termasuk rekening pribadi pejabat publik dan video koleksi pribadi sepasang kekasih atau sepasang suami isteri.

Apa boleh buat, kita sekarang sudah berada di era keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Media massa begitu bebas ‘’melempari’’ kita beragam informasi dan hiburan. Media massa memotret segala aspek kehidupan kita. Segala-galanya diberitakan, difilmkan, disinetronkan, di-reality show-kan, disiarkan secara langsung, disiarulangkan, dan sebagainya.

Melalui polling, talk show, dan berbagai macam rubrik atau program acara, media massa memaksa kita menceritakan rahasia kita, bahkan sampai tak ada lagi yang disembunyikan.

Media massa juga banyak menyoroti pengelolaan pemerintahan, badan publik, pejabat publik, serta berbagai hal seputar informasi publik. Maka kasus korupsi, kolusi, nepotisme di pemerintahan pun banyak yang terekspos di media massa.

Haruskah kita memusuhi atau menghindari wartawan? Haruskah pemerintah daerah membuat jarak atau aturan dalam menghadapi wartawan? Jawabnya tidak, karena wartawan dan media massa sesungguhnya adalah mitra dalam pembangunan, bahkan pers disebut-sebut sebagai pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pemerintah daerah (termasuk di dalamnya DPRD) sebagai badan publik, justru harus bermitra dengan pers, terutama untuk membuka informasi publik kepada masyarakat, serta hasil-hasil kegiatan dan prestasi yang dicapai pemerintah daerah.

Bukan hanya dengan pers, kemitraan juga perlu dijalin oleh pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai pihak.

Bentuk kemitraan bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menghimpun, mengolah, menghasilkan, dan menyebarkan informasi, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Kita semua tahu bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, serta merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel.

Kita juga tahu bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, pemerintah daerah, dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, informasi publik harus dikelola dengan baik, karena pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Di sinilah benang merah perlunya pemerintah daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebelum membahas PPID, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan informasi publik dan badan publik.

Informasi Publik

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sementara Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Jadi kalau tidak berkaitan dengan kepentingan publik, maka informasi tersebut tidak termasuk kategori informasi publik. Artinya, informasi tersebut tidak wajib disediakan oleh badan publik atau PPID.

UU KIP menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, tetapi tetap ada pengecualian.

Informasi publik yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan oleh badan publik, yaitu informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Selain informasi publik yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan, setiap badan publik dan PPID harus mengetahui dan memilah mana informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mana informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan mana informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Badan Publik

Dalam UU KIP dijelaskan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Daftar badan publik tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010, Tanggal 30 April 2010.

Badan publik tersebut antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, seperti Komisi Yudisial, KPU, Dewan Pers, Dewan Pendidikan, KONI, Badan Pengawas Pemilu, Badan Narkotika Nasional, Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Juga termasuk organisasi non-pemerintah sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, YLBHI, Walhi, serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Jika ada badan publik yang dengan sengaja menyembunyikan atau tidak menyediakan informasi secara terbuka, maka badan publik tersebut bisa dituntut. Begitulah tuntutan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mulai berlaku sejak April 2010.

Instansi pemerintah, kepolisian, militer, kejaksaan, pengadilan, partai politik, BUMN, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, dan organisasi lain yang anggaran atau dananya berasal dari APBN/APBD atau sumbangan masyarakat, harus menyiapkan diri menghadapi UU KIP.

UU KIP mewajibkan semua badan publik tersebut menyediakan informasi publik secara transparan. Di antara informasi publik yang harus dibuka secara transparan adalah semua rencana kebijakan publik, penggunaan keuangan, dan kegiatan yang dilakukan badan publik.

Meskipun demikian, tetap ada yang dikecualikan, yaitu informasi yang dirahasiakan dan hanya boleh diminta dengan beberapa persyaratan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Apakah semua badan publik sudah menyiapkan informasi publik yang ada di lingkungannya masing-masing? Apakah semua badan publik sudah memiliki pejabat atau bagian khusus yang menangani informasi dan dokumentasi? Apakah orang-orang yang ditunjuk menangani informasi publik dan dokumentasi memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan di bidang tersebut?

Inilah salah satu masalah krusial yang dihadapi badan publik. Bisa dipastikan bahwa belum semua badan publik memiliki atau telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi.

Kalau belum ada pejabat atau tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada publik, bagaimana mungkin informasi itu dapat disebarluaskan atau dirahasiakan dengan baik.

Kita berharap badan publik dapat mempersiapkan dan menunjuk PPID yang kompeten di bidangnya dalam menjalankan aktivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik.

PPID tidak harus berlatar-belakang pendidikan formal ilmu komunikasi, karena yang lebih penting adalah menguasai bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi atau keterampilan dalam hal mengumpulkan, mengolah, mengorganisir, menyimpan, menyebarluaskan atau diseminasi, dan memberikan pelayanan informasi secara profesional.

Pimpinan instansi, lembaga, atau badan publik tidak boleh salah memilih orang dalam merekrut pejabat dari bidang lain yang sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidang informasi dan dokumentasi. Juga tidak boleh hanya memindahkan staf dari bidang lain menjadi PPID, karena itu bukanlah langkah yang tepat.

Selain itu, masih banyak yang harus diperhatikan oleh badan publik dalam menyongsong pemberlakuan UU KIP, antara menyiapkan sistem manajemen informasi publik yang terorganisasi dan menyiapkan anggaran komunikasi publik.

Sistem manajemen informasi dan pengelolaannya tentu membutuhkan anggaran khusus, apalagi UU KIP ’’memerintahkan’’ badan publik menyediakan informasi publik secara berkala minimal dua kali dalam setahun.

Badan publik juga wajib menyampaikan informasi secara berkala melalui media massa (internal dan eksternal), menyampaikan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, serta menyampaikan kepada khalayak ramai informasi setiap saat melalui situs website.

Masyarakat menginginkan kemudahan dalam mengakses informasi publik dan UU KIP juga menegaskan hal tersebut. Masyarakat dan UU KIP menuntut informasi publik harus dibuka, maka badan publik harus memilih PPID yang profesional yang harus siap memenuhi tuntutan tersebut.

Tugas dan Wewenang PPID

PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Ada beberapa tugas yang dibebankan kepada PPID yaitu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPID berwenang menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berwenang meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

PPID juga berwenang mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Kesimpulan dan Saran

Pemerintah daerah (termasuk di dalamnya DPRD) sebagai badan publik, harus bermitra dengan pers, terutama untuk membuka informasi publik kepada masyarakat, serta hasil-hasil kegiatan dan prestasi yang dicapai pemerintah daerah.

Bukan hanya dengan pers, kemitraan juga perlu dijalin oleh pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai pihak.

Bentuk kemitraan bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menghimpun, mengolah, menghasilkan, dan menyebarkan informasi, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Informasi publik harus dikelola dengan baik, karena pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Di sinilah benang merah perlunya pemerintah daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

UU KIP menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, tetapi tetap ada pengecualian.

Selain informasi publik yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan, setiap badan publik dan PPID harus mengetahui dan memilah mana informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mana informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan mana informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Mengakhiri tulisan ini, kami menyarankan kiranya pemerintah daerah mempersiapkan dan menunjuk PPID yang kompeten di bidangnya dalam menjalankan aktivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik.

PPID tidak harus berlatar-belakang pendidikan formal ilmu komunikasi, karena yang lebih penting adalah menguasai bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi atau keterampilan dalam hal mengumpulkan, mengolah, mengorganisir, menyimpan, menyebarluaskan atau diseminasi, dan memberikan pelayanan informasi secara profesional.


Referensi:
- Asnawin, Informasi Publik Harus Dibuka, Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar, 14 Juli 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi)
- Nasution, Zulkarimen, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya (edisi revisi), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Pace, R. Wayne & Faules, Don F, editor Deddy Mulyana MA PhD, ‘’Komunikasi Organisasi; Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan’’, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, edisi keenam September 2006.
- Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Daftar Badan Publik
- Tikson, Deddy T, Teori Pembangunan (Modernisasi, Keterbelakangan, Ketergantungan), bahan kuliah pada program magister Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2003.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers


[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

FUI Bulukumba Demo di Kantor Polisi Tuntut Ba'asyir Dibebaskan

FUI Bulukumba Demo di Kantor Polisi Tuntut Ba'asyir Dibebaskan

Tempo Interaktif
Selasa, 10 Agustus 2010
Dikutip dari http://www.tempointeraktif.com/hg/makassar/2010/08/10/brk,20100810-270195,id.html, pada Rabu, 11 Agustus 2010

TEMPO Interaktif, Makassar - Penangkapan terhadap Abu Bakar Ba'asyir oleh detasemen khusus 88 dengan tuduhan teroris mendapat reaksi dari pengurus Forum Umat Indonesia (FUI) Kabupaten Bulukumba. Mereka berunjukrasa di kantor Kepolisian Resort Bulukumba, Selasa (10/8), menuntut agar Ba'asyir dibebaskan.

Menurut FUI, alasan yang dilontarkan pihak kepolisian bahwa bukti penangkapan akan terbuka pada saat di pengandilan tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan bukti yang dimiliki oleh pihak polisi hanya pengakuan dari seorang yang ditangkap, bukan bukti fisik.

Musyafir, Koordinator Aksi mengatakan, saat Ba'asyir berada di Bulukumba tidak pernah menyinggung agama lain dan tidak mengajarkan supaya umat Islam melakukan kekerasan.

"Malah beliau meminta supaya kami tetap berada dalam koridor agama Islam yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, serta ajaran Islam," katanya.

Dia mengatakan, Ba'asyir ditangkap karena diduga adanya intervensi oleh pihak Asing. Sebab saat ini citra kepolisian di mata Asing sudah dipertanyakan karena masalah ditubuh Polri banyak yang tidak mampu diselesaikan.

"Saya juga tidak mengerti kenapa Amerika dan beberapa bangsa Asing lainnya takut dan menuduh Ba'asyir adalah teroris yang paling berbahaya di Asia, padahal Ba'asyir adalah tokoh agama Islam yang tidak pernah mengajarkan kekerasan," ucap dia.

Ahmad Kadir, Wakil Ketua FUI Bulukumba, mengatakan pihaknya akan tetap melakukan aksi jika pihak kepolisian tidak melepaskan Ba'asyir.

"Ba'asyir bukan teroris seperti apa yang dituduhkan oleh polisi dan dia (Ba'asyir) tidak pernah mengajarkan untuk melakukan tindakan kekerasan," kata dia.

Para pengunjuk rasa kecewa karena saat mereka melakukan aksi, Kapolres Bulukumba, Wakapolres, dan beberapa pejabat tinggi lainnya di Polres, mereka tidak temukan, akibatnya tuntutan mereka tidak ada yang menerimanya.

Namun saat dikonfirmasi terpisah, AKP Novly Pitoy, Wakapolres Bulukumba, mengaku bahwa dirinya sedang berada di Kantor Polda Sulselbar, dalam rangka pembahasan anggaran 2011.

"Kalau Pak Kapolrtes, (AKBP Arif Rahman) lagi berada di Kecamatan Rilau Ale memberikan sosialisasi pada masyarakat di sana," kata dia.

Dia mengaku Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Ba'asyir karena adanya bukti yang kuat.

"Tidak mungkin polri menangkap jika tidak terbukti," ujar dia.

JASMAN



[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Sabtu, 07 Agustus 2010

Pejabat Arogan




Ia selalu tampil ceria dan ramah kepada semua orang. Tak heran kalau kemudian banyak yang mengusulkan dan mengharapkannya memimpin salah satu kadipaten di Negeri Angin. Atas desakan berbagai pihak, Raja Negeri Angin pun kemudian mengangkat Fulan sebagai bupati pada salah satu kadipaten. Upacara pelantikannya sebagai bupati dihadiri ribuan orang dan rakyat setempat menyambutnya dengan tangan terbuka.

Jumat, 06 Agustus 2010

Di Taiwan, Siswi SMAN 1 Bulukumba Raih Penghargaan



Tiga pelajar Indonesia mengikuti kompetisi Asian Young Inventions of Energy Exhibition (AYEE) yang digelar oleh Universitas Taiwan Selatan (Southern Taiwan University, STU) di Tainan, Taiwan bagian Selatan. Mereka pun mendapatkan hasil yang membanggakan. Salah satu dari siswi yang bikin bangga itu adalah siswi SMA 1 Bulukumba, Sulsel. Namanya adalah Dewi Lestari Amaliah. (foto dicopy dari facebook Dewi Lestari Amaliah)

Bangun Keterbukaan, DPRD Bulukumba Bentuk Komisi Transparansi

Bangun Keterbukaan, DPRD Bulukumba Bentuk Komisi Transparansi
- 11 Tokoh Berita Kota Makassar (6)

Harian Beritakota Makassar
Senin, 12-07-2010
http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=44068

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba sukses menerapkan transparansi. Sejak lima tahun terakhir, kran dibuka lebar agar rakyat melihat dan mendengar setiap kebijakan yang ditelurkan. Dengan ini, rakyat senantiasa menjadi bagian dari fungsi-fungsi legislasi DPRD. DPRD Bulukumba meraih penghargaan sebagai Parlemen Transparan 2010 versi Harian Berita Kota Makassar.

Bukan pekerjaan mudah membangun transparansi di parlemen. Parlemen adalah wadah berkumpulnya para politisi, sehingga tidak mudah menyatukan persepsi mereka.
Apalagi, kepentingan rakyat di parlemen terkadang disusupi kepentingan partai.
Tapi di DPRD Bulukumba, misi transparansi bisa dirintis dalam waktu yang relatif singkat.

Salah satu unsur pimpinan DPRD Bulukumba, HA Husbiannas, mengatakan, misi ini belum sepenuhnya sempurna. Tapi keterbukaan yang dirintis telah dirasakan oleh masyarakat luas.

"Informasi di DPRD makin terbuka ke rakyat. Rakyat tidak lagi kesulitan untuk mengakses apa saja yang mereka ingin ketahui. Sehingga mereka juga merasa menjadi bagian dari parlemen itu," papar Husbiannas.

Husbiannas adalah satu dari empat kader Partai Demokrat yang duduk di DPRD Bulukumba. Politisi berlatar pengusaha ini mengatakan, secara formal, bentuk keseriusan DPRD Bulukumba dalam membangun transparansi adalah dengan membentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi. Komisi ini berfungsi ganda, sebagai alat kontrol sekaligus wadah komunikasi antara legislator dan konstituennya.

Fungsi kontrolnya mencakup kebijakan yang sifatnya berorientasi publik. Dimana setiap kebijakan harus lebih dulu dibuka ke hadapan umum, agar mendapat respons. Respons inilah yang nanti menjadi simpulan untuk dijadikan regulasi.

Sedangkan fungsi komunikasi yang diusung adalah mengajari rakyat agar lebih dewasa berdemokrasi. Rakyat akan makin tahu bagaimana berkomunikasi dengan wakil-wakil mereka di DPRD.

Dengan begitu, sangat minim peluang terjadinya kesalahan persepsi atas setiap kebijakan yang akan dikeluarkan legislatif.

"Jadi pada prinsipnya, keterbukaan itu bersifat mutlak," jelas Husbiannas.

Keterbukaan itu dibangun dengan beragam cara. Menurutnya, bisa secara langsung, dan secara tidak langsung.

Secara langsung DPRD Bulukumba biasanya melakukan pertemuan yang bersifat terbuka, agar masyarakat bisa ambil bagian di dalamnya. Dalam kesempatan seperti inilah biasanya, legislatif membuat ruang kepada masyarakat untuk berbicara, menyampaikan keluhan, saran dan kritik.

Sementara, pola tidak langsung, dilakukan dengan melibatkan media. Media dilibatkan sebagai wadah komunikasi yang akan menyampaikan setiap kebijakan di DPRD.

"Ini kita bangun dari dulu. Karena memang sangat efektif menyampaikan informasi lewat media. Bisa menyentuh seluruh lapisan, bahkan sampai ke pelosok," katanya.

Pola penyampaian informasi seperti ini menurut Husbiannas, masih perlu dikembangkan ke depan. Kelompok-kelompok masyarakat harus mulai diajak untuk akrab dengan parlemen.

"Tidak boleh lagi ada rakyat yang canggung ke DPRD. DPRD ini milik rakyat, jadi rakyat harus menjadi bagian di dalamnya," jelas Husbiannas.

Transparansi di DPRD juga berfungsi eksplisit. Artinya, juga sebagai alat kontrol bagi kinerja eksekutif.

Kalau selama ini rakyat mulai akrab dengan wakil-wakilnya di DPRD, sekarang legislatif harus berjuang agar rakyat juga bisa lebih dekat dengan pejabat eksekutif, seperti kepala dinas, camat, lurah, hingga kepala daerah.

Dengan begitu, informasi pembangunan untuk rakyat tidak hanya berada di legislatif, akan tetapi otoritas teknis di eksekutif juga punya tanggung jawab kepada publik.

"Karena pada prinsipnya di sanalah, teknis pembangunan itu dilakukan. Jadi otomatis rakyat juga butuh informasi langsung dari sana," jelas Husbiannas.

Soal penghargaan DPRD Bulukumba sebagai Parlemen Transparan 2010, Husbiannas melihatnya sebagai motivasi positif. Tidak saja kepada DPRD Bulukumba sebagai motor transparansi, tapi hendaknya juga merangsang daerah lain untuk melakukan cara yang sama.

Husbiannas ingin penghargaan ini tidak membuat para legislator Bulukumba lupa diri. Sebaliknya, harus dijadikan pendorong agar bekerja lebih baik untuk rakyat. (sya/B)



[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Etos Bulukumba dalam Sepotong Lakon


PAGANRANG. Ini adalah pemusik pengiring tari-tarian tradisional Bugis Makassar. Orang yang memainkan musik tradisional Bugis Makassar ini disebut paganrang (pemukul ganrang/genderang). Mereka selalu memakai pakaian adat Bugis Makassar, lengkap dengan topi passapu yang terbuat dari kain dan bisa dibongkar pasang. (Foto: Wahyudin Mas'ud)

-------------------------

Etos Bulukumba dalam Sepotong Lakon

Tempo
Selasa, 27 Juli 2010
http://www.tempointeraktif.com/hg/panggung/2010/07/27/brk,20100727-266503,id.html

TEMPO Interaktif, Makassar - Sebagai masyarakat agraris di pedesaan, Bulukumba punya kebiasaan bahu-membahu saat anggota masyarakatnya menggelar hajatan. Lelaki dan wanita tak mau ketinggalan. Tanpa diundang, mereka berbondong-bondong ke rumah mempelai. Di saat kaum pria membuat laminan, janur, dan memasang tenda, para ibu dan remaja putri tak kalah gesit di dapur. Meracik bumbu, memotong daging, atau membuat penganan untuk tamu dan undangan.

"Semua mencerminkan semangat gotong royong masyarakat saat akan menggelar pesta pernikahan," kata Dewi Fauziah, Pembina Sanggar Tari Adinda kepada Tempo, Sabtu pekan lalu.

Etos kerja dan semangat gotong royong ini dicoba diangkat oleh Sanggar Tari Adinda dalam tarian Sipakala' biri' ri pa' buntingang, Sabtu pekan lalu, di Benteng Fort Rotterdam, Makassar.

Gemulai gerak delapan penari wanita tampak anggun dengan balutan kostum warna cerah. Empat berwarna kuning, empat lain berwarna hijau. Bawahan berupa sarung sabbe' dengan motif kotak-kotak selaras dengan warna baju. Kesan anggun semakin terpancar dari selendang merah yang melekat di badan.

Mula-mula, penari berbaris delapan menghadap penonton sebagai simbul salam penghormatan. Seiring dengan suara musik pengalun dan lantunan syair, kedelapan penari membagi diri menjadi dua kelompok sesuai dengan warna baju. Kadang mereka duduk membentuk lingkaran seraya menirukan beberapa gerakan, lazimnya para ibu dan remaja putri yang sedang meracik bumbu.

Dewi menuturkan, sudah menjadi kebiasaan sebagian besar warga di Bulukumba, jika salah seorang warga menggelar hajatan, seperti pesta pernikahan, kaum wanita datang membantu hingga hajatan berakhir. Kebiasaan yang sudah menjadi semacam budaya di kalangan masyarakat Bugis Makassar, masih terpelihara dengan baik.

"Sampai sekarang kebiasaan seperti ini masih berlangsung, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang masih mengedepankan budaya gotong royong," ia menjelaskan.

Dewi menambahkan, tarian ini menyampaikan pesan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat agraris di Sulawesi Selatan. Lakon berdurasi kurang dari 15 menit itu menunjukkan ciri khas warga Kabupaten Bulukumba. Beberapa gerakan dalam tarian banyak diilhami dari tari Salondreng, tarian yang juga mengisahkan pelaksanaan prosesi pernikahan.

"Iringan beberapa alat musik didominasi oleh perkusi, untuk menghidupkan tarian itu sendiri," kata dia.

Dominasi perkusi sebagai alat musik tradisional begitu terasa sepanjang pertunjukan selama sekitar setengah jam. Ganrang, rebana, dan alat musik pukul dari bambu, Katto'-katto', begitu rancak terdengar. Sesekali ritme pertunjukan terkesan lamban dalam nada-nada sedikit melo saat iringan kecapi dan suling mengalun. Musik begitu dinamis mengiringi gerak gemulai kedelapan penari yang tampil dengan full make up.

Penampilan rombongan asal Bulukumba ditutup dengan tari Mario Uleng. Tarian ini menggambarkan keceriaan pemuda dan pemudi saat menanti bulan purnama. Berbeda dengan suguhan sebelumnya, kali ini petikan kecapi dan alunan seruling terdengar dominan. Seperti hendak menyesuaikan gerak delapan pasang muda-mudi yang larut dalam keceriaan di bawah siraman purnama.

Ketika kegelapan menyelimuti bumi, para remaja pun dirundung resah, menanti purnama yang tak kunjung tiba.

Tunrung Pakkajanra'

Pergelaran seni Sulawesi Selatan di Benteng Rotterdam pada Sabtu pekan lalu semakin semarak dengan penampilan Sanggar Sejati, mewakili Kota Makassar. Enam penari pria tampil begitu padu dalam lakon Tunrung Pakkanjara. Eksplorasi perkusi, seperti ganrang, menjadi ciri khas tarian yang mengutamakan gerak keenam penari ini.

Dentuman ganrang bertalu-talu semakin menghidupkan suasana. Eksplorasi alat musik tradisional yang biasanya hanya dimainkan dengan memukul dengan menggunakan jari tangan ini tak lagi tampak. Ganrang dipukul dengan menggunakan dua kayu yang panjangnya seukuran lengan orang dewasa. Bersahut-sahutan, sambung-menyambung, memecah keheningan malam yang mulai merayap seantero kota.

"Itulah keunikan Tunrung Pakkanjara," kata Vian, seorang penari seusai pertunjukan pada Sabtu itu.

"Gerakan penari mesti selaras dengan ketukan ganrang yang bertalu-talu yang seolah tak mau berhenti," lanjutnya.

Nada-nada yang dimunculkan begitu apik sekaligus rancak. Selaras spirit tarian, yang menggambarkan keceriaan para prajurit kerajaan. Prajurit yang memainkan gerakan Pa'raga.

ARIFUDDIN KUNU



[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Senin, 02 Agustus 2010

80 Keluarga di Bulukumba Minum Air Hujan

Dampak Banjir
80 Keluarga di Bulukumba Minum Air Hujan


Selasa, 27 Juli 2010
http://regional.kompas.com/read/2010/07/27/01190735/80.Keluarga.di.Bulukumba.Minum.Air.Hujan
BULUKUMBA, KOMPAS.com - Sebanyak 80 keluarga di kampung Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan kesulitan air bersih akibat terendam banjir setelah hujan dua hari.

Warga sebagian berprofesi buruh industri batu merah dan kini hanya mengandalkan air hujan untuk keperluan mandi, mencuci dan minum. "Selama banjir merendam kampung kami, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Kami hanya mengandalkan air hujan untuk keperluan air minum," kata Samsuddin, warga setempat, di Bulukumba, Selasa (27/7/2010).

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Bulukumba, Aris Iskandar, menyatakan, upaya yang sifatnya darurat akan dilakukan dengan memasang dua unit bak penampung air bersih di kawasan kampung Batuppi.

"Secepatnya kami mengupayakan dua bak penampungan air bersih agar masyarakat dapat menikmati air bersih," janjinya.

Bupati Bulukumba, Sukri Sappewali, saat meninjau kondisi warga, memerintahkan Direktur PDAM Bulukumba memasang bak penampung air minum di kampung Batuppi, kelurahan Bintarore, Bulukumba. "Semoga saja pemasangan bak penampung air itu dapat sedikit membantu warga Batuppi," ujar bupati.

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]

Sumur Panas Gegerkan Warga

Sumur Panas Gegerkan Warga

Fitriani Lestari
02/08/2010 09:53
http://berita.liputan6.com/daerah/201008/289134/Sumur.Panas.Gegerkan.Warga

Liputan6.com, Makassar: Sebuah sumur menggemparkan warga Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Maklum saja sumur ini kerap mengeluarkan asap layaknya air mendidih pada malam hari.

Sumur ini terletak di kediaman Jusni (50), di Kompleks Jalan Jambu, Senin (2/8). Awalnya Jusni merasa kaget saat berjalan di atas sumur yang tertutup tegel. Jusni merasakan lantai di sekeliling sumur panas, berbeda dengan lantai ruangan lainnya. Karena penasaran, Jusni langsung memanggil suaminya dan membobol tegel sumur. Saat tegel dibobol tiba-tiba sumur tersebut mengeluarkan asap.

Semenjak peristiwa tersebut, warga sekitar maupun luar komplek ramai berdatangan. Mereka penasaran ingin melihat langsung sumur panas itu. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun sangat antusias ingin melihatnya. Mereka bahkan penasaran ingin memegang langsung dan merasakan hawa panas yang muncul dari sumur.

Meski sumur panas ini membuat penasaran, tak sedikit warga yang takut mendekat. Mereka takut jika asap tersebut mengandung gas berbahaya bagi kesehatan dan beracun. Warga berharap, pemerintah segera turun tangan meninjau sumur tersebut.(MEL)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]