Puluhan Bungkus Minyak Goreng Calhaj Bulukumba Disita
Majalah Makassar Terkini
Sabtu, 30 Oktober 2010 05:52
http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article
MAKASSAR – Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar terpaksa menyita puluhan bungkus minyak goreng milik para calon haji (calhaj) asal Bulukumba yang masuk di Asrama Haji Sudiang kemarin.
Koordinator Seksi Penerimaan PPIH Embarkasi Makassar H Abd Rasyid Usman mengatakan, sejak diperketatnya pengawasan, pihaknya menyita hampir 100-an bungkus minyak goreng ukuran satu liter milik calhaj yang akan dibawa ke Tanah Suci.
“Sebelumnya sudah ada sekitar 30 bungkus minyak goreng yang disita, tadi (kemarin) dari Bulukumba juga ada sekitar 20 bungkus, belum termasuk yang awal-awal,” katanya kepada SINDO di Asrama Haji Sudiang Makassar, seusai menerima calhaj asal Bulukumba kemarin.
Hal itu dilakukan sesuai arahan pihak Bea Cukai Arab Saudi yang meminta para calhaj tidak membawa barang bawaan yang tidak penting (aneh-aneh). Jika tidak, proses pemeriksaan di bandara membutuhkan waktu lama. Dia juga menyebutkan pemeriksaan di bandara yang membutuhkan waktu sekitar 6-10 jam adalah barang bawaan seperti itu sehingga pihak Bandara King Abdul Azis meminta barang tersebut dilarang dibawa. Sejumlah calhaj yang kedapatan membawa minyak goreng beralasan bukan mereka yang memasukkan barang-barang tersebut, tetapi para keluarganya.
Hal itu juga disampaikan kepada para calhaj saat penerimaan kloter 26 asal Kabupaten Bulukumba dari pemerintah setempat ke PPIH Embarkasi Makassar yang meminta calhaj tidak membawa barang-barang, seperti minyak goreng, karena hanya akan menghambat proses di bandara. Selain minyak goreng, pihaknya juga mengimbau tidak membawa rokok dalam jumlah banyak karena akan disita di bandara.
Selain itu, di Tanah Suci orang tidak bisa merokok di tempat sembarangan, karena jika kedapatan merokok di tempat umum, akan didenda 200 riyal.
“Jadi, kami minta jangan membawa minyak goreng, begitu juga rokok, jangan terlalu banyak karena di Tanah Suci jika kedapatan merokok di tempat umum akan didenda 200 riyal,” ungkapnya di hadapan ratusan calhaj Bulukumba di Aula Musdalifah Asrama Haji Sudiang kemarin.
Rasyid menambahkan, pada tahun-tahun sebelumnya pengawasan atas hal semacam itu memang tidak terlalu ketat sehingga banyak calhaj yang membawanya. Salah satunya rokok, tapi saat ini pengawasan atas barang bawaan calhaj diperketat. Pelaksana tugas Bupati Bulukumba Asikin Sultan yang menyerahkan langsung kloter 26 itu meminta para calhaj, khususnya dari Bumi Panrita Lopi, menjaga kebersamaan antarjamaah.
“Kami minta kebersamaan tetap dijaga,” ujarnya sesaat sebelum menyerahkan calhaj Bulukumba kemarin.
Hamil, Calhaj Batal Berangkat
Sementara itu, satu orang calhaj asal Lemoa,Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Bantaeng, Marina Binti Zaini batal berangkat ke tanah suci karena positif hamil. Kehamilan Marina diketahui setelah tim dokter melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, ada dua calhaj yang pemberangkatannya dimutasi ke Makassar.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bantaeng Baso Asdar mengatakan, batalnya ketiga Calhaj tersebut menjadikan jumlah Calhaj di Butta,dijadwalkan, hari ini, sebelumnya jumlahnya sebanyak 189 orang, kini berjumlah 186 orang.
Calhaj direncanakan akan dilepas oleh Bupati Bantaeng, Sabtu (30/10), hari ini di Masjid Agung Syeh Abdul Gani. Untuk jamaah yang batal, Pemkab akan memprioritaskan pemberangkatannya pada musim haji 2011 dengan catatan Ongkos Naik Haji (ONH) tidak diambil dari bank. (SI-abdullah nicolha)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Minggu, 31 Oktober 2010
Legislator Bulukumba Dianggap Terima Gratifikasi
Legislator Bulukumba Dianggap Terima Gratifikasi
- Terkait Hadiah Jas dari Calon Bupati Terpilih
Harian Fajar, Makassar
Minggu, 31 Oktober 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/108703/123/legislator-dianggap
BULUKUMBA -- Pemberian stelan jas kepada 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba dari pasangan calon bupati terpilih Zaidin menuai polemik. Pemberian yang diinisiasi salah seorang anggota DPRD Abdul Kahar Muslim ini dinilai masuk dalam kategori gratifikasi yang tidak dibenarkan untuk diterima oleh pejabat negara termasuk legislator.
Pemberian ini dianggap sebagai bentuk pendekatan eksekutif kepada legislatif yang nantinya akan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemberian ini dipastikan akan berdampak secara psikologi dan menciptakan beban moral legislator dalam menjalankan fungsinya nanti.
Ketua Komite pemantau legislatif (Kopel) Bulukumba, Majid Bakti bahkan mengecam tindakan dewan ini. Menurutnya, pemberian ini akan menjadi bumerang bagi anggota dewan nantinya untuk mengawal eksekutif. Alasan legislator bahwa hal ini hanya sebatas pemberian dinilai tidak masuk akal dan cenderung hanya pembelaan semata. Pemberian ini dipastikan memiliki efek politik yang pada akhirnya menyebabkan legislator nantinyan mandul dalam mengawal kebijakan pemerintahan Zaidin lima tahun mendatang.
"Tidak mungkin tidak ada pengaruhnya kalau orang diberikan sesuatu. Omong kosong itu. Saya sendiri heran dengan mental dewan seperti ini. Lagi pula kenapa harus Zaidin yang menyiapkan jas untuk pelantikan. Memangnya anggota dewan tidak punya jas, ini sangat lucu," ujar Majid, Sabtu, 30 Oktober.
Karena itu, Majid meminta semua anggota dewan yang menerima hadiah jas tersebut untuk berbesar hati mengembalikannya. Pengembalian menurut Majid jauh lebih terhormat sebagai bentuk komitmen dewan sebagai lembaga yang siap mengontrol eksekutif. Jika pemberian ini tidak dikembalikan, kata dia, akan semakin memperburuk citra DPRD Bulukumba. Apalagi pemerintahan yang baru ini belum diketahui akan seperti apa kebijakan yang akan dihasilkan.
"Tidak ada pilihan lain, kembalikan saja, saya kira anggota dewan semua punya jas yang akan dipakai untuk pelantikan tanpa harus terikat dengan jas dari Zaidin. Sebab ini saya kira mengarah pada bentuk gratifikasi yang dilarang keras. Harusnya kan DPRD memahami ini. Apalagi sangat aneh karena diinisiasi oleh anggota dewan sendiri," tambahnya.
Menanggapi desakan ini, Ketua DPRD Bulukumba, Edi Manaf menyatakan bahwa dirinya menjamin tidak akan ada embel-embel kepentingan dalam pemberian ini. Jas tersebut, kata dia, hanya sebagai bentuk terima kasih dan tidak termasuk dalam konteks gratifikasi. Kritikan Kopel ini dinilai wajar sebagai bentuk kontrol dan menjadi bahan analisa dewan agar kedepan mewaspadai setiap pemberian seseorang. Sayangnya Edi tidak memberikan komentar pasti soal desakan dewan untuk mengembalikan jas ini.
Sementara, anggota DPRD lainnya, Zulkifli Saiye menyatakan bahwa dirinya siap mengembalikan jas tersebut jika memang ada unsur kepentingan di dalamnya. Hanya saja, dia meminta agar desakan Kopel tersebut dianalisa dahulu apakah memang mengandung unsur gratifikasi atau tidak. Pasalnya, dia menilai pemberian ini ikhlas dan dirinya tidak mendapatkan beban atau pesanan kepentingan apa-apa dengan pemberian ini. "Saya kira kalau memang ada unsur gratifikasi tidak apa-apa dikembalikan," kata dia. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
- Terkait Hadiah Jas dari Calon Bupati Terpilih
Harian Fajar, Makassar
Minggu, 31 Oktober 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/108703/123/legislator-dianggap
BULUKUMBA -- Pemberian stelan jas kepada 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba dari pasangan calon bupati terpilih Zaidin menuai polemik. Pemberian yang diinisiasi salah seorang anggota DPRD Abdul Kahar Muslim ini dinilai masuk dalam kategori gratifikasi yang tidak dibenarkan untuk diterima oleh pejabat negara termasuk legislator.
Pemberian ini dianggap sebagai bentuk pendekatan eksekutif kepada legislatif yang nantinya akan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemberian ini dipastikan akan berdampak secara psikologi dan menciptakan beban moral legislator dalam menjalankan fungsinya nanti.
Ketua Komite pemantau legislatif (Kopel) Bulukumba, Majid Bakti bahkan mengecam tindakan dewan ini. Menurutnya, pemberian ini akan menjadi bumerang bagi anggota dewan nantinya untuk mengawal eksekutif. Alasan legislator bahwa hal ini hanya sebatas pemberian dinilai tidak masuk akal dan cenderung hanya pembelaan semata. Pemberian ini dipastikan memiliki efek politik yang pada akhirnya menyebabkan legislator nantinyan mandul dalam mengawal kebijakan pemerintahan Zaidin lima tahun mendatang.
"Tidak mungkin tidak ada pengaruhnya kalau orang diberikan sesuatu. Omong kosong itu. Saya sendiri heran dengan mental dewan seperti ini. Lagi pula kenapa harus Zaidin yang menyiapkan jas untuk pelantikan. Memangnya anggota dewan tidak punya jas, ini sangat lucu," ujar Majid, Sabtu, 30 Oktober.
Karena itu, Majid meminta semua anggota dewan yang menerima hadiah jas tersebut untuk berbesar hati mengembalikannya. Pengembalian menurut Majid jauh lebih terhormat sebagai bentuk komitmen dewan sebagai lembaga yang siap mengontrol eksekutif. Jika pemberian ini tidak dikembalikan, kata dia, akan semakin memperburuk citra DPRD Bulukumba. Apalagi pemerintahan yang baru ini belum diketahui akan seperti apa kebijakan yang akan dihasilkan.
"Tidak ada pilihan lain, kembalikan saja, saya kira anggota dewan semua punya jas yang akan dipakai untuk pelantikan tanpa harus terikat dengan jas dari Zaidin. Sebab ini saya kira mengarah pada bentuk gratifikasi yang dilarang keras. Harusnya kan DPRD memahami ini. Apalagi sangat aneh karena diinisiasi oleh anggota dewan sendiri," tambahnya.
Menanggapi desakan ini, Ketua DPRD Bulukumba, Edi Manaf menyatakan bahwa dirinya menjamin tidak akan ada embel-embel kepentingan dalam pemberian ini. Jas tersebut, kata dia, hanya sebagai bentuk terima kasih dan tidak termasuk dalam konteks gratifikasi. Kritikan Kopel ini dinilai wajar sebagai bentuk kontrol dan menjadi bahan analisa dewan agar kedepan mewaspadai setiap pemberian seseorang. Sayangnya Edi tidak memberikan komentar pasti soal desakan dewan untuk mengembalikan jas ini.
Sementara, anggota DPRD lainnya, Zulkifli Saiye menyatakan bahwa dirinya siap mengembalikan jas tersebut jika memang ada unsur kepentingan di dalamnya. Hanya saja, dia meminta agar desakan Kopel tersebut dianalisa dahulu apakah memang mengandung unsur gratifikasi atau tidak. Pasalnya, dia menilai pemberian ini ikhlas dan dirinya tidak mendapatkan beban atau pesanan kepentingan apa-apa dengan pemberian ini. "Saya kira kalau memang ada unsur gratifikasi tidak apa-apa dikembalikan," kata dia. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Panitia Pelantikan Bupati Bulukumba Undang Pemkab Gorontalo
Panitia Pelantikan Bupati Bulukumba Undang Pemkab Gorontalo
Laporan: Samsul Bahri
Harian Tribun Timur, Makassar
Minggu, 31 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135059/Panitia_Pelantikan
BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Periode 2010-2015, telah mencetak undangan 2.500 undangan yang siap diedarkan pada pelantikan Bupati Bulukumba terpilih Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin).
Undangan tersebut akan disebar kepada unsur Muspida setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak Pemkab, pihak Pemkab dan Pemprov Gorontalo dan relasi, dan para bupati lainnya.
"Undangan telah dicetak dan akan diedarkan sebanyak 2.500 undangan kepada pihak pemkab, relasi, pihak Pemprov Gorontalo dan para warga Bulukumba," kata Daud Kahal, Kabag Humas Pemkab Bulukumba, Minggu (31/10).
Selain itu, para mantan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba juga akan diundang, termasuk Bupati Incumbent yang kalah, Sukri Sappewali. Rencananya prosesi pelantikan akan dilangsungkan di halaman kantor bupati.(*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Laporan: Samsul Bahri
Harian Tribun Timur, Makassar
Minggu, 31 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135059/Panitia_Pelantikan
BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Periode 2010-2015, telah mencetak undangan 2.500 undangan yang siap diedarkan pada pelantikan Bupati Bulukumba terpilih Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin).
Undangan tersebut akan disebar kepada unsur Muspida setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak Pemkab, pihak Pemkab dan Pemprov Gorontalo dan relasi, dan para bupati lainnya.
"Undangan telah dicetak dan akan diedarkan sebanyak 2.500 undangan kepada pihak pemkab, relasi, pihak Pemprov Gorontalo dan para warga Bulukumba," kata Daud Kahal, Kabag Humas Pemkab Bulukumba, Minggu (31/10).
Selain itu, para mantan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba juga akan diundang, termasuk Bupati Incumbent yang kalah, Sukri Sappewali. Rencananya prosesi pelantikan akan dilangsungkan di halaman kantor bupati.(*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Pembahasan APBD-P Bulukumba Molor Lagi
Pembahasan APBD-P Bulukumba Molor Lagi
Laporan: Samsul Bahri
Minggu, 31 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135049/Pembahasan_APBD-P
BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Bulukumba kembali molor. Pembahasan ini sebelumnya telah direncakan pada Oktober bulan lalu.
Pihak Pemkab Bulukumba menyampaikan kepada Tribun bahwa tidak dibahasnya APBD-P, karena pembahasan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2009 lalu belum selesai dibahas.
"Pembahasan APBD-P 2010 pasti terlambat, karena pembahasan LKPj 2009 saja belum tuntas di dewan. Kalau itu cepat selesai maka jelas APBD perubahan pula cepat dibahas pula meski jika saat ini telah terlambat tetapi masih ada waktu," kata Daud Kahal Kabag Humas Pemkab Bulukumba, Minggu (31/10/2010).
Diungkapkan pada beberapa tahun sebelumnya termasuk tahun lalu juga telah mengalami keterlambatan yang sama sehingga APBD-P tersebut tidak dilakukan pembahasan karena telah masuk pada APBD pokok tahun 2010.(*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Laporan: Samsul Bahri
Minggu, 31 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135049/Pembahasan_APBD-P
BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Bulukumba kembali molor. Pembahasan ini sebelumnya telah direncakan pada Oktober bulan lalu.
Pihak Pemkab Bulukumba menyampaikan kepada Tribun bahwa tidak dibahasnya APBD-P, karena pembahasan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2009 lalu belum selesai dibahas.
"Pembahasan APBD-P 2010 pasti terlambat, karena pembahasan LKPj 2009 saja belum tuntas di dewan. Kalau itu cepat selesai maka jelas APBD perubahan pula cepat dibahas pula meski jika saat ini telah terlambat tetapi masih ada waktu," kata Daud Kahal Kabag Humas Pemkab Bulukumba, Minggu (31/10/2010).
Diungkapkan pada beberapa tahun sebelumnya termasuk tahun lalu juga telah mengalami keterlambatan yang sama sehingga APBD-P tersebut tidak dilakukan pembahasan karena telah masuk pada APBD pokok tahun 2010.(*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Legislator Tolak Kembalikan Jas
Pemberian jas dari bupati terpilih Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) kepada 40 anggota DPRD Bulukumba terus disoroti. Desakan Komite pemantau legislatif (Kopel) Bulukumba agar dewan mengembalikan pemberian tersebut tidak digubris.
------------------------------------------
Legislator Tolak Kembalikan Jas
http://www.fajar.co.id/koran/128853110024.pdf
BULUKUMBA — Pemberian jas dari bupati terpilih Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) kepada 40 anggota DPRD Bulukumba terus disoroti. Desakan Komite pemantau legislatif (Kopel) Bulukumba agar dewan mengembalikan pemberian tersebut tidak digubris.
Sebaliknya, legislator ngotot menerima hadiah tersebut. Bahkan, siap dipakai pada pelantikan Zaidin yang direncanakan 9 November. Kopel pun berang dan mengancam akan melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba. Alasannya, pemberian tersebut adalah bagian dari gratifikasi.
“Dewan itu harus sadar bahwa itu melanggar aturan,” ujar Koordinator Kopel Bulukumba Majid Bakti.
Majid menjelaskan, pemberian kepada pejabat dilarang dalam UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketua DPRD Bulukumba Edi Manaf menegaskan, dirinya tidak akan mengembalikan pemberian tersebut hanya karena desakan Kopel. Satu-satunya, kata dia, yang bisa
memaksa dia mengembalikannya jika Zaidin yang memintanya.
“Silakan saja Kopel berkomentar. Kami hargai tapi bukan berarti kami ingin menuruti keinginannya untuk mengembalikan pemberian jas ini,” kata Edi. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Aktivis LSM Desak Legislator Tolak Jas dari Bupati Bulukumba
Sejumlah Aktivis di Kabupaten Bulukumba mendesak 40 orang anggota DPRD Kabupaten Bulukumba untuk tidak menerima pemberian jas dari pasangan Bupati Bulukumba terpilih 2010-2011.
-------------------------------------
Aktivis LSM Desak Legislator Tolak Jas dari Bupati Bulukumba
Laporan: Syamsul Bahri
Minggu, 31 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/135075/Aktivis_LSM_Desak_Legislator_Tolak_Jas_dari_Bupati_Bulukumba
BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah Aktivis di Kabupaten Bulukumba mendesak 40 orang anggota DPRD Kabupaten Bulukumba untuk tidak menerima pemberian jas dari pasangan Bupati Bulukumba terpilih 2010-2011.
Desakan tersebut berasal dari para aktivis Bulukumba yang terdiri dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) setempat Madjid Bakti, (FUI) Forum Ummat Islam Musafir, Forum Masyarakat Bulukumba (FMB), Arsyad Ali , Laskar Ampera Ahmad Gazali yang menyampaikan hal itu kepada Tribun, di Hotel Arini 2 Bulukumba, Sabtu (30/10).
Mereka menegaskan untuk tidak menerima pemberian jas yang dipersiapkan untuk dipakai pada hari pelantikan bupati dan wakil bupati 9 November mendatang karenanya dinilai sebagai gratifikasi oleh mereka.
"Para anggota dewan tidak boleh sekali-kali menerima pemberian dari bupati, karena itu bisa digolongkan sebagai gratifikasi yang meski ada aturan yang jelas begi keduanya sebagai pelaksana pemerintahan," kata Majid Bakti.
Ditambahkan oleh Ketua Laskar Ampera bahwa pemberian tersebut dapat menciderai demokrasi dan merendahkan martabat anggota DPRD.
Meski belum ada pengakuan dari pihak Zainuddin-Hasan jika telah membagi-bagikan jas tersebut namun telah ramai dibicarakan di warung-warung kopi. Tidak hanya itu, salah seorang anggota komisi D DPRD setempat Muhammad Bakti mengakui jika jas tersebut tidak diketahui asal muasalnya.
"Saya terus terang bahwa nanti ada di koran Tribun baru tahu jika jas itu pesanan Zaidin untuk kami-kami dan saya juga tidak tahu karena pada pertengahan Oktober wakil ketua dewan meminta setiap anggota dewan untuk mengukur jas," kata Muhammad Bakti, (*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Tanjung Bira Bulukumba Butuh Rp 42 Miliar
Pelabuhan penyeberangan Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mendapatkan pos anggaran Rp 42 miliar dari APBN 2011. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengerukan kolam dan tanggul penahan ombak di pelabuhan yang menghubungkan pulau Sulawesi dengan pulau Selayar. (int)
Sabtu, 30 Oktober 2010
Pemprov Segera Benahi Pelabuhan Bira Bulukumba
Pemprov Segera Benahi Pelabuhan Bira Bulukumba
Majalah Makassar Terkini
Sabtu, 30 Oktober 2010
http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan memperbaiki Pelabuhan Penyeberangan Bira di Kabupaten Bulukumba yang kondisinya tidak laik operasi. Pasalnya, kolam pelabuhan kini mengalami pendangkalan.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel Ince Langke mengatakan, Pelabuhan Bira diarahkan menjadi gerbang Sulsel di wilayah selatan yang menghubungkannya dengan sejumlah provinsi di Indonesia timur.
Pemprov telah mengajukan permohonan bantuan APBN Rp 20 miliar untuk pembenahan pelabuhan. Dana tersebut akan digunakan untuk pengerukan dan memperdalam kolam pelabuhan yang kini sulit disandari feri ketika terjadi surut air laut.
Selain itu, Pemprov mengajukan anggaran perencanaan perbaikan yang tertuang dalam usulan di APBD Perubahan 2010 sebesar Rp 200 juta.
“Pendanaan perbaikan pelabuhan ini ada dua sumber, khusus APBN difokuskan pada perbaikan pelabuhan di wilayah lautan dengan memperbaiki tanggul pengaman, mengeruk kolam dermaga supaya kapal mudah berlabuh,” ungkapnya kemarin.
Wilayah daratan menjadi tanggung jawab Pemprov mengelola tanah seluas enam hektare (ha) dengan membangun areal parkir, tempat peristirahatan, serta tempat peribadatan.
Ince Langke mengungkapkan, perbaikan dermaga ini mendesak dilakukan. Kondisi pelabuhan saat ini sangat menghambat proses pelayaran kapal dan akses penumpang, baik dari Kepulauan Selayar maupun Provinsi Sulawesi Tenggara, NTT,dan NTB. Untuk merapat ke dermaga, terkadang kapal feri harus menunggu hingga air pasang dan kondisi kedalaman kolam memenuhi syarat untuk disandari kapal.
“Di sana kapal tiba pukul 14.00 Wita nanti pada pukul 21.00 Wita baru penumpang bisa turun.Itu karena kondisi air yang surut dan semakin tingginya pendangkalan di areal dermaga,” paparnya.
Kendati kerap terkendala masalah pendaratan, aktivitas masyarakat yang menggunakan dermaga itu per hari mencapai 500 orang dengan pelayan kapal feri dua kali sehari. Perbaikan diharapkan bisa dilakukan awal 2011. (SI-suwarny dammar)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Majalah Makassar Terkini
Sabtu, 30 Oktober 2010
http://www.makassarterkini.com/index.php?option=com_content
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan memperbaiki Pelabuhan Penyeberangan Bira di Kabupaten Bulukumba yang kondisinya tidak laik operasi. Pasalnya, kolam pelabuhan kini mengalami pendangkalan.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel Ince Langke mengatakan, Pelabuhan Bira diarahkan menjadi gerbang Sulsel di wilayah selatan yang menghubungkannya dengan sejumlah provinsi di Indonesia timur.
Pemprov telah mengajukan permohonan bantuan APBN Rp 20 miliar untuk pembenahan pelabuhan. Dana tersebut akan digunakan untuk pengerukan dan memperdalam kolam pelabuhan yang kini sulit disandari feri ketika terjadi surut air laut.
Selain itu, Pemprov mengajukan anggaran perencanaan perbaikan yang tertuang dalam usulan di APBD Perubahan 2010 sebesar Rp 200 juta.
“Pendanaan perbaikan pelabuhan ini ada dua sumber, khusus APBN difokuskan pada perbaikan pelabuhan di wilayah lautan dengan memperbaiki tanggul pengaman, mengeruk kolam dermaga supaya kapal mudah berlabuh,” ungkapnya kemarin.
Wilayah daratan menjadi tanggung jawab Pemprov mengelola tanah seluas enam hektare (ha) dengan membangun areal parkir, tempat peristirahatan, serta tempat peribadatan.
Ince Langke mengungkapkan, perbaikan dermaga ini mendesak dilakukan. Kondisi pelabuhan saat ini sangat menghambat proses pelayaran kapal dan akses penumpang, baik dari Kepulauan Selayar maupun Provinsi Sulawesi Tenggara, NTT,dan NTB. Untuk merapat ke dermaga, terkadang kapal feri harus menunggu hingga air pasang dan kondisi kedalaman kolam memenuhi syarat untuk disandari kapal.
“Di sana kapal tiba pukul 14.00 Wita nanti pada pukul 21.00 Wita baru penumpang bisa turun.Itu karena kondisi air yang surut dan semakin tingginya pendangkalan di areal dermaga,” paparnya.
Kendati kerap terkendala masalah pendaratan, aktivitas masyarakat yang menggunakan dermaga itu per hari mencapai 500 orang dengan pelayan kapal feri dua kali sehari. Perbaikan diharapkan bisa dilakukan awal 2011. (SI-suwarny dammar)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Target PAD Bulukumba Sulit Dicapai
Target PAD Bulukumba Sulit Dicapai
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Sabtu, 30-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=55401
BULUKUMBA, UPEKS—Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulukumba, masih jauh dari harapan. Hampir pasti, target PAD tahun 2010 ini sulit dicapai. Per September 2010 ini, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba mencatat, realisasi PAD baru mencapai Rp 12 miliar dari target Rp 52 miliar.
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, berupaya keras agar target PAD yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulukumba 2010, bisa dicapai.
“Tapi itu mustahil. Dipastikan target tidak bisa dipenuhi,” kata Mansyur, Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba di gedung DPRD kemarin.
Dengan sisa waktu dua bulan terakhir ini, sepertinya agak sulit target PAD Rp 52 miliar itu sulit dicapai. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah angkat tangan mengejar target PAD Rp 52 miliar. Tahun 2009 lalu, realisasi PAD Bulukumba hanya sekitar Rp 21 miliar lebih.
Bila realisasi PAD 2010 per September, angkanya baru mencapai Rp 12 miliar, itu berarti, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, harus mengejar angka Rp 9 miliar. Mengejar angka Rp 9 miliar untuk sama dengan realisasi PAD 2009 Rp 21 miliar, masih masuk akal.
“Syukur kalau masih bisa sama dengan tahun lalu Rp 21miliar,” terang Mansyur.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Sabtu, 30-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=55401
BULUKUMBA, UPEKS—Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulukumba, masih jauh dari harapan. Hampir pasti, target PAD tahun 2010 ini sulit dicapai. Per September 2010 ini, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba mencatat, realisasi PAD baru mencapai Rp 12 miliar dari target Rp 52 miliar.
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, berupaya keras agar target PAD yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulukumba 2010, bisa dicapai.
“Tapi itu mustahil. Dipastikan target tidak bisa dipenuhi,” kata Mansyur, Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba di gedung DPRD kemarin.
Dengan sisa waktu dua bulan terakhir ini, sepertinya agak sulit target PAD Rp 52 miliar itu sulit dicapai. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah angkat tangan mengejar target PAD Rp 52 miliar. Tahun 2009 lalu, realisasi PAD Bulukumba hanya sekitar Rp 21 miliar lebih.
Bila realisasi PAD 2010 per September, angkanya baru mencapai Rp 12 miliar, itu berarti, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, harus mengejar angka Rp 9 miliar. Mengejar angka Rp 9 miliar untuk sama dengan realisasi PAD 2009 Rp 21 miliar, masih masuk akal.
“Syukur kalau masih bisa sama dengan tahun lalu Rp 21miliar,” terang Mansyur.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Jemaah Sangat Dirugikan
Jemaah Sangat Dirugikan
LAPORAN ARIFUDDIN USMAN
Kloter 13 Makassar
Harian Fajar, Makassar
Sabtu, 30 Oktober 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/108686/61/jemaah-sangat-dirugikan
TERHARU. Seorang jemaah asal Bulukumba tak kuasa membendung air matanya. Ia menyalami keluarganya yang datang menjenguk di Asrama Haji Sudiang, Jumat, 29 Oktober. (Foto YUSRAN/FAJAR)
YANG terhormat Menteri Agama RI di Indonesia. Kami dari rombongan Kloter 11 Embarkasi Sultan Hasanuddin Makassar merasa sangat dirugikan di Mekah. Ibadah yang seharusnya dilaksanakan di Masjidil Haram menjadi terganggu. Ada beberapa alasan mendasar kenapa saya mengatakannya. Di antaranya perubahan pemondokan.
Awalnya, sesuai daftar pemondokan yang ada, 404 namun berubah menjadi 421. Jadwal umum yang telah dibuat tidak sesuai dengan realitasnya. Seenaknya atau sesukanya menempatkan kami di pemondokan tanpa memperhatikan jadwal. Lalu fasilitas satu kamar mandi harus digunakan oleh 12 orang jemaah. Alasan lainnya, jarak pemondokan jemaah ke Masjidil Haram mencapai 10 KM.
Bukan cuma itu, tidak ada tenaga cleaning service di tempat kami. Pelayanannya pun terkesan membeda-bedakan. Menurut kami, diperlukan pemerataan fasilitas kepada semua jemaah. Saya prediksi maksimal para jemaah hanya bisa melaksanakan shalat di Masjidil Haram satu kali dalam seminggu. Semboyan "Ikhlas Melayani, Anda Mabrur Kami Bersyukur" hanya simbol belaka. (zuk)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
LAPORAN ARIFUDDIN USMAN
Kloter 13 Makassar
Harian Fajar, Makassar
Sabtu, 30 Oktober 2010
http://metronews.fajar.co.id/read/108686/61/jemaah-sangat-dirugikan
TERHARU. Seorang jemaah asal Bulukumba tak kuasa membendung air matanya. Ia menyalami keluarganya yang datang menjenguk di Asrama Haji Sudiang, Jumat, 29 Oktober. (Foto YUSRAN/FAJAR)
YANG terhormat Menteri Agama RI di Indonesia. Kami dari rombongan Kloter 11 Embarkasi Sultan Hasanuddin Makassar merasa sangat dirugikan di Mekah. Ibadah yang seharusnya dilaksanakan di Masjidil Haram menjadi terganggu. Ada beberapa alasan mendasar kenapa saya mengatakannya. Di antaranya perubahan pemondokan.
Awalnya, sesuai daftar pemondokan yang ada, 404 namun berubah menjadi 421. Jadwal umum yang telah dibuat tidak sesuai dengan realitasnya. Seenaknya atau sesukanya menempatkan kami di pemondokan tanpa memperhatikan jadwal. Lalu fasilitas satu kamar mandi harus digunakan oleh 12 orang jemaah. Alasan lainnya, jarak pemondokan jemaah ke Masjidil Haram mencapai 10 KM.
Bukan cuma itu, tidak ada tenaga cleaning service di tempat kami. Pelayanannya pun terkesan membeda-bedakan. Menurut kami, diperlukan pemerataan fasilitas kepada semua jemaah. Saya prediksi maksimal para jemaah hanya bisa melaksanakan shalat di Masjidil Haram satu kali dalam seminggu. Semboyan "Ikhlas Melayani, Anda Mabrur Kami Bersyukur" hanya simbol belaka. (zuk)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
80 JCH Bulukumba Berisiko Tinggi
80 JCH Bulukumba Berisiko Tinggi
Harian Tribun Timur, Makassar
Sabtu, 30 Oktober 2010 | 14:41 WITA
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/134897/80_JCH_Bulukumba
Makassar, Tribun - Sekitar 40 persen Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Bulukumba yang tergabung dalam kelompok terbang 26 Embarkasi Makassar berusia lanjut.
Ketua Kloter 26, Irman Syah, di Makassar, Jumat (29/10), mengatakan, dari 355 orang CJH tersebut, sekitar 80 orang masuk kategori resiko tinggi karena beberapa orang mengidap penyakit dan usia lanjut.
Selain itu, katanya, banyak penyakit yang sudah diderita sejak awal, seperti tekanan darah, gula yang tinggi, rematik, dan sebagainya yang bisa kambuh sewaktu-waktu.
"Karena itulah, mereka perlu mendapatkan pengawasan dan perhatian khusus dari tim medis dan panitia yang ikut dalam rombongan JCH," ujarnya.
Ia menambahkan, jika tidak dilakukan pengawasan intensif dari tim kesehatan, maka akan dapat menganggu JCH dalam menunaikan Ibadah Haji.
Menurut Irman, biasanya saat tiba di Tanah Suci, JCH terlalu bersemangat untuk menunaikan ibadah, sehingga terkadang mengabaikan kondisi kesehatan mereka.
"Di sinilah letak pentingnya keberadaan tim medis yang setiap saat memberikan arahan dan imbauan agar JCH tetap menjaga kesehatan," katanya.
Meskipun masuk dalam kategori berisiko tinggi, namun kondisi kesehatan mereka masih dimungkinkan untuk berangkat sesuai dengan jadwal pemberangkatan.
"Secara keseluruhan, kondisi semua Calhaj dari Bulukumba dinilai cukup baik, dan semoga kloter 26 ini bisa berangkat ke Tanah Suci dengan utuh," ujarnya. (ana)
Satu Orang Langsung Dilarikan ke Poliklinik
SALAH seorang jamaah calon haji (JCH) Kloter 26 Bulukumba, Saparuddin, langsung dilarikan ke Poliklinik Asrama Haji Sudiang, Makassar, setibanya rombongan di Asrama Haji, Jumat (29/10). Saparuddin sedianya ikut dalam upacara pelepasan dan peneriman JCH Kloter 26 asal Bulukumba di Aula 1 Asrama Haji, tapi karena kondisinya yng lemas, Saparuddin pun dirawat sementara di poliklinik tersebut.
"Tadi, dia sakit perut sejak di perjalanan," ujar Ketua Kloter 26 Bulukumba Irmansyah.
Anggota JCH kloter 26 yang berangkat sebanyak 355 jamaah ditambh lim petugas haji. Mereka tergabung dari beberap kecamatan yang ada di Bulukumba, di antaranya Kecamatan Ujungbulo, Kindang, Bulukumpa, Herlang, Bontotiro, Kajng, Rilauale, dan Bonto Bahari.
Irmasyah mengatakan, kloter yang dipimpinnya akan langsung ke Mekah karena merupakan pemberangkatan gelombang ke dua. "Kloter 26 tersebut dijadwalkan akan menempati ring dua, jarak pemondokan dari Masjidil Haram sekitar 2 km dari Masjidil Haram," tambah Irmasyah.
Ia juga berharap, agar JCH kloter 26 tersebut tidak mengalami keluhan seperti yang dikeluhkan oleh beberapa kloter sebelumnya. Beberapa keluhan jamaah haji asal Sulsel sebelumnya, seperti jamah yang telantar setiba di Tanah Suci.(ana)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Tribun Timur, Makassar
Sabtu, 30 Oktober 2010 | 14:41 WITA
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/134897/80_JCH_Bulukumba
Makassar, Tribun - Sekitar 40 persen Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Bulukumba yang tergabung dalam kelompok terbang 26 Embarkasi Makassar berusia lanjut.
Ketua Kloter 26, Irman Syah, di Makassar, Jumat (29/10), mengatakan, dari 355 orang CJH tersebut, sekitar 80 orang masuk kategori resiko tinggi karena beberapa orang mengidap penyakit dan usia lanjut.
Selain itu, katanya, banyak penyakit yang sudah diderita sejak awal, seperti tekanan darah, gula yang tinggi, rematik, dan sebagainya yang bisa kambuh sewaktu-waktu.
"Karena itulah, mereka perlu mendapatkan pengawasan dan perhatian khusus dari tim medis dan panitia yang ikut dalam rombongan JCH," ujarnya.
Ia menambahkan, jika tidak dilakukan pengawasan intensif dari tim kesehatan, maka akan dapat menganggu JCH dalam menunaikan Ibadah Haji.
Menurut Irman, biasanya saat tiba di Tanah Suci, JCH terlalu bersemangat untuk menunaikan ibadah, sehingga terkadang mengabaikan kondisi kesehatan mereka.
"Di sinilah letak pentingnya keberadaan tim medis yang setiap saat memberikan arahan dan imbauan agar JCH tetap menjaga kesehatan," katanya.
Meskipun masuk dalam kategori berisiko tinggi, namun kondisi kesehatan mereka masih dimungkinkan untuk berangkat sesuai dengan jadwal pemberangkatan.
"Secara keseluruhan, kondisi semua Calhaj dari Bulukumba dinilai cukup baik, dan semoga kloter 26 ini bisa berangkat ke Tanah Suci dengan utuh," ujarnya. (ana)
Satu Orang Langsung Dilarikan ke Poliklinik
SALAH seorang jamaah calon haji (JCH) Kloter 26 Bulukumba, Saparuddin, langsung dilarikan ke Poliklinik Asrama Haji Sudiang, Makassar, setibanya rombongan di Asrama Haji, Jumat (29/10). Saparuddin sedianya ikut dalam upacara pelepasan dan peneriman JCH Kloter 26 asal Bulukumba di Aula 1 Asrama Haji, tapi karena kondisinya yng lemas, Saparuddin pun dirawat sementara di poliklinik tersebut.
"Tadi, dia sakit perut sejak di perjalanan," ujar Ketua Kloter 26 Bulukumba Irmansyah.
Anggota JCH kloter 26 yang berangkat sebanyak 355 jamaah ditambh lim petugas haji. Mereka tergabung dari beberap kecamatan yang ada di Bulukumba, di antaranya Kecamatan Ujungbulo, Kindang, Bulukumpa, Herlang, Bontotiro, Kajng, Rilauale, dan Bonto Bahari.
Irmasyah mengatakan, kloter yang dipimpinnya akan langsung ke Mekah karena merupakan pemberangkatan gelombang ke dua. "Kloter 26 tersebut dijadwalkan akan menempati ring dua, jarak pemondokan dari Masjidil Haram sekitar 2 km dari Masjidil Haram," tambah Irmasyah.
Ia juga berharap, agar JCH kloter 26 tersebut tidak mengalami keluhan seperti yang dikeluhkan oleh beberapa kloter sebelumnya. Beberapa keluhan jamaah haji asal Sulsel sebelumnya, seperti jamah yang telantar setiba di Tanah Suci.(ana)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Jumat, 29 Oktober 2010
Tari Teatrikal di STKIP Muhammadiyah
Tari Teatrikal di STKIP Muhammadiyah
Radio Cempaka Asri (RCA) Bulukumba
Sabtu, 30 Oktober 2010
http://www.rca-fm.com/2010/10/kostessas-dan-teater-kampong-gelar-tari.html#more
Bulukumba, RCAnews -Kelompok Studi Teater dan Sastra (Kostessas) mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bulukumba mementaskan “Tari Teatrikal Panrita Lopi” berkolaborasi dengan Teater Kampong Bulukumba, Jumat (29/10). Naskah "Tari Teatrikal Panrita Lopi “ ditulis dan disutradarai oleh Dharsyaf Pabottingi. Sebelumnya ditampilkan musikalisasi puisi oleh pemusik Kostessas dan Bengkel Seni Panrita Lopi.
Even ini bertema "Menuju Masyarakat Informasi Indonesia” yang dimediasi Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi). Lakon tersebut sebelumnya juga pernah dipentaskan dalam Festival Phinisi 2010 di Bira.
Stage utama di pelataran kampus STKIP Bulukumba mulai dipenuhi penonton yang terdiri dari para mahasiswa, dosen dan masyarakat umum. Ruang publik intelektual yang lapang dari kalangan civitas akademika dan mahasiswa seperti ini memang cukup kondusif bagi para pekerja seni yang terbiasa sulit memperoleh apresiasi secukupnya di tempat lain.
Sebelum pementasan, ditampilkan musikalisasi puisi dari pemusik Kostessas dan Bengkel seni Panrita Lopi. Segerombolan anak muda memainkan lagu-lagu balada dan puisi Jalaluddin Rumi. Perkusi dan gitar akustik pun menggema di dalam kampus. Musikalisasi puisi yang dibacakan oleh Pipi Hardiyanti, Narty Ugie dan kawan-kawan cukup berhasil menghangatkan apresiasi penonton yang sebahagian besar adalah mahasiswa yang baru saja selesai mengikuti perkuliahan.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Radio Cempaka Asri (RCA) Bulukumba
Sabtu, 30 Oktober 2010
http://www.rca-fm.com/2010/10/kostessas-dan-teater-kampong-gelar-tari.html#more
Bulukumba, RCAnews -Kelompok Studi Teater dan Sastra (Kostessas) mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bulukumba mementaskan “Tari Teatrikal Panrita Lopi” berkolaborasi dengan Teater Kampong Bulukumba, Jumat (29/10). Naskah "Tari Teatrikal Panrita Lopi “ ditulis dan disutradarai oleh Dharsyaf Pabottingi. Sebelumnya ditampilkan musikalisasi puisi oleh pemusik Kostessas dan Bengkel Seni Panrita Lopi.
Even ini bertema "Menuju Masyarakat Informasi Indonesia” yang dimediasi Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi). Lakon tersebut sebelumnya juga pernah dipentaskan dalam Festival Phinisi 2010 di Bira.
Stage utama di pelataran kampus STKIP Bulukumba mulai dipenuhi penonton yang terdiri dari para mahasiswa, dosen dan masyarakat umum. Ruang publik intelektual yang lapang dari kalangan civitas akademika dan mahasiswa seperti ini memang cukup kondusif bagi para pekerja seni yang terbiasa sulit memperoleh apresiasi secukupnya di tempat lain.
Sebelum pementasan, ditampilkan musikalisasi puisi dari pemusik Kostessas dan Bengkel seni Panrita Lopi. Segerombolan anak muda memainkan lagu-lagu balada dan puisi Jalaluddin Rumi. Perkusi dan gitar akustik pun menggema di dalam kampus. Musikalisasi puisi yang dibacakan oleh Pipi Hardiyanti, Narty Ugie dan kawan-kawan cukup berhasil menghangatkan apresiasi penonton yang sebahagian besar adalah mahasiswa yang baru saja selesai mengikuti perkuliahan.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Kader PKB yang Dipecat Minta Dana Partai Diaudit
Kader PKB yang Dipecat Minta Dana Partai Diaudit
Jumat, 29 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/134772/kader_pkb_yang_dipecat
BULUKUMBA, TRIBUN - Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bulukumba, Ahmad Gazali, yang dipecat karena dinilai melanggar AD/ART partai, akan mengadukan Ketua Partai PKB Bulukumba, Tjamiruddin, ke DPW PKB Sulsel.
Ahmad dipecat karena dinilai tidak pernah aktif sebagai wakil ketua I. Ia juga tidak mendukung pasangan Zainuddin-Syamsuddin (Zaidin) di Pilkada Bulukumba, sebagai kandidat usungan PKB. Ahmad memilih menjadi tim pemenangan Aspirasi.
Setelah menerima surat pemberhentian, Ahmad tidak menyerah. Kamis (28/10) kemarin, ia mengunjungi legislator PKB di DPRD Bulukumba meminta dukungan. Di gedung parlemen, kepada wartawan, Ahmad menyampaikan rencananya mengadukan ketua PKB setempat ke pengurus wilayah.
"Dalam waktu dua tiga hari ini, saya akan menyampaikan masalah ini ke DPW, karena pemecatan saya melanggar prosedur," kata Ahmad, di ruang Komisi C DPRD Bulukumba, kemarin.
Ia menegaskan, yang melanggar justru ketua PKB Bulukumba karena merangkap jabatan sebagai Ketua Nadhlatul Ulama Bulukumba. Selain itu, tmbahnya, DPC Bulukumba juga melanggar aturan partai. Karena mereka tidak berhak memecat, tapi diusulkan dulu ke pengurus pusat.
Ia juga akan meminta DPW dan DPP PKB mengaudit penggunaan uang partai di DPC Bulukumba. Alasannya, PKB sudah memiliki dua wakil di parlemen setempat yang memberikan iuran ke pengurus setiap bulan. Tapi PKB setempat belum memiliki sekretariat.
Ahmad menjelaskan, selama menjadi tim pemenangan Aspirasi di pilkada dan menjadi saksi di persidangan MK, dirinya tidak pernah ditegur oleh pengurus. Karenanya, ia merasa tidak bersalah dan memang melakukannya sebagai pribadi. Bukan atas nam partai.
Ahmad mengatakan, dirinya sengaja dilengserkan, karena pernah mengancam akan mengungkap masalah penggunaan uang partai pada musyawarah cabang.
DPW Akan Mediasi
Dikonfirmasi terpisah melalui telepon, pengurus DPW PKB Sulsel, Wahyuddin Nessa, mengatakan, pihaknya baru akan mempelajari masalah yang berujung pemecatan ini.
"DPW siap memfasilitasi menyelesaikan masalah itu dan kami siap melakukan upaya pembelaan hukum, jika memang tidak melanggar aturan partai," kata Wayuddin, kemarin.
Dijelaskan, sampai kemarin, DPW belum menerima surat pemecatan Ahmad Gazali. Ia baru tahu setelah Ahmad menyampaikan.
"Saya belum lihat isi surat pemecatannya seperti itu. Tapi dalam hal ini, DPC harusnya melakukan reshuffle saja, bukan pemecatan. Lalu diajukan ke DPW dan DPP," katanya.
Belum diperoleh tanggapan dari Ketua PKB Bulukumba, Tjamiruddin. Telepon selulernya tidak aktif ketika dihbungi. Pesan singkat (SMS) yang dikirim Tribun juga belum dibalas. (smb)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Jumat, 29 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/134772/kader_pkb_yang_dipecat
BULUKUMBA, TRIBUN - Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bulukumba, Ahmad Gazali, yang dipecat karena dinilai melanggar AD/ART partai, akan mengadukan Ketua Partai PKB Bulukumba, Tjamiruddin, ke DPW PKB Sulsel.
Ahmad dipecat karena dinilai tidak pernah aktif sebagai wakil ketua I. Ia juga tidak mendukung pasangan Zainuddin-Syamsuddin (Zaidin) di Pilkada Bulukumba, sebagai kandidat usungan PKB. Ahmad memilih menjadi tim pemenangan Aspirasi.
Setelah menerima surat pemberhentian, Ahmad tidak menyerah. Kamis (28/10) kemarin, ia mengunjungi legislator PKB di DPRD Bulukumba meminta dukungan. Di gedung parlemen, kepada wartawan, Ahmad menyampaikan rencananya mengadukan ketua PKB setempat ke pengurus wilayah.
"Dalam waktu dua tiga hari ini, saya akan menyampaikan masalah ini ke DPW, karena pemecatan saya melanggar prosedur," kata Ahmad, di ruang Komisi C DPRD Bulukumba, kemarin.
Ia menegaskan, yang melanggar justru ketua PKB Bulukumba karena merangkap jabatan sebagai Ketua Nadhlatul Ulama Bulukumba. Selain itu, tmbahnya, DPC Bulukumba juga melanggar aturan partai. Karena mereka tidak berhak memecat, tapi diusulkan dulu ke pengurus pusat.
Ia juga akan meminta DPW dan DPP PKB mengaudit penggunaan uang partai di DPC Bulukumba. Alasannya, PKB sudah memiliki dua wakil di parlemen setempat yang memberikan iuran ke pengurus setiap bulan. Tapi PKB setempat belum memiliki sekretariat.
Ahmad menjelaskan, selama menjadi tim pemenangan Aspirasi di pilkada dan menjadi saksi di persidangan MK, dirinya tidak pernah ditegur oleh pengurus. Karenanya, ia merasa tidak bersalah dan memang melakukannya sebagai pribadi. Bukan atas nam partai.
Ahmad mengatakan, dirinya sengaja dilengserkan, karena pernah mengancam akan mengungkap masalah penggunaan uang partai pada musyawarah cabang.
DPW Akan Mediasi
Dikonfirmasi terpisah melalui telepon, pengurus DPW PKB Sulsel, Wahyuddin Nessa, mengatakan, pihaknya baru akan mempelajari masalah yang berujung pemecatan ini.
"DPW siap memfasilitasi menyelesaikan masalah itu dan kami siap melakukan upaya pembelaan hukum, jika memang tidak melanggar aturan partai," kata Wayuddin, kemarin.
Dijelaskan, sampai kemarin, DPW belum menerima surat pemecatan Ahmad Gazali. Ia baru tahu setelah Ahmad menyampaikan.
"Saya belum lihat isi surat pemecatannya seperti itu. Tapi dalam hal ini, DPC harusnya melakukan reshuffle saja, bukan pemecatan. Lalu diajukan ke DPW dan DPP," katanya.
Belum diperoleh tanggapan dari Ketua PKB Bulukumba, Tjamiruddin. Telepon selulernya tidak aktif ketika dihbungi. Pesan singkat (SMS) yang dikirim Tribun juga belum dibalas. (smb)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Kamis, 28 Oktober 2010
Lompatan Besar Promosi Wisata di Bira Bulukumba
Festival Phinisi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Bulukumba mendapat apresiasi dari Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Kegiatan ini menurut Syahrul adalah sebuah lompatan besar promosi wisata yang sangat tepat untuk memperkenalkan potensi wisata di Bulukumba.
---------------------------------
Lompatan Besar Promosi Wisata di Bira Bulukumba
Radio Cempaka Asri (RCA) Bulukumba
Senin, 25 Oktober 2010
http://www.rca-fm.com/2010/10/lompatan-besar-promosi-wisata-melalui.html
Bulukumba, RCAnews - Festival Pinisi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten (pemkab) Bulukumba mendapat apresiasi dari Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo. Kegiatan ini menurut Syahrul adalah sebuah lompatan besar promosi wisata yang sangat tepat untuk memperkenalkan potensi wisata di Bulukumba. Perahu pinisi yang sudah menjadi ikon daerah ini dinilai akan semakin terekspos secara luas ke dunia luar.
Pelaksana tugas (plt) Bupati Bulukumba, Azikin Solthan menyatakan bahwa apa yang menjadi harapan gubernur adalah menjadi harapan juga bagi semua warga Bulukumba. Kedamaian kata dia, adalah sesuatu yang tidak bisa lagi ditawar-tawar untuk mencapai taraf kemajuan. Kepemimpinan dirinya yang tinggal menghitung hari ini dia berjanji untuk berbuat yang terbaik untuk Bulukumba
Selain itu, Gubernur juga memberikan apresiasi tersendiri terkait pola kerukunan yang terbangun di Bulukumba. Menurut dia, pola ini terbangun secara alami dan masyarakat yang beraneka macam corak bisa bersatu dan hidup berdampingan. Gubernur berpesan agar pemerintah dan aparat keamanan harus bahu membahu untuk menjaga ketenteraman dan kedamaian di Butta Panrita Lopi ini.
Hanya dengan kedamaian dan jauh dari permusuhan kata Syahrul yang bisa menjadi modal untuk terus berkembang dan potensi wisata di Bulukumba akan dirindukan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
Masih dalam rangkaian festival, Minggu malam, para seniman teater Bulukumba yang tergabung dalam kolaborasi Teater Kampong dengan Teater Kampus STKIP MUhammadiyah Bulukumba mementaskan "Tari Teatrikal Talenta Panrita Lopi." Pementasan tersebut disutradarai oleh Dharsyaf Pabottingi, instrumen musik oleh Mattawang Daeng Maddatuang dan kawan-kawan serta Umbo sebagai koreografer.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
1.800 Rumah Dapat Sambungan Baru
1.800 Rumah Dapat Sambungan Baru
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Kamis, 28-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55248&jenis=Fokus
BULUKUMBA, UPEKS—Sebanyak 4.250 warga diwilayah kerja PT PLN Cabang Bulukumba, menikmati listrik Rabu (27/10). PT PLN memastikan, listrik akan menyala di 4.250 rumah penduduk tersebut. Wilayah kerja PT PLN Cabang Bulukumba, meliputi Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, serta Kabupaten Selayar.
“Khusus untuk Bulukumba sendiri, tercatat 1.800 rumah yang akan mendapat sambungan baru,” kata Wawan Gunawan, Kepala PT PLN Cabang Bulukumba, Rabu kemarin.
4.250 sambungan baru itu, merupakan kado PLN di Hari Listrik Nasional 2010. Gunawan menyampaikan hal itu kepada para wartawan di kantor PT PLN Cabang Bulukumba di Jalan Lanto Daeng Pasewang. Dalam keterangan persnya, Wawan Gunawan di dampingi Manajer Transmisi dan Distribusi PT Wilayah Sultanbatara, Andi Lakipadadah.
Saat ini, PT PLN Bulukumba mencatat, sekitar 11 ribu daftar tunggu. Daftar tunggu tersebar di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, serta Selayar.
Dari 11 ribu daftar tunggu tersebut, menurut Wawan Gunawan, 3.000 diantaranya butuh pembangunan jaringan baru.
“Khusus daftar tunggu di wilayah Bulukumba jumlahnya masih ada sekitar 2.000-an lebih,” ungkap wawan Gunawan. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Kamis, 28-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55248&jenis=Fokus
BULUKUMBA, UPEKS—Sebanyak 4.250 warga diwilayah kerja PT PLN Cabang Bulukumba, menikmati listrik Rabu (27/10). PT PLN memastikan, listrik akan menyala di 4.250 rumah penduduk tersebut. Wilayah kerja PT PLN Cabang Bulukumba, meliputi Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, serta Kabupaten Selayar.
“Khusus untuk Bulukumba sendiri, tercatat 1.800 rumah yang akan mendapat sambungan baru,” kata Wawan Gunawan, Kepala PT PLN Cabang Bulukumba, Rabu kemarin.
4.250 sambungan baru itu, merupakan kado PLN di Hari Listrik Nasional 2010. Gunawan menyampaikan hal itu kepada para wartawan di kantor PT PLN Cabang Bulukumba di Jalan Lanto Daeng Pasewang. Dalam keterangan persnya, Wawan Gunawan di dampingi Manajer Transmisi dan Distribusi PT Wilayah Sultanbatara, Andi Lakipadadah.
Saat ini, PT PLN Bulukumba mencatat, sekitar 11 ribu daftar tunggu. Daftar tunggu tersebar di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, serta Selayar.
Dari 11 ribu daftar tunggu tersebut, menurut Wawan Gunawan, 3.000 diantaranya butuh pembangunan jaringan baru.
“Khusus daftar tunggu di wilayah Bulukumba jumlahnya masih ada sekitar 2.000-an lebih,” ungkap wawan Gunawan. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Tunggakan Listrik Rp 1,7 Miliar
Tunggakan Listrik Rp 1,7 Miliar
Harian Fajar, Makassar
Kamis, 28 Oktober 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/108462/123/tunggakan-listrik-rp17-miliar
BULUKUMBA -- Tunggakan listrik di PLN Cabang Bulukumba ternyata tidak sedikit. Dari empat kabupaten yang mendapatkan suplai, yakni Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai tunggakan pembayaran mencapai Rp 1,7 miliar.
Jumlah tersebut tersebar pada pelanggan yang mencapai 149 ribu sambungan. Khusus di Bulukumba yang dilayani PLN Ranting Panrita Lopi, dari 57 ribu sambungan, tunggakan mencapai Rp 400 juta.
Dari jumlah tersebut, tunggakan pelanggan umum sekira Rp 240 juta. Sementara tunggakan untuk instansi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif sekira Rp 160 juta.
Manajer PLN Cabang Bulukumba, Wawan Gunawan menyayangkan tingginya jumlah tunggakan ini. Padahal, kata dia, PLN terus menggencarkan penagihan terhadap pelanggan yang sudah menunggak hingga tiga bulan. Bahkan tidak jarang beberapa pelanggan harus mendapat sanksi pemutusan lantaran tidak mengindahkan surat peringatan penagihan yang dikeluarkan PLN. Termasuk instansi pemerintah yang juga banyak memiliki tunggakan, Wawan mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat peringatan untuk segera dilunasi.
"Memang cukup besar tunggakan listrik saat ini. Kami kerepotan dengan tingginya jumlah tunggakan seperti ini,” katanya.
Kalau istansi pemerintah, lanjut dia, PLN tidak akan memberikan toleransi untuk pelunasan. Bahkan, pihaknya sudah melakukan pendekatan agar segera tersedia anggaran untuk pelunasan ini.
“Yah sekarang kita tinggal tunggu saja, karena terus terang instansi pemerintah seperti kantor daerah dan kantor DPRD sudah menunggak sekira dua atau tiga bulan terakhir ini," ujar Wawan usai menghadiri acara gerakan sejuta sambungan dalam rangkaian Hari Listrik Nasional, Rabu, 27 Oktober.
Wawan mengatakan, salah satu upaya menekan tingginya tunggakan saat ini, yakni terus mensosialisasikan sambungan listrik pra bayar. Bahkan khusus Bulukumba, sejak diluncurkan beberapa bulan lalu, pelanggannya sudah ada seribu sambungan.
Dari jumlah itu, sekira 800 sambungan listrik pra bayar di antaranya termasuk dalam gerakan sejuta sambungan. Selain PLN Cabang Bulukumba juga menambah sebanyak 1.030 sambungan baru atau sambungan listrik yang dimanfaatkan masyarakat selama ini.
"Harapannya ini akan menjadi tren baru sehingga tidak ada lagi pelanggan yang menunggak listrik,” katanya.
Sebab, kata dia, program tersebut tidak hanya menghindari tunggakan, tetapi juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengatur sendiri pemakaiannya. Selain itu, tidak akan ada lagi pemutusan karena tidak adanya risiko tunggakan.
“Ini tetap kami sosialisasikan kepada sekira 92.338 rumah tangga yang membutuhkan listrik. Meskipun 62 persen di antaranya sudah memiliki sambungan," tambahnya.
Sementara itu, soal tunggakan listrik, Kepala Bagian Keuangan Pemkab Bulukumba, Andi Nurdiana tidak membantahnya. Hanya saja, dia tidak mau dipersalahkan. Pasalnya, tunggakan tersebut, kata dia, lantaran terjadi pemotongan anggaran akibat pelaksanaan pemilukada beberapa waktu lalu. Akibatnya, anggaran berkurang dari sebelumnya cukup untuk satu tahun ternyata tidak bisa lagi membiayai semua kebutuhan daerah hingga akhir tahun. Hal itu menyebabkan sekretariat daerah terpaksa menunggak karena tidak ada pilihan lain.
"Tapi kami sudah pikirkan. Itu jelas utang dan harus kami lunasi. Makanya, rencana beban listrik ini akan kami masukkan sebagai salah satu item pembiayaan pada anggaran perubahan yang akan segera dibahas DPRD dalam waktu dekat ini,” katanya. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Fajar, Makassar
Kamis, 28 Oktober 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/108462/123/tunggakan-listrik-rp17-miliar
BULUKUMBA -- Tunggakan listrik di PLN Cabang Bulukumba ternyata tidak sedikit. Dari empat kabupaten yang mendapatkan suplai, yakni Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai tunggakan pembayaran mencapai Rp 1,7 miliar.
Jumlah tersebut tersebar pada pelanggan yang mencapai 149 ribu sambungan. Khusus di Bulukumba yang dilayani PLN Ranting Panrita Lopi, dari 57 ribu sambungan, tunggakan mencapai Rp 400 juta.
Dari jumlah tersebut, tunggakan pelanggan umum sekira Rp 240 juta. Sementara tunggakan untuk instansi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif sekira Rp 160 juta.
Manajer PLN Cabang Bulukumba, Wawan Gunawan menyayangkan tingginya jumlah tunggakan ini. Padahal, kata dia, PLN terus menggencarkan penagihan terhadap pelanggan yang sudah menunggak hingga tiga bulan. Bahkan tidak jarang beberapa pelanggan harus mendapat sanksi pemutusan lantaran tidak mengindahkan surat peringatan penagihan yang dikeluarkan PLN. Termasuk instansi pemerintah yang juga banyak memiliki tunggakan, Wawan mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat peringatan untuk segera dilunasi.
"Memang cukup besar tunggakan listrik saat ini. Kami kerepotan dengan tingginya jumlah tunggakan seperti ini,” katanya.
Kalau istansi pemerintah, lanjut dia, PLN tidak akan memberikan toleransi untuk pelunasan. Bahkan, pihaknya sudah melakukan pendekatan agar segera tersedia anggaran untuk pelunasan ini.
“Yah sekarang kita tinggal tunggu saja, karena terus terang instansi pemerintah seperti kantor daerah dan kantor DPRD sudah menunggak sekira dua atau tiga bulan terakhir ini," ujar Wawan usai menghadiri acara gerakan sejuta sambungan dalam rangkaian Hari Listrik Nasional, Rabu, 27 Oktober.
Wawan mengatakan, salah satu upaya menekan tingginya tunggakan saat ini, yakni terus mensosialisasikan sambungan listrik pra bayar. Bahkan khusus Bulukumba, sejak diluncurkan beberapa bulan lalu, pelanggannya sudah ada seribu sambungan.
Dari jumlah itu, sekira 800 sambungan listrik pra bayar di antaranya termasuk dalam gerakan sejuta sambungan. Selain PLN Cabang Bulukumba juga menambah sebanyak 1.030 sambungan baru atau sambungan listrik yang dimanfaatkan masyarakat selama ini.
"Harapannya ini akan menjadi tren baru sehingga tidak ada lagi pelanggan yang menunggak listrik,” katanya.
Sebab, kata dia, program tersebut tidak hanya menghindari tunggakan, tetapi juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengatur sendiri pemakaiannya. Selain itu, tidak akan ada lagi pemutusan karena tidak adanya risiko tunggakan.
“Ini tetap kami sosialisasikan kepada sekira 92.338 rumah tangga yang membutuhkan listrik. Meskipun 62 persen di antaranya sudah memiliki sambungan," tambahnya.
Sementara itu, soal tunggakan listrik, Kepala Bagian Keuangan Pemkab Bulukumba, Andi Nurdiana tidak membantahnya. Hanya saja, dia tidak mau dipersalahkan. Pasalnya, tunggakan tersebut, kata dia, lantaran terjadi pemotongan anggaran akibat pelaksanaan pemilukada beberapa waktu lalu. Akibatnya, anggaran berkurang dari sebelumnya cukup untuk satu tahun ternyata tidak bisa lagi membiayai semua kebutuhan daerah hingga akhir tahun. Hal itu menyebabkan sekretariat daerah terpaksa menunggak karena tidak ada pilihan lain.
"Tapi kami sudah pikirkan. Itu jelas utang dan harus kami lunasi. Makanya, rencana beban listrik ini akan kami masukkan sebagai salah satu item pembiayaan pada anggaran perubahan yang akan segera dibahas DPRD dalam waktu dekat ini,” katanya. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Mahasiswa Demo, Kritik Rumah Sakit Bulukumba
Mahasiswa Demo, Kritik Rumah Sakit
- Sebut Kotor dan Kurang Aman
Harian Tribun Timur, Makassar
Rabu, 27 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/134537/Mahasiswa_Demo_Kritik_Rumah_Sakit
Bulukumba, Tribun - Belasan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesa (PMII) Cabang Bulukumba menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Bulukumba, Selasa (26/10).
Dalam orasinya, aktivis PMII mengkritik pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Dg Raja Bulukumba. Mereka menilai, rumah sakit itu kotor dan tidak aman. Mahasiswa mendesak DPRD meminta pengelola rumah sakit meningkatkan kebersihan dan keamanan bagi keluarga yang menjaga pasien.
Menurut mereka, di rumah sakit itu, sering terjadi pencurian barang-barang milik keluarga pasien. Mereka juga meminta petugas medis tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien.
"Kami meminta pengelola RSUD Sultan Dg Radja untuk membenahi kebersihan dan memberi rasa aman bagi penjaga atau pembesuk pasien," kata Aciking, Ketua PMII Cabang Bulukumba, kemarin.
Pengunjuk rasa lainnya, Nurdin, juga meminta pelayanan medis yang sama bagi semua pasien. Jangan kalau warga miskin, kata Nurdin, hanya dirawat seadanya.
Setelah orasi beberapa menit di halaman gedung dewan, mereka kemudian diterima anggota DPRD Bulukumba yang terdiri atas A Hamzah Pangky, Sekretaris Komisi A Hilmiaty Asip, anggota Komisi C Muhmmad Bakti, dan Amiruddin dari Komisi D.
Anggota dewan membenarkan apa yang disampaikan mahasiswa. Sambil berjanji akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit.
"Memang ada hal seperti itu. Saya sendiri sering melihat kondisi rumah sakit yang kotor," kata Helmiaty.
Tapi menurut Helmiaty, kesalahan tidak sepenuhnya di pihak rumah sakit. Sebab banyak keluarga pasien yang menginap, membawa alat memasak, dan menjemur pakaian, sehingga kelihatan kumuh.
Sudah Berusaha Maksimal
TERKAIT kritik mahasiswa itu, pengelola RSUD Sultan Dg Raja Bulukumba mengatakan, mereka sudah berusaha maksimal, meski hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan.
"Bukan kami tidak mampu menjaga kebersihan, tetapi banyak keluarga pasien yang menginap dan memasak. Bahkan ada yang menjemur pakaian, sehingga kelihatan kotor," kata Saharuddin Saing, Kepala Tata Usaha RSUD Sultan Dg Raja.
Menurutnya, pengelola sudah menyiapkan tenaga kebersihan dan menyiagakan satuan pengamanan (satpam). Belakangan ini, kata Saharuddin, tidak ada lagi pencurian. Sebab satpam sudah berhasil menangkap sang pencuri dan diserahkan ke polisi. (smb)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
- Sebut Kotor dan Kurang Aman
Harian Tribun Timur, Makassar
Rabu, 27 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/134537/Mahasiswa_Demo_Kritik_Rumah_Sakit
Bulukumba, Tribun - Belasan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesa (PMII) Cabang Bulukumba menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Bulukumba, Selasa (26/10).
Dalam orasinya, aktivis PMII mengkritik pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Dg Raja Bulukumba. Mereka menilai, rumah sakit itu kotor dan tidak aman. Mahasiswa mendesak DPRD meminta pengelola rumah sakit meningkatkan kebersihan dan keamanan bagi keluarga yang menjaga pasien.
Menurut mereka, di rumah sakit itu, sering terjadi pencurian barang-barang milik keluarga pasien. Mereka juga meminta petugas medis tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien.
"Kami meminta pengelola RSUD Sultan Dg Radja untuk membenahi kebersihan dan memberi rasa aman bagi penjaga atau pembesuk pasien," kata Aciking, Ketua PMII Cabang Bulukumba, kemarin.
Pengunjuk rasa lainnya, Nurdin, juga meminta pelayanan medis yang sama bagi semua pasien. Jangan kalau warga miskin, kata Nurdin, hanya dirawat seadanya.
Setelah orasi beberapa menit di halaman gedung dewan, mereka kemudian diterima anggota DPRD Bulukumba yang terdiri atas A Hamzah Pangky, Sekretaris Komisi A Hilmiaty Asip, anggota Komisi C Muhmmad Bakti, dan Amiruddin dari Komisi D.
Anggota dewan membenarkan apa yang disampaikan mahasiswa. Sambil berjanji akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit.
"Memang ada hal seperti itu. Saya sendiri sering melihat kondisi rumah sakit yang kotor," kata Helmiaty.
Tapi menurut Helmiaty, kesalahan tidak sepenuhnya di pihak rumah sakit. Sebab banyak keluarga pasien yang menginap, membawa alat memasak, dan menjemur pakaian, sehingga kelihatan kumuh.
Sudah Berusaha Maksimal
TERKAIT kritik mahasiswa itu, pengelola RSUD Sultan Dg Raja Bulukumba mengatakan, mereka sudah berusaha maksimal, meski hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan.
"Bukan kami tidak mampu menjaga kebersihan, tetapi banyak keluarga pasien yang menginap dan memasak. Bahkan ada yang menjemur pakaian, sehingga kelihatan kotor," kata Saharuddin Saing, Kepala Tata Usaha RSUD Sultan Dg Raja.
Menurutnya, pengelola sudah menyiapkan tenaga kebersihan dan menyiagakan satuan pengamanan (satpam). Belakangan ini, kata Saharuddin, tidak ada lagi pencurian. Sebab satpam sudah berhasil menangkap sang pencuri dan diserahkan ke polisi. (smb)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Legislator Sebut Banggar DPRD Tidak Sah
Legislator Sebut Banggar DPRD Tidak Sah
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Rabu, 27-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55179
BULUKUMBA, UPEKS—Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, meninggalkan ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bulukumba, Selasa (26/10) kemarin.
Mereka memilih keluar dari mengikuti rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulukumba yang akan membahas pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD 2009.
Zulkiflie Saiye (PBB), Hilmiaty (Hanura), dan HA Pangerang, meninggalkan rapat beberapa saat setelah Ketua Banggar DPRD Bulukumba, Pahidin (PDK) memulai rapat Banggar. Tiga anggota Banggar DPRD Bulukumba itu, bergantian melakukan interupsi terkait legalitas Banggar DPRD Bulukumba saat ini.
“Saya tidak mengakui Banggar DPRD meski sudah di SK-kan pimpinan. Perlu dirombak karena tidak sesuai dengan tatib dan PP 16/2010,” kata Zulkilie Saiye.
“Saya sependapat dengan rekan saya. Saya juga tidak setuju. Saya minta rizalah untuk dicatat. Saya tidak bertanggung-jawab kalau di kemudian ini bermasalah,” terang Hilmiaty, keluar meninggalkan ruang rapat.
Anggota Banggar DPRD lainnya, HA Pangerang, juga mempertanyakan legalitas Banggar DPRD.
“Dasar apa Banggar sekarang. Payung hukumnya sudah jelas. Kita bekerja dengan tatib,” terang Pangerang, sambil keluar meninggalkan ruang rapat.
Rapat Banggar yang dihadiri Kepala Bappeda, Burhanuddin Kadir, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Andi Syafrul Patunru, serta sejumlah kepala SKPD dan staf ahli bupati, awalnya hanya dihadiri beberapa orang anggota Banggar dari 25 orang anggota Banggar. Mereka yang hadir adalah Edy Manaf (PAN), Pahidin (PDK), Mulyadi Mursali (Demokrat), Abd Kahar Muslim (PSI), Amiruddin (PSI), Hamzah Pangki (Golkar), Zulkarnaim Pangki (PAN), Andi Ancong.
Ketua Banggar DPRD Bulukumba, Pahidin, menanggapi dingin sikap anggota DPRD yang mempertanyakan legalitas Banggar DPRD Bulukumba. Bahkan, politisi dari PDK itu, dengan enteng mempersilahkan anggota DPRD yang tidak sehaluan dengan dirinya keluar dari rapat. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Rabu, 27-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55179
BULUKUMBA, UPEKS—Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, meninggalkan ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bulukumba, Selasa (26/10) kemarin.
Mereka memilih keluar dari mengikuti rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulukumba yang akan membahas pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD 2009.
Zulkiflie Saiye (PBB), Hilmiaty (Hanura), dan HA Pangerang, meninggalkan rapat beberapa saat setelah Ketua Banggar DPRD Bulukumba, Pahidin (PDK) memulai rapat Banggar. Tiga anggota Banggar DPRD Bulukumba itu, bergantian melakukan interupsi terkait legalitas Banggar DPRD Bulukumba saat ini.
“Saya tidak mengakui Banggar DPRD meski sudah di SK-kan pimpinan. Perlu dirombak karena tidak sesuai dengan tatib dan PP 16/2010,” kata Zulkilie Saiye.
“Saya sependapat dengan rekan saya. Saya juga tidak setuju. Saya minta rizalah untuk dicatat. Saya tidak bertanggung-jawab kalau di kemudian ini bermasalah,” terang Hilmiaty, keluar meninggalkan ruang rapat.
Anggota Banggar DPRD lainnya, HA Pangerang, juga mempertanyakan legalitas Banggar DPRD.
“Dasar apa Banggar sekarang. Payung hukumnya sudah jelas. Kita bekerja dengan tatib,” terang Pangerang, sambil keluar meninggalkan ruang rapat.
Rapat Banggar yang dihadiri Kepala Bappeda, Burhanuddin Kadir, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Andi Syafrul Patunru, serta sejumlah kepala SKPD dan staf ahli bupati, awalnya hanya dihadiri beberapa orang anggota Banggar dari 25 orang anggota Banggar. Mereka yang hadir adalah Edy Manaf (PAN), Pahidin (PDK), Mulyadi Mursali (Demokrat), Abd Kahar Muslim (PSI), Amiruddin (PSI), Hamzah Pangki (Golkar), Zulkarnaim Pangki (PAN), Andi Ancong.
Ketua Banggar DPRD Bulukumba, Pahidin, menanggapi dingin sikap anggota DPRD yang mempertanyakan legalitas Banggar DPRD Bulukumba. Bahkan, politisi dari PDK itu, dengan enteng mempersilahkan anggota DPRD yang tidak sehaluan dengan dirinya keluar dari rapat. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Gudang Milik Anggota DPRD Bulukumba Rusak
Gudang Milik Anggota DPRD Rusak
- Diterjang Puting Beliung di Bulukumba
- Ribuan Karung Beras Diguyur Hujan
Harian Tribun Timur, Makassar
Rabu, 27 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/134538/Gudang_Milik_Anggota_DPRD_Rusak
Bulukumba, Tribun - Angin puting beliung merusak bangunan dan beberapa rumah milik warga di Kelurahan Jalanjang dan Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selasa (26/10). Peristiwa ini terjadi dini hari, sekitar pukul 02.30 wita.
Salah satu bangunan yang rusak adalah gudang beras milik anggota DPRD Bulukumba, Askar, yang juga mantan calon wakil bupati di Pilkada Bulukumba 2010.
Selain gudang rusak, musibah ini juga menyebabkan sekitar 3.000 karung beras dlam gudang itu rusak karena basah oleh guyuran air hujan. Hanya sebagian dari beras itu yang bisa diselamatkan pemiliknya.
"Kejadiannya dini hari. Menurut pekerja saya, mereka mendengar suara gemuruh yang kemudian menghantam gudang dan menerbangkan atap," kata Rahmawati istri Askar, kemarin, di lokasi kejadian.
Beberapa pekerja di gudang beras itu memilih meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Setelah kejadian, mereka kembali dan keadaan sudah gelap-gulita. Ribuan karung beras ini akan dikirim ke Kawasan Industri Makassar (Kima). Karena bencana itu, pengiriman batal.
Kerusakan gudang dan isinya membuat pemiliknya diperkirakan merugi sekitar Rp 4 miliar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.
Tiga Rumah Rusak
PADA hari yang sama, puting beliung juga melanda warga Desa Padang, Kecamatan Gantarang. Sedikitnya tiga rumah dilaporkan rusak, yakni milik Tamrin, Bahrun, dan Menneng.
Rumah mereka rusak karena tertimpa pohon yang tumbang karena angin kencang.
"Angin kencang disertai hujan deras membuat pohon di samping rumah tumbang dan menimpa rumah," kata salah seorang korban, Tamrin.
Diusulkan Dapat Bantuan
Kepala Dinas Sosial Bulukumba, Jalaluddin, di lokasi kejadian, mengatakan, pihaknya akan mengusulkan bantuan kepada korban ke pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Alam Bulukumba.
"Kami sudah melihat lokasi. Jika tidak ada halangan, maka kami akan usulkan untuk diberikan bantuan kepada Pak Askar," kata Jalaluddin. (smb)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
- Diterjang Puting Beliung di Bulukumba
- Ribuan Karung Beras Diguyur Hujan
Harian Tribun Timur, Makassar
Rabu, 27 Oktober 2010
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/134538/Gudang_Milik_Anggota_DPRD_Rusak
Bulukumba, Tribun - Angin puting beliung merusak bangunan dan beberapa rumah milik warga di Kelurahan Jalanjang dan Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selasa (26/10). Peristiwa ini terjadi dini hari, sekitar pukul 02.30 wita.
Salah satu bangunan yang rusak adalah gudang beras milik anggota DPRD Bulukumba, Askar, yang juga mantan calon wakil bupati di Pilkada Bulukumba 2010.
Selain gudang rusak, musibah ini juga menyebabkan sekitar 3.000 karung beras dlam gudang itu rusak karena basah oleh guyuran air hujan. Hanya sebagian dari beras itu yang bisa diselamatkan pemiliknya.
"Kejadiannya dini hari. Menurut pekerja saya, mereka mendengar suara gemuruh yang kemudian menghantam gudang dan menerbangkan atap," kata Rahmawati istri Askar, kemarin, di lokasi kejadian.
Beberapa pekerja di gudang beras itu memilih meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Setelah kejadian, mereka kembali dan keadaan sudah gelap-gulita. Ribuan karung beras ini akan dikirim ke Kawasan Industri Makassar (Kima). Karena bencana itu, pengiriman batal.
Kerusakan gudang dan isinya membuat pemiliknya diperkirakan merugi sekitar Rp 4 miliar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.
Tiga Rumah Rusak
PADA hari yang sama, puting beliung juga melanda warga Desa Padang, Kecamatan Gantarang. Sedikitnya tiga rumah dilaporkan rusak, yakni milik Tamrin, Bahrun, dan Menneng.
Rumah mereka rusak karena tertimpa pohon yang tumbang karena angin kencang.
"Angin kencang disertai hujan deras membuat pohon di samping rumah tumbang dan menimpa rumah," kata salah seorang korban, Tamrin.
Diusulkan Dapat Bantuan
Kepala Dinas Sosial Bulukumba, Jalaluddin, di lokasi kejadian, mengatakan, pihaknya akan mengusulkan bantuan kepada korban ke pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Alam Bulukumba.
"Kami sudah melihat lokasi. Jika tidak ada halangan, maka kami akan usulkan untuk diberikan bantuan kepada Pak Askar," kata Jalaluddin. (smb)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Rabu, 27 Oktober 2010
Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel
Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Sulsel:
Daerah Minta Pemprov Menanggung 60 Persen
Pengantar :
Pemprov Sulsel bersama seluruh Pemkab dan Pemkot se-Sulsel telah menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan, pada Juni 2008. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya di daerah, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana menyukseskan program tersebut, Pemprov Sulsel bekerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel mengadakan Safari Jurnalistik dengan mengunjungi 14 kabupaten dan kota, 6-10 Oktober 2010. Berikut hasil kunjungan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang ditulis Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Asnawin.
Ketika dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Baruga Sangiaseri Gubernuran Makassar, Senin, 4 Oktober 2010, masih banyak wartawan anggota ‘’kafilah’’ Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang belum paham tentang program pendidikan dan kesehatan gratis ini.
Sebaliknya, wartawan yang memiliki pengetahuan justru curiga atau menuding program tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman beberapa wartawan, terutama yang anak-anaknya sekolah di SD dan atau SLTP, program pendidikan gratis tidaklah terlalu dirasakan, karena kenyataannya tetap banyak pungutan di sekolah.
Untuk berobat secara gratis pun, banyak wartawan yang merasa kesulitan atau mengalami beberapa hambatan, terutama panjangnya prosedur atau birokrasi yang harus dilewati, sehingga mereka malas memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan lebih memilih berobat langsung ke rumah sakit atau ke dokter praktek.
Maka ‘’kepala’’ sebagian besar wartawan yang mengikuti Safari Jurnalistik ini penuh sesak dengan berbagai pertanyaan yang akan dilontarkan saat berdialog dengan Pemkab dan Pemkot, serta instansi terkait di daerah yang akan dikunjungi.
Tetapi Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa Safari Jurnalistik ini bukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di daerah, melainkan untuk mengkristalisasi kedua program tersebut. Artinya, wartawan diminta membantu Pemprov Sulsel untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat, tentang program pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.
Daerah pertama yang kunjungi yaitu Kabupate Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Rombongan Safari Jurnalistik yang dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh diterima oleh Sekretaris Kabupaten Gowa Drs H Muh Yusuf Sommeng MSi didampingi beberapa pejabat terkait, di Baruga Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita, 6 Oktober 2010.
Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, Safari Jurnalistik yang merupakan program bersama Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel dengan Seksi Pendidikan PWI Sulsel, bertujuan memantau pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis pada 16 kabupaten dan kota se-Sulsel.
Pada acara dialog, Sekkab Gowa Yusuf Sommeng menjelaskan bahwa program pendidikan gratis sudah dilaksanakan pada 2007 atau setahun sebelum program tersebut dicanangkan oleh Pemprov Sulsel pada tahun 2008.
Program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2007 tentang pendidikan gratis, sedangkan program kesehatan kesehatan gratis dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 8 tentang kesehatan gratis.
‘’Di Gowa tidak ada pungutan untuk penerimaan siswa baru, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,’’ tandas Yusuf.
Dia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Gowa bahkan telah membuat Perda No. 10 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Anak Sekolah, yang antara lain berisi pemberian sanksi kepada orangtua atau wali murid yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka.
‘’Sanksinya denda Rp 50 juta ditambah kurungan enam bulan,’’ papar Yusuf Sommeng, seraya menambahkan bahwa di Gowa malah dibentuk Satpol Pendidikan, yang antara lain bertujuan mengantar-jemput guru yang bertempat tinggal lebih dari tiga kilometer dari sekolahnya.
Dengan berbagai terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, Gowa akhirnya menyabet seluruh bentuk penghargaan tingkat nasional terkait program pendidikan gratis. Tak heran kalau kemudian banyak daerah lain yang dating khusus ke Gowa untuk melakukan studi banding tentang pelaksanaan program pendidikan gratis.
Dari Gowa, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang berjumlah lebih dari 60 orang dengan menumpang tiga bus besar milik Pemprov Sulsel, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan melewati dua daerah yakni Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
Rombongan yang tiba sekitar pukul 16.00 Wita diterima Pelaksana tugas Sekkab Bantaeng Drs H Zainuddin MSi yang didampingi Kadisdikpora Hj. Andi Sinasari, dr Dahria dari Dinas Kesehatan, serta beberapa pejabat lainnya, di Restoran Aroma Laut. Seperti di Gowa, dialog antara pemkab Bantaeng dengan wartawan didahului dengan pemaparan tentang program pendidikan dan kesehatan gratis, setelah itu dilanjutkan dengan dialog.
Pertama di Indonesia
Selanjutnya rombongan menuju Kabupaten Sinjai dengan melewati Kabupaten Bulukumba. Rombongan yang tiba di Sinjai sekitar pukul 20.00 Wita, diterima oleh Asisten II Drs H Mukhlis Isma MSi, didampingi beberapa pejabat terkait, di Rumah Makan Nikmat. Dialog berlangsung dalam suasana santai.
Pemkab Sinjai mengklaim bahwa mereka adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, yakni sejak tahun 2004. Aturan mengenai pelaksanaan program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun.
Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan kesehatan gratis di Sinjai dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Askes, dengan premi Rp 10.000 per Kepala Keluarga dan berlaku untuk semua warga Sinjai, baik warga kurang mampu maupun pegawai negeri sipil, pejabat, dan pengusaha.
Menyinggung santernya pemberitaan mengenai penolakan Pemkab Sinjai atas dana program pendidikan dan kesehatan gratis dari Pemprov Sulsel, Asisten II Sekda Sinjai Mukhlis Isma mengatakan, pihaknya bukan menolak, melainkan meminta penyesuaian untuk penggunaannya, karena aturan mengenai kedua program tersebut sudah terlebih dahulu ada di Sinjai sebelum diprogramkan oleh Pemprov Sulsel.
‘’Kami takut terjadi tumpang-tindih. Kalau boleh kami meminta dananya digelontorkan saja ke Sinjai tanpa embel-embel program pendidikan dan kesehatan gratis agar kami dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga mudah mempertanggung-jawabkannya,’’ papar Mukhlis.
Setelah berdialog dengan Pemkab Sinjai, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Sinjai. Rombongan tiba di Bone, Kamis dini hari, 7 Oktober 2010, sekitar pukul 00.30 Wita.
Dialog dengan Pemkab Bone baru dilangsungkan sekitar pukul 10.00, di Ruang Rapat Bupati Bone. Rombongan Safari Jurnalistik diterime oleh Wakil Bupati Bone Said Pabokori.
Wabup Bone mengemukakan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak Januari 2008, atau enam bulan sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Sulsel, karena penduduk Bone berkisar 700.000 orang yang tersebar pada 27 kecamatan, 333 desa, serta 39 kelurahan.
Yang menarik di Bone adalah adanya program Sekolah Satu Atap (SD dan SMP) atas bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Australia. Selain itu, di Bone juga disebut kelas akselerasi atau kelas percepatan, yaitu kelas yang terdiri atas siswa cerdas dengan IQ di atas rata-rata dengan lama belajar hanya dua tahun, baik untuk tingkat SMP maupun SMA.
Dari Bone, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Wajo dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Rombongan terlebih dahulu dijamu di sebuah rumah makan sebelum dilakukan dialog di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Seperti di Bone, Pemkab Wajo juga membuka kelas akselerasi, tetapi Wajo juga mamadukannya dengan membuka kelas bilingual (kelas dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas).
‘’Program Prima Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency),’’ kata Sekkab Wajo Nasir Taufik yang didampingi Kadis Pendidikan Bustamin Betta, Kadis Kesehatan dr Abdul Azis, Direktur RSUD Lamaddukelleng Wajo dr H Baso Rahmanuddin, serta Ketua PWI Perwakilan Wajo Muhammad Baru.
Setelah berdialog dengan Pemkab Wajo, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu. Rombongan tiba sekitar pukul 21.00 Wita dan disambut langsung Bupati Luwu Andi Mudzakkar.
Bupati Luwu mengatakan, selain pendidikan gratis, pihaknya juga memberikan beasiswa kepada 800 guru yang belum sarjana untuk melanjutkan pendidikan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Luwu akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) satu buah pada setiap kecamatan (Luwu terdiri atas 21 kecamatan).
Di bidang kesehatan, Pemkab Luwu akan berupaya meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas plus (ada fasilitas rawat inap) dari 21 Puskesmas yang tersebar pada 21 kecamatan.
Dialog diakhiri dengan foto bersama wartawan dengan Bupati Luwu. Setelah itu,
rombongan berangkat ke Kota Palopo dan bermalam di kota tersebut. Keesokan harinya, Jumat, 8 Oktober 2010, barulah dilangsungkan pertemuan dan dialog dengan Pemkab setempat.
Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota Parepare yang dipimpin Sekretaris Kota HM Jaya didampingi Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh.
‘’Jauh sebelum program pendidikan gratis diluncurkan Pemprov Sulsel, kami di Palopo sudah terlebih dahulu melaksanakannya, bahkan ini menjadi grand strategi Pemkot Palopo,’’ kata HM Jaya, seraya menambahkan bahwa Palopo bertekad menjadi kota pendidikan.
Kadis Pendidikan Palopo dr Andi Thamrin mengatakan, penduduk Palopo secara keseluruhan berjumlah 63.000 orang. Dana Jamkesda yang mereka kelola Rp 1.566.528.000, terdiri atas Rp 626.611.200 dari APBD Tk. I Sulsel dan Rp 939.916.800 dari APBD Tk II Palopo.
‘’Di Palopo ada 10 Puskesmas. Data terakhir, sudah tercatat sebanyak 79.518 kunjungan,’’ sebut Andi Thamrin.
Sekretaris Dinas Pendidikan Palopo Muhammad Yamin mengatakan di Palopo terdapat beberapa perguruan tinggi dan ratusan sekolah. Jumlah mahasiswa berkisar 30 orang, sedangkan pelajar juga puluhan ribu, termasuk sekitar 27.000 murid SD.
Bupati pun Digratiskan
Dari Palopo, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.
Di Makale Tana Toraja, rombongan makan malam dan berdialog dengan pemerintah setempat di rumah jabatan bupati. Dialog yang dihadiri beberapa pejabat dibuka oleh Sekkab Tana Toraja Enos Karoma, selanjutnya dipandu oleh Ketua PWI Sulsel.
Kadis Kesehatan Tana Toraja dr Zadrak Tombeg Sp.A, mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar setiap ada pasien yang datang berobat harus segera dilayani, meskipun pasien tersebut tidak membawa identitas.
‘’Saya tidak peduli ada KTP atau tidak, kalau ada pasien yang datang berobat layani dulu, KTP belakangan. Semuanya gratis, bahkan bupati pun digratiskan kalau berobat dan mau tidur di kelas tiga,’’ katanya.
Plt Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Titting SPd MMin, mengungkapkan bahwa untuk melayani pendidikan gratis di daerah pelosok, pihaknya telah membangun Sekolah Satu Atap SD dan SMP di daerah terpencil.
‘’Mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi satu atap SD, SMP, dan SMA,’’ kata Yohanis.
Usai pertemuan dan dialog dengan Pemkab Tana Toraja, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel langsung menuju ke Rantepao Toraja Utara untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Dialog dilangsungkan di penginapan dan restoran Toraja Lodge mulai pukul 22.00 Wita sampai pukul 23.30 Wita yang dipimpin Sekkab Toraja Utara Lewaran Rantelabi, didampingi Kadis Pendidikan Gagah Sumule, Kadis Kesehatan dr Henderik Kala' Timang, serta dua Asisten Sekda.
‘’Program pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2009, Toraja Utara masih berada di bawah koordinasi Tana Toraja. Barulah pada tahun 2010 ini kami melaksanakannya secara mandiri,’’ ungkap Lewaran.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa mengukur kinerja SKPD, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi Pemkab Toraja Utara berupaya membuat evaluasi kinerja pada akhir 2010.
Kadis Kesehatan Henderik Kala’ Timang mengatakan Toraja Utara kini memiliki 22 Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), serta 34 Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes).
‘’Saat ini sedang dibangun 12 Puskesdes tambahan,’’ ungkapnya.
Jumat malam, 8 Oktober 2010, rombongan Safari Jurnalistik menginap di penginapan dan restoran Toraja Lodge. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Enrekang. Rombongan diterima oleh Sekretaris Kabupaten Enrekang M Amiruddin bersama beberapa pejabat terkait dan dialog dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.
Dalam dialog tersebut, Amiruddin mengatakan bahwa Pemkab Enrekang sudah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis beberapa tahun (2004) sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Untuk pendidikan gratis, Pemkab Enrekang bukan hanya menggratiskan pendidikan pada jenjang SD dan SLTP, melainkan juga jenjang SLTA.
Di bidang kesehatan, Pemkab Enrekang juga membuat program pelayanan gratis kepada masyarakatnya, mulai lahir sampai meninggal dunia. Sejak adanya program tersebut, maka jumlah warga Enrekang yang dilaporkan meninggal dunia jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kadis Kesehatan Enrekang Arfah Rauf mengatakan, di Enrekang juga ada desa percontohan kawasan bebas asap rokok, yaitu Desa Bone-bone, Kecamatan Anggeraja.
Di bidang pendidikan, timpal Kadis Pendidikan Arfah Rauf, bukan hanya pendidikan dasar yang digratiskan, Pemkab Enrekang juga memberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana. Selain itu, pemerintah setempat juga membuat program buku bersubsidi untuk memudahkan para pelajar memiliki buku-buku paket mata pelajaran.
Namun sehubungan dengan program pendidikan dan gratis yang dicanangkan oleh Pemprov sulsel sejak 2008, Pemkab Enrekang berharap pembagian atau struktur anggarannya ditinjau ulang. Kalau selama ini pembagian dananya 40% dari APBD I Sulsel dan 60% disiapkan oleh APBD II Enrekang, pihaknya berharap dibalik menjadi 60:40 atau 50:50.
‘’Kami menyambut baik program pendidikan dan kesehatan gratis ini, tetapi perlu ada penyempurnaan, terutama dalam perhitungan biaya, sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,’’ tutur Amiruddin.
Seusai berdialog dengan Pemkab Enrekang, rombongan Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kota Parepare, tetapi di kota tersebut rombongan hanya mandi sore dan ganti baju. Seusai salat magrib, rombongan berangkat ke Pinrang untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Rombongan diterima di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang oleh Sekretaris Kabupaten Drs H Syarifuddin Side SH MH MSi bersama beberapa pejabat terkait. Acara didahului makan malam, sebelum pemaparan program dan realisasi pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang.
Kadis Kesehatan Pinrang dr H Rusman Achmad MKes mengatakan, semua penduduk Pinrang bebas berobat di Puskesmas atau di kelas tiga rumah sakit umum jika memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pinrang.
‘’Tetapi kalau KTP-nya baru berusia dua hari, kami telusuri dulu. Jangan sampai orangnya dari provinsi lain yang hanya datang ke Pinrang untuk menikmati pelayan kesehatan gratis, misalnya harus dioperasi, lalu setelah itu pulang lagi ke kampungnya,’’ ungkap Rusman.
Dia berharap tahun anggaran 2011 pembagian biaya kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh Pemda Tk. II. Selain itu, ia mengusulkan agar Pemprov Sulsel membuat Perda khusus yang berlaku secara umum untuk semua RSUD se-Sulsel, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang ditanggung oleh program kesehatan gratis.
Direktur RSUD Lasinrang Pinrang, drg St Hasnah, mengatakan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Pinrang tercatat sebanyak 345.911 jiwa. Dari jumlah tersebut, 240.550 jiwa terdaftar sebagai peserta Jamkesda, tetapibaru 112.000 lebih yang punya kartu.
Di Pinrang, katanya, terdapat 15 Puskesmas yang tersebar pada 12 kecamatan. Sampai dengan Juni 2010, sudah tercatat sebanyak 26.616 rawat jalan, 271 rawat inap, dan 214 persalinan.
‘’Estimasi biaya pengobatan gratis pada 2010 ini yaitu Rp 9,6 miliar,’’ sebut Hasnah.
Kadisdikpora Pinrang Andi Mappanyukki mengatakan, program pendidikan gratis di Pinrang memang hanya untuk siswa SD dan SMP, tetapi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk siswa SMA.
‘’Kami tidak memakai istilah pendidikan gratis, tetapi ada anggaran khusus dari Pemda,’’ ungkapnya.
Sekkab Pinrang Syarifuddin Side mengatakan realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang di atas 100% persen, sehingga pemerintah setempat terpaksa menutupi kekurangan dananya melalui APBD perubahan pada tahun berjalan.
Tahun 2011, katanya, pihaknya akan bekerjasama dengan PT. Askes untuk program kesehatan gratis, sehingga Dinas Kesehatan bisa berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan, sedangkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada PT. Askes.
Keesokan harinya atau Ahad, 10 Oktober 2010, tepat pukul 08.30 Wita, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel berdialog dengan Pemkot Parepare di rumah jabatan Walikota Parepare, dipimpin Sekretaris Kota Hatta Buroncong.
Yang menarik di Parepare adalah pemerintah setempat membantu pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, dan sepatu kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Kadis Pendidikan Parepare, Mustafa Mappangara, juga meminta agar Peraturan Gubernur Sulsel tentang program pendidikan gratis ditinjau ulang, karena program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak jelas tujuan yang ingin dicapai.
Program pendidikan gratis juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan mutu, terutama mutu proses belajar mengajar agar output atau luaran pendidikan formal benar-benar berkualitas.
‘’Untuk apa pendidikan gratis kalau outputnya tidak memuaskan dan anak-anak tidak lulus ujian nasional,’’ tutur Mustafa.
Mengenai pelayanan kesehatan gratis, Kadis Kesehatan Parepare dr Jamaluddin Sahil mengatakan, pihaknya telah memberikan instruksi agar mengutamakan pelayanan disbanding mempersoalkan karetu identitas.
‘’Kalau ada pasien yang datang berobat, layani dulu, kartu identitas belakangan. Kalau mereka tidak membawa kartu identitas, kita beri waktu dua kali 24 jam untuk mengurus dan menunjukkannya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai penduduk Parepare, maka mereka akan dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku,’’ tutur Jamaluddin.
Seusai berdialog dengan Pemkot Parepare, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pangkep. Rombongan diterima Wakil Bupati Pangkep Drs Abdul Rahman Assegaf bersama beberapa pejabat terkait di ruang pertemuan objek wisata Dunia Fantasi, pada Ahad, 10 Oktober 2010, sekitar pukul 13.00 Wita.
‘’Tantangan kita dewasa ini adalah tantangan sosial, karena sudah terjadi euphoria gratis, tidak ada lagi yang mau dibayar oleh masyarakat. Maka tugas terberat kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua (pendidikan dan kesehatan) gratis dan juga tetap dibolehkan menyumbang atau berpartisipasi,’’ tutur Abdul Rahman Assegaf.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Maros Drs HA Harmil Matotorang MM saat menerima rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel, di ruang rapat Bupati Maros, Ahad, 10 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wita.
‘’Masyarakat menganggap seluruh pembiayaan sudah digratiskan, padahal tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat,’’ kata Harmil.
Selain itu, Pemkab Maros juga meminta agar pembiayaan program pendidikan dan kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.***
Keterangan: Reportase ini dimuat di halaman 4-5 Tabloid ''Koran PWI'', edisi 15-30 Oktober 2010. Tabloid ''Koran PWI'' diterbitkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PW) Cabang Sulawesi Selatan.
[Blog ini berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Daerah Minta Pemprov Menanggung 60 Persen
Pengantar :
Pemprov Sulsel bersama seluruh Pemkab dan Pemkot se-Sulsel telah menandatangani perjanjian tentang pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan, pada Juni 2008. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya di daerah, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana menyukseskan program tersebut, Pemprov Sulsel bekerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel mengadakan Safari Jurnalistik dengan mengunjungi 14 kabupaten dan kota, 6-10 Oktober 2010. Berikut hasil kunjungan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang ditulis Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel, Asnawin.
Ketika dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Baruga Sangiaseri Gubernuran Makassar, Senin, 4 Oktober 2010, masih banyak wartawan anggota ‘’kafilah’’ Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang belum paham tentang program pendidikan dan kesehatan gratis ini.
Sebaliknya, wartawan yang memiliki pengetahuan justru curiga atau menuding program tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman beberapa wartawan, terutama yang anak-anaknya sekolah di SD dan atau SLTP, program pendidikan gratis tidaklah terlalu dirasakan, karena kenyataannya tetap banyak pungutan di sekolah.
Untuk berobat secara gratis pun, banyak wartawan yang merasa kesulitan atau mengalami beberapa hambatan, terutama panjangnya prosedur atau birokrasi yang harus dilewati, sehingga mereka malas memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan lebih memilih berobat langsung ke rumah sakit atau ke dokter praktek.
Maka ‘’kepala’’ sebagian besar wartawan yang mengikuti Safari Jurnalistik ini penuh sesak dengan berbagai pertanyaan yang akan dilontarkan saat berdialog dengan Pemkab dan Pemkot, serta instansi terkait di daerah yang akan dikunjungi.
Tetapi Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa Safari Jurnalistik ini bukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di daerah, melainkan untuk mengkristalisasi kedua program tersebut. Artinya, wartawan diminta membantu Pemprov Sulsel untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat, tentang program pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.
Daerah pertama yang kunjungi yaitu Kabupate Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Rombongan Safari Jurnalistik yang dipimpin langsung Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh diterima oleh Sekretaris Kabupaten Gowa Drs H Muh Yusuf Sommeng MSi didampingi beberapa pejabat terkait, di Baruga Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, pada Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita, 6 Oktober 2010.
Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, Safari Jurnalistik yang merupakan program bersama Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel dengan Seksi Pendidikan PWI Sulsel, bertujuan memantau pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis pada 16 kabupaten dan kota se-Sulsel.
Pada acara dialog, Sekkab Gowa Yusuf Sommeng menjelaskan bahwa program pendidikan gratis sudah dilaksanakan pada 2007 atau setahun sebelum program tersebut dicanangkan oleh Pemprov Sulsel pada tahun 2008.
Program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2007 tentang pendidikan gratis, sedangkan program kesehatan kesehatan gratis dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 8 tentang kesehatan gratis.
‘’Di Gowa tidak ada pungutan untuk penerimaan siswa baru, mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,’’ tandas Yusuf.
Dia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Gowa bahkan telah membuat Perda No. 10 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Anak Sekolah, yang antara lain berisi pemberian sanksi kepada orangtua atau wali murid yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka.
‘’Sanksinya denda Rp 50 juta ditambah kurungan enam bulan,’’ papar Yusuf Sommeng, seraya menambahkan bahwa di Gowa malah dibentuk Satpol Pendidikan, yang antara lain bertujuan mengantar-jemput guru yang bertempat tinggal lebih dari tiga kilometer dari sekolahnya.
Dengan berbagai terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, Gowa akhirnya menyabet seluruh bentuk penghargaan tingkat nasional terkait program pendidikan gratis. Tak heran kalau kemudian banyak daerah lain yang dating khusus ke Gowa untuk melakukan studi banding tentang pelaksanaan program pendidikan gratis.
Dari Gowa, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel yang berjumlah lebih dari 60 orang dengan menumpang tiga bus besar milik Pemprov Sulsel, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan melewati dua daerah yakni Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
Rombongan yang tiba sekitar pukul 16.00 Wita diterima Pelaksana tugas Sekkab Bantaeng Drs H Zainuddin MSi yang didampingi Kadisdikpora Hj. Andi Sinasari, dr Dahria dari Dinas Kesehatan, serta beberapa pejabat lainnya, di Restoran Aroma Laut. Seperti di Gowa, dialog antara pemkab Bantaeng dengan wartawan didahului dengan pemaparan tentang program pendidikan dan kesehatan gratis, setelah itu dilanjutkan dengan dialog.
Pertama di Indonesia
Selanjutnya rombongan menuju Kabupaten Sinjai dengan melewati Kabupaten Bulukumba. Rombongan yang tiba di Sinjai sekitar pukul 20.00 Wita, diterima oleh Asisten II Drs H Mukhlis Isma MSi, didampingi beberapa pejabat terkait, di Rumah Makan Nikmat. Dialog berlangsung dalam suasana santai.
Pemkab Sinjai mengklaim bahwa mereka adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, yakni sejak tahun 2004. Aturan mengenai pelaksanaan program pendidikan gratis dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun.
Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan kesehatan gratis di Sinjai dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Askes, dengan premi Rp 10.000 per Kepala Keluarga dan berlaku untuk semua warga Sinjai, baik warga kurang mampu maupun pegawai negeri sipil, pejabat, dan pengusaha.
Menyinggung santernya pemberitaan mengenai penolakan Pemkab Sinjai atas dana program pendidikan dan kesehatan gratis dari Pemprov Sulsel, Asisten II Sekda Sinjai Mukhlis Isma mengatakan, pihaknya bukan menolak, melainkan meminta penyesuaian untuk penggunaannya, karena aturan mengenai kedua program tersebut sudah terlebih dahulu ada di Sinjai sebelum diprogramkan oleh Pemprov Sulsel.
‘’Kami takut terjadi tumpang-tindih. Kalau boleh kami meminta dananya digelontorkan saja ke Sinjai tanpa embel-embel program pendidikan dan kesehatan gratis agar kami dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga mudah mempertanggung-jawabkannya,’’ papar Mukhlis.
Setelah berdialog dengan Pemkab Sinjai, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Sinjai. Rombongan tiba di Bone, Kamis dini hari, 7 Oktober 2010, sekitar pukul 00.30 Wita.
Dialog dengan Pemkab Bone baru dilangsungkan sekitar pukul 10.00, di Ruang Rapat Bupati Bone. Rombongan Safari Jurnalistik diterime oleh Wakil Bupati Bone Said Pabokori.
Wabup Bone mengemukakan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak Januari 2008, atau enam bulan sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Sulsel, karena penduduk Bone berkisar 700.000 orang yang tersebar pada 27 kecamatan, 333 desa, serta 39 kelurahan.
Yang menarik di Bone adalah adanya program Sekolah Satu Atap (SD dan SMP) atas bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Australia. Selain itu, di Bone juga disebut kelas akselerasi atau kelas percepatan, yaitu kelas yang terdiri atas siswa cerdas dengan IQ di atas rata-rata dengan lama belajar hanya dua tahun, baik untuk tingkat SMP maupun SMA.
Dari Bone, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Wajo dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Rombongan terlebih dahulu dijamu di sebuah rumah makan sebelum dilakukan dialog di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Seperti di Bone, Pemkab Wajo juga membuka kelas akselerasi, tetapi Wajo juga mamadukannya dengan membuka kelas bilingual (kelas dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas).
‘’Program Prima Pendidikan ini merupakan hasil kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency),’’ kata Sekkab Wajo Nasir Taufik yang didampingi Kadis Pendidikan Bustamin Betta, Kadis Kesehatan dr Abdul Azis, Direktur RSUD Lamaddukelleng Wajo dr H Baso Rahmanuddin, serta Ketua PWI Perwakilan Wajo Muhammad Baru.
Setelah berdialog dengan Pemkab Wajo, rombongan Safari Jurnalistik melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu. Rombongan tiba sekitar pukul 21.00 Wita dan disambut langsung Bupati Luwu Andi Mudzakkar.
Bupati Luwu mengatakan, selain pendidikan gratis, pihaknya juga memberikan beasiswa kepada 800 guru yang belum sarjana untuk melanjutkan pendidikan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Luwu akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) satu buah pada setiap kecamatan (Luwu terdiri atas 21 kecamatan).
Di bidang kesehatan, Pemkab Luwu akan berupaya meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas plus (ada fasilitas rawat inap) dari 21 Puskesmas yang tersebar pada 21 kecamatan.
Dialog diakhiri dengan foto bersama wartawan dengan Bupati Luwu. Setelah itu,
rombongan berangkat ke Kota Palopo dan bermalam di kota tersebut. Keesokan harinya, Jumat, 8 Oktober 2010, barulah dilangsungkan pertemuan dan dialog dengan Pemkab setempat.
Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota Parepare yang dipimpin Sekretaris Kota HM Jaya didampingi Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh.
‘’Jauh sebelum program pendidikan gratis diluncurkan Pemprov Sulsel, kami di Palopo sudah terlebih dahulu melaksanakannya, bahkan ini menjadi grand strategi Pemkot Palopo,’’ kata HM Jaya, seraya menambahkan bahwa Palopo bertekad menjadi kota pendidikan.
Kadis Pendidikan Palopo dr Andi Thamrin mengatakan, penduduk Palopo secara keseluruhan berjumlah 63.000 orang. Dana Jamkesda yang mereka kelola Rp 1.566.528.000, terdiri atas Rp 626.611.200 dari APBD Tk. I Sulsel dan Rp 939.916.800 dari APBD Tk II Palopo.
‘’Di Palopo ada 10 Puskesmas. Data terakhir, sudah tercatat sebanyak 79.518 kunjungan,’’ sebut Andi Thamrin.
Sekretaris Dinas Pendidikan Palopo Muhammad Yamin mengatakan di Palopo terdapat beberapa perguruan tinggi dan ratusan sekolah. Jumlah mahasiswa berkisar 30 orang, sedangkan pelajar juga puluhan ribu, termasuk sekitar 27.000 murid SD.
Bupati pun Digratiskan
Dari Palopo, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.
Di Makale Tana Toraja, rombongan makan malam dan berdialog dengan pemerintah setempat di rumah jabatan bupati. Dialog yang dihadiri beberapa pejabat dibuka oleh Sekkab Tana Toraja Enos Karoma, selanjutnya dipandu oleh Ketua PWI Sulsel.
Kadis Kesehatan Tana Toraja dr Zadrak Tombeg Sp.A, mengatakan pihaknya telah memerintahkan agar setiap ada pasien yang datang berobat harus segera dilayani, meskipun pasien tersebut tidak membawa identitas.
‘’Saya tidak peduli ada KTP atau tidak, kalau ada pasien yang datang berobat layani dulu, KTP belakangan. Semuanya gratis, bahkan bupati pun digratiskan kalau berobat dan mau tidur di kelas tiga,’’ katanya.
Plt Kadis Pendidikan Tana Toraja Yohanis Titting SPd MMin, mengungkapkan bahwa untuk melayani pendidikan gratis di daerah pelosok, pihaknya telah membangun Sekolah Satu Atap SD dan SMP di daerah terpencil.
‘’Mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi satu atap SD, SMP, dan SMA,’’ kata Yohanis.
Usai pertemuan dan dialog dengan Pemkab Tana Toraja, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel langsung menuju ke Rantepao Toraja Utara untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Dialog dilangsungkan di penginapan dan restoran Toraja Lodge mulai pukul 22.00 Wita sampai pukul 23.30 Wita yang dipimpin Sekkab Toraja Utara Lewaran Rantelabi, didampingi Kadis Pendidikan Gagah Sumule, Kadis Kesehatan dr Henderik Kala' Timang, serta dua Asisten Sekda.
‘’Program pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun 2009, Toraja Utara masih berada di bawah koordinasi Tana Toraja. Barulah pada tahun 2010 ini kami melaksanakannya secara mandiri,’’ ungkap Lewaran.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa mengukur kinerja SKPD, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi Pemkab Toraja Utara berupaya membuat evaluasi kinerja pada akhir 2010.
Kadis Kesehatan Henderik Kala’ Timang mengatakan Toraja Utara kini memiliki 22 Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), serta 34 Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes).
‘’Saat ini sedang dibangun 12 Puskesdes tambahan,’’ ungkapnya.
Jumat malam, 8 Oktober 2010, rombongan Safari Jurnalistik menginap di penginapan dan restoran Toraja Lodge. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Enrekang. Rombongan diterima oleh Sekretaris Kabupaten Enrekang M Amiruddin bersama beberapa pejabat terkait dan dialog dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.
Dalam dialog tersebut, Amiruddin mengatakan bahwa Pemkab Enrekang sudah melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis beberapa tahun (2004) sebelum dicanangkan oleh Pemprov Sulsel. Untuk pendidikan gratis, Pemkab Enrekang bukan hanya menggratiskan pendidikan pada jenjang SD dan SLTP, melainkan juga jenjang SLTA.
Di bidang kesehatan, Pemkab Enrekang juga membuat program pelayanan gratis kepada masyarakatnya, mulai lahir sampai meninggal dunia. Sejak adanya program tersebut, maka jumlah warga Enrekang yang dilaporkan meninggal dunia jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kadis Kesehatan Enrekang Arfah Rauf mengatakan, di Enrekang juga ada desa percontohan kawasan bebas asap rokok, yaitu Desa Bone-bone, Kecamatan Anggeraja.
Di bidang pendidikan, timpal Kadis Pendidikan Arfah Rauf, bukan hanya pendidikan dasar yang digratiskan, Pemkab Enrekang juga memberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana. Selain itu, pemerintah setempat juga membuat program buku bersubsidi untuk memudahkan para pelajar memiliki buku-buku paket mata pelajaran.
Namun sehubungan dengan program pendidikan dan gratis yang dicanangkan oleh Pemprov sulsel sejak 2008, Pemkab Enrekang berharap pembagian atau struktur anggarannya ditinjau ulang. Kalau selama ini pembagian dananya 40% dari APBD I Sulsel dan 60% disiapkan oleh APBD II Enrekang, pihaknya berharap dibalik menjadi 60:40 atau 50:50.
‘’Kami menyambut baik program pendidikan dan kesehatan gratis ini, tetapi perlu ada penyempurnaan, terutama dalam perhitungan biaya, sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,’’ tutur Amiruddin.
Seusai berdialog dengan Pemkab Enrekang, rombongan Safari Jurnalistik PWI-Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kota Parepare, tetapi di kota tersebut rombongan hanya mandi sore dan ganti baju. Seusai salat magrib, rombongan berangkat ke Pinrang untuk berdialog dengan pemerintah setempat.
Rombongan diterima di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang oleh Sekretaris Kabupaten Drs H Syarifuddin Side SH MH MSi bersama beberapa pejabat terkait. Acara didahului makan malam, sebelum pemaparan program dan realisasi pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang.
Kadis Kesehatan Pinrang dr H Rusman Achmad MKes mengatakan, semua penduduk Pinrang bebas berobat di Puskesmas atau di kelas tiga rumah sakit umum jika memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pinrang.
‘’Tetapi kalau KTP-nya baru berusia dua hari, kami telusuri dulu. Jangan sampai orangnya dari provinsi lain yang hanya datang ke Pinrang untuk menikmati pelayan kesehatan gratis, misalnya harus dioperasi, lalu setelah itu pulang lagi ke kampungnya,’’ ungkap Rusman.
Dia berharap tahun anggaran 2011 pembagian biaya kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh Pemda Tk. II. Selain itu, ia mengusulkan agar Pemprov Sulsel membuat Perda khusus yang berlaku secara umum untuk semua RSUD se-Sulsel, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang ditanggung oleh program kesehatan gratis.
Direktur RSUD Lasinrang Pinrang, drg St Hasnah, mengatakan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Pinrang tercatat sebanyak 345.911 jiwa. Dari jumlah tersebut, 240.550 jiwa terdaftar sebagai peserta Jamkesda, tetapibaru 112.000 lebih yang punya kartu.
Di Pinrang, katanya, terdapat 15 Puskesmas yang tersebar pada 12 kecamatan. Sampai dengan Juni 2010, sudah tercatat sebanyak 26.616 rawat jalan, 271 rawat inap, dan 214 persalinan.
‘’Estimasi biaya pengobatan gratis pada 2010 ini yaitu Rp 9,6 miliar,’’ sebut Hasnah.
Kadisdikpora Pinrang Andi Mappanyukki mengatakan, program pendidikan gratis di Pinrang memang hanya untuk siswa SD dan SMP, tetapi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk siswa SMA.
‘’Kami tidak memakai istilah pendidikan gratis, tetapi ada anggaran khusus dari Pemda,’’ ungkapnya.
Sekkab Pinrang Syarifuddin Side mengatakan realisasi program pendidikan dan kesehatan gratis di Pinrang di atas 100% persen, sehingga pemerintah setempat terpaksa menutupi kekurangan dananya melalui APBD perubahan pada tahun berjalan.
Tahun 2011, katanya, pihaknya akan bekerjasama dengan PT. Askes untuk program kesehatan gratis, sehingga Dinas Kesehatan bisa berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan, sedangkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada PT. Askes.
Keesokan harinya atau Ahad, 10 Oktober 2010, tepat pukul 08.30 Wita, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel berdialog dengan Pemkot Parepare di rumah jabatan Walikota Parepare, dipimpin Sekretaris Kota Hatta Buroncong.
Yang menarik di Parepare adalah pemerintah setempat membantu pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga, dan sepatu kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Kadis Pendidikan Parepare, Mustafa Mappangara, juga meminta agar Peraturan Gubernur Sulsel tentang program pendidikan gratis ditinjau ulang, karena program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak jelas tujuan yang ingin dicapai.
Program pendidikan gratis juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan mutu, terutama mutu proses belajar mengajar agar output atau luaran pendidikan formal benar-benar berkualitas.
‘’Untuk apa pendidikan gratis kalau outputnya tidak memuaskan dan anak-anak tidak lulus ujian nasional,’’ tutur Mustafa.
Mengenai pelayanan kesehatan gratis, Kadis Kesehatan Parepare dr Jamaluddin Sahil mengatakan, pihaknya telah memberikan instruksi agar mengutamakan pelayanan disbanding mempersoalkan karetu identitas.
‘’Kalau ada pasien yang datang berobat, layani dulu, kartu identitas belakangan. Kalau mereka tidak membawa kartu identitas, kita beri waktu dua kali 24 jam untuk mengurus dan menunjukkannya. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai penduduk Parepare, maka mereka akan dikenakan biaya sesuai aturan yang berlaku,’’ tutur Jamaluddin.
Seusai berdialog dengan Pemkot Parepare, rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pangkep. Rombongan diterima Wakil Bupati Pangkep Drs Abdul Rahman Assegaf bersama beberapa pejabat terkait di ruang pertemuan objek wisata Dunia Fantasi, pada Ahad, 10 Oktober 2010, sekitar pukul 13.00 Wita.
‘’Tantangan kita dewasa ini adalah tantangan sosial, karena sudah terjadi euphoria gratis, tidak ada lagi yang mau dibayar oleh masyarakat. Maka tugas terberat kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua (pendidikan dan kesehatan) gratis dan juga tetap dibolehkan menyumbang atau berpartisipasi,’’ tutur Abdul Rahman Assegaf.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Maros Drs HA Harmil Matotorang MM saat menerima rombongan Safari Jurnalistik PWI Sulsel – Pemprov Sulsel, di ruang rapat Bupati Maros, Ahad, 10 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wita.
‘’Masyarakat menganggap seluruh pembiayaan sudah digratiskan, padahal tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat,’’ kata Harmil.
Selain itu, Pemkab Maros juga meminta agar pembiayaan program pendidikan dan kesehatan gratis dibalik menjadi 60% ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan 40% ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.***
Keterangan: Reportase ini dimuat di halaman 4-5 Tabloid ''Koran PWI'', edisi 15-30 Oktober 2010. Tabloid ''Koran PWI'' diterbitkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PW) Cabang Sulawesi Selatan.
[Blog ini berisi berita, artikel, feature, dan beragam informasi. Terima kasih atas kunjungan dan komentar anda.]
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Bulukumba Dongkrak Kunjungan WismanGelar Festival Phinisi
SAMBUT FESTIVAL PHINISI. Penari melakukan aksi dalam acara pembukaan Festival Phinisi, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat (22/10/2010). Aktraksi tersebut menandakan pembukaan Festival Phinisi 2010 yang berlangsung tanggal 22-25 Oktober 2010, di Bulukumba. (Foto: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)
Gubernur Tunda Pelantikan Dua Bupati
Gubernur Tunda Pelantikan Dua Bupati
Selasa, 26 Oktober 2010
http://news.fajar.co.id/read/108332/41/gubernur-tunda-pelantikan-dua-bupati
MAKASSAR -- Pelantikan bupati dan wakil bupati Luwu Utara dan Bulukumba molor lagi. Pasangan Arifin Djunaid-Indah Putri Indriany yang seharusnya telah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Luwu Utara, Senin 25 Oktober ditunda menjadi 3 November.
Bahkan, sebelum menetapkan jadwal pelantikan menjadi 3 November, Pemprov Sulsel sudah mengagendakan pelantikan pada 1 November. Namun, dengan alasan kesibukan gubernur jadwal pelantikan pun dimundurkan.
Perubahan jadwal juga terjadi pada rencana pelantikan bupati dan wakil bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan dan Syamsuddin (Zaidin). Pelantikan Zaidin yang seharusnya berlangsung 29 Oktober nanti, mundur ke 9 November.
Kepala Biro Pemerintahan Daerah Pemprov Sulsel, Halfin Gau mengatakan, jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati disesuaikan dengan agenda Gubernur Sulsel. "Jadwal gubernur sangat padat selama Oktober hingga November," kata Halfin di kantor Gubernur Sulsel, Senin, 25 Oktober.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang seharusnya melantik Arifin Djunaid-Indah Putri Indriany, kemarin, berada di Jakarta. Syahrul bersama gubernur Sulbar dan Sulteng serta Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Halfin mengaku persetujuan gubernur tentang jadwal pelantikan bupati Luwu Utara dan Bulukumba telah diterima. Jadwal yang sebelumnya direncanakan, kata dia, masih sebatas wacana yang harus menyesuaikan jadwal dan kesibukan gubernur, dan DPRD.
Surat keputusan pengangkatan bupati dan wakil bupati Luwu Utara dan Bulukumba telah diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri sejak beberapa hari lalu. Pemprov telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri.
Pemprov Sulsel memastikan tidak ada jadwal pelantikan selama Oktober karena selain harus menghadiri pertemuan di Jakarta, Syahrul juga harus membuka even Takabonerate Islands Expedition. Even ini berlangsung di Selayar, 26-29 Oktober.
Meskipun jadwal pelantikan bupati tertunda, Halfin menegaskan tidak memengaruhi pemerintahan di dua kabupaten. Sebelumnya, pemprov telah menunjuk dua penjabat bupati untuk Bulukumba dan Luwu Utara yang merupakan pejabat teras Pemprov Sulsel masing-masing, Azikin Solthan di Bulukumba dan Andi Herry Iskandar di Luwu Utara. (rif)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Selasa, 26 Oktober 2010
http://news.fajar.co.id/read/108332/41/gubernur-tunda-pelantikan-dua-bupati
MAKASSAR -- Pelantikan bupati dan wakil bupati Luwu Utara dan Bulukumba molor lagi. Pasangan Arifin Djunaid-Indah Putri Indriany yang seharusnya telah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Luwu Utara, Senin 25 Oktober ditunda menjadi 3 November.
Bahkan, sebelum menetapkan jadwal pelantikan menjadi 3 November, Pemprov Sulsel sudah mengagendakan pelantikan pada 1 November. Namun, dengan alasan kesibukan gubernur jadwal pelantikan pun dimundurkan.
Perubahan jadwal juga terjadi pada rencana pelantikan bupati dan wakil bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan dan Syamsuddin (Zaidin). Pelantikan Zaidin yang seharusnya berlangsung 29 Oktober nanti, mundur ke 9 November.
Kepala Biro Pemerintahan Daerah Pemprov Sulsel, Halfin Gau mengatakan, jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati disesuaikan dengan agenda Gubernur Sulsel. "Jadwal gubernur sangat padat selama Oktober hingga November," kata Halfin di kantor Gubernur Sulsel, Senin, 25 Oktober.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang seharusnya melantik Arifin Djunaid-Indah Putri Indriany, kemarin, berada di Jakarta. Syahrul bersama gubernur Sulbar dan Sulteng serta Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Halfin mengaku persetujuan gubernur tentang jadwal pelantikan bupati Luwu Utara dan Bulukumba telah diterima. Jadwal yang sebelumnya direncanakan, kata dia, masih sebatas wacana yang harus menyesuaikan jadwal dan kesibukan gubernur, dan DPRD.
Surat keputusan pengangkatan bupati dan wakil bupati Luwu Utara dan Bulukumba telah diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri sejak beberapa hari lalu. Pemprov telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri.
Pemprov Sulsel memastikan tidak ada jadwal pelantikan selama Oktober karena selain harus menghadiri pertemuan di Jakarta, Syahrul juga harus membuka even Takabonerate Islands Expedition. Even ini berlangsung di Selayar, 26-29 Oktober.
Meskipun jadwal pelantikan bupati tertunda, Halfin menegaskan tidak memengaruhi pemerintahan di dua kabupaten. Sebelumnya, pemprov telah menunjuk dua penjabat bupati untuk Bulukumba dan Luwu Utara yang merupakan pejabat teras Pemprov Sulsel masing-masing, Azikin Solthan di Bulukumba dan Andi Herry Iskandar di Luwu Utara. (rif)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Lagi, Pelantikan Bupati Lutra dan Bulukumba Molor
Lagi, Pelantikan Bupati Lutra dan Bulukumba Molor
Selasa, 26-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55141
MAKASSAR, UPEKS—Pelantikan Bupati Luwu Utara terpilih Arifin Junaid-Indah Putri (Arip) kembali molor. Sebelumnya, pelantikan pasangan ini dijadwalkan 25 Oktober, lalu diundur 1 November. Tetapi, pelantikan ini kemudian ditunda kembali hingga 9 November.
Tidak hanya di Luwu Utara, pelantikan Bupati terpilih Bulukumba Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) juga belum jelas. Sebelumnya, pelantikan Zaidin juga dijadwalkan Oktober, tapi kemudian diundur hingga November.
Kepala Biro Pemerintahan Daerah Pemprov Sulsel, Halvin Gau, Senin (25/10), mengatakan, jadwal pelantikan disesuaikan dengan agenda Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya, sepanjang Oktober hingga awal November, agenda Gubernur sangat padat dan sudah terjadwal.
“Jadwal pelantikan tidak molor dan tidak ada hambatan serius di dua daerah itu untuk menggelar pelantikan. Hanya menunggu waktu gubernur saja,” ungkapnya.
Halvin mengungkapkan, Pemprov Sulsel sudah menerima salinan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Zaidin dan Arip sejak pekan lalu. Bahkan, sudah diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk dibahas dalam rapat pimpinan maupun badan musyawarah.
“Mendagri Gamawan Fauzi sudah menandatangani dan mengeluarkan SK pengangkatan kedua pasangan terpilih itu,” tandasnya. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Selasa, 26-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=55141
MAKASSAR, UPEKS—Pelantikan Bupati Luwu Utara terpilih Arifin Junaid-Indah Putri (Arip) kembali molor. Sebelumnya, pelantikan pasangan ini dijadwalkan 25 Oktober, lalu diundur 1 November. Tetapi, pelantikan ini kemudian ditunda kembali hingga 9 November.
Tidak hanya di Luwu Utara, pelantikan Bupati terpilih Bulukumba Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) juga belum jelas. Sebelumnya, pelantikan Zaidin juga dijadwalkan Oktober, tapi kemudian diundur hingga November.
Kepala Biro Pemerintahan Daerah Pemprov Sulsel, Halvin Gau, Senin (25/10), mengatakan, jadwal pelantikan disesuaikan dengan agenda Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya, sepanjang Oktober hingga awal November, agenda Gubernur sangat padat dan sudah terjadwal.
“Jadwal pelantikan tidak molor dan tidak ada hambatan serius di dua daerah itu untuk menggelar pelantikan. Hanya menunggu waktu gubernur saja,” ungkapnya.
Halvin mengungkapkan, Pemprov Sulsel sudah menerima salinan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Zaidin dan Arip sejak pekan lalu. Bahkan, sudah diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk dibahas dalam rapat pimpinan maupun badan musyawarah.
“Mendagri Gamawan Fauzi sudah menandatangani dan mengeluarkan SK pengangkatan kedua pasangan terpilih itu,” tandasnya. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Ribuan Hektare Sawah Terancam Tidak Terairi
Pembangunan saluran irigasi induk di perbatasan Bulukumba-Bantaeng menuai masalah. Proyek yang berlokasi antara Kecamatan Kindang dan Ujung Bulu ini diprotes warga karena dinilai merugikan ratusan petani. Illustrasi foto direkam dari http://www.deptan.go.id/daerah_new/jambi/tanjung_timur
----------------------------------------
Ribuan Hektare Sawah Terancam Tidak Terairi
- Imbas Pembelokan Arus Sungai
Senin, 25 Oktober 2010
http://lokalnews.fajar.co.id/read/108285/123/ribuan-hektare-sawah-terancam-tidak-terairi
BULUKUMBA -- Pembangunan saluran irigasi induk di perbatasan Bulukumba-Bantaeng menuai masalah. Proyek yang berlokasi antara Kecamatan Kindang dan Ujung Bulu ini diprotes warga karena dinilai merugikan ratusan petani.
Bahkan petani di Kecamatan Gantarang yang bersebelahan dengan dua kecamatan tersebut mengklaim sedikitnya 8.130 hektare lahan terancam gagal panen akibat pembangunan saluran irigasi ini. Kondisi ini terjadi lantaran aliran Sungai Bialo yang selama ini menjadi satu-satunya sumber pengairan untuk lahan warga berbelok arah ke Wilayah Bantaeng.
Camat Gantarang Andi Ade Ariadi bersama para kepala desanya bahkan mendatangi DPRD Bulukumba, Senin, 25 Oktober. Mereka meminta dukungan penghentian pembanguan irigasi tersebut.
Bukan hanya itu, mereka juga meminta agar DPRD memfasilitasi warga untuk berkomunikasi dengan Dinas Pemanfaatan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel. Hal tersebut penting untuk mencari jalan keluar dari masalah ini.
Mereka khawatir jika proyek tetap berjalan, maka warganya yang bergantung pada sektor pertanian akan terganggu. Bahkan kondisi ini akan berdampak pada ketersediaan pangan di Bulukumba karena petani tidak bisa menggarap lagi sawahnya. "Kami menolak ini karena sangat jelas akan merugikan warga kami. Bagaimana bisa petani hidup kalau sawahnya sudah tidak teraliri air,” katanya.
Yang mengherankan, kata dia, karena dalam papan proyek tertulis proyek irigasi penahan hujan. Tetapi faktanya dibangun irigasi induk dan membelokkan arus sungai. “Ini kan hanya menguntungkan Bantaeng," kata Ade.
Sekretaris Komisi A DPRD Bulukumba yang membidangi persoalan sumber daya air Hamzah Pangki juga sepakat bahwa proyek tersebut hanya menguntungkan Bantaeng. Padahal, proyek yang dibangun dengan anggaran Rp2,3 miliar tersebut harusnya bisa bermanfaat tanpa ada yang dirugikan.
Menurutnya, proyek harus dihentikan sambil dibicarakan antara Pemkab Bulukumba, Pemkab Bantaeng, Dinas PSDA Sulsel. "Kami akan segera menindaklanjuti masalah ini. Kami anggap ini persoalan besar karena menyangkut kepentingan petani,” katanya.
Kalau tidak diselesaikan, ia khawatir, petani akan marah. Dan itu bisa memicu konflik. Hamzah juga menyoroti adanya perbedaan antara klausul dalam proyek dengan apa yang dilakukan di lapangan. Saluran irigasi induk yang dibangun, menurutnya, jelas berbeda dengan pembangunan saluran air penahan hujan. Jika saja, mengikuti skenario seperti dalam klausul proyek tersebut mungkin tidak akan menimbulkan masalah. Hanya saja, fakta yang terjadi adalah aliran sungai sengaja dibelokkan dengan cara membangun konstruksi untuk mengubah arah aliran sungai tersebut.
"Nah disitu masalahnya," tambah dia.
Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Dinas PSDA Bulukumba, Ambo Soe mengatakan, persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh Pemprov Sulsel. Bahkan dia mengaku tidak mendapat data apapun terkait pelaksanaan proyek tersebut meskipun memang dibangun di Kabupaten Bulukumba.
Dia juga sepakat keberadaan proyek ini akan berdampak besar bagi ketersediaan air untuk pengairan sawah. Khususnya petani yang berada di lokasi tersebut dan juga kecamatan yang ada di sekitarnya.
"Sudah lama itu diprotes warga. Saya dengar dan tahu itu, tapi itu bukan kewenangan kami. Proyek ini kan milik provinsi jadi kita tidak bisa apa-apa,” ujarnya.
Ia pun sepakat jika ada pertemuan untuk membahas masalah ini. Sebab, kasihan petani kalau suplai air berkurang apalagi kalau sampai mengganggu pertanian di daerah tersebut. (arm)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Senin, 25 Oktober 2010
Bupati Bulukumba Dilantik 9 November 2010
Bupati Bulukumba Dilantik 9 November 2010
Laporan: Aqsa Riandy Pananrang
Harian Tribun Timur, Makassar
Senin, 25 Oktober 2010
HTTP://WWW.TRIBUN-TIMUR.COM/READ/ARTIKEL/134282/BUPATI_BULUKUMBA
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan Bupati Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) dipercepat direncanakan digelar 9 November mendatang.
Kepastian jadwal pelantikan itu dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Halvin Gau di kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (25/10/2010). Sebelumnya, pelantikan Zaidin dijadwalkan berlangsung 29 Oktober 2010.
"Sudah ada petunjuk dan persetujuan langsung dari Pak Gubernur mengenai pelantikan itu. Yang lalu kan baru wacana dan perencanaan kita masih perlu penyesuaian jadwal gubernur, DPRD, maupun pemerintah daerah setempat," katanya.(*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Laporan: Aqsa Riandy Pananrang
Harian Tribun Timur, Makassar
Senin, 25 Oktober 2010
HTTP://WWW.TRIBUN-TIMUR.COM/READ/ARTIKEL/134282/BUPATI_BULUKUMBA
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan Bupati Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan-Syamsuddin (Zaidin) dipercepat direncanakan digelar 9 November mendatang.
Kepastian jadwal pelantikan itu dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Halvin Gau di kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (25/10/2010). Sebelumnya, pelantikan Zaidin dijadwalkan berlangsung 29 Oktober 2010.
"Sudah ada petunjuk dan persetujuan langsung dari Pak Gubernur mengenai pelantikan itu. Yang lalu kan baru wacana dan perencanaan kita masih perlu penyesuaian jadwal gubernur, DPRD, maupun pemerintah daerah setempat," katanya.(*)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Mahasiswa Bulukumba Tolak Investor Asing
Mahasiswa Bulukumba Tolak Investor Asing
Laporan: Adin Syekhudin
Keterangan gambar: Mahasiswa asal Bulukumba yang menggelar aksi di Kantor DPRD Sulsel. Mereka menolak kedatangan investor asing dipelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. (adin syekhudin/tribun timur)
Harian Tribun Timur, Makassar
Senin, 25 Oktober 2010
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sulsel, Senin (25/10). Mereka menolak rencana kedatangan investor asing datang di pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bulukumba.
Demonstran hanya ingin ditemui oleh legislator asal Bulukumba untuk menyampaikan aspirasinya tersebut. Pada saat mahasiswa melakukan aksinya, anggota DPRD Sulsel tengah melakukan rapat komisi. *)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Laporan: Adin Syekhudin
Keterangan gambar: Mahasiswa asal Bulukumba yang menggelar aksi di Kantor DPRD Sulsel. Mereka menolak kedatangan investor asing dipelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. (adin syekhudin/tribun timur)
Harian Tribun Timur, Makassar
Senin, 25 Oktober 2010
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sulsel, Senin (25/10). Mereka menolak rencana kedatangan investor asing datang di pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bulukumba.
Demonstran hanya ingin ditemui oleh legislator asal Bulukumba untuk menyampaikan aspirasinya tersebut. Pada saat mahasiswa melakukan aksinya, anggota DPRD Sulsel tengah melakukan rapat komisi. *)
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Minggu, 24 Oktober 2010
Kenangan Lama Bersama Ajis Muin di Samarinda
Senin siang, 25 Oktober 2010, saya membuka facebook dan ternyata seorang teman mengirimi saya sebuah foto saat saya berada di Samarinda, belasan tahun silam. Saya lupa tahunnya, tetapi mungkin sekitar tahun 1996 - 1997. Waktu itu, saya ''berstatus'' wartawan olahraga di harian Pedoman Rakyat, Makassar, dan meliput pertandingan sepakbola antara PSM versus Putra Samarinda.
Perkenalkan Wisata Lewat Festival Pinisi
BUKA FESTIVAL. Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo (kedua dari kanan) didampingi Ketua DPRD Sulsel, HM Roem, Plt Bupati Bulukumba Azikin Solthan, dan Wakil Ketua DPRD Bulukumba Edi Manaf, saat membuka Festival Phinisi, di Bulukumba, Jumat, 22 Oktober 2010. (foto: arman/fajar)
Bumi Panrita Lopi di Tana Beru
Bumi Panrita Lopi di Tana Beru
Oleh : Susan Stephanie
(SULBAR & SULSEL)
23 Oktober 2010
http://aci.detik.com/read/2010/10/23/230526/1473253/1001/bumi-panritalopi-di-tana-beru
Keterangan gambar: Barisan Gading atau Tulang perahu yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. (foto: susan stephanie/detik.com)
Ketika kecil, adakah yang pernah bercita-cita menjadi seorang pelaut tangguh?
Kalau iya, mungkin harus belajar dari suku Bugis di Sulawesi. Suku Bugis mempunyai sejarah panjang tersendiri yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Pada jamannya, mereka berlayar ke seluruh pelosok nusantara untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi dan laut menggunakan Kapal Pinisi buatan mereka sendiri.
Perjalanan kali ini membawa kami ke Tana Beru di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Di sinilah tempat berkumpulnya para Panritalopi, bahasa Bugis yang artinya Ahli Kapal.
Beberapa jenis kapal atau perahu yang dibuat di sini antara lain kapal nelayan, kapal penumpang, bahkan sampai kapal pesiar. Termasuk juga Kapal Pinisi kebanggaan masyarakat Bugis.
Harganya? Sebagai perbandingan, umumnya 1 kapal melayan kecil mencapai harga 65 juta rupiah. Peminatnya pun bukan hanya masyarakat lokal, tetapi juga mancanegara.
Keterangan gambar: Pian, yang bercita-cita menjadi polisi. (foto: susan stephanie/detik.com)
Dan di Tana Beru inilah, kami berkenalan dengan Pian. Seorang anak keturunan suku Bugis, yang tengah membantu ayah dan pamannya membuat sebuah kapal nelayan. Pian pun menjelaskan cara dan urutan dalam pembuatan kapal secara tradisional.
Bagian pertama yang dibuat adalah Lunas kapal, sebatang kayu memanjang di bagian bawah kapal, yang berguna untuk menjaga keseimbangan kapal ketika berlayar.
Lunas inilah yang menjadi ukuran patokan besar kecilnya sebuah kapal, semakin besar ukuran kapal, semakin panjang Lunas.
Yang berikutnya adalah Balok, terletak di atas Lunas, dan di Balok inilah biasanya mesin kapal dipasang. Setelah itu dibuatlah secara berurutan badan kapalnya, mulai dari Soting, Pengepe, dan Gading.
Semua bagian dari kapal ini disambung menggunakan pasak kayu, bukan paku besi, karena kayu tidak akan berkarat, melainkan akan memuai dan pada akhirnya menyatu dengan kapal secara keseluruhan.
Setelah kapal selesai dibangun, akan diadakan upacara dorong kapal di Tana Beru ini, tetapi sayang sekali kami tidak berkesampatan untuk menyaksikannya sendiri. Proses pembuatan kapal ini memakan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada ketersediaan bahan dan juga dana.
Jika tidak ada halangan dalam pembuatan dan dengan jumlah pekerja yang cukup, 1 kapal nelayan kecil dapat selesai dalam jangka waktu 3-4 minggu.
Pian yang sangat fasih menjelaskan seluk beluk pembuatan kapal ini, ternyata sudah membantu membuat kapal sejak masih kelas 5 SD. Sekarang Pian sudah kelas 2 SMU. Menjadi polisi adalah cita-cita pertama Pian, yang kedua ingin kuliah jurusan perikanan di UnHas (Universitas Hassanudin). Ketika ditanya kenapa ingin menjadi polisi, Pian hanya tertawa ringan.
Keterangan gambar: Perahu nelayan yang tengah dibuat oleh Pian bersama keluarganya. (foto: susan stephanie/detik.com)
Pastinya jadi pelaut ataupun polisi, suku Bugis adalah suku yang tangguh.
Dan tahukah bahwa ternyata istilah bahasa Inggris Boogeyman itu awalnya diberikan oleh bangsa Eropa kepada orang-orang Bugis karena ketangguhan mereka selama berlayar di laut lepas.
Jadi kalau teman-teman mau bertemu dengan The Real Boogeyman dan melihat langsung pembuatan Kapal Pinisi, datanglah ke Tana Beru di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Oleh : Susan Stephanie
(SULBAR & SULSEL)
23 Oktober 2010
http://aci.detik.com/read/2010/10/23/230526/1473253/1001/bumi-panritalopi-di-tana-beru
Keterangan gambar: Barisan Gading atau Tulang perahu yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. (foto: susan stephanie/detik.com)
Ketika kecil, adakah yang pernah bercita-cita menjadi seorang pelaut tangguh?
Kalau iya, mungkin harus belajar dari suku Bugis di Sulawesi. Suku Bugis mempunyai sejarah panjang tersendiri yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Pada jamannya, mereka berlayar ke seluruh pelosok nusantara untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi dan laut menggunakan Kapal Pinisi buatan mereka sendiri.
Perjalanan kali ini membawa kami ke Tana Beru di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Di sinilah tempat berkumpulnya para Panritalopi, bahasa Bugis yang artinya Ahli Kapal.
Beberapa jenis kapal atau perahu yang dibuat di sini antara lain kapal nelayan, kapal penumpang, bahkan sampai kapal pesiar. Termasuk juga Kapal Pinisi kebanggaan masyarakat Bugis.
Harganya? Sebagai perbandingan, umumnya 1 kapal melayan kecil mencapai harga 65 juta rupiah. Peminatnya pun bukan hanya masyarakat lokal, tetapi juga mancanegara.
Keterangan gambar: Pian, yang bercita-cita menjadi polisi. (foto: susan stephanie/detik.com)
Dan di Tana Beru inilah, kami berkenalan dengan Pian. Seorang anak keturunan suku Bugis, yang tengah membantu ayah dan pamannya membuat sebuah kapal nelayan. Pian pun menjelaskan cara dan urutan dalam pembuatan kapal secara tradisional.
Bagian pertama yang dibuat adalah Lunas kapal, sebatang kayu memanjang di bagian bawah kapal, yang berguna untuk menjaga keseimbangan kapal ketika berlayar.
Lunas inilah yang menjadi ukuran patokan besar kecilnya sebuah kapal, semakin besar ukuran kapal, semakin panjang Lunas.
Yang berikutnya adalah Balok, terletak di atas Lunas, dan di Balok inilah biasanya mesin kapal dipasang. Setelah itu dibuatlah secara berurutan badan kapalnya, mulai dari Soting, Pengepe, dan Gading.
Semua bagian dari kapal ini disambung menggunakan pasak kayu, bukan paku besi, karena kayu tidak akan berkarat, melainkan akan memuai dan pada akhirnya menyatu dengan kapal secara keseluruhan.
Setelah kapal selesai dibangun, akan diadakan upacara dorong kapal di Tana Beru ini, tetapi sayang sekali kami tidak berkesampatan untuk menyaksikannya sendiri. Proses pembuatan kapal ini memakan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada ketersediaan bahan dan juga dana.
Jika tidak ada halangan dalam pembuatan dan dengan jumlah pekerja yang cukup, 1 kapal nelayan kecil dapat selesai dalam jangka waktu 3-4 minggu.
Pian yang sangat fasih menjelaskan seluk beluk pembuatan kapal ini, ternyata sudah membantu membuat kapal sejak masih kelas 5 SD. Sekarang Pian sudah kelas 2 SMU. Menjadi polisi adalah cita-cita pertama Pian, yang kedua ingin kuliah jurusan perikanan di UnHas (Universitas Hassanudin). Ketika ditanya kenapa ingin menjadi polisi, Pian hanya tertawa ringan.
Keterangan gambar: Perahu nelayan yang tengah dibuat oleh Pian bersama keluarganya. (foto: susan stephanie/detik.com)
Pastinya jadi pelaut ataupun polisi, suku Bugis adalah suku yang tangguh.
Dan tahukah bahwa ternyata istilah bahasa Inggris Boogeyman itu awalnya diberikan oleh bangsa Eropa kepada orang-orang Bugis karena ketangguhan mereka selama berlayar di laut lepas.
Jadi kalau teman-teman mau bertemu dengan The Real Boogeyman dan melihat langsung pembuatan Kapal Pinisi, datanglah ke Tana Beru di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Tari Teatrikal Teater Kampong di Festival Phinisi 2010
Tari Teatrikal Teater Kampong di Festival Phinisi 2010
Oleh: Ivan Kavalera
Sumber:
- http://www.kavalera.co.cc/2010/10/tari-teatrikal-teater-kampong-di.html
- direkam pada 24 Oktober 2010
Teater Kampong mementaskan "Tari Teatrikal Talenta Panrita Lopi" sebagai salah satu kerja kreatif seniman-seniman lokal dalam Festival Phinisi 2010 di Bira, Bulukumba. Festival Phinisi 2010 berlangsung sepanjang 22-25 Oktober. Perhelatan tersebut diwarnai mozaik kegiatan yang didominasi identifikasi perahu phinisi sebagai ikon acara tersebut. Semisal Pabbitte Passapu dan Lomba Miniatur Perahu Phinisi dan lain-lainnya.
Pementasan "Tari Teatrikal Talenta Panrita Lopi" disutradarai oleh Dharsyaf Pabottingi, instrumen musik oleh Mattawang Daeng Maddatuang dan kawan-kawan, serta Umbo sebagai koreografer.
Pementasan Teater Kampong kali ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kelompok Studi sastra dan Teater Kampus STKIP Muhammadiyah Bulukumba. Teater Kampong masih seperti magma sebagaimana event-event sebelumnya. Sejak berdiri di Bulukumba pada tahun 1979 di bawah tangan dingin seniman-budayawan-teaterawan, Dharsyaf Pabottingi, Teater Kampong telah meraih berbagai penghargaan di tingkat regional dan nasional.
Hingga kini Teater Kampong masih tetap rutin menyelenggarakan festival teater tahunan, serta pelatihan teater pelajar dan mahasiswa di Bulukumba. Ketika dunia teater mengalami titik-titik cukup menyakitkan dalam kegelisahan global, Teater Kampong justru masih seperti karang. Masih kokoh berjaga di bawah daun-daun kelapa, di atas pasir putih dan perahu Phinisi.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Oleh: Ivan Kavalera
Sumber:
- http://www.kavalera.co.cc/2010/10/tari-teatrikal-teater-kampong-di.html
- direkam pada 24 Oktober 2010
Teater Kampong mementaskan "Tari Teatrikal Talenta Panrita Lopi" sebagai salah satu kerja kreatif seniman-seniman lokal dalam Festival Phinisi 2010 di Bira, Bulukumba. Festival Phinisi 2010 berlangsung sepanjang 22-25 Oktober. Perhelatan tersebut diwarnai mozaik kegiatan yang didominasi identifikasi perahu phinisi sebagai ikon acara tersebut. Semisal Pabbitte Passapu dan Lomba Miniatur Perahu Phinisi dan lain-lainnya.
Pementasan "Tari Teatrikal Talenta Panrita Lopi" disutradarai oleh Dharsyaf Pabottingi, instrumen musik oleh Mattawang Daeng Maddatuang dan kawan-kawan, serta Umbo sebagai koreografer.
Pementasan Teater Kampong kali ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kelompok Studi sastra dan Teater Kampus STKIP Muhammadiyah Bulukumba. Teater Kampong masih seperti magma sebagaimana event-event sebelumnya. Sejak berdiri di Bulukumba pada tahun 1979 di bawah tangan dingin seniman-budayawan-teaterawan, Dharsyaf Pabottingi, Teater Kampong telah meraih berbagai penghargaan di tingkat regional dan nasional.
Hingga kini Teater Kampong masih tetap rutin menyelenggarakan festival teater tahunan, serta pelatihan teater pelajar dan mahasiswa di Bulukumba. Ketika dunia teater mengalami titik-titik cukup menyakitkan dalam kegelisahan global, Teater Kampong justru masih seperti karang. Masih kokoh berjaga di bawah daun-daun kelapa, di atas pasir putih dan perahu Phinisi.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Sabtu, 23 Oktober 2010
Banggar Malas, Rapat Batal
Banggar Malas, Rapat Batal
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Sabtu, 23-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=54929
BULUKUMBA, UPEKS—Rapat pembahasan pelaksanaan pertanggung-jawaban APBD Bulukumba, tahun anggaran 2009, yang rencananya dilakukan Jumat (22/10) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, batal dilakukan.
Penyebabnya, anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), malas datang. Bahkan, Ketua Banggar DPRD Bulukumba, Pahidin (PDK), juga tidak datang.
Sejumlah kepala SKPD di Pemkab Bulukumba, hanya bisa duduk santai di ruang rapat paripurna DPRD. Mereka hanya berbicara satu sama lain menunggu rapat Banggar dengan TAPD dimulai.
Kepala SKPD yang sejak pagi sudah datang, adalah Andi Syafrul Patunru (Kadis Keua-ngan), Andi Irwan Ijo (Asisten II), Rosali Andi Liong (Kepala Badan Penelitian), Suginna (kepala Inspektorat), Muhammad Daud Kahal (Kabag Humas), serta sejumlah pejabat lainnya.
Dari anggota Banggar DPRD yang hadir, adalah Zulkiflie Saiye (PBB), Abd Kahar Muslim (PSI), Hamzah Pangki (Golkar), serta HA Edy Manaf (PAN) wakil ketua DPRD.
Banyaknya anggota Banggar DPRD Bulukumba yang tidak hadir kemarin, dipicu legalitas Banggar DPRD Bulukumba yang dipimpin Pahidin diper-tanyakan. Anggota DPRD Bulukumba meragukan legalitas Banggar DPRD Bulukumba saat ini, karena tidak sesuai dengan Tatatertib (tatib) DPRD Bulukumba.
Selain tidak sesuai dengan tatib yang dibuat sendiri, Banggar DPRD Bulukumba juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16/2010 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD.
“Itu yang saya mau katakan, Banggar DPRD memang tidak sesuai dengan tatib dan PP 16,” kata Zulkiflie Saiye.
Zulkiflie sendiri mengaku, dirinya datang ke gedung DPRD Bulukumba bukan untuk menghadiri rapat Banggar.
“Bila rapat Banggar dimulai, saya akan keluar dan mengatakan Banggar tidak sesuai dengan aturan,” terang Zulkiflie.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, HA Edy Manaf, mengatakan rapat ditunda sampai Selasa pekan depan.
“Dibuat jadwal pembahasan hari Selasa nanti,” kata Edy Manaf kepada Siswadi, Kepala Bagian Risalah DPRD Bulukumba.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Ujungpandang Ekspres, Makassar
Sabtu, 23-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=54929
BULUKUMBA, UPEKS—Rapat pembahasan pelaksanaan pertanggung-jawaban APBD Bulukumba, tahun anggaran 2009, yang rencananya dilakukan Jumat (22/10) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, batal dilakukan.
Penyebabnya, anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), malas datang. Bahkan, Ketua Banggar DPRD Bulukumba, Pahidin (PDK), juga tidak datang.
Sejumlah kepala SKPD di Pemkab Bulukumba, hanya bisa duduk santai di ruang rapat paripurna DPRD. Mereka hanya berbicara satu sama lain menunggu rapat Banggar dengan TAPD dimulai.
Kepala SKPD yang sejak pagi sudah datang, adalah Andi Syafrul Patunru (Kadis Keua-ngan), Andi Irwan Ijo (Asisten II), Rosali Andi Liong (Kepala Badan Penelitian), Suginna (kepala Inspektorat), Muhammad Daud Kahal (Kabag Humas), serta sejumlah pejabat lainnya.
Dari anggota Banggar DPRD yang hadir, adalah Zulkiflie Saiye (PBB), Abd Kahar Muslim (PSI), Hamzah Pangki (Golkar), serta HA Edy Manaf (PAN) wakil ketua DPRD.
Banyaknya anggota Banggar DPRD Bulukumba yang tidak hadir kemarin, dipicu legalitas Banggar DPRD Bulukumba yang dipimpin Pahidin diper-tanyakan. Anggota DPRD Bulukumba meragukan legalitas Banggar DPRD Bulukumba saat ini, karena tidak sesuai dengan Tatatertib (tatib) DPRD Bulukumba.
Selain tidak sesuai dengan tatib yang dibuat sendiri, Banggar DPRD Bulukumba juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16/2010 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD.
“Itu yang saya mau katakan, Banggar DPRD memang tidak sesuai dengan tatib dan PP 16,” kata Zulkiflie Saiye.
Zulkiflie sendiri mengaku, dirinya datang ke gedung DPRD Bulukumba bukan untuk menghadiri rapat Banggar.
“Bila rapat Banggar dimulai, saya akan keluar dan mengatakan Banggar tidak sesuai dengan aturan,” terang Zulkiflie.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, HA Edy Manaf, mengatakan rapat ditunda sampai Selasa pekan depan.
“Dibuat jadwal pembahasan hari Selasa nanti,” kata Edy Manaf kepada Siswadi, Kepala Bagian Risalah DPRD Bulukumba.
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Jumat, 22 Oktober 2010
Bupati Bulukumba Dilantik 29 Oktober 2010
Bupati Bulukumba Dilantik 29 Oktober 2010
Harian Ujungpandang Ekspres
Jumat, 22-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=54856
MAKASSAR, Upeks—Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang direncanakan akan berlangsung pekan depan tepatnya 25 Oktober, terpaksa molor dan diagendakan ulang pada 1 November 2010 mendatang. Sementara Kabupaten Bulukumba, diundur 29 Oktober 2010 mendatang.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan Daerah Pemprov Sulsel, Halvin Gau, rencana pelantikan bupati/wakil bupati terpilih ditunda untuk menyesuaikan agenda Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang cukup padat pekan depan.
“Kita menyesuaikan jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati Lutra tersebut dengan agenda Pak Gubernur yang cukup padat,” jelasnya di Kantor Gubernur, Kamis (21/10).
Menurut Halvin, penundaan pelantikan tersebut memang murni untuk menyesuaikan jadwal Gubernur yang cukup padat dua pekan ini, bukan karena belum ada keputusan final dari Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lutra, serta kesiapan pemerintah daerah (pemda) selaku pelaksana pelantikan.
Berbeda dengan pelantikan bupati/wakil bupati Lutra, pelantikan Bupati/wakil Bupati Bulukumba tetap direncanakan sesuai jadwal. Rencananya, bupati/wakil bupati terpilih hasil pemilukada langsung itu akan dilantik 29 Oktober mendatang.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kosong satu di Kabupaten Bulukumba dan Luwu Utara untuk sementara, sebelum bupati/wakil bupati terpilih dilantik, Pemprov Sulsel telah menempatkan caretaker di dua kabupaten tersebut.
Di Kabupaten Bulukumba, Pemprov Sulsel menunjuk Kepala Inspektorat Sulsel, Azikin Solthan sebagai caretaker, sementara di Luwu Utara, Pemprov menunjuk Asisten I Pemprov Sulsel, A Herry Iskandar. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Harian Ujungpandang Ekspres
Jumat, 22-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=54856
MAKASSAR, Upeks—Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang direncanakan akan berlangsung pekan depan tepatnya 25 Oktober, terpaksa molor dan diagendakan ulang pada 1 November 2010 mendatang. Sementara Kabupaten Bulukumba, diundur 29 Oktober 2010 mendatang.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan Daerah Pemprov Sulsel, Halvin Gau, rencana pelantikan bupati/wakil bupati terpilih ditunda untuk menyesuaikan agenda Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang cukup padat pekan depan.
“Kita menyesuaikan jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati Lutra tersebut dengan agenda Pak Gubernur yang cukup padat,” jelasnya di Kantor Gubernur, Kamis (21/10).
Menurut Halvin, penundaan pelantikan tersebut memang murni untuk menyesuaikan jadwal Gubernur yang cukup padat dua pekan ini, bukan karena belum ada keputusan final dari Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lutra, serta kesiapan pemerintah daerah (pemda) selaku pelaksana pelantikan.
Berbeda dengan pelantikan bupati/wakil bupati Lutra, pelantikan Bupati/wakil Bupati Bulukumba tetap direncanakan sesuai jadwal. Rencananya, bupati/wakil bupati terpilih hasil pemilukada langsung itu akan dilantik 29 Oktober mendatang.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kosong satu di Kabupaten Bulukumba dan Luwu Utara untuk sementara, sebelum bupati/wakil bupati terpilih dilantik, Pemprov Sulsel telah menempatkan caretaker di dua kabupaten tersebut.
Di Kabupaten Bulukumba, Pemprov Sulsel menunjuk Kepala Inspektorat Sulsel, Azikin Solthan sebagai caretaker, sementara di Luwu Utara, Pemprov menunjuk Asisten I Pemprov Sulsel, A Herry Iskandar. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Asisten I Lepas 418 Calon Jamaah Haji Bulukumba
Asisten I Lepas 418 CJH Bulukumba
- CJH Didominasi Ibu Rumah Tangga
Harian Ujungpandang Ekspres
Jumat, 22-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=54808
BULUKUMBA, UPEKS—Sebanyak 418 Calon Jamaah Haji (CJH) Bulukumba, dilepas secara resmi di Masjid Agung, Kamis (21/10). Pelepasan 418 CJH Bulukumba dilakukan Asisten I, Andi Mahrus Andis, mewakili Bupati Bulukumba.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, HA Edy Manaf (PAN) serta anggota DPRD Bulukumba, H Rudi Wachyudi, hadir di acara tersebut. CJH Bulukumba tahun ini terbagi dalam 2 kloter.
Yakni, kloter 26 yang akan berangkat pada tanggal 29 Oktober, serta kloter 33 yang bergabung dengan kloter Takalar, berangkat pada 3 November.
Dari 418 CJH Bulukumba itu, sebagian besar didominasi perempuan. Tercatat 277 CJH perempauan. Dari jumlah tersebut, 178 di antaranya adalah ibu rumah tangga.
Asisten I, Andi Mahrus, dalam sambutannya menyampaikan agar jamaah senantiasa menjaga kebersamaan, kerukunan, menjaga nama baik daerah Bulukumba dan lebih luas lagi menjaga nama baik Bangsa Indonesia. Mahrus Andis mengajak CJH memegang teguh budaya Bugis, “Mali Siparappe, Tallang Sipahua” (saling tolong-menolong).
Pelepasan secara resmi ini ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih secara simbolis kepada Ketua Rombongan CJH Bulukumba, Drs Irman Syam MSi. Dandim 1411 Bulukumba, Letkol Agung Senoaji, Kepala Kementerian Agama Bulukumba, Drs Syafruddin, Ketua MUI Bulukumba, serta pimpinan bank, juga hadir di acara pelepasan tersebut. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
- CJH Didominasi Ibu Rumah Tangga
Harian Ujungpandang Ekspres
Jumat, 22-10-2010
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=54808
BULUKUMBA, UPEKS—Sebanyak 418 Calon Jamaah Haji (CJH) Bulukumba, dilepas secara resmi di Masjid Agung, Kamis (21/10). Pelepasan 418 CJH Bulukumba dilakukan Asisten I, Andi Mahrus Andis, mewakili Bupati Bulukumba.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, HA Edy Manaf (PAN) serta anggota DPRD Bulukumba, H Rudi Wachyudi, hadir di acara tersebut. CJH Bulukumba tahun ini terbagi dalam 2 kloter.
Yakni, kloter 26 yang akan berangkat pada tanggal 29 Oktober, serta kloter 33 yang bergabung dengan kloter Takalar, berangkat pada 3 November.
Dari 418 CJH Bulukumba itu, sebagian besar didominasi perempuan. Tercatat 277 CJH perempauan. Dari jumlah tersebut, 178 di antaranya adalah ibu rumah tangga.
Asisten I, Andi Mahrus, dalam sambutannya menyampaikan agar jamaah senantiasa menjaga kebersamaan, kerukunan, menjaga nama baik daerah Bulukumba dan lebih luas lagi menjaga nama baik Bangsa Indonesia. Mahrus Andis mengajak CJH memegang teguh budaya Bugis, “Mali Siparappe, Tallang Sipahua” (saling tolong-menolong).
Pelepasan secara resmi ini ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih secara simbolis kepada Ketua Rombongan CJH Bulukumba, Drs Irman Syam MSi. Dandim 1411 Bulukumba, Letkol Agung Senoaji, Kepala Kementerian Agama Bulukumba, Drs Syafruddin, Ketua MUI Bulukumba, serta pimpinan bank, juga hadir di acara pelepasan tersebut. ()
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/.]
Langganan:
Postingan (Atom)
-
IKAN DUYUNG. Jumaning (60), membersihkan tubuh ikan duyung yang ditemuinya di tepi pantai saat mencuci bentang (tali rumput laut) di pesi... -
Andi Sultan Daeng Radja bersama tujuh orang lainnya telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI (Sus... -
BUNDARAN PHINISI. Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri atas 10 kecamatan dan 126 ...