Minggu, 30 Januari 2011
Poros Bulukumba-Bira Butuh Perbaikan
RUSAK PARAH. Kondisi ruas jalan poros Bulukumba-Herlang yang saat ini sangat memprihatinkan. Hampir semua bahu jalan sudah berlobang dan rawan kecelakaan. Gambar direkam, Sabtu, 29 Januari 2011. Jalan poros kota Bulukumba-Bira juga banyak yang rusak parah. (Foto: Arman/Fajar)
------------------------------
Poros Bulukumba-Bira Butuh Perbaikan
Harian Fajar, Makassar
Minggu, 30 Januari 2011 http://www.fajar.co.id/read-20110130062107-poros-bulukumbabira-butuh-perbaikan
BULUKUMBA -- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bulukumba mendesak pemerintah provinsi (pemprov) Sulsel segera turun tangan. Terlebih kerusakan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata Pantai Bira sekira 20 kilometer ini sudah masuk dalam kategori rusak parah. Hampir semua bagian badan jalan sudah terbongkar dan berlubang. Akibatnya, jalan tersebut rawan kecelakaan.
Kepala Disbudpar, Andi Nasaruddin Gau mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi jalan yang semakin hari semakin rusak tersebut. Alasannya, jalur tersebut merupakan jalan penghubung dua kabupaten yakni Bulukumba-Selayar sehingga anggaran pemeliharaannya menjadi beban pemprov Sulsel. Hanya saja, Nasaruddin menegaskan bahwa jika pemprov memiliki perhatian terhadap pengembangan kawasan wisata di Sulsul, maka sebaiknya pemprov peduli dengan kondisi seperti ini.
"Jalan sudah sangat rusak dan sangat tidak mendukung bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bira. Kasihan wisata ini kan sudah dikenal tidak hanya dalam negeri tapi sampai mancanegara, tapi kalau begini kondisinya otomatis mereka hanya datang satu kali dan tidak akan datang lagi. Makanya, pemprov peduli dong kalau memang mau membantu daerah ini maju dari sektor pariwisata," kata Nasaruddin Gau, Sabtu, 29 Januari 2011.
Lebih lanjut, Nasaruddin menyatakan bahwa program "Visit South Sulawesi" dari Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang menekankan pada pengembangan kawasan wisata tidak akan berhasil tanpa adanya perhatian untuk sektor infrastruktur. Pasalnya, menurutnya Nasaruddin salah satu ukuran suatu kawasan wisata menjadi pilihan orang untuk berkunjung sangat dipengaruhi dengan kemudahan akses menuju tempat tersebut.
"Kita harus memperpendek waktu tempuh sehingga pengunjung tidak kelelahan. Apalagi jalur menuju pantai bira juga sangat indah pemandangannya. Tapi kalau jalanan rusak, maka pengunjung hanya akan menghabiskan banyak waktu dan sampai dikawasan wisata sudah dalam kondisi kelelahan. Saya tantang pak Syahrul untuk merealisasikan janjinya peduli pada pariwisata," tegasnya.
Pernyataan serupa juga dilontarkan legislator Bulukumba, Andi Zulkarnaen Pangki. Menurutnya, pemprov harus memiliki rasa empati pada daerah yang menjadi bagian dari kewajibannya. Poros Bulukumba-Bira, kata dia, adalah jalan penghubung dua kabupaten yang langsung bersentuhan dengan kawasan wisata.
"Mobilitas ekonomi pasti semakin lancar khususnya yang menggunakan pelabuhan Bira. Wisatawan otomatis akan senang karena merasa tidak punya hambatan lagi menuju kawasan wisata ini. Percuma kita promosi wisata, tapi aksesnya menuju tempat tersebut sulit," ujar Zulkarnaen. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Anak Kucing Kaki Enam, Ekor Dua, Kelamin Ganda di Bulukumba
KUCING. Berbeda dengan anak kucing pada umumnya, seekor anak kucing di Bulukumba memiliki enam kaki dan berekor dua. Tak hanya itu, kucing itu juga berjenis kelamin ganda dan hanya mau makan ikan yang sudah digoreng di tempat makan berupa piring kaca. Illustrasi foto seekor anak kucing.
-----------------------------------
Anak Kucing Unik di Bulukumba
- Kaki Enam, Ekor Dua, Kelamin Ganda
Laporan Fitriani Lestari
Liputan6.com (SCTV)
Minggu, 30 Januari 2011
http://berita.liputan6.com/daerah/201101/318252/Unik.Anak.Kucing.Lahir.dengan.Kelamin.Ganda
Liputan6.com, Bulukumba: Rumah Dadang, warga Kelurahan Terang Terang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, mendadak ramai didatangi warga, Ahad (30/1). Mereka penasaran ingin melihat seekor anak kucing aneh yang ada di rumah tersebut.
Berbeda dengan anak kucing pada umumnya, kucing di rumah Dadang memiliki enam kaki dan berekor dua. Tak hanya itu, kucing itu juga berjenis kelamin ganda. Keanehan lain adalah kucing tersebut hanya mau makan ikan yang sudah digoreng. Itu pun di tempat makan berupa piring kaca.
Menurut Dadang, keanehan ini baru diketahui setelah kucing tersebut berumur dua bulan. Dengan keunikan yang ada, rumah datang selalu dipenuhi warga dari berbagai desa.
Dadang menolak jika ada warga yang ingin membeli kucing peliharaanya itu, meski dengan harga tinggi. Soalnya, anak kucing unik itu membawa kebaikan bagi kehidupan keluarganya.(BJK/ULF)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bulukumba Belum Siap Kelola BPHTB
Ketua DPD REI Sulsel Jamaluddin Jafar, mengatakan, penjualan perumahan di awal tahun ini hingga akhir Januari 2011 ini diproyeksi melambat. Pemicunya, pemerintah daerah tidak siap mengelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Yang siap hanya Makassar dan Gowa, sedangkan daerah lainnya seperti Bulukumba, Parepare di bulan ini tidak ada transaksi karena mereka belum siap.
-------------------------------
Bulukumba Belum Siap Kelola BPHTB
- Penerapan BPHTB Perlambat Penjualan Rumah
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Jumat, 28-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=60492
MAKASSAR, UPEKS-- Penjualan perumahan di awal tahun ini hingga akhir Januari 2011 ini diproyeksi melambat. Ketua DPD Realestate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan, Jamaluddin Jafar, kepada Upeks, mengatakan, hal itu dipicu ketidaksiapan pemerintah daerah mengelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Yang siap hanya Makassar dan Gowa, sedangkan daerah lainnya seperti Bulukumba, Parepare di bulan ini tidak ada transaksi karena mereka belum siap," katanya.
Aturan tersebut, lanjut Jamal, dianggap sangat merugikan para developer khususnya yang fokus menggarap perumahan di luar Makassar dan Gowa. Jamal mengeluhkan, jika penjualan rumah rata-rata mencapai 1.000 unit sebulan dengan beban BPHTB mencapai 5%, maka akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah dan para pengembang.
"Ini mulai membuat para anggota mengeluh dan resah dengan kondisi ini, karena selama Januari ini belum ada transaksi sama sekali yang hanya terkendala BPHTB," jelasnya.
Padahal, beber Jamal, penjualan rumah tahun ini ditarget bisa mencapai 17.000 unit dan angka itu telah mendapat dukungan dari BTN yang siap menyalurkan kreditnya. Selain itu dukungan dari PLN pun sudah memberikan respon positif dan siap menyukseskan target REI melalui pemenuhan listrik untuk perumahan.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Guru TK Bulukumba Pakai Ijazah Palsu UNM
Dunia pendidikan seharusnya ''bersih'' dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, apalagi praktek pemalsuan ijazah oleh oknum guru, tetapi dewasa ini sudah banyak kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan guru, termasuk guru Taman Kanak-kanan.
Guru TK Bulukumba Pakai Ijazah Palsu UNM
Laporan Wartawan Tribun Timur.com, Syamsul Bahri
Jumat, 28 Januari 2011
http://www.tribunnews.com/2011/01/28/guru-tk-bongaya-pakai-ijazah-palsu-unm
TRIBUNNEWS.COM, BULUKUMBA --- Oknum guru Taman Kanak-kanak (TK) Bongaya, Kecamatan Herlang berinisial RY (45), terindikasi menggunakan ijazah palsu.
Indikasi tersebut diketahui setelah yang bersangkutan mengikut program sertifikasi oleh pihak Universitas Negeri Makassar (UNM) beberapa waktu lalu. RY mengantongi ijazah Pendidikan Guru TK Islam (PGTKI) yang ditandatangani oleh Rektor UNM Profesor Hamzah Thaha, tahun 2009.
Padahal seharusnya, ijasah itu ditandatangani oleh Prof Dr Arismunandar MPd, Rektor UNM saat itu hingga saat ini.
Dalam pemeriksaan, RY membenarkan kalau ijazah itu diperolehnya dengan membayar sebesar Rp 7,5 juta. Izajah itu digunakan untuk mengajar di TK Bongaya.
"Sejak saya mengetahui ijazah saya palsu sejak itu juga tidak masuk lagi mengajar," tuturnya kepada wartawan, saat ditemui di Kecamatan Herlang, kemarin.
RY mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. "Saya hanya pasrah saya menerima. Saya juga tidak menyangkah ijazah yang ditandatangani seorang rektor terindikasi palsu," tandasnya.
Sementara pihak kepala sekolah belum dapat diminta komentar tentang ada oknum guru di TK Bongaya itu ijazah terindikasi palsu.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]
Guru TK Bulukumba Pakai Ijazah Palsu UNM
Laporan Wartawan Tribun Timur.com, Syamsul Bahri
Jumat, 28 Januari 2011
http://www.tribunnews.com/2011/01/28/guru-tk-bongaya-pakai-ijazah-palsu-unm
TRIBUNNEWS.COM, BULUKUMBA --- Oknum guru Taman Kanak-kanak (TK) Bongaya, Kecamatan Herlang berinisial RY (45), terindikasi menggunakan ijazah palsu.
Indikasi tersebut diketahui setelah yang bersangkutan mengikut program sertifikasi oleh pihak Universitas Negeri Makassar (UNM) beberapa waktu lalu. RY mengantongi ijazah Pendidikan Guru TK Islam (PGTKI) yang ditandatangani oleh Rektor UNM Profesor Hamzah Thaha, tahun 2009.
Padahal seharusnya, ijasah itu ditandatangani oleh Prof Dr Arismunandar MPd, Rektor UNM saat itu hingga saat ini.
Dalam pemeriksaan, RY membenarkan kalau ijazah itu diperolehnya dengan membayar sebesar Rp 7,5 juta. Izajah itu digunakan untuk mengajar di TK Bongaya.
"Sejak saya mengetahui ijazah saya palsu sejak itu juga tidak masuk lagi mengajar," tuturnya kepada wartawan, saat ditemui di Kecamatan Herlang, kemarin.
RY mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. "Saya hanya pasrah saya menerima. Saya juga tidak menyangkah ijazah yang ditandatangani seorang rektor terindikasi palsu," tandasnya.
Sementara pihak kepala sekolah belum dapat diminta komentar tentang ada oknum guru di TK Bongaya itu ijazah terindikasi palsu.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/]
Bupati Bulukumba Limpahkan Kewenangan ke Camat
Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, menyerahkan sebagian kewenangannya kepada camat. Pelimpahan sebagian wewenang itu, untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat. Kewenangan yang dilimpahkan antara lain pengurusan SITU, HO, dan SIUP. (Foto: Arman/Fajar)
-------------------------------
Bupati Bulukumba Limpahkan Kewenangan ke Camat
- SITU dan SIUP Skala Kecil Diurus di Kecamatan
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Jumat, 28-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=60572
BULUKUMBA, UPEKS--Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, menyerahkan sebagian kewenangannya kepada camat. Pelimpahan sebagian wewenang itu, untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat, yaitu pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) untuk golongan empat dan lima, serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau usaha modal Rp100 juta ke bawah.
Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, tertuang dalam peraturan bupati Nomor:kpts.45/XII/2010 tentang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan kecamatan dan pelimpahan sebagian kewenagan bupati kepada camat.
Pelimpahan kewenangan secara resmi, berlangsung di ruang rapat bupati yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba, HA Untung AP, Kamis, 27 Januari 2011. Hadir para camat dalam rapat pelimpahan kewenangan kemarin. Turut hadir, Kadis Pengelolaan Keuangan, Andi Nurdiana, Kepala Inspektorat, A Syafrul Patunru, serta Kabag Hukum, Ali Saleng.
Sekda Bulukumba, HA Untung AP mengatakan, pelimpahan pengurusan perizinan kepada camat dapat mencegah terjadinya pemalsuan surat izin, oleh karena camat serta kepala desa dan lurah, sangat mengetahui persis masyarakatnya apabila melakukan pengurusan izin.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bulukumba akan Bangun Industri Pengolahan Ikan
Dirjen Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Prof Dr Martani Huseini, mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Bulukumba menjadi kawasan pengembangan kelautan perikanan dengan membangun industri pengolahan ikan, dan pusat pembuatan perahu tangkap ikan.
---------------------------------
Bulukumba akan Bangun Industri Pengolahan Ikan
Laporan Wartawan Tribun Timur.com, Syamsul Bahri
Jumat, 28 Januari 2011
http://www.tribunnews.com/2011/01/28/bulukumba-akan-bangun-industri-pengolahan-ikan
TRIBUNNEWS.COM, BULUKUMBA --- Pelabuhan Leppe’e di Bulukumba ditargetkan menjadi kawasan pengembangan kelautan perikanan dengan pembangunan industri pengolahan ikan, dan pusat pembuatan perahu tangkap ikan.
Demikian dijanjikan Dirjen Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Prof Dr Martani Huseini, saat berkunjung ke Bulukumba, Jumat (28/1/2011). Kunjungan Martani ke wilayah itu dalam rangka survey lapangan melihat langsung potensi kelautan dan perikanan Bulukumba.
Dalam kunjungannya, Martani didampingi Kadis Perikanan, Hasyim dan Asisten II, Nurdin Raja dan Direktur Pengolahan Hasil Perikanan Dr Santoso. Mereka mendatangi Pelabuhan Leppe’e dan berdialog langsung dengan para nelayan tangkap yang sementara mangkal di pelabuhan.
Martani juga mengunjungi kawasan pembuatan perahu Tanah Beru dan Pelabuhan Tanjung Bira. Martani menilai, letak geografis dan data perikanan kelautan Bulukumba, sangat potensial untuk dikembangkan.
Karena itu, demikian Martani, kementerian akan menargetkan Bulukumba menjadi kawasan pengembangan kelautan perikanan dengan membangun industri pengolahan ikan, dan pusat pembuatan perahu tangkap ikan.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Oknum Anggota DPRD Bulukumba Dituding Terlibat Kisruh CPNS
"Hati-hati kalau menyebut nama. Tidak ada keluarga saya yang saya urus jadi CPNS. Itu fitnah kalau Kahar Muslim urus CPNS. Karena itu saya akan laporkan,'' kata Abd Kahar Muslim di depan para pengunjuk rasa dan anggota DPRD yang menerima aspirasi pengunjukrasa.
-----------------------------------------
Oknum Anggota DPRD Bulukumba Dituding Terlibat Kisruh CPNS
Harian Beritakota Makassar
Kamis, 27-01-2011
http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=47472
BULUKUMBA, BKM -- Protes terhadap penambahan kuota penerimaan CPNS di Pemkab Bulukumba terus dilancarkan aktivis di daerah ini. Rabu, 25 Januari 2011, gelombang pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Kasimpureng (GPK) mendatangi gedung DPRD Bulukumba.
Dalam aksinya, mereka menuding adanya oknum anggota DPRD Bulukumba terlibat dalam skandal penambahan kuota tersebut. GPK menyebut wakil rakyat terlibat dalam kisruh tambahan kuota 50 CPNS Bulukumba 2010. Dua anggota dewan disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut.
Rudi Tahas, koordinator GPK di gedung DPRD menyebut nama dua anggota dewan itu. Dia bahkan menyampaikan bukti adanya kouta tambahan tersebut dengan keluarnya Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau SKCK dari Polres Bulukumba.
Aksi massa menjadi tontonan warga yang kebetulan melintas. Sekitar 50 orang pengunjukrasa berteriak sambil meminta agar tambahan kuota CPNS ini dibatalkan karena prosesnya tidak murni. Selain menuding keterlibatan dua oknum anggota DPRD, pengunjukrasa ini juga membeberkan sejulah isu terkait kepemimpinan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan. Seperti pembagian jas kepada anggota DPRD Bulukumba, kredit rakyat yang hanya dibagikan kepada tim pemenangan, rekruitmen CPNS yang didominasi tim pemenangan, merebut kursi ketua Golkar hingga mentaktis unsur pimpinan daerah.
Anggota DPRD Bulukumba, Abd Kahar Muslim yang dituding terlibat dalam kisruh penambahan kuota CPNS dengan tegas membantah dirinya terlibat. Diapun balik mengancam akan melaporkan aktivis yang menuding dirinya terlibat dalam persoalan itu.
"Hati-hati kalau menyebut nama. Tidak ada keluarga saya yang saya urus jadi CPNS. Itu fitnah kalau Kahar Muslim urus CPNS. Karena itu saya akan laporkan,'' kata Abd Kahar Muslim di depan para pengunjuk rasa dan anggota DPRD yang menerima aspirasi pengunjukrasa. Mereka adalah A Syahrir Sahib, A Baso Mauragawali, Fakhidin, serta Hamzah Pangki.
Terkait keluarnya SKCK untuk kuota tambahan 50 CPNS itu dari kepolisian, Kapolres Bulukumbaa AKBP Arif Rahman yang dikonfirmasi mengatakan, setiap orang yang bermohon untuk memperoleh SKCK polisi wajib memberinya kepada siapapun. Sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan undang-undang.
"Lulus tidaknya seseorang dalam rekruitmen CPNS terserah panitia, bukan hak polisi. Kami wajib memberikan SKCK kepada siapapun sepanjang itu memang layak untuk diberikan," terang Kapolres menanggapi pernyataan Rudi Tahas.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Rabu, 26 Januari 2011
Semrawut dan Macet di Pasar Tanete Bulukumba
Pasar Tanete yang menjadi pasar kebanggaan masyarakat Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang dibangun sekitar tahun 80-an, kini mulai semrawut. Penataan lods dan lapaknya tidak beraturan dan juga sampah berserakan dimana-mana.
HUT ke-51 Kabupaten Bulukumba Dihadiri Menko Kesra
Puncak peringatan HUT ke-51 Kabupaten Bulukumba, 4 Februari 2011, akan dihadiri oleh Menko Kesra Agung Laksono sekaligus melakukan pencanangan pembangunan 300 unit rumah miskin. Selain itu, juga dilakukan peresmian pelayanan KTP secara online di kecamatan- kecamatan, serta layanan KTP mobile atau mobil layanan KTP.
------------------------------------------
HUT ke-51 Kabupaten Bulukumba Dihadiri Menko Kesra
- Ditandai Pencanangan Pembangunan 300 Unit Rumah Miskin
Radio Cempaka Asri, Bulukumba
Rabu, 26 Januari 2011
http://www.rca-fm.com/2011/01/hari-jadi-bulukumba-ke-51-dihadiri.html
Bulukumba, RCAnews - Saat ini pemerintah daerah dan masyarakat Bulukumba tengah mempersiapkan Peringatan Hari Jadi Bulukumba yang ke 51 tahun 2011. Puncak peringatan dilaksanakan pada 4 Februari 2011 di Lapangan Pemuda.
Panitia menyebutkan, puncak peringatan akan dihadiri oleh sekitar 3500 undangan yang terdiri dari masyarakat, ormas, LSM dan aparat pemerintah dari desa sampai kabupaten, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulsel, anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi Sulsel Dapil Bulukumba, Pemkab wilayah selatan, pejabat dan tokoh masyarakat Bulukumba di luar kabupaten, para mantan Bupati Bulukumba, serta pimpinan media massa.
Dalam peringatan hari jadi tahun 2011 ini, panitia juga menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan pagelaran budaya, lomba seni dan olahraga, permainan rakyat, Bulukumba Expo, Tudang Sipulung, Fun Bike, lomba kebersihan dan keindahan, serta kegiatan sosial lainnya.
Di puncak peringatan akan dihadiri oleh Menko Kesra Agung Laksono sekaligus melakukan pencanangan pembangunan 300 unit rumah miskin, selain itu juga dilakukan peresmian pelayanan KTP secara Online di kecamatan- kecamatan serta layanan KTP mobile atau mobil layanan KTP.
Bupati Zainuddin Hasan mengemukakan bahwa kedua pencanangan tersebut merupakan kado Hari Jadi Bulukumba yang ke 51, “Upaya ini dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan ke depan akan digratiskan pula setelah perdanya dicabut”.
Sekretaris Panitia Daud Kahal menyampaikan bahwa semua elemen dapat berkonstribusi dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan mulai tanggal 27 Januari sampai 9 Februari, sehingga Peringatan Hari Jadi yang bertema “Menuju Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan Untuk Masyarakat Bulukumba Sejahtera” dapat berjalan sukses. Panitia juga saat ini mulai mengedarkan undangan acara, kata Daud Kahal. (rca/ik)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bupati Bulukumba Diminta Perhatikan Masyarakat Pesisir
UNJUKRASA. Ratusan aktivis dari Gerakan Pemuda Kasimpureng (GPK) melakukan aksi unjukrasa, di Bundaran Phinisi kota Bulukumba, Rabu, 25 Januari 2011. Mereka mendesak Bupati Bulukumba merealisasikan janjinya memberikan Rp 5 miliar kepada masyarakat menengah ke bawah, serta meminta bupati memberikan perhatian pada warga miskin di pesisir pantai. (Foto: RCA News)
---------------------------------------
Bupati Bulukumba Diminta Perhatikan Masyarakat Pesisir
Radio Cempaka Asri, Bulukumba
Rabu, 26 Januari 2011
http://www.rca-fm.com/2011/01/bupati-bulukumba-diminta-perhatikan.html
Bulukumba, RCAnews - Ratusan aktivis dari Gerakan Pemuda Kasimpureng (GPK) mendemo Bupati Bulukumba, Rabu, 25 Januari 2011. Aksi berlangsung di depan bundaran Phinisi di samping kantor bupati. Polisi mengawal ketat aksi demo secara persuasif.
Aksi pendemo dari Gerakan Pemuda Kasimpureng (GPK) mendesak bupati merealisasikan janjinya dengan memberikan Rp 5 miliar ke masyarakat menengah ke bawah. Janji tersebut pernah disampaikan Bupati Bulukumba Zainuddin saat kampenye pilkada 2010 lalu.
Dalam tuntutannya, para pendemo juga meminta bupati memberikan perhatian pada warga miskin di pesisir pantai.
Beberapa jam sebelumnya aksi demo di tempat yang sama juga dilakukan oleh kelompok aktivis dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba.
Tuntutan mereka sama, meminta bupati merealisasikan janjinya yakni memberikan modal bantuan Rp 5 miliar pada pengusaha kecil dan menengah di daerah ini seperti janjinya saat kampanye pilkada lalu. Dalam orasinya, para aktivis ini juga meminta Zainuddin Hasan membuka hasil investigasi kisruh penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2010 lalu. (rca/ry)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Selasa, 25 Januari 2011
Aktivis FBR Demo Bupati Bulukumba
Sejumlah aktivis Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba,melakukan aksi unjukrasa di jalan lingkar kota Bulukumba, Rabu (26/1/2011). Mereka meminta Bupati Bulukumba merealisasikan janjinya yakni memberikan modal bantuan Rp 5 miliar pada pengusaha kecil dan menengah di daerah ini, serta meminta bupati membuka hasil investigasi kisruh penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2010 lalu. (Foto: Tribun Timur/Syamsu Bahri)
http://makassar.tribunnews.com/read/artikel/147525/Walah-Bupati-Bulukumba-Didemo-Lagi
-------------------------------------------
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Aktivis Demo Bupati di DPRD Bulukumba
Kelompok aktivis di Kabupaten Bulukumba mendatangi DPRD dan meminta para wakil rakyat untuk memperjelas janji Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan yang akan mengucurkan Rp 5 miliar per desa. (Foto: Tribun Timur/Syamsul Bahri)
--------------------------------------
Aktivis Demo Bupati di DPRD Bulukumba
Laporan Syamsul Bahri
Harian Tribun Timur, Makassar
Selasa, 25 Januari 2011
BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Kelompok aktivis di Kabupaten Bulukumba mendatangi DPRD, Selasa, 25 Januari 2011, dan meminta para wakil rakyat untuk memperjelas janji Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan yang akan mengucurkan Rp 5 miliar per desa.
Janji tersebut ditagih oleh para aktivis di daerah ini. Sebab janji kampanye yang sebelumnya disampaikan setiap hari kampanyenya saat mencalonkan diri sebagai bupati pada pilkada lalu.
"Sebab sampai saat ini belum jelas peruntukannya. Janji itu bukan untuk membohongi warga Bulukumba dan bukan pula untuk para tim sukses saja peruntukannya," kata Ahmad Gazali, Ketua Laskar Ampera di DPRD Bulukumba. (*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Maccera Tasi' di Bulukumba
Sejumlah nelayan membawa sesaji untuk dibuang ke laut di Pantai Kalumeme, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Minggu, 24 Oktober 2010. Ritual masyarakat nelayan Maccera Tasi membuang sesaji ke laut sebagai ungkapan rasa syukur atas tangkapan hasil laut dan juga sebagai permohonan atas keselamatan untuk nelayan setempat. (sahrul manda tikupadang/ant/sss)
http://matanews.com/2010/10/25/ritual-nelayan/
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Tunggakan Raskin di Bulukumba Rp 161,4 Juta
Tunggakan beras miskin (raskin) di Bulukumba hingga akhir tahun 2010 lalu, Rp 161.472.000 atau Rp161,4 juta. Besarnya tunggakan raskin terjadi karena pengelola raskin di tingkat desa dan kelurahan, tidak menyetor hasil penjualan dari Rumah Tangga Sasaran atau RTS penerima raskin.
-------------------------------------
Tunggakan Raskin di Bulukumba Rp 161,4 Juta
Harian Ujungpandang Ekspres
Rabu, 26-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=60341
BULUKUMBA, UPEKS-- Tunggakan beras miskin (raskin) di Bulukumba hingga akhir tahun 2010 lalu, Rp 161.472.000 atau Rp161,4 juta. Besarnya tunggakan raskin terjadi karena pengelola raskin di tingkat desa dan kelurahan, tidak menyetor hasil penjualan dari Rumah Tangga Sasaran atau RTS penerima raskin.
Data dari Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setda Bulukumba, 23 desa dan kelurahan di Bulukumba menunggak raskin tahun 2010 di 10 kecamatan. Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Bontobahari, dua kecamatan yang bebas dari tunggakan.
"Kecamatan Herlang merupakan penunggak raskin terbesar," kata Umar Naim, Kabag Ekbang Bulukumba, Selasa (25/1).
RTS penerim raskin sebenarnya sudah membayar raskin ketika dibagikan di kantor desa dan kelurahan. Namun menurut Umar Naim, tunggakan terjadi karena uang raskin tidak disetor oleh oknum pengelola.
Tahun 2010 lalu, Bulukumba kebagian jatah raskin sebanyak 3.862.800 kilogram atau 3,8 juta kilogram. Setiap rumah tangga sasaran atau RTS penerima raskin mendapat jatah 15 kilogram dengan harga Rp1600 per kilogram.
"Jumlah RTS penerima raskin 2010 di Bulukumba 21.460 RTS," terang Umar Naim.
Untuk 2011 ini, pagu raskin Bulukumba tidak bertambah. Sama dengan dengan tahun lalu, pagu raskin Bulukumba tetap 3.862.800 kilogram dengan 21.460 RTS penerima raskin. Umar Naim mengatakan, desa dan kelurahan yang ada tunggakan raskinnya tidak akan kebagian raskin sebelum melunasi tunggakannya.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
-------------------------------------
Tunggakan Raskin di Bulukumba Rp 161,4 Juta
Harian Ujungpandang Ekspres
Rabu, 26-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=60341
BULUKUMBA, UPEKS-- Tunggakan beras miskin (raskin) di Bulukumba hingga akhir tahun 2010 lalu, Rp 161.472.000 atau Rp161,4 juta. Besarnya tunggakan raskin terjadi karena pengelola raskin di tingkat desa dan kelurahan, tidak menyetor hasil penjualan dari Rumah Tangga Sasaran atau RTS penerima raskin.
Data dari Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setda Bulukumba, 23 desa dan kelurahan di Bulukumba menunggak raskin tahun 2010 di 10 kecamatan. Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Bontobahari, dua kecamatan yang bebas dari tunggakan.
"Kecamatan Herlang merupakan penunggak raskin terbesar," kata Umar Naim, Kabag Ekbang Bulukumba, Selasa (25/1).
RTS penerim raskin sebenarnya sudah membayar raskin ketika dibagikan di kantor desa dan kelurahan. Namun menurut Umar Naim, tunggakan terjadi karena uang raskin tidak disetor oleh oknum pengelola.
Tahun 2010 lalu, Bulukumba kebagian jatah raskin sebanyak 3.862.800 kilogram atau 3,8 juta kilogram. Setiap rumah tangga sasaran atau RTS penerima raskin mendapat jatah 15 kilogram dengan harga Rp1600 per kilogram.
"Jumlah RTS penerima raskin 2010 di Bulukumba 21.460 RTS," terang Umar Naim.
Untuk 2011 ini, pagu raskin Bulukumba tidak bertambah. Sama dengan dengan tahun lalu, pagu raskin Bulukumba tetap 3.862.800 kilogram dengan 21.460 RTS penerima raskin. Umar Naim mengatakan, desa dan kelurahan yang ada tunggakan raskinnya tidak akan kebagian raskin sebelum melunasi tunggakannya.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bulukumba dan Empat Kabupaten di Sulsel Terima Dana Hibah USAID
Bulukumba dan empat kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan menerima dana hibah program peningkatan pelayanan publik dari United States Agency for International Development (USAID). Empat kabupaten/kota lainnya itu adalah Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru, dan Kota Makassar.
------------------------------------------
Bulukumba dan Empat Kabupaten di Sulsel Terima Dana Hibah USAID
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Rabu, 26-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=60333
MASAMBA, UPEKS- Bulukumba dan empat kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan menerima dana hibah program peningkatan pelayanan publik dari United States Agency for International Development (USAID). Empat kabupaten/kota lainnya itu adalah Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru, dan Kota Makassar.
Kelima daerah ini dinyatakan layak menerima dana hibah USAID karena memenuhi kriteria yang telah ditentukan, antara lain, kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penyampaian komitmen kepala daerah.
Pihak USAID menyatakan dana hibah tersebut diperuntukkan sebagai bantuan teknis peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan pengelolaan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pemerintah serta pemberian anggaran.
Atas bantuan tersebut, Wakil Bupati Luwu Utara, Hj Indah Putri Indriani menyebutkan, Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu dari lima daerah yang mendapatkan dana hibah tersebut.
"Kabupaten Luwu Utara satu dari lima daerah yang meraih pelaksanaan dan anggaran program peningkatan pelayanan publik dari Amerika. Luwu Utara sebagai daerah pendampingan di bidang pendidikan, bersama Luwu, Barru, Bulukumba. Sementara Kota Makassar pendampingan di bidang pelayanan satu atap," ungkap Indah kepada Palopo Pos pekan lalu.
Kerjasama yang dilakukan dengan lembaga donor asal Amerika Serikat itu, lanjut Indah Putri, untuk bantuan teknis peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan pengelolaan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pemerintah serta pemberian anggaran.
Secara keseluruhan, sebutnya, USAID menyiapkan dana hibah sebesar Rp 2,3 Triliun untuk 4 provinsi di Indonesia dan Sulawesi Selatan merupakan salah satu propinsi yang menerima dana tersebut.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Safiuddin Pimpin Gapeksindo Bulukumba
Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Bulukumba, menggelar Musyawarah Cabang, Minggu malam, 23 Januari 2011, dan memilih secara aklamasi Safiuddin sebagai ketua DPD Gapeksindo Bulukumba periode 2011-2016.
----------------------------------
Safiuddin Pimpin Gapeksindo Bulukumba
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Selasa, 25-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=60256
BULUKUMBA, UPEKS--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Bulukumba, menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Gapeksindo, Minggu malam, 23 Januari 2011.
Muscab yang dilaksanakan sehari itu, berlangsung di Gedung Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid (BKPRMI) Bulukumba. Muscab Gapeksindo Bulukumba, dibuka Asisten II Bidang Ekonimo Pembangunan Setda Bulukumba, Ir Nurdin Radja.
Lebih dari 50 orang peserta menghadiri Muscab Gapeksindo, memilih Safiuddin sebagai ketua DPD Gapeksindo Bulukumba periode 2011-2016. Safiuddin terpilih secara aklamasi untuk periode kedua. Sebelumnya, Safiuddin memimpin DPC Gapeksindo Bulukumba periode 2006-2010.
Usai terpilih secara aklamasi, Saifuddin langsung dilantik secara resmi sebagai ketua DPC Gapeksindo Bulukumba periode 2011-2016. Pelantikan dilakukan langsung ketua DPD Gapeksindo Sulsel, Ir AM Kilat Karaka.
Ketua DPD Gapeksindo Bulukumba, Safiuddin mengaku tengah mempersiapkan pelatihan IT (Teknologi Informasi) bagi seluruh anggota Gapeksindo Bulukumba.
Safiuddin mengatakan, sesuai dengan Perpres 54/2010 tentang jasa konstruksi, tender proyek pemerintah akan mengalami perubahan yang cukup signifikan.
Tender proyek pemerintah akan dilelang melalui internet mulai tahun 2012. Oleh karena itu, anggota Gapeksindo Bulukumba yang akan mengikuti lelang, harus menguasai IT.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Senin, 24 Januari 2011
Pejabat Bulukumba Tandatangani Pakta Integritas
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bulukumba menandatangani Pakta Integritas, di ruang kerja Bupati Bulukumba, Senin, 24 Januari 2011. Para pejabat yang menanda-tangani Pakta Integritas adalah pejabat yang baru dilantik oleh Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan pekan lalu. (Foto: Humas Pemkab Bulukumba)
----------------------------------
Pejabat Bulukumba Tandatangani Pakta Integritas
BULUKUMBA. Tidak sedikit pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Juga sudah banyak pejabat yang terjerat kasus hukum, termasuk menyeret pimpinan atau atasannya ke masalah-masalah hukum yang kadang-kadang berujung pada jeruji besi serta perusakan nama baik atasan dan atau institusi.
Oleh karena itulah, perlu ada perjanjian atau Pakta Integritas antara pejabat yang mengangkat selaku atasan dengan pejabat yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu selaku bawahan. Itulah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba di bawah kepemimpinan duet Zainuddin Hasan dan Syamsuddin.
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bulukumba menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan Wakil Bupati Samsuddin, di ruang kerja Bupati Bulukumba, Senin, 24 Januari 2011.
Para Pejabat yang menandatangani Pakta Integritas adalah pejabat yang baru dilantik oleh Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan pekan lalu. Mereka adalah Asisten Ekbang dan Humas Nurdin Radja, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM A Irwan Idjo, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan drh Rustinah, Kepala Badan Kepegawaian Andi Bahagia Amin, serta Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pasakai.
Usai penandatangan Pakta Integritas, dilanjutkan serah terima aset dan memori jabatan antara pejabat lama dengan pejabat baru. Pakta Integritas yang ditandatangani berisi ''janji'' bahwa pejabat akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan, tidak melakukan KKN, serta proaktif mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, khususnya pemberantasan korupsi.
Wakil Bupati H Syamsuddin`mengingatkan, Pakta Integritas tidak hanya dilakukan sebatas implementasi di atas kertas, tapi betul-betul dilaksanakan dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan dengan berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tools) yang dikembangkan Transparency International pada tahun 90-an. Tujuannya dalah menyediakan sarana bagi pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting).
Konsep, prinsip, dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Kejari Bulukumba Dituding Perlambat Kasus Korupsi
Pengusutan beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini belum jelas statusnya membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba mendapat tudingan macam-macam. Salah satunya bahwa lembaga penegak hukum tersebut sengaja memperlambat penanganan kasus korupsi.
-----------------------------------------------
Kejari Bulukumba Dituding Perlambat Kasus Korupsi
Harian Fajar, Makassar
Senin, 24 Januari 2011
http://www.fajar.co.id/read-20110123194606-kejari-dituding-perlambat-kasus-korupsi
BULUKUMBA -- Pengusutan beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini belum jelas statusnya membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba mendapat tudingan macam-macam. Salah satunya bahwa lembaga penegak hukum tersebut sengaja memperlambat penanganan kasus korupsi.
Betapa tidak, empat kasus korupsi yang saat ditangani belum juga ada kepastian statusnya. Yakni kasus dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), penyelewengan penyaluran beras miskin (raskin), penyalahgunaan anggaran keperawatan dan kasus pengurangan bobot pin legislator.
Padahal sebelumnya, Kejari Bulukumba menjanjikan kasus tersebut sudah rampung Desember dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Faktanya, hingga saat ini kasus tersebut masih simpang siur dan dengan berbagai alasan Kejari hingga saat ini masih berkutat dengan persoalan kelengkapan berkas. Anehnya, setiap kali dipertanyakan masalah ini, Kejari selalu mengklaim berkas sudah rampung dan dalam waktu yang tidak lama sudah berada di tangan majelis hakim.
Anggota Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Saiye menegaskan, mandeknya pengusutan kasus korupsi ini lantaran Kejari terkesan tidak serius. Padahal, kata Zulkifli, oknum yang terlibat sudah jelas termasuk kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Bahkam Zulkifli tidak segan segan mengatakan bahwa upaya ini adalah bagian dari Kejari untuk memperlambat proses hukum sehingga pada akhirnya kasus tersebut terlupakan.
"Kesannya sengaja diulur karena toh Kejari selalu bilang sudah rampung tapi kenapa belum dilimpahkan juga. Ini kan menimbulkan pertanyaan bagi siapa saja yang menganalisis masalah ini," kata Zulkifli, Minggu, 23 Januari 2011.
Zulkifli mengatakan, jika Kejari masih juga memperlambat masalah ini, pihaknya akan mencoba menemui Kejari untuk meminta penjelasan secara resmi terkait masalah ini. Apalagi, kasus ini sudah lama ditunggu masyarakat kelanjutannya agar jelas siapa yang terlibat di dalamnya. Jika persoalan ini dibiarkan akan membuat oknum yang diduga terlibat akan meremehkan hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba Raden Sjamsul Arifin secara tegas membantah tudingan ini. Dia mengaku saat ini sedang dalam tahap merampungkan kasus tersebut. Bahkan dia mengaku beberapa di antaranya seperti kasus PNPM dan kasus raskin sudah siap dilimpahkan dalam waktu dekat ini. Dia berdalih keterlambatan penyerahan berkas ini tidak ada hubungannya dengan upaya memperlambat pengusutannya.
"Sekarang tinggal dijilid saja kok. Kami sudah siap melimpahkannya dan sudah rampung semuanya. Apalagi kasus raskin dan PNPM kami tinggal menunggu waktu saja untuk melimpahkannya," katanya.
Selain itu, Sjamsul Arifin juga mengaku sudah memiliki bukti kuat dan optimis kasus ini bisa menjerat oknum yang diduga terlibat tersebut. Jaksa yang ditugaskan, kata dia, sudah bekerja keras untuk mengungkap kasus ini dan bukan merupakan pekerjaan mudah dalam pengusutannya. "Kami tidak pernah berupaya untuk bermain-main tetapi ingat kami bekerja harus ada dasarnya," kata dia. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Minggu, 23 Januari 2011
Pelantikan dan Mutasi Pejabat di Bulukumba
Pekan ketiga Januari 2011 perlu dicatat dalam perjalanan lima tahun kepemimpinan Zainuddin Hasan sebagai Bupati Bulukumba. Catatan itu adalah pelantikan dan mutasi pejabat dua kali dalam sepekan. Pelantikan dan mutasi pertama dilakukan pada Senin, 17 Januari 2011, sedangkan pelantikan dan mutasi kedua dilaksanakan pada Jumat, 21 Januari 2011.
Sabtu, 22 Januari 2011
Bupati Bulukumba Lantik Sembilan Pejabat
Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, kembali melantik sejumlah pejabat, termasuk beberapa pejabat eselon II, Jumat, 21 Januari 2011. Kali ini Bupati Bulukumba melantik sembilan pejabat. Pada Senin, 17 Januari 2011 lalu, Zainuddin Hasan juga melantik 17 pejabat.
---------------------------------
Bupati Bulukumba Lantik Sembilan Pejabat
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Sabtu, 22-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?
option=read&newsid=60111
BULUKUMBA, UPEKS-- Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, kembali melantik sejumlah pejabat, termasuk beberapa pejabat eselon II, Jumat, 21 Januari 2011. Kali ini Bupati Bulukumba melantik sembilan pejabat. Pada Senin, 17 Januari 2011 lalu, Zainuddin Hasan juga melantik 17 pejabat.
Mereka yang dilantik kali ini adalah Andi Nurdiana (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah), M Sabir (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa), Drg Hj Dian Welliyati Kabier (Kepala Dinas Kesehatan), serta Ahmad Sukri (Kepala Dinas Tata Ruang).
Andi Nurdiana, M Sabir, Dian Welliyati Kabier serta Ahmad Sukri, sebelumnya hanya pejabat pelaksana tugas (Plt) di tempat tersebut.
Selain pejabat eselon II, Camat Kindang yang selama ini dijabat, Sajuang S Sos, kini dijabat Andi Espart A Tenrisukki. Sementara itu, Sajuang, menjabat Kepala Kantor Perizinan Satu Atap Bulukumba.
Drs Pasakai yang sebelumnya kepala Bidang di kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Bulukumba, dimutasi ke kantor Lingkungan Hidup Bulukumba sebagai kepala kantor.
Andi Mappiwali yang sebelumnya kepala Kantor Lingkungan Hidup Bulukumba, dimutasi ke Sekertariat Daerah Bulukumba sebagai Kepala Bagian Keuangan.
Selain pejabat Bulukumba, Bupati Zainuddin Hasan, juga melantik kepala Kantor Kementerian Agama Bulukumba, HM Rasbi MM, yang mengantikan Drs H Syafruddin yang sudah memasuki masa pensiun.
Mutasi pejabat Bulukumba merupakan kali kedua dilakukan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan. Namun menurut bupati, mutasi itu biasa, bukan hal yang luar biasa.
"Reposisi pejabat bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan," kata Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan, ketika menyampaikan sambutan.
-----------------------------------------------------
Pejabat yang Dilantik, Jumat, 21 Januari 2011:
-----------------------------------------------
1. Andi Nurdiana (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)
2. M Sabir (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa)
3. Drg Hj Dian Welliyati Kabier (Kepala Dinas Kesehatan)
4. Ahmad Sukri (Kepala Dinas Tata Ruang)
5. Andi Espart A Tenrisukki (Camat Kindang)
6. Sajuang (Pjs. Kepala Kantor Perizinan Satu Atap)
7. Drs Pasakai (Kepala Kantor Lingkungan Hidup Bulukumba)
8. Andi Mappiwali (Kepala Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Bulukumba)
9. HM Rasbi MM (Kepala Kantor Kementerian Agama Bulukumba).
Nama-nama pejabat yang dilantik, Senin, 17 Januari 2011, sebagai berikut :
-------------------------------------------------------
1. Ir. Nurdin Radja - Asisten II Bidang Ekbang
(sebelumnya Kepala BPPKB)
2. Dra. Hj. R. Kr. Suginna --Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
(sebelumnya Kepala Inspektorat)
3. Drs. H. Muh. Basri P, MM -- Staf Ahli Bidang Pembanguna
(sebelumnya staf ahli pemerintahan, kemasyarakatan dan SDM
4. Ir. Hj. A. Syarfiah Patunru -- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
(sebelumnya Kepala Badan Ketahanan Pangan)
5. Drs. A. Mahyuddin -- Staf Ahli Bidang Pemerintahan
(sebelumnya Kepala BPMPD)
6. Drs. A. Syafrul Patunru -- Kepala Inspektorat
(sebelumnya Kepala DPKD)
7. Dra. Andi Bahagia Amin -- Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
(sebelumnya Kadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
8. Drs. H. Muh. Sabir -- Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(merangkap Kepala Kantor Perizinan)
9. Ir. H. A. Bachtiar Arief, MTP -- Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan, dan Kearsipan
(sebelumnya Kepala Dinas Tata Ruang)
10. drh. Hj. Rustinah, MP -- Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
(sebelumnya staf ahli)
11. Hj. Hartatiah AS, SE -- Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(sebelumnya Kepala BKDD)
12. Dra. A. Nurdiana, MM -- Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
(sebelumnya menjabat Kabag Keuangan Setda)
13. dr. Dian Wellyati -- Kepala Dinas Kesehatan
(sebelumnya menjabat Kabid di Dinas Kesehatan)
14. Drs. Rosali A. Liong, MSi -- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
(sebelumnya Litbang)
15. Drs. Achmad Sukri -- Plt. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya)
16. Drs. A. Nasaruddin Gau -- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan)
17. A. Irwan Idjo, SE -- Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, dan Energi
(sebelumnya Asisten II Bidang Ekbang). (asnawin)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di
blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Bulukumba
Camat dan notaris selaku pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, tidak boleh memungut pajak dari dari transaksi jual beli tanah dan bangunan. Larangan tersebut berlaku sampai Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai berlaku.
--------------------------------------------
Camat dan Notaris Tidak Boleh Pungut BPHTB
- Masih Menunggu Evaluasi Kementerian Keuangan
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Jumat, 21-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=60046
BULUKUMBA, UPEKS--Camat dan notaris selaku pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, tidak boleh memungut pajak dari dari transaksi jual beli tanah dan bangunan. Larangan tersebut berlaku sampai Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai berlaku. Sementara itu, hingga saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan evaluasi terhadap Perda tersebut.
Pemkab Bulukumba dan DPRD Bulukumba, sudah melakukan pembahasan Perda tentang BPHTB. Perda BPHTB saat ini sudah diserahkan ke Kementrian Keuangan di Jakarta untuk dievaluasi. Pemkab Bulukumba belum bisa menarik pajak dari BPHTB hingga Kementrian Keuangan selesai melakukan evaluasi Perda BPHTB.
"Oleh karena itu camat dan notaris tidak boleh menarik BPHTB dari jual-beli tanah dan bangunan," kata Kepala Bagian Hukum Setda Bulukumba, Ali Saleng SH di kantor bupati Bulukumba, Kamis (20/1).
Seluruh transaksi tanah dan bangunan yang dilakukan saat ini, tidak dikenai pajak baik yang dilakukan dikantor camat maupun dinotaris. Tidak ada dasar hukum bagi camat atau notaris untuk memungut pajak. Perda BPHTB yang mengatur pajak dan bangunan belum disahkan Pemkab Bulukumba. Seperti diketahui, sejak tahun 2011 ini, BPHTB tidak lagi dipungut oleh pemerintah pusat.
Melalui UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak tersebut akan langsung dipungut oleh daerah masing-masing. Dalam Undang-undang tersebut, transaksi jual beli tanah yang kena pajak minimal Rp 60 juta. Akan tetapi, sebelum memungut pajak dari setiap transaksi tanah dan bangunan, daerah harus membuat Perda, sekaligus sumber daya manusia untuk melakukan pemungutan. Pemerintah pusat sendiri tidak bisa berbuat apa-apa bila pemerintah daerah tidak punya Perda pengutan BPHTB.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Kamis, 20 Januari 2011
Islamic Center Bulukumba Diawali Pembangunan Masjid
Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Binaul Ummah Tamabokkong Kampung Kasuara, Kecamatan Ujung Bulu, disaksikan beberapa pejabat dan pengusaha, Kamis, 20 Januari 2011. (Foto: Humas Pemkab Bulukumba)
-------------------------------------
Islamic Center Bulukumba Diawali Pembangunan Masjid
- Bupati Bulukumba Sumbang Rp 10 Juta
BULUKUMBA. Sebuah Islamic Center akan berdiri di Kabupaten Bulukumba. Sebagai langkah awal, Kamis, 20 Januari 2011, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid oleh Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan.
Islamic Center tersebut berlokasi di Kampung Kasuara, Kecamatan Ujung Bulu, sedangkan masjid yang dibangun diberi nama Masjid Binaul Ummah Tamabokkong Kasuara. Binaul Ummah berarti membina umat.
Acara peletakan batu pertama oleh Bupati Bulukumba turut dihadiri Kabag Kesra Abdul Khalik, Kabag Humas Daud Kahal, serta sejumlah pengusaha dan tokoh masyarakat antara lain H Ismar Syafruddin dan H Ambo Dampang.
Kabag Humas Daud Kahal menjelaskan, ke depan rencananya akan dibangun Pusat Pengembangan Islam sebagai tempat untuk pembinaan umat muslim, baik untuk masyarakat yang bermukim di wilayah Kampung Kasuara maupun masyarakat Kabupaten Bulukumba pada umumnya.
Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemrakarsa pembangunan, karena secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam penegakan Perda Keagamaan di Bulukumba.
"Kita punya Perda Keagamaan, sehingga sudah seharusnya fasilitas pembinaan umat fungsinya lebih ditingkatkan," ujar Zainuddin.
Pada kesempatan tersebut, Zainuddin Hasan secara pribadi memberikan bantuan pribadi sebesar Rp 10 juta untuk menambah dana awal pembangunan masjid tersebut. Dari panitia diperoleh informasi bahwa dana yang terkumpul saat ini sebesar sekitar Rp 100 juta. (asnawin)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
LVRI Bulukumba Gelar Acara Ulang Tahun
Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan bersalaman dengan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Bulukumba, pada acara ulang tahun LVRI tingkat Kabupaten Bulukumba, di Aula Markas Kodim 1411 Bulukumba, Kamis, 20 Januari 2011. (Foto: Humas Pemkab Bulukumba)
------------------------------------
LVRI Bulukumba Gelar Acara Ulang Tahun
BULUKUMBA. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Bulukumba menggelar acara ulang tahun ke-54 organisasi para pejuang kemerdekaan tersebut di Aula Markas Kodim 1411 Bulukumba, Kamis (20/01). Ratusan anggota LVRI Bulukumba turut hadir pada acara tersebut.
Peringatan Ultah tersebut berlangsung sederhana dan penuh dalam suasana kekeluargaan. Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan dan sejumlah pejabat turut hadir pada acara tersebut, antara lain Wakil Ketua DPRD Edy Manaf, Dandim 1411 Agung Senoadji, Ketua Pengadilan Negeri Ganjar Susilo dan Kaur Ops Polres Kompol Muhammad Amir.
Ratusan veteran yang mengikuti peringatan ulang tahun tersebut dengan bersemangat mendengarkan sambutan Bupati Bulukumba yang memberi apresiasi atas hasil perjuangan veteran dan kini telah dinikmati oleh bangsa dan rakyat Indonesia.
Bupati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para veteran yang telah berjuang dan rela mengorbankan segalanya, sehingga kemerdekaan bisa dirasakan bangsa dan rakyat Indonesia.
"Tanpa bapak-bapak veteran ini, kita tidak akan melihat Bulukumba seperti saat ini," ujar Zainuddin.
Bupati Bulukumba mengajak para veteran untuk bersama-sama meningkatkan rasa persatuan untuk mencapai Bulukumba yang jauh lebih baik. (asnawin)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Masjid Agung Bulukumba Dipakai Shalat Idul Fitri 2011
Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan (pakai kopiah) didampingi Kabag Humas Daud Kahal saat meninjau pembangunan Masjid Agung Bulukumba, Kamis, 20 Januari 2011. Pembangunan masjid ini ditaksir akan menelan biaya sekitar Rp 50 miliah. (Foto: Humas Pemkab Bulukumba)
-----------------------------------
Bupati Tinjau Masjid Agung Bulukumba
- Diharapkan Dipakai Shalat Idul Fitri 2011
BULUKUMBA. Masjid Agung Bulukumba yang kini dibangun kembali setelah beberapa tahun ''telantar'', diharapkan dapat dipakai warga muslim untuk shalat Idhul Fitri pada 2011 ini. Kalau dulu biaya pembangunannya diambil dari APBD Bulukumba, maka kelanjutan pembangunannya kali ini dibiayai secara pribadi oleh Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan.
Bukan hanya membiayai secara pribadi, Zainuddin Hasan juga kerap meninjau pembangunan masjid tersebut, seperti dilakukan pada Kamis, 20 Januari 2011. Peninjauan dilakukan seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan
Kabag Humas Pemkab Bulukumba Daud Kahal kepada wartawan menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan insidentil.
Dari kunjungan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Masjid Agung kini masuk dalam dalam tahap pembesian untuk selanjutnya akan dilakukan pengecoran. Saat ini pemesanan enam menaranya tengah dikerjakan di Surabaya. Harga menara tersebut sekitar Rp 3,5 milyar.
Di lokasi masjid, Bupati Bulukumba menerima laporan kondisi terakhir pembangunan, dari beberapa pekerja yang ada. Melihat perkembangan pembangunan masjid itu, Zainuddin Hasan optimis pembangunan Masjid Agung akan terlaksana sesuai rencana.
"Kita upayakan pengecoran selesai bulan Februari dan selanjutnya akan dipasang kubahnya, sehingga sudah bisa dimanfaatkan untuk sholat Idul Fitri tahun ini," ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, Zainuddin menyampaikan jika Masjid Agung diprediksi akan menelan biaya tiga puluh milyar lebih, namun setelah dikalkulasi berdasarkan perkembangan harga dan pembiayaan saat ini, kemungkinan bisa mencapai lima puluh milyar rupiah.
Pembangunan Masjid Agung yang dahulunya sempat dianggarkan di APBD Bulukumba dengan anggaran kurang lebih enam setengah milyar, kini dibiayai dari dana pribadi Bupati Zainuddin Hasan. Pembangunan berlanjut setelah selama lebih dari lima tahun vakum dan sama sekali tidak ada aktivitas, karena banyaknya kontroversi dan polemik.
Masjid Agung direncanakan akan selesai dibangun selama periode kepemimpinan H. Zainuddin Hasan selaku Bupati Bulukumba. (asnawin)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Rabu, 19 Januari 2011
Kazuwo Nakagawa Temui Bupati Bulukumba
Kepala perwakilan Japan International Coorporate Agency (JICA) Makassar, Kazuwo Nakagawa, melakukan pertemuan dengan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, Rabu, 19 Januari 2011. Kazuwo Nakagawa, memaparkan Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan Daerah (Prima) Kesehatan fase kedua di Bulukumba 2011-2014.
---------------------------------
Kazuwo Nakagawa Temui Bupati Bulukumba
- Bahas Program Prima Kesehatan Fase Kedua
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Kamis, 20-01-2011
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=59857
BULUKUMBA, UPEKS--Kepala perwakilan Japan International Coorporate Agency (JICA) Makassar, Kazuwo Nakagawa, melakukan pertemuan dengan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, Rabu, 19 Januari 2011. Kazuwo Nakagawa, memaparkan Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan Daerah (Prima) Kesehatan fase kedua di Bulukumba 2011-2014.
Pada fase pertama 2007-2010, JICA membiayai sejumlah program peningkatan kesehatan seperti pembangunan posyandu, air limbah, air bersih serta pembangunan MCK. Untuk fase kedua ini, akan dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Bulukumba yang meliputi 126 desa dan kelurahan.
"Dukungan JICA dalam Prima Kesehatan fase kedua ini, meliputi penguatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan, pendampingan perencanaan, implementasi serta pendampingan pelaporan," jelas M Arfan, anggota Tim Implementasi Kabupaten (TIK) Prima Kesehatan.
TIK adalah sebuah tim yang dibentuk Pemkab Bulukumba, yang mengelola seluruh program Prima Kesehatan. Prima Kesehatan merupakan program kerjasama Pemkab Bulukumba dengan JICA.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Launching Lagu Berbahasa Konjo
Lagu berbahasa Konjo akan dilaunching di Makassar, Sabtu, 22 Januari 2011. Diharapakan dengan transformasi bahasa ini, eksistensi Bahasa Konjo yang ada di Bulukumba dapat terus eksis dan tak senasib dengan begitu banyak bahasa lain di dunia yang punah karena kehabisan penutur.
-------------------------------------
Launching Lagu Berbahasa Konjo
- Laskar Kelor Band
Hari / tanggal : Sabtu, 22 Januari 2011
Waktu : Pukul 19:30 - 23:00 Wita
Tempat : Pelataran LPTQ Jln. Tala'salapang-Minasa Upa, Makassar
Dibuat oleh: Andhika Mappasomba
Ini adalah hasil kreativitas seniman yang melakukan transformasi perjuangan kebertahanan bahasa. Sebab tak dapat dimungkiri, Bahasa Konjo akan terancam punah ditinggalkan oleh penuturnya. Diharapakan dengan transformasi bahasa ini, eksistensi Bahasa Konjo yang ada di Bulukumba dapat terus eksis dan tak senasib dengan begitu banyak bahasa lain di dunia yang punah karena kehabisan penutur. Bahasa KONJO yang merupakan bahasa Asli suku Kajang adalah saah satu kekayaan khasanah budaya Nusantara. Selayaknyalah kita memperjuangkan bersama keberadaannya.
Launching lagu berbahasa Konjo ini juga akan diramaikan oleh pembacaan puisi dan sastra lainnya oleh sastrawan makassar dan juga pementasan seni lainnya oleh kelompok seni mahasiwa makassar.
Acara ini dilaksanakan oleh;
- Wahana Kerja Mahasiswa Makassar (WKMM)
- LASKAR KELOR Management
- Bulan Sabit Jingga (BSJ)
Untuk reservasi tiket, informasi dan sponsor silahkan hubungi;
- panitia/WKMM
- Herman 085242915003. hanya untuk 1000 orang)
- Acara ini dirangkaikan juga dengan perkenalan dengan lagu/puisi karya
@Ahyar Anwar dan S karya Andhika Mappasomba
DENGARKAN LAGUNYA DAN RASAKAN BEDANYA
riang dalam kesedihan adalah pilihan terakhir atas trage di malam Minggu usai shalat Isya, 22 Januari 2011
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Pelabuhan Bira Bulukumba Operasikan Dua Kapal Motor Sehari
Kepala Cabang PT ASDP Pelabuhan Bira dan Pamatata, Muhammad Fitri Natriawan, mengatakan, penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, menuju Pelabuhan Pamatata, Kepulauan Selayar, telah kembali normal. Pihak ASDP mengoperasikan dua kapal motor, yakni KMP Sangke Palangga dan KMP Bontoharu, untuk melayani dua kali penyeberangan dalam sehari.
------------------------------------------
Pelayaran di Sulsel Kembali Normal
- Pelabuhan Bira Bulukumba Operasikan Dua Kapal Motor Sehari
Penulis : Aswin Rizal Harahap
Editor : I Made Asdhiana
Harian Kompas
Rabu, 19 Januari 2011
http://regional1.kompas.com/read/2011/01/19/19291124/Pelayaran.di.Sulsel.Kembali.Normal.
MAKASSAR, KOMPAS.com - Sejumlah penyeberangan di Sulawesi Selatan mulai dibuka kembali seiring membaiknya kondisi cuaca di perairan Selayar, Teluk Bone, dan Selat Makassar, Rabu, 19 Januari 2011. Stasiun Meteorologi Maritim Makassar mencatat ketinggian gelombang berangsur-angsur menurun hingga kisaran 1 meter-2,5 meter.
Kepala Cabang PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Bira dan Pamatata, Muhammad Fitri Natriawan, mengatakan, penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, menuju Pelabuhan Pamatata, Kepulauan Selayar, telah kembali normal.
Pihak ASDP mengoperasikan dua kapal motor, yakni KMP Sangke Palangga dan KMP Bontoharu, untuk melayani dua kali penyeberangan dalam sehari.
"Namun, jadwal tersebut sewaktu-waktu dapat dihentikan kembali jika kondisi cuaca memburuk. Semua tergantung hasil observasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)," tutur Fitri.
PT ASDP Kabupaten Bone juga membuka kembali jalur penyeberangan dari Pelabuhan Bajoe menuju Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara, seiring membaiknya kondisi cuaca di perairan Teluk Bone. Manajer Operasional PT ASDP Bone, Takari, menuturkan, sebanyak empat kapal motor dioperasikan untuk melayani rute yang sempat ditutup selama tiga hari itu.
Sejumlah kapal motor di Pelabuhan Paotere, Kota Makassar, kembali melayani rute penyeberangan ke sejumlah pulau di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Andi Said (45), nakhoda KM Teratai Indah tujuan Pulau Karangrang, Pangkep, mengatakan, ketinggian gelombang di perairan Makassar kini tak melebihi 1,5 meter.
"Mumpung kondisi cuaca membaik saya berani berlayar lagi," ungkap Said yang sempat tak melaut selama tiga hari belakangan ini. Begitu pula dengan Nurhadi (39), nakhoda KM Abadi Jaya, yang melayani kembali rute menuju Pulau Balanglompo, Pangkep, sekitar 3 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Paotere.
Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Makassar BMKG, Purwanto, menuturkan, tinggi gelombang rata-rata di wilayah perairan Indonesia Timur pada Rabu (19/1/2011), mulai dari 0,5 meter hingga 2,5 meter. Ketinggian gelombang lebih dari 2,5 meter hanya berpotensi terjadi di perairan Aru, Tual dan Laut Banda, Maluku.
Adapun kecepatan angin rata-rata juga relatif normal, yakni dari 5 knot hingga 20 knot. Kecepatan itu jauh lebih rendah dari kecepatan angin pekan lalu yang mencapai lebih dari 30 knot atau setara 60 km per jam.
"Saat ini indikasi kecepatan angin dan tinggi gelombang relatif mereda. Namun, ada kemungkinan naik lagi dalam beberapa hari sesuai pola selama puncak musim hujan pada periode Januari-Februari," tutur Purwanto.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bulukumba Terima Bantuan 300 Unit Rumah Miskin
Pemerintah Kabupaten Bulukumba menerima bantuan 300 unit rumah miskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Di Sulawesi Selatan, hanya Bulukumba yang menerima bantuan rumah miskin.
------------------------------------------
Pemkab Bulukumba Terima Bantuan 300 Unit Rumah Miskin
BULUKUMBA. Pemerintah dan masyarakat Bulukumba patut bersyukur karena dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya Bulukumba yang mendapatkan bantuan rumah miskin Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Kemenkokesra memberikan 700 unit rumah miskin untuk seluruh Indonesia dan 300 unit di antaranya akan dibangun di Bulukumba. Pencanangan peresmian pembangunan rumah miskin di Bulukumba rencananya akan dilangsungkan pada 29 Januari 2011. Pencanangan akan dihadiri tiga menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perumahan dan Pemukiman, serta dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
"Di Sulsel hanya Bulukumba yang menerima bantuan rumah miskin ini dan diperuntunkan bagi warga yang kurang mampu," jelas Kabag Humas Pemkab Bulukumba, Daud Kahal, kepada wartawan di Bulukumba, Rabu, 19 Januari 2011.
Menurut dia, bantuan 300 rumah miskin ini merupakan berkah yang sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat Bulukumba.
''Ini merupakan berkah yang sangat besar dan kita semua patut bersyukur,'' ujarnya.
Anggaran pembangunan 300 rumah miskin tersebut sebesar Rp 16,5 miliar, dengan estimasi anggaran sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Ketika ditanya tentang lokasi pembangunan rumah miskin di Bulukumba, Daud Kahal mengatakan masalah lokasi masih akan dibicarakan dengan beberapa pihak terkait.
"Kami belum bisa pastikan lokasinya dimana ditempatkan. Sebab baru sementara menunggu usulan, baik dari Kepala Desa (Kades) maupun Camat, khususnya lokasi pembangunan rumah miskin ini. Kita akan libatkan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, serta Dinas Bina Marga," paparnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa pada intinya bantuan ini akan dipusatkan pada wilayah-wilayah kurang mampu di daerah berjuluk Bumi Panrita Lopi. Apalagi sumber bantuan ini memang diperuntukan bagi warga miskin.
"Khusus pembangian rumah miskin ini kami belum pastikan kriterianya seperti apa. Yang pasti, penerima bantuan adalah warga kurang mampu," katanya.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Langganan:
Postingan (Atom)
-
IKAN DUYUNG. Jumaning (60), membersihkan tubuh ikan duyung yang ditemuinya di tepi pantai saat mencuci bentang (tali rumput laut) di pesi...
-
Andi Sultan Daeng Radja bersama tujuh orang lainnya telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI (Sus...
-
BUNDARAN PHINISI. Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri atas 10 kecamatan dan 126 ...